Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.

---

This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.

The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."

"Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut di DKI Jakarta adalah Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang perubahan tarif Retribusi Daerah tersebut, proses formulasi kebijakan tarif berdasarkan suatu teori formulasi kebijakan dan kebijakan tarif, serta hambatan yang dihadapi selama proses formulasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan kajian literatur serta berjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perubahan tarif adalah pemberian payung hukum, perbedaan tarif yang signifikan, efisiensi pemberian pelayanan yang rendah, dan peningkatan pendapat untuk mendukung program pemerintah tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. Proses formulasi yang dilakukan secara umum sudah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti dilema yang dihadapi oleh Disorda DKI Jakarta dalam menentukan tarif serta koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses formulasi Perda No. 3 Tahun 2012 yang kurang baik.

---

Charge on the use of sports facilities owned by Local Government is one of utility charges in DKI Jakarta.This research describes the reasons why the price is changed, the process of pricing policy formulation based on public policy formulation and pricing policy, and the obstacles faced during the process. This research is a qualitative-descriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result shows that the main reasons of this policy are to make sure that the charge is legally charged, huge gap between state’s price and private’s, poor efficiency on providing the service and to increase state’s income in addition to support in funding Government’s program without neglecting the human rights and government’s responsibilities. The formulation process was running with ideal process, but there are some obstables faced during the process such us dilemma faced by Disorda DKI Jakarta in pricing and poor coordination between stakeholders related to Local Law No. 3 of 2012."