Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rosdiana
"Penelitian mengenai evaluasi implementasi kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah bagi PNS atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara pada Departemen Keuangan dan pengaruh faktor komunikasi dan kecenderungan pelaksana terhadap kepatuhan bendahara pengeluaran dalam implementasi kebijakan tersebut.
Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja di Departemen Keuangan di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai yang bersifat evaluasi dengan sampel sebanyak 56 bendahara pengeluaran dan menggunakan analisis korelasional.
Implernentasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Keberhasilan implementasi kebijakan PPh Pasal 21 atas PNS diukur dari tingkat kepatuhan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas pembayaran penghasilan kepada PNS yang dibebankan kepada keuangan negara. Dengan mengevaluasi kebijakan pada saat diimplementasikan dapat diketahui apakah tindakan administrator program, staf dan pelaku lainnya telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditentukan. Kepatuhan bendahara pengeluaran dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan kecenderungan pelaksana. Salah satu fungsi komunikasi adalah untuk memberikan informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kecenderungan pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Dalam penentuan kebijakan perpajakan hendaknya didasarkan pada azas-azas pemungutan perpajakan antara lain keadilan dan kesederhanaan administrasi. Azas keadilan dimaksudkan adalah pajak harus adil dan merata dikenakan kepada orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak adil apabila setiap wajib pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan pengeluarannya. Kesederhanaan administrasi adalah bahwa ketentuan pajak hendaknya mudah dipahami baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS yang ditanggung oleh pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Tingkat kepatuhan yang rendah terutama pada penentuan dan dasar waktu penentuan tanggungan, dan penggunaan besaran PTKP yang berlaku. Penyebab bendahara pengeluaran patuh atau tidak patuh terhadap ketentuanketentuan yang ditetapkan disebabkan karena pertama, bendahara pengeluaran tidak mengetahui ketentuan yang ada dan kedua, bendahara pengeluaran mengetahui ketentuan yang ada, tetapi sebagian melaksanakan dan sebagian lagi tidak melaksanakannya. Pengaruh komunikasi dan kecenderungan bendahara pengeluaran secara simultan terhadap kepatuhan sebesar rX1X2Y=0,480 (cukup kuat), artinya bahwa komunikasi berupa sosialisasi oleh DJP dengan menggunakan berbagai media atau diktat yang dilakukan oleh BPPK, kemampuan petugas penyuluh pajak/diklat serta koordinasi dengan instansi terkait dan kecenderungan bendahara pengeluaran (meliputi pengetahuan dan keterampilan, persepsi terhadap sistem insentif dan reward serta perilaku pelaksana) berpengaruh cukup kuat dan positif terhadap kepatuhan bendahara pengeluaran. Dari hasil uji F diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh komunikasi terhadap kepatuhan bendahara pengeluaran adalah signifikan. Besarnya kontribusi komunikasi dan kecenderungan bendahara pengeluaran terhadap kepatuhan adalah sebesar 23,04% dan sebanyak 76,96 % disebabkan oleh faktor fain misalnya sumber dana, struktur birokrasi, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil penelitian diatas disarankan (1) penyuluhan atau sosialisasi DJP disarankan agar lebih intensif ke bendahara pengeluaran/instansi pemerintah karena potensi pajak yang berasal dari APBN cukup besar; (2) untuk memenuhi prinsip keadilan, pajak yang terutang alas pembayaran gaji PNS tidak lagi ditanggung oleh pemerintah sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk befanja negara lainnya misalnya pengadaan barang dan jasa publik. Jika afasan untuk menanggung pajak karena penghasilan yang lidak memadai seharusnya telah tercermin dalam Personal Exemption (PTKP); (3) dalam menentukan jenis kebijakan pajak, pemerintah harus mempertimbangkan kemudahan administrasi. Dalam hubungan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggung PPh yang terutang otas pembayaran gaji PNS, sebaiknya dikenakan PPh secara final. Selain mudah dalarn pelaksanaan dan pengawasannya, PNS selaku wajib pajak tidak perlu memperhitungkan dalam SPT tahunan serta masalah keadilan yang biasanya terjadi akibat pelaksanaan PPh final tidak relevan lagi karena pada akhirnya pajak yang terutang ditanggung pemerintah sehingga tidak berpengaruh terhadap penghasilan neto PNS.

