Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini meneliti pengaruh dari karakteristik individual (need for uniqueness dan attitudes toward swedish product) dan variabel brand-specific (perceived quality dan emotional value) terhadap minat beli antara merek luar negeri (H&M) dengan merek dalam negeri (Cotton Ink). Ada 212 konsumen perempuan yang berpartisipasi dalam survey penelitian ini. Dengan metode Structural Equation Modelling (SEM), hasil penelitian ini menunjukan bahwa need for uniqueness dari konsumen perempuan Indonesia tidak berpengaruh positif terhadap attitudes toward swedish products baik untuk merek H&M maupun Cotton Ink. Attitudes toward swedish products berpengaruh positif terhadap perceived quality dan emotional value untuk merek H&M sedangkan, pada merek Cotton Ink, attitudes toward swedish products berpengaruh negatif terhadap perceived quality dan emotional value. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan perceived quality dan emotional value berpengaruh positif baik untuk merek H&M dan merek Cotton Ink.

---

ABSTRACTThis research aims to study the impacts of individual characteristic (need for uniqueness and attitudes toward swedish product) and brand-specific variables (perceived quality and emotional value) on purchase intention between swedish and domestic brand. There are 212 Indonesian women consumers that participated in this survey. By using Structural Equation Modelling, this research shows that need for uniqueness of respondents is not positively related to attitudes toward swedish products both for H&M and Cotton Ink. Moreover, attitudes toward swedish products is positively related to perceived quality and emotional value for H&M, but for Cotton Ink, attitudes toward swedish products is negatively related to perceived quality and emotional value. Besides that, perceived quality and emotional value are positively related to purchase intention both for H&M and Cotton Ink. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum perdata dan pidana terhadap notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris dikaitkan dengan pernyataan utang piutang yang dilakukan secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1495K/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379K/Pid/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang mengkaji doktrin-doktrin hukum terkait. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Akta PPJB yang dibuat oleh notaris dikesampingkan oleh perjanjian lisan dan notaris dalam kasus yang diteliti tidak mendapatkan perlindungan hukum. Kedudukan Akta PPJB yang dibuat di hadapan pejabat umum yang dalam hal ini dilakukan oleh notaris, mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila dibandingkan dengan perjanjian utang piutang secara lisan yang tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti lain yang dapat menunjang kesaksian para pihak, sebagaimana pengakuannya bahwa telah melakukan perjanjian utang piutang secara lisan. Kedudukan Akta PPJB seharusnya tidak dapat dikesampingkan keabsahannya oleh perjanjian lisan dan notaris memerlukan perlindungan yang lebih kuat dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari tuntutan hukum yang merugikan. Perlindungan hukum secara perdata dan pidana bagi notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan Putusan Nomor 1495k/Pdt/2020 dan Putusan Nomor 379k/Pid/2021 tidak terpenuhi. Hal ini karena, Akta PPJB dalam kasus a quo merupakan akta partij, yakni akta perjanjian yang merupakan suatu tindakan hukum yang mengindahkan undang-undang melakukan kesepakatan dan memenuhi isi dari kesepakatan.

---

This research aims to analyze civil and criminal legal protectionfor notaries in the drafting of Sale and Purchase AgreementDeeds (SPAD) and the legal standing of SPADs drawn up beforea notary, in connection with oral debt acknowledgmentagreements based on Decision Number 1495K/Pdt/2020 andDecision Number 379K/Pid/2021. The study employs a doctrinalresearch method, which examines relevant legal doctrines. The secondary data utilized include primary, secondary, and tertiarylegal materials obtained through library research and documentanalysis. The results of the study reveal that the legal standing ofSPADs drafted by notaries is overridden by oral agreements. In the cases studied, notaries did not receive adequate legal protection. The SPAD, created in the presence of a public official(in this case, a notary), inherently possesses superior legal certainty compared to oral debt acknowledgment agreements, which lack legal certainty due to the absence of supportingevidence corroborating the parties’ testimony regarding the oral agreement. The legal standing of SPADs should not be set asidein favor of oral agreements, and notaries require stronger legal protections in the execution of their duties to prevent detrimentallegal claims. Civil and criminal legal protection for notaries in the drafting of SPADs, as examined through Decision Number1495K/Pdt/2020 and Decision Number 379K/Pid/2021, is foundto be inadequate. This is because the PPJB Deed in the case a quo constitutes a partij deed, namely a contractual deed thatserves as a legal act adhering to statutory regulations, enteredinto by mutual agreement, and fulfilling the terms of theagreement."