Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) merupakan salah satu fasilitas kredit yang disediakan bank. Di dalam program KPA terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu konsumen (debitur), pengembang, dan bank sebagai kreditur. Didalam perjanjian kerjasama antara pengembang dengan bank, dimasukkan klausul buy back guarantee dari pengembang untuk menjamin terpenuhinya pembayaran hutang konsumen. Dari uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai perjanjian Buy back guarantee ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia dan bagaimanakah penerapan kalusul Buy back guarantee dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan pengembang dalam rangka pembiayaan KPA. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang digolongkan kedalam Sumber Primer, Sumber Sekunder, dan Sumber Tertier.Dengan menggunakan metode penelitian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa buy back guarantee belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, dengan terpenuhinya unsur-unsur penanggungan dalam Pasal 1820 KUHPerdata buy back guarantee dapat dikatakan sebagai perjanjian penanggungan. Namun, buy back guarantee kurang memberikan kepastian hukum bagi kreditur dikarenakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya jaminan kebendaan. Dengan semikian saran yang dapat disampaikan adalah, Sebaiknya peraturan ataupun petunjuk tentang Buy Back Guarantee dibuat secara khusus, di mana hal ini diperlukan agar penerapan Buy Back Guarantee dapat terlaksana dengan baik.

---

Credit apartment ownership is one of credit facility provided by banks.In the program Credit apartment ownership three parties involved that consumers ( debtors ), developers, and bank as creditors. In continuation of the cooperation between the developer with a bank, a clause inserted it would buy back a guarantee from the developer to ensure their need for payment of a debt consumers. From the explanation is, the formulation problems discussed in the this is how setting commitment shares guarantee in terms of insurance law in indonesia and how the application of kalusul shares guarantee in agreement cooperation between bank and during to finance kpa. To answer these problems, the use writers the form of juridical research normative with research typologies descriptive in nature, the data used is taken from secondary data obtained from literature available were classified as into a source of primary, secondary sources, and source of tertier.Using the methodology the writers draw conclusions that shares guarantee not clearly regulated in legislation in indonesia, with the fulfillment in article 1820 kuhperdata shares guarantee could be described as a treaty. But, shares guarantee do not take legal certainty for creditors because not have power eksekutorial like insurance. Thus advice that can be conveyed is, regulation or a clue about should it would buy back a guarantee made specifically, in which this is necessary it would buy back a guarantee that the implementation of the come to fruition."