There are two objectives of this research. First, we evaluated the implementation of PPh Pasal 21 (Income Tax Article 21) policy declared by the government. Second, we analyzed the effect of the communication and the disposition of expenditure treasures factors to the compliance of expenditure treasurer in accordance with the policy. The object of the policy is on the income of public servants, which is burdened to the public finance of Ministry of Finance.
The research was conducted at the work units of Ministry of Finance in Jakarta. The method used is survey that is by evaluating 56 samples of expenditure treasurers and analyzing their correlation.
Implementation of policy as actions gotten by individual (or groups) of government or private directed to achieve purposes had been determined in previous policy decision. The success of implementation of Income Tax Article 21 policy of public servant may be measured from compliance level of expenditure treasures in implementing tax obligation for payment income to public servant which is burdened to public finance. Evaluating policy in the time of implementing, it may be known whether administrator action of program, staff and other actors had been suitable with standard and procedure determined. The compliance of expenditure treasures is influenced by communication and disposition of implementers. The functions of commmunication are for giving information regarding how implement any policy. Disposition implementers are altitude and characteristic owned by implementers such as commitment, honesty, and democratic behavior. In determining tax policy, it should be based on levying principles such as equity and Administrative simplicity. Equity is the subjects of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly possible, proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state. Administrative simplicity is that tax regulation should be understood by tax payer or liscus easily.
The research shows that the Income Tax Article 21 policy implementation on public servant income had not been fully implemented according to the rules. The low level of compliance is found especially on the determination of the amount and the time base of the responsibility as well as the income taxes exemption (PTKP). The reasons why the officers do not comply the rules are, first, they don't know the rules, and second, they know the rules but some just ignore them. It is found that the effect of the communication and the disposition of expenditure treasures factors on the compliance is rX1X2Y=0.480 (strong enough), which means that the communication in the form of socialization by Directorate General of Tax through publication in the media or training held by BPPK, instruction capability of the tax/trainer officers, coordination with related institution, and tendency of the expenditure treasures (which includes the knowledge, skills, and perceptions on the incentive systems, reward, and public servant behaviors) affect the compliance of expenditure treasures strongly and positively. The F test shows that the effect of communication on the compliance is significant. The communication and the tendency of the officers affect the compliance by 23A%, where the rest is caused by other factors, such as the fund sources and the structure of bureaucracies.
Based on the research, we proposed a number of suggestions. First, the instruction or socialization of Directorate General of Tax should be more intensively directed to the expenditure treasurers/government institution since the potential taxing from state budget is relatively high. Second, the implementation of the policy need to meet the justice principle, i.e. the tax liabilities of public servants payroll should not be borne by the government. Therefore, those funds can be transferred to other expenditures, such as the procurement of public goods and services. Moreover, if there is a reason of bearing the tax despite the inadequate income, the criteria should be clearly defined. In the last two years, the government has completed the formulation income taxes exemption (PTKP), as such the tax liabilities only apply for the higher income of public servants and high officers. The reason to bear the taxes on public servants' small income should be reflected on Personal Exemption (PTKP). Third, in order to determine the kind of tax policies, the government should consider the simplification of the administration. In accordance with the government policies to bear the payable income taxes on public servants payroll, the final income tax should be implemented. Besides it is easy to be executed and maintained, the public servants as the taxpayers do not need to account their income in the SPT and the justice problem that is usually happened on final income tax implementation would not be a relevant matter since the taxes owed is borne by government. Therefore, it would not affect the net income of the public servants.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22187
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosdiana
"Sindroma Down disebabkan abnormalitas kromosom yaitu nondisjuction kromosom 21 dengan karakteristik tertentu. Anak sindroma Down memiliki resistensi yang baik terhadap karies. sIgA di dalam saliva merupakan tanda diaktivasinya respon imun humoral di dalam rongga mulut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar sIgA saliva dengan karies anak sindroma Down. Subjek penelitian berusia 15-17 tahun, sebanyak 34 orang yang tediri dari 17 anak sindroma Down dan 17 anak normal. Seluruh subjek penelitian dinilai kadar sIgA saliva menggunakan ELISA tidak langsung. Hasil penelitian menunjukan hubungan negatif kuat bermakna antara kadar sIgA saliva dan karies anak sindroma Down (r=-0.628, p=0.007). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kadar sIgA saliva dan karies anak sindroma Down.

