Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengkaji eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, serta pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipe penelitian deskriptif, data dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara dengan Manajer Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Simpulan penelitian ini adalah: legalitas atau keabsahan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah tergantung daripada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai wanprestasi antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga dalam situasi yang demikian kreditur tidak memiliki legalitas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan. Apabila kedua belah pihak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut, dengan demikian kreditur memiliki legalitas untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri di luar pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap debitur dalam hal kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Penelitian ini menyarankan Otoritas Jasa Keuangan, hendaknya melakukan pengawasan yang intensif dan ketat terhadap oknum kreditur dan/atau petugas penagihan utang yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, serta melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi, baik administratif maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut. ......This thesis reviews the execution of fiduciary security objects on its own power outside of court carried out by finance companies, as well as legal protection that can be given to debtors in executing fiduciary security objects, using normative juridical methods with research approaches in the form of statutory and case approaches, descriptive research type, data were collected through secondary data consisting of legal materials, as well as primary data through interviews with the Government Relations Manager of LAPS SJK. The conclusions of this study are: the legality or validity of executing fiduciary security objects on their own power outside of court carried out by finance companies is depending on the agreement between the two parties regarding default. If an agreement is not reached regarding default between the two parties and the debtor refuses to surrender the fiduciary security object voluntarily, the creditor must submit an application for execution to the District Court, so that in such situation the creditor does not have the legality to execute the fiduciary security object on his own power outside court. If both parties agrees on default and the debtor voluntarily surrenders the fiduciary security object, thus the creditor has the legality to be able to execute the fiduciary security object on his own power outside the court. Forms of legal protection that can be given to debtors in the event that creditors execute fiduciary security objects, namely preventive legal protection and repressive legal protection. This research suggests that the Financial Services Authority to carry out intensive and strict supervision of unscrupulous creditors and/or debt collectors who commit violations and ignore statutory regulations in executing fiduciary security objects, as well as enforce the law by imposing sanctions, both administrative and criminal. if proven to have violated these regulations.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum perawat di masa pandemi Covid-19 dan perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Simpulan penelitian ini adalah: pengaturan mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab perawat secara umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat. Pada masa pandemi Covid-19 terbit pula peraturan khusus yang terkait dengan perawat, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Covid-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik, Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bentuk perlindungan hukum bagi perawat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan terpenuhinya seluruh hak perawat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengupayakan perlindungan bagi perawat agar terhindar dari penularan Covid-19 dengan cara menyediakan sarana dan prasarana bagi perawat, antara lain dengan penyediaan alat pelindung diri, memberikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh perawat, serta melaksanakan vaksinasi kepada perawat. ......This thesis examines the regulation of rights, obligations, and legal responsibilities of nurses during the Covid-19 pandemic and legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic using juridical-normative methods, with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with Chairman of Persatuan Perawat Nasional Indonesia. The conclusions of this study are: the regulation regarding the rights, obligations and responsibilities of nurses in general is contained in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, Law Number 38 of 2014 concerning Nursing, and Regulation of the Minister of Health No. HK.02.02/148/2010 concerning Licensing and Implementation of Nurse Practices. Special regulations on Covid-19 related to nurses were also issued, including the Minister of Health Regulation No. 48 of 2020 concerning the Implementation of Vaccinations in the Context of the Covid-19 Pandemic, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 concerning the Determination of Covid-19 Due to Work as a Specific Occupational Disease, Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19. Legal protection for nurses during the Covid-19 pandemic is the fulfillment of all nurses' rights which have been regulated in various laws and regulations. This research suggests the Ministry of Health of the Republic of Indonesia to seek protection for nurses to avoid Covid- 19 transmission by providing facilities for nurses, including by providing Personal Protective Equipment, providing supplements to increase nurses' immune system, and vaccinating nurses.