Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui modernisasi yang dijalankan oleh Republik Aljazair selama periode tahun 1962-1992 dan ketegangan-ketegangan yang terjadi akibat proses modernisasi. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data adalah dengan studi pustaka. Data-data yang tersedia di analisa dan kemudian ditarik kesimpulan. Modernisasi yang dijalankan oleh 3 presiden Aljazair dari tahun 1962-1992 menyebabkan ketergantungan ekonomi pada negara lain. Ben Bella, Houari Boumedienne dan Chadli Bendjedid tidak mampu menjaga perekonomian yang mandiri yang menyebabkan hutang negara tinggi. Dibidang politik modernisasi yang dijalankan tidak menyebabkan berlangsungnya proses demokratisasi. Pola patron-client yang dijalankan oleh semua presiden Aljazair menyebabkan lemahnya negara. Faktor ideologi yang seharusnya memperkuat basis negara dilemahkan oleh ketergantungan pada ketiga pemimpin puncak Aljazair. Kondisi ini dapat berlangsung dengan bantuan militer yang selalu mendominasi kehidupan negara. Puncak dari perekonomian yang tidak mandiri dan politik yang bersandarkan pada karisma pemimpin negara menimbulkan kerusuhan 1988. Selanjutnya pembaharuan politik dan ekonomi dijalankan. Pembaharuan politik memungkinkan bermunculan partai-partai politik. Kemenangan Partai Islam Front Islamique du Salut (FIS) membuktikan lemahnya ideologi negara Aljazair dan tidak kuatnya negara.

---

"

"Pariwisata merupakan primadona devise negara maju maupun negara berkembang. Pariwisata dunia saat ini tengah terganggu dengan persoalan besar, terorisme, kejahatan maupun pandemi seperti flu burung dan Flu Babi H INI. Akibatnya jumlah wisman menurun tajam disuatu negara yang mendapat teror bom atau pandemi penyakit. Jumlah pemasukan devise turut merosot tajam. Badan kesehatan dunia kemudian mendorong negara-negara anggota perkumpulannya untuk memperhatikan masalah pariwisata dengan kesehatan. Tujuannya agar pariwisata dunia tetap dapat berlangsung dan wisatawan mancanegara (wisman) tidak muncul rasa takut untuk berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata tertentu. Banyaknya ancaman terhadap dunia pariwisata bukan sebagai faktor pengganggu bagi wisman untuk berkunjung ke suatu negara. Negara berkembang seperti Indonesia selalu dipersepsikan beresiko terhadap ancaman terorisme, korban kejahatan dan terkena penyakit. Dave! warning terkadang dipublikasikan agar tidak berkunjung ke Indonesia, Namun kerapkali tidak efektif Travel warning dan pemberitaan media tentang buruknya kondisi lingkungan kesehatan suatu negara tidak mempengaruhi keinginan berkunjung kembali ke suatu negara. Penelitian ini ingin mengetahui persepsi takut jatuh sakit dan keinginan berkunjung kembali ke Indonesia. Tujuan penelitian ingin membuktikan bahwa persepsi takut jatuh sakit selama berada di Indonesia memiliki hubungan dengan keinginan berkunjung kembali wisman. Analisis yang digunakan dalam pene!itian ini adalah regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sampel penelitian sebesar 125 wisman yang berada di Jakarta pada minggu pertama dan kedua November 2009. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persepsi takut jatuh sakit dan kesehatan Iingkungan terbukti berhubungan dengan keinginan untuk berkunjung kembali. Faktor lain seperti sumber informasi kesehatan, usia, jenis kelamin, frekuensi, tujuan dan bentuk kunjungan tidak berpengaruh terhadap keinginan berkunjung kembali ke Indonesia. Model akhir penelitian ini adalah y = 0,449 + 0,379 (kesehatan lingkungan) + 0,439 (persepsi takutjatuh sakit).

---

Tourism is thc primer revenue tor both developed and developing countries. Today tourism is facing the big problems. Terrorism, crime and pandemic such as Avian Influenza. Swine flu are the obstacles for the development of tourism. Tourists cancel their holiday destinations. The impact of the problems is the revenue ofthe country drop extremely.

Many threats are faced by the tourists today, but they still take the vacations. The study focuses on it. The developing country such as indonesia is perceived as the risky destination. Travel wamings were published to prevent their citizens not to come to the risky countries. The publicity of the travel waming is sometimes not effective. Tourists still insist coming to Indonesia.

The purpose of the research is to prove whether the perception of fear being sick may influence the willingness to revisit Indonesia. Linear regression is done to prove the relation among the variables. Samples of the research are the intemational tourists which were staying on the first and second weeks of month November 2009.

The result is the perception of fear being sick, food and sanitation influence the willingness to revisit Indonesia. Other factors, the sources of health infomation on Indonesia, age, sex, frequency, purpose visit, and model of visit, did not influence the dependent variable. The last model of research is y = 0,449 + 0,379 (food and sanitation) + 0,439 (perception of fear being sick)."

"Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi dilakukan pembebasan dan pembatasan sekaligus. Inkonsistensi kebijakan memunculkan perlakuan diskriminatif terhadap partai politik. Perlakuan tersebut dalam bentuk peraturan perundangan dan pelaksanaannya. Sebagai studi kasus penelitian ini dilakukan terhadap Partai Idaman. Partai baru berdiri ini dijadikan studi kasus karena melakukan upaya hukum uji materi terkait pasal diskriminatif verifikasi partai politik dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan partai politik di era reformasi berjalan inkonsisten dan diskriminatif. Pengaturan diskriminatif tidak hanya terjadi pada UU Pemilu, tetapi juga pengaturan dalam bentuk peraturan pelaksanaanya di Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan dan pelaksanaan yang diskriminatif bertentangan dengan hak dasar yang diatur dalam konstitusi. Adanya perlindungan dalam bentuk upaya hukum terhadap pengaturan diskriminatif dan pelaksanaannya digunakan Partai Idaman dengan melakukan upaya hukum di setiap tahapan yang dilalui melalui pengadilan sesuai kompetensinya. Sebagai saran dalam penelitian ini disampaikan pandangan bahwa pengaturan penyederhanaan partai politik di Indonesia seharusnya memiliki arah yang jelas. Peta jalan (road map) dalam jangka panjang, konsisten dan non diskriminatif. Pelaksanaan pengaturannya juga harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Penggunaan sistem informasi dalam bentuk perangkat keras dan lunak yang menjadi dasar penilaian lulus verifikasi partai politik juga disarankan memenuhi standar dan kualifikasi yang sesuai dan didaftarkan di Kementerian Komunikasi dan Informasi.

---

The thesis aims to conduct a normative analysis of the simplification of political parties in Indonesia. The inconsistency of the regulation of political parties in each government regime is the background of the writing of the thesis. The simplification of party policies in President Sukarno era was carried out by dissolving parties. In President Suharto era was done through party fusion. In the latest era or the Reform era, both liberation and restrictions were carried out. Policy inconsistencies lead to discriminatory treatment of political parties. Such treatment is in the form of regulations and their implementation. As a case study, this research was conducted on Partai Idaman. This emerging party was used as a case study relate to its activity to carried out legal efforts to test material related to the discriminatory article on verification of political parties in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections (Elections) in the Constitutional Court (MK). The results of this study indicate that the regulation of political parties in Reform era is inconsistent and discriminatory. Discriminatory arrangements do not only occur in the Election Law, but also in the form of implementing regulations in the Election Commission. Discriminatory arrangements and practices are contrary to the basic rights stipulated in the constitution. The existence of protection in the form of legal remedies against discriminatory arrangements and its implementation is used Partai Idaman by conducting legal remedies at each stage that is passed through the court in accordance with its competence. As a suggestion in this study, the view was made that the regulation of simplification of political parties in Indonesia should have a clear direction. The long run roadmap is needed, but consistent and non-discriminatory. The implementation of the regulation must also be carried out with due regard to the principles of organizing elections. The use of information systems in the form of hardware and software which is the basis for evaluating passing political party verification is also recommended to meet appropriate standards and qualifications and be registered at the Ministry of Communication and Information."

"Pengusahaan dan pemanfaatan dari gas bumi harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dikatakan terjadi perubahan fundamental dalam kegiatan usaha hilir gas bumi di Indonesia. Paradigma pemanfaatan dan usaha gas bumi dalam industri hilir sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan energi nasional perlu diimbangi dengan melakukan pengaturan secara menyeluruh atau memberi gambaran dari sisi pasokan dan pengaturan sumber, kesiapan infrastruktur dan transportasi atau pendisrtibusian gas bumi. Hal ini disebabkan bahwa akan adanya pula tuntutan dari lingkungan global untuk menerapkan sistem perdagangan bebas antar negara, sehingga dapat menciptakan keadaan usaha yang terbuka dan berdaya saing. Hal ini terlihat nyata pada semangat liberalisasi dengan terbukanya peran serta swasta dalam industri gas bumi secara nasional setelah disahkannya Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya liberalisasi membutuhkan dua hal yaitu persaingan usaha yang sehat dan mekanisme pasar. Untuk dapat kondisi persaingan usaha yang sehat perlu dibentuk suatu equal playing field, karena bila terjadi persaingan tanpa ada kesetaraan yang ada adalah dominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Pelaksanaan kegiatan usaha hilir gas bumi melalui persaingan usaha yang sehat merupakan sebuah fenomena yang positif dalam rangka perwujudan pembanguan ekonomi secara menyeluruh, sehingga kompetisi yang timbul dari persaingan akan berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat.

---

The exploitation and utilization of natural gas need to be wisely implemented for the greatest prosperity of the citizens. After Law No. 22 2001 on Oil and Gas was enacted, there has been a fundamental change in the downstream sector activities of natural gas industry in Indonesia. The paradigm of natural gas utilization and business in the downstream sector as a spearhead in the implementation of the national energy needs to be balanced by making a comprehensive arrangement or providing a big picture of supply side and source arrangements, infrastructure and transportation readiness or natural gas distribution. This is because there will be demands from the global environment to implement a free trade system among countries in order to create an open and competitive business. It is evident in the spirit of liberalization which private sector given opportunity to participate in the gas industry after Law No. 22 2001 was passed. Basically liberalization requires two things fair business competition and market mechanism. Fair business competition can only be realized by forming an equal playing field. If there is a competition without equality, so there will be a domination by party which has power. The implementation of downstream sector activities of natural gas industry through fair business competition is a positive phenomenon in the realization of economic development as a whole, so that competition arising from the rivalry will affect the community rsquo s welfare."