Down syndrome is caused by chromosomal abnormalities nondisjuction chromosome 21 with particular characteristics. Down syndrome children have a good resistance against caries. sIgA in the saliva is a sign activated humoral immune response in the oral cavity. This study aimed to investigate the relationship of salivary sIgA concentrations with caries Down syndrome children. Subjects aged 15-17 years, a total of 34 people consisting of 17 Down's syndrome children and 17 normal children. All subject of the study assessed the concentratios of salivary sIgA using indirect ELISA. The results showed an significant strong negative correlation was found between salivary sIgA concentration and caries Down syndrome children (r = -0628, p = 0.007). This study established that salivary sIgA concentration and caries Down syndrome children was significant correlation."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2013
T35046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosdiana
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Perwakilan, Etika, Moral, dan Kode Etik, serta Teori Pengawasan. Adapun konsep-konsep yang digunakan adalah tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan hak imunitas Anggota DPR RI. Untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian, hal-hal yang disampaikan adalah terkait dengan sejarah pembentukan lembaga perwakilan di Indonesia dan pembentukan Alat Kelengkapannya, kode etik dan relevansinya terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan, serta penjabaran mengenai tugas, fungsi, dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga penegak etik dan tata tertib DPR. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai salah satu dari Alat Kelangkapan Dewan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan lembaga penegak etik dan tata tertib bagi Anggota Dewan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara citra dan wibawa Anggota Dewan. Namun kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dibatasi, sehingga kinerja dari lembaga ini tidak dapat maksimal meski tugas dan wewenangnya sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya kerja Mahkamah Kehormatan Dewan diantaranya karena keanggotaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan berasal dari internal Anggota Dewan yang terdiri dari berbagai Fraksi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.

ABSTRACT
This thesis discusses the authority of the Committee on Ethics of the Parliament according to Law Number 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD. By using normative juridical research methods, approaches using the theory of the State of Law, Theory of Democracy, Representation Theory, Ethics, Moral, and the Code of Conduct, as well as the Theory of Control. The concepts used are about the authority of the Conduct Council, Law Number 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD, and the right of immunity Member of Parliament. To get the conclusions of the research objectives, things delivered is related to the history of the establishment of representative institutions in Indonesia and the establishment of complementary Organs of DPR, code of ethics and its relevance to the Committee on Ethics, as well as the elaboration of the duties, functions and procedures of litigation the Conduct Council as an institution enforcement of ethics and rules of procedures. The result showed that the Committee on Ethics as one of DPR permanent organs stipulated in Law No. 17 Year 2014 on the MPR, DPR, DPD and DPRD an enforcement agency of conduct and rules of procedures for the Members have an important role in maintaining and maintain the image and authority of the Members. But the authority given to the Committee on Ethics is limited, so that the performance of these institutions can not be maximal even though its duties and powers already implemented. Obstacles that have not maximal work of the Committee on Ethics such as the composition and membership of the Conduct Council Members come from internal sources consisting of various factions, giving rise to a conflict of interest. "
2017
T46994
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Rosdiana
"Cakupan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Subang masih rendah, salah satu penyebab dari permasalahan tersebut berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat di Kabupaten Subang pada Tahun 2006. Dengan mempelajari hubungan antara kemampuan manajerial kepala Puskesmas tersebut dengan faktor internal yang terdiri dari Umur, Pendidikan dan Lama kerja serta faktor eksternal yang terdiri dari Supervisi, Pelatihan, Umpan balik dan Sarana kerja.
Dalarn penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapat melalui kegiatan wawancara mend alam dan Focus Group Discussion dengan informan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Tokoh Masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan penelusuran dokumen baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian.