"Material La0.5Ba0.5Mn1-xTixO3 (x= 0; 0.05; 0.10; 0.15) berfasa tunggal dengan sistem kristal monoklinik dibuat dengan metode penggerusan mekanik selama 25 jam dan perlakuan sintering pada temperatur 1200o C selama 12 jam. Karakterisasi yang diberikan meliputi pengolahan ulang hasil pengujian ESR (Electron Spin Resonance) untuk mengetahui sifat penyerapan gelombang mikro pada pengaruh medan magnet eksternal secara lebih lengkap dan karakterisasi VNA (Vector Network Analyzer) untuk mengetahui sifat penyerapan gelombang mikro tanpa adanya pengaruh medan magnet eksternal. Diketahui bahwa sifat paramagnetik Ti menurunkan sifat penyerapan senyawa La0.5Ba0.5Mn1-xTixO3 (x= 0; 0.05; 0.10; 0.15) seiring dengan bertambahnya komposisi x pada pengujian ESR. Senyawa dengan sifat penyerapan terbaik dengan pengaruh medan eksternal ditunjukkan oleh senyawa La0.5Ba0.5MnO3 dengan luas kurva penyerapan 4280,19 mT (a.u). Berdasarkan hasil karakterisasi VNA terhadap sampel dengan diameter 25 mm dan ketebalan ±2 mm didapatkan bahwa keseluruhan material La0.5Ba0.5Mn1-xTixO3 (x= 0; 0.05; 0.10; 0.15) memiliki kemampuan menyerap gelombang mikro pada jangkau frekuensi 6-12 GHz. Didapatkan bahwa sampel dengan sifat penyerapan gelombang mikro terbaik adalah senyawa La0.5Ba0.5Mn0.95Ti0.05O3 dengan ketebalan 1,6 mm yang memiliki nilai return loss (RL) terbesar yaitu -9,83 dB pada frekuensi 11,16 GHz dengan lebar frekuensi 1,62 GHz. ......Lanthanum manganese based materials of La0.5Ba0.5Mn1-xTixO3 (x= 0; 0.05; 0.10; 0.15) with single phase monoclinic crystal system has been made. Each material is prepared through mechanical alloying method for 25 hours and heat treatment through sintering process at 1200 o C for 12 hours. Characterization methods used includes re-calculation of Electron Spin Resonance (ESR) measurement to acquire more detail data to identify microwave absorption properties under external magnetic field and Vector Network Analyzer (VNA) to identify microwave absorption properties without external magnetic field. It was found that Ti paramagnetic properties caused the microwave absorption of La0.5Ba0.5Mn1-xTixO3 (x= 0; 0.05; 0.10; 0.15) to reduced in ESR characterization if more Ti ions substitutes the Mn ions. The ESR characterization showed that La0.5Ba0.5MnO3 (x=0) has the largest absorption curve value of 4280,19 mT (a.u). However, a 25 mm diameter and ±2 mm thickness of La0.5Ba0.5Mn1-xTixO3 (x= 0; 0.05; 0.10; 0.15) samples characterized by VNA showed that the samples are able to absorb microwave in a frequency range of 6-12 GHz. The results also showed that the La0.5Ba0.5Mn0.95Ti0.05O3 with 1,6 mm thick has the largest return loss (RL) value of -9,82 dB at frequency value of 11,16 GHz with bandwidth value of 1,62 GHz."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan perubahan paradigma pembangunan dariCar Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD). Pembangunan tersebut bukanlah suatu perkara mudah sehingga membutuhkan ketelibatan para pemangku kepentingan dalam network governance agar optimal. Namun dari itu, masih kerap ditemukan permasalahan dalam jaringan tata kelola tersebut seperti permasalahan mengenai fleksibilitas tata ruang, pengaturan bangunan, insentif dan disinsentif, serta kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis network governance dalam pengelolaan kawasan TOD untuk mewujudkan integrasi transportasi di Jakarta dengan menggunakan kerangka network governance dari Mu & de Jong (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 narasumber sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, publikasi lembaga, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance dalam pengelolaan kawasan TOD belum sepenuhnya terimplementasi dengan optimal sesuai kerangka network governance dari Mu & de Jong (2016), karena terdapat tiga indikator yang belum terpenuhi. Ketiga indikator tersebut adalah Kesadaran akan Pluralitas Persepsi, Kepentingan, dan Tujuan; Meta-governance, Manajemen Proses, dan Penataan Jaringan; dan Mencari Kesamaan atau Common Ground.......The Provincial Government of DKI Jakarta is currently undergoing a paradigm shift in development from Car Oriented Development (COD) to Transit Oriented Development (TOD). This development is not an easy task and requires the involvement of stakeholders in network governance to ensure its optimization. However, issues in the network governance system persist, such as problems related to spatial flexibility, building regulations, incentives and disincentives, and institutional matters. Therefore, this research aims to analyze the network governance in managing TOD areas to achieve transportation integration in Jakarta, using the network governance framework proposed by Mu & de Jong (2016). This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 10 informants as primary data sources and literature review from previous research, institutional publications, and current news as secondary data sources. The research findings indicate that the implementation of network governance in managing TOD areas has not fully been optimally executed according to Mu & de Jong's (2016) framework, as three indicators have not been met. These indicators include Awareness of Plurality of Perceptions, Interests, and Objectives; Meta-governance, Process Management, and Network Arrangement; and Searching for Common Ground."