Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah di Indonesia pada pasca penerapan desentralisasi fiskal periode tahun 2001 sampai 2003. Penelitian menggunakan analisis panel data dengan model regresi fixed effect dan metode Generalized Least Square (GLS). Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Implikasi dari financial sharing, pemerintah pusat memberikan bagi hasii pajak dan bagi hasil sumber daya alam pada daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal. Distribusi sumber daya alam dan pajak tidak merata di semua daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum yang bertujuan untuk fiscal equalizations dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana alokasi khusus pada daerah yang dianggap kurang mampu membiayai kegiatannya dari penerimaan daerahnya sendiri. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kebijakan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam secara rata-rata nasional tidak memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi (2) variabel dana alokasi umum tidak memberikan hasil positif meminimalisir ketimpangan/ disparitas pendapatan daerah.

Abstrak :
Latar belakang: Latihan fisik aerobik adalah latihan fisik yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sedangkan latihan fisik yang dilakukan dengan peningkatan durasi dan kecepatan secara bertahap termasuk dalam aerobik Overtraining. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hipertrofi pada otot ventrikel jantung kiri tikus pasca latihan fisik aerobik serta pasca latihan fisik aerobik overtraining. Metode: Identifikasi morphologi kardiomiosit ventrikel kiri jantung tikus menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin, sedangkan untuk jaringan fibrosis dengan pewarnaan Masson?s Trichrome. Identifikasi tersebut dilakukan pada kelompok kontrol, dan kelompok perlakuan aerobik dan overtraining yang dilakukan selama 11 minggu. Hasil: Analisis data menunjukkan terjadi hipertrofi yang ditandai dengan adanya peningkatan panjang (p=0,017), lebar (p=0,037) pada kelompok aerobik dibandingkan dengan kelompok overtraining. Peningkatan jaringan fibrosis pada kelompok overtraining dengan p= 0,00.

---

Introduction : Aerobic exercise is physical exercise done regularly and continuously while physical exercise done by increasing the duration and speed gradually included in the aerobic Overtraining. This study aims to analyze hypertrophy in the left ventricle of the heart muscle of mice after aerobic exercise and aerobic exercise post overtraining. Methods : Left ventricular cardiomyocyte morphology rat heart is identified by hematoxylin eosin staining, whereas for fibrotic tissue with Masson's Trichrome staining. Such identification is performed in the control group and the treatment group performed aerobic and overtraining for 11 weeks. Conclucion: Analysis of the data showed that hypertrophy is characterized by an increase in length (p = 0.017), width (p = 0.037) in the aerobic group compared with the group of overtraining. Increased tissue fibrosis in the overtraining group with p = 0,00.

Abstrak :
Pelaksanaan tender merupakan kegiatan yang wajib menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dugaan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender terjadi dalam Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan Hukum Persaingan Usaha memegang peranan penting dalam kasus ini. Namun, dalam membuktikan temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu metode rule of reason dalam membuktikan setiap dugaan kasus persekongkolan. ......Tender is one of the activities that must contain fair competition principles. Suspicion of tender conspiracy in order to regulate and determine the winning bidder was occurred in Tender of Reconstruction/Improvement Siborong-borong Cs Road in National Road Working Unit Regional II North Sumatra National Road Main Station I Director General of Highway Construction and Maintenance, Ministry of Public Works. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to uphold Competition Law, plays an important role in this case. Nonetheless, while analyzing the facts in this case, KPPU seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 of 1999 in . The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in order to prove every tender conspiracy cases.