Dari wawancara mendalam dapat diketahui bahwa rendahnya cakupan peran serta masyarakat dipicu oleh beberapa permasalahan mendasar, selain karena kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada masih sangat terbatas, kemampuan manajerial kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kerjanya juga rata-rata masih kurang, mereka belum mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membantu pelaksanaan program Puskesmas.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga faktor internal yang diteliti ternyata faktor yang tampak cenderung berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat adalah faktor lama kerja. Sedangkan dari keempat faktor eksternal temyata tidak ada satupun yang mempengaruhi kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat.
Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak Dinas Kesehatan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas terutama lama kerja pegawai dalam pengangkatan Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya. Disamping itu sebaiknya pihak Dinas lebih menyeimbangkan porsi pelatihan antara pelatihan teknis medis dengan pelatihan manajemen, khususnya mengenai manajemen dalam peningkatan peran serta masyarakat.

Public Cooperation in health sector in Subang distric still far from adequate, one of the causes from those problems related with Puskesmas chief managerial ability.
Related with those cases then done research that aim to get the view about related factors related with Puskesmas chief managerial ability in moving society Subang distric in year 2006. By learn the relation between Puskesmas chief managerial ability along with internal factor that consist of Age, Education, and Working Length and also external factor that consist of Supervision, Training, Feedback and Working tools.
In this research, approach that used is qualitative approach, where collected data is primary data that got from deep interview activity and Focus Group Discussion with informant from Health Agency, Puskesmas Chief and Public Figure, while secondary data got from document study activity whether in Health Agency or Puskesmas that become research location.
From deep interview also known that public cooperation in health sector still far from adequate those cases triggered by some basic problems, besides quality and quantity of health source that still limited, Puskesmas chief managerial ability as highest leader in his working area even still low, they not yet can maximize available potency to help in conduct Puskesmas program.
Research result be known that from three researched internal factor obviously factor that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society is working length. While from four external factors obviously no one that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society.
Suggestion that can be submitted based on this research result showed to Public Health office is better considering those factors especially employee working length in giving position of Puskesmas Chief in his working area. Besides, Agency should balance training portion between medical techniques with management training, especially about management in improving public role.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T20064
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lany Rosdiana
"Setiap bangsa memiliki sistem kepercayaan yang berbeda-beda begitu juga dengan bangsa Jepang. Kepercayaan merupakan bentuk dari religiusitas. Religiusitas merupakan ikatan atau pengikatan diri_ Jadi Iebih bersifat personal. Religiusitas lebih melihat aspek yang dalam lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi; sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, menafaskan intimitas jiwa, du cneirr ' dalam arti Pascal, yakni vita rasa yang mencakup totalitas, (termasuk rasio dan rasa manusiawi) kedalaman pribadi manusia.'
Konsep religi diartikan lebih luas daripada agama. Religi lebih dinamis karena lebih menonjolkan eksistensinya selaku manusia. Sedangkan agama biasanya terbatas pada ajaran-ajaran (doctrines) dan peraturan-peraturan (laws). Jadi agama merupakan bentuk dari religiusitas. Agama cenderung bersifat dogmatik...."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2001
S13593
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eva Rosdiana
Depok: Universitas Indonesia, 1999
S29700
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Rosdiana
"Analisis regresi adalah Suatu teknik statistik yang digunakan untuk nenyelidiki dan menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang diaggap berpengaruh.
Hasil analisis, yang disebut model regresi, akan baik jika data pengamatan yang dipakai sudah memenuhi asumsi-asumsi yang ada dan mempunyai pengaruh yang sama pada saat pencocokan regresi, dalam hal ini pada taksiran β. Artinya, tidak ada sebagian atau satu pengamatan yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan data pengamatan yang lain.
Untuk nengetahui apakah ada data penganatan yang lebih berpengaruh tersebut, dilakukan Pendeteksian terhadap data yang ada dengan nenggunakan pendekatan penghapusan. Pendekatan ini menguji bagaimana suatu Pengamatan dapat mengubah kuantitas yang terlibat dalam analisis regresi.
