Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu usaha dalam memecahkan persoalan transportasi, kebijakan publik yang dipilih Pemerintah Propinsi DKI Jakarta adalah melalui pengembangan sistem angkutan umum massal, antara lain merencanakan pembangunan monorel dengan biaya lebih Bari Rp. 4 triliun rupiah. Dalam konteks perekonomian, kebijakan yang diambil tersebut tentunya juga akan berimplikasi terhadap perekonomian Jakarta secara keseluruhan. Oleh karenanya, berkaitan dengan hal tersebut, studi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan publik tersebut terhadap perekonomian Jakarta. Dalam menganalisis, pendekatan yang digunakan adalah sistem neraca sosial ekonomi (SNSE). Model tersebut digunakan karena mengandung keterkaitan elemen faktor, aktor, dan sektor yang terlibat dalam perekonomian. Sehingga hasil analisis dapat mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi Jakarta secara komprehensif. Melalui kalkulasi yang dilakukan, pengaruh sektor angkutan umum massal terbesar diberikan pada sektor industri alat angkutan mesin dan peralatannya, yaitu sebesar 73,28 persen. Pengaruh terhadap faktor produksi capital, adalah sebesar 51,10 persen. Sedangkan pengaruh yang diberikan terhadap institusi perusahaan adalah sebesar 51,06 persen. Terlihat bahwa kebijakan sektor angkutan umum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jakarta.

Abstrak :
Hingga aat ini, mayarakat masih memiliki persepi tentang lambatnya pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Di lain sisi, Pemerintah menganggap telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada kasus pembuatan akta, yang ecara fisik hanyalah suatu penulisan pada blangko dengan tidak Iebih dari lima puluh kata, penyelesaian dalam waktu tujuh hari kerja akan terasa lambat, namun bagi pihak Kantor Catatan Sipil (KCS) penyelesaian akta dalam waktu tujuh hari kerja merupakan hal yang benar karena dalam penyelesaian akta, KCS telah menggunakan peraturan yang berlaku, yang menyatakan bahwa penyelesaian akta paling lambat tujuh han kerja (Keputusan Gubernur No.3 18 Tahun 1983). Dan kasus tersebut, ke dua pihak berada dalam posisi yang tidak dapat disaiahkan, karena masyarakat akan memandang penyelesaian akta teraebut menggunakan tolok ukur hasil fisik yang diperoleh, sedangkan KCS. melihat dari sisi telah melaksanakan peraturan yang berlaku. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan era perdagangan bebas?, dimana pada masa tersebut tingkat persaingan akan semakin tinggi dan kunci keberhasilan dalam persaingan adalah kecepatan. Padahal pihak Pemenntah juga akan memiliki peran dalam menghadapi persaingan yang ada, apakah Pemerintah tetap akan menggunakan acuan peraturan yang ada? Tidakkah sebaiknya dilakukan suatu kebijakssmaan baru yang dapat memenuhi tuntutan keadaan?. Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan instansi yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu catatan tentang keberadaan seseorang secara hukum sejak lahir (akta kelahiran) hingga orang tersebut meninggal (akta kematian). Dimana akta wajib dimiliki oleh penduduk, karena sifatnya yang mendasar itulah maka kajian atas sistem informasi pembuatan akta pada KCS dilakukan. Hingga saat ini, KCS masih menerapkan sistem pembuatan akta manual, karena acuan yang digunakan adalah peraturan yang menyatakan jangka waktu penyelesaìan akta paling lambat tujuh hari kerja, yang menyebabkan KCS menyelesaikan akta dalam waktu tujuh hari kerja Padahal produk yang dihasilkan oleh KCS hanyalah satu halaman kertas berukuran A4, dalam format yang sudah standar, yang berisi tidak lebih dari lima puluh kata masukan. Dan tinjauan tersebut maka diperlukan suatu pengembangan terhadap sistem yang telah ada ke dalam bentuk sistem informasi pembuatan akta yang akan mempercepat proses penyelesaian akta.