Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan tetapi, data geospasial yang tersedia di Indonesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamanatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih belum mengimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran, serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi belum memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait. ......Geospatial data is needed to support data-based national development. However, the geospatial data which available in Indonesia is still inadequate because there’s overlap between data that produced by government. Therefore, it is necessary to have a government geospatial data management policy, one of which is the Satu Data Indonesia (SDI) policy. The SDI policy mandates the Badan Informasi Geospasial (BIG) as the Central Level Geospatial Data Supervisor has five main tasks in providing guidance in implementing SDI, especially in managing geospatial data. However, in implementing the supervisory duties, BIG still hasn't fully implemented it, as has not done a re-check of priority data. BIG still has problems such as a lack of human resources, budget, and derivative regulations to implement these policies. Therefore, this study aims to discuss the implementation and factors that influence the implementation of SDI policies for geospatial data in BIG. This study uses a postpositivism approach using the concept of policy implementation with data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies, as well as using ideal type Max Weber analysis technique. The results of this study are the inadequate implementation of SDI for geospatial data at BIG because there are still many deficiencies and there are also factors that influence the inadequate implementation. Recommendation for the next study is to evaluate the SDI implementation from all stakeholders.

Abstrak :
Wilayah perkotaan Cilacap terdapat beberapa industri besar, permukiman padat, serta padatnya mobilitas kendaraan bermotor yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dioksida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran jumlah emisi karbon dioksida di wilayah perkotaan Cilacap dalam konteks spasial. Dalam penelitian ini dihitung estimasi emisi karbon dioksida menggunakan variabel penggunaan tanah yaitu industri, kendaraan bermotor, aktivitas penduduk, dan lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi dengan jumlah tinggi terkonsentrasi di bagian Selatan daripada di bagian Utara wilayah perkotaan Cilacap. Hal ini disebabkan di bagian Selatan wilayah perkotaan Cilacap terdapat lebih banyak industri serta lahan terbangun.

---

Cilacap urban area consists of three big industries, crowded housings, and also high vehicle mobility that cause increased the carbon dioxide emission. This research was conducted to analyze the distribution of estimation from carbon dioxide emission at Cilacap urban area in spatial context. In this research was calculated estimation of carbon dioxide emission from land use variables such as industry, vehicle, people activity, and agricultural land. This research used descriptive and spatial analysis method. The result shows that high amount of emission concentrated more on Southern than Northern part of Cilacap urban area. It is because the Southern Cilacap urban area has more industry area and built up area.