Ada 2 metode pendeteksian penganatan yang berpengaruh pada β, yaitu :
1. Berdasarkan jarak titik pada ruang x - y
1.1 Elemen diagonal matrik V
1.2 Jarak Mahalanobis
1.3 WSSD
1.4 Elemen diagonal matrik Vz
2. Berdasarkan kurva Pengaruh ( pusat elipsoida
keperaayaan)
2.1 Cook distance
2.2 Welsch distance
2.3 Welsch-Kuh dlstance
2.4 Modifikasi Cook distance"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1992
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cheryl Rosdiana
"ABSTRAK
Safe Deposit Box merupakan salah satu fasilitas pelayanan Bank terhadap Nasabah
dalam hal penyimpanan barang berharga. Yang dapat disimpan tidak terbatas pada
emas dan perhiasan saja, tetapi juga surat-surat yang berharga seperti akta
perkawinan, akta kelahiran, sertipikat tanah, dan lain sebagainya. Berbeda dengan
penitipan barang yang dilakukan oleh Kustodian, barang yang dititipkan adalah efek
dan lain-lain yang berhubungan dengan lalu lintas perdagangan efek. Ada persamaan
dan perbedaan antara penitipan barang pada Safe Deposit Box dengan penitipan
barang pada Kustodian. Pada Safe Deposit Box, hubungan hukum yang terjadi antara
Bank Internasional Indonesia dengan nasabah didasarkan pada perjanjian sewamenyewa.
Perjanjian sudah disediakan oleh Bank, nasabah lianya menandatangani
apabila menyetujui isi perjanjian. Karena dibuat sepihak, pada umumnya isi
perjanjian lebih menguntungkan pihak Bank. Perjanjian yang dibuat terdapat
pengalihan tanggung jawab, yang seharusnya menurut Undang-Undang menjadi
tanggung jawab Bank dialihkan menjadi tanggung jawab penyewa. Salah satunya
Bank tidak bertanggungjawab bila ada kerusakan atau kehilangan barang pada Safe
Deposit Box. Bank mempunyai hak untuk melakukan pembongkaran Safe Deposit
Box apabila penyewa menunggak pembayaran uang sewa. Jika barang yang ada
hanya barang-barang yang tidak dapat dijual, maka Bank mengikuti prosedur yang
ada, tetapi ketentuan itu tidak diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Metode yang
dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif,
alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen untuk pengumpulan data
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan wawancara untuk
pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat.

ABSTRACT
Safe Deposit Box is one of kind Bank service facility with customer in deposit of
valuable goods. The valuable goods which to be able to keep in Safe Deposit Box not
only gold and jewelry, but also an important document, for example marriagecertificate,
birth-certificate, deed land-certificate, etc. It’s a different with deposit in
Custodian, which goods deposited as follows marketable securities and others which
have connected with marketable securities trade. There is a several equality and
different between deposit in Safe Deposit Box and deposit in Custodian. In Safe
Deposit Box, relations between Bank Internasional Indonesia with customer based on
the rent agreement. The agreement will be prepare by Bank, and customer only need
to sign, if they agree about contents of the agreement. Contents of agreement
generally favorable for Bank. There is a change responsibility, which based on code
of law is a Bank responsibility to become lessee responsibility. Bank not responsible
if there is an destruction and disappearance in Safe Deposit Box. Bank have a right to
break open Safe Deposit Box if lessee was in rent arrears. If any valuable goods is not
able for sale, Bank will be follow the procedure, but that certainty not written in the
agreement. Research methodology used is normative juridical research with
descriptive approach. Collecting data device which is used are documentary study for
secondary source of data, data which is taken from library research, and interview for
the source of primary data which is taken from society."
