Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rina Apriani
"Masalah resistensi obat pada pengobatan TB khususnya TB-MDR menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting dan merupakan hambatan terhadap efektivitas program penanggulangan TB. Berbagai upaya pengendalian TB-MDR telah dilakukan, namun penyakit ini sulit diberantas karena gagal pengobatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kegagalan pengobatan pasien TB-MDR di Indonesia tahun 2009 - 2014.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari aplikasi eTB manager di Subdit Tuberculosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) - Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan RI. Desain penelitian adalah cohort retrospective. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 889 pasien TB-MDR dimana 592 pasien (59,50%) sembuh, 20 (2,25%) pengobatan lengkap, 62 (6,97%) gagal pengobatan, 132 (14,85%) lost to follow up dan 83 (9,33%) meninggal dunia.
Dari penelitian ini diketahui bahwa penderita yang resisten terhadap OAT lini ke-1 + injeksi lini ke-2 + fluorokuinolon berisiko 3 kali lebih besar untuk terjadi gagal pengobatan dibanding kelompok yang resisten terhadap RH (HR 3.016; 95% CI 1.696 - 5.364). Penderita yang mengalami konversi >6 bulan berisiko 4 kali lebih besar untuk mengalami gagal pengobatan dibanding kelompok dengan konversi sputum ≤6 bulan (HR 3.955; 95% 1.642 - 9.529), dan penderita yang tidak mengalami konversi berisiko 22,4 kali lebih besar untuk mengalami gagal pengobatan dibanding kelompok yang konversi sputum ≤6 bulan (HR 22.436; 95% CI 11.425 - 44.059). Penderita dengan kavitas paru berisiko 2,2 kali lebih besar untuk terjadi gagal pengobatan dibandingkan yang tidak ada kavitas paru (HR 2.192; 95% CI 1.265 - 3.80). Diperlukan penanganan secara intensif pasien TB-MDR di Indonesia dengan memperhatikan resistensi terhadap OAT, konversi sputum dan kavitas paru.

Drug resistance problem in the TB treatment especially MDR-TB, become an important public health problem and an obstacle to the TB control programs effectiveness. Various efforts to control MDR-TB have been conducted, but the disease is difficult to eradicate because of failed treatment. The purpose of this study is to determine the various factors associated with failure treatment on patients with MDR-TB in Indonesia in 2009 - 2014.
The study was conducted using secondary data from the e-TB manager application in Sub Directorate Tuberculosis ? Directorate of Prevention and Communicable Disease Control, Direcorate General of Prevention and Disease Control - Ministry of Health. The study design was a retrospective cohort. The number of samples in this study were 889 patients with MDR-TB in which 592 patients (59.50%) cured, 20 (2.25%) complete treatment, 62 (6.97%) failed treatment, 132 (14.85%) lost to follow up and 83 (9.33%) died.
From this research it is known that patients who are resistant to first lines TB drugs + 2nd lines injection + fluoroquinolone have a risk 3 times more likely to occur as treatment failures compared to the group that is resistant to Rifampicin and Isonazid (HR 3016; 95% CI 1.696-5.364). Patients who experience a sputum conversion >6 months have 4 times greater risk for treatment failure compared to the group with sputum conversion ≤6 months (HR 3.955; 95% 1.642-9.529), and patients who do not undergo a sputum conversion have 22.4 times greater risk for experiencing failed treatment than they who have ≤6 months sputum conversion (HR 22.436; 95% CI 11.425-44.059). Patients with lung cavities have 2.2 times greater risk for treatment failure than they who have no lung cavity (HR 2.192; 95% CI 1.265 - 3.80). Intensive care is required in patients with MDR-TB in Indonesia with regard to TB drugs resistance, conversion of sputum and lung cavity
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016
T46410
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luh Rina Apriani
"Perdebatan mengenai kedudukan Desa Adat di Bali kembali mencuat pasca lahirnya UU Desa 2014. Bali menilai penormaan Pasal 6 sebagai pertanyaan retoris bagi mereka dan berbalik memperkuat eksistensi Desa Adar melalui Perda Desa Adat, 2019. Perda tersebut kembali menekan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali dengan karakternya yang khas dan dikelola berdasarkan filosofi Hindu, Tri Hita Karana yang bersumber dari Sad Kerti. Penelitian ini akan melihat tata hubungan antara Desa Adat Ubud yang memiliki otonomi saat bertemu dengan Kelurahan Ubud yang berposisi sebagai fungsinya. Observasi serta wawancara mendalam membuktikan bangwa Desa Adat Ubud dan Kelurahan Ubud membangun pola hubungan yang sinergis melalui asa Desa Mawacara dan Bali Mawacara dalam pemahaman bahwa manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan Penccipta, sesama dan lingkungan sekitarnya. Hubungan yang sinergis ini tentunya perlu dipertahankan dan dapat menjadi model hubungan antara Desa Adat lain di Bali dalam rangka menciptakan relasi yang baik antara sesama Desa Adat dan pemerintah.

The debate about position of Desa Adat in Bali resurfaced after the birth of 2014 Village in Law. Bali considers the norm of Article 6 as a rhetorical question and turn to strengthen the existence of Desa Adat as a unity of customary law communities in Bali with its distinctive character and is managed based on Hindu Philosophy, Tri Hita Karana which comes from Sad Kerthi. This research will look at the relationship between Desa Adat Ubud which has autonomy when meeting with Kelurahan Ubud which is positioned as a sub-district apparatus and no longer has autonomy in carrying out its functions. In-depth observations and interviews prove that Desa Adat and Kelurahan Ubud build a synergistic relationship pattern through the principles of Desa Mawacara and Bali Mawacara in the understanding that humans must establish a good relationship with the Creator, others and the surrounding environment. This synergistic relationship certainly needs to be maintained and can be a model of relations between other Desa Adat in Bali in order to create good relations between Desa Adat and the government."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library