2009
T37119
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Rosdiana
"Insomnia merupakan gangguan tidur yang paling sering terjadi pada pasien hemodialisis. Prevalensinya lebih tinggi daripada di populasi umum. Berbagai faktor yang diduga memiliki hubungan signifikan dengan terjadinya insomnia pada pasien hemodialisis, diantaranya adalah demografi, gaya hidup, psikologis, biologis dan faktor dialysis. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor yang berhubungan dengan kejadian insomnia pada pasien yang menjalani hemodialisis. Penelitian ini menggunakan rancangan studi potong lintang, dengan jumlah sampel sebanyak 106 responden yang berasal dari RSUD Kota Tasikmalaya dan Garut. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa insomnia dialami oleh 58 (54,7%) responden, dengan rata-rata usia 47,66±13,36 tahun. Tidak ditemukan hubungan antara insomnia dengan faktor demografi, gaya hidup, faktor biologis, shift HD dan Kt/V hemodialisis. Insomnia memiliki hubungan dengan faktor psikologis (kecemasan) dengan p value 0,007; OR: 3,3, dan lama waktu menjalani hemodialisis (≥ 11 bulan) dengan p value 0,040; OR: 2,48. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kecemasan dan lama waktu menjalani hemodialisis merupakan faktor independen yang berhubungan dengan kejadian insomnia. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel yang lebih besar dan mengembangkan variabel-variabel yang akan diteliti.

Insomnia is a sleep disorder that frequently occurs in hemodialysis patients. The prevalence was higher than in the general population. Several factors were thought having significant relationship with the occurrence of insomnia in hemodialysis patients, which were demographic, lifestyle, psychological, biological and dialysis factors. The purpose of this study was to identify and to explain factors associated with insomnia in Chronic Kidney Diseases patients undergoing hemodialysis. This study used cross-sectional study design, with a total sample of 106 respondents who visited hemodialysis unit at Tasikmalaya and Garut City Hosptal, selected by purposive sampling.
The result showed that 58 respondent (54.7%) experienced insomnia, with an average age of 47.66 ± 13.36 years. There were no significant relationships between insomnia with demographic, lifestyle, biological factors, shift HD and Kt/V hemodialysis. Insomnia had significant relationships with psychological factors (anxiety) (p value 0.007, OR: 3.3), and the length of time undergoing hemodialysis (≥ 11 months) (p value 0.040, OR: 2.48). This study concluded that anxiety and duration hemodialysis became independent factors associated with the occurrence of insomnia. Recommendation of this study is to employ larger sample size and to develop more variables in a further study.
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2011
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nina Rosdiana
"Stroke merupakan suatu kondisi defisit neurologis yang diakibatkan oleh penurunan suplai oksigen ke dalam jaringan otak. Terdapat berbagai macam kecacatan yang ditimbulkan oleh stroke, salah satu diantaranya adalah dysarthria. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Nonspeech-Oralmotor Therapy: blowing pipe terhadap kemampuan komunikasi verbal pasien stroke dengan dysarthria. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan case-control design dengan melibatkan 20 responden pada masing-masing kelompok (perlakuan dan kontrol) yang didapat dari RSU Kota Banjar, RSUD Ciamis dan RSU Kota tasikmalaya.
Analisis bivariat menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan latihan Nonspeech-oralmotor therapy: blowing pipe terhadap kemampuan komunikasi verbal pasien stroke dengan dysarthria (p=0,832) namun dari hasil analisis perbedaan mean pada kedua kelompok didapatkan adanya peningkatan sebanyak 14 poin pada kelompok perlakuan, sementara kelompok kontrol terdapat peningkatan sebanyak 11,3 poin. Dengan demikian latihan ini dapat digunakan sebagai intervensi keperawatan dalam melatih pasien meningkatkan kemampuan komunikasi verbal.

Stroke is a condition of neurological deficits caused by decreased oxygen supply to the brain tissue. There are various kinds of disabilities caused by stroke, one of them is dysarthria. This study aims to look at the influence Nonspeech-Oralmotor therapy: blowing pipe towards verbal communication ability of stroke patients with dysarthria. The design of this research was a quasi experiment with casecontrol design involving 20 respondents in each group (treatment and control) which obtained from the Banjar, Ciamis and Tasikmalaya general hospital.
Bivariate analysis indicated no significant effect of exercise NonSpeech-oralmotor Therapy: blowing pipe on verbal communication abilitiy of stroke patients with dysarthria (p = 0.832) however the results of the analysis of differences in both groups, there was an increase of mean 14 points on the treatment group, while the control group there was an increase of 11.3 points. Thus, this exercise can be used as a nursing intervention in training patients to improve verbal communication ability.
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012
T29793
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>