Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci bagi hakim dan keluarga dimulai dari hakim sebagai calon hakim sampai dengan pensiun) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Nomor 37/PUU-X/2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori negara hukum menurut Muchtar Kusumaatmaja, kekuasaan kehakiman menurut Paulus E Lotulung, dan keadilan menurut John Rawls. Hakim sebagai pejabat negara merupakan personifikasi dari kekuasaan kehakiman yang menjadi aktor sentral dalam penegakan hukum di Indonesia dengan putusan yang memiliki rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Implikasi teoritis menunjukan bahwa upaya menjamin kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berhubungan erat dengan jaminan tersebut. Jadi wajib dilakukan harmonisasi mengenai status hakim sebagai pejabat negara dan adanya kriteria jaminan keamanan dan kesejahetraan hakim yang komprehensif ideal.

---

ABSTRACT
This research is motivated dualism judge status as state officials and civil servants in the legislation, and the security and welfare of the judge focused on the basic salary, allowances of judges, and the expensiveness while on duty, while the allowances and other guarantees have not been comprehensively regulated ideal (in the context of clear and detailed for the judge and the family started from the judge as a potential judge until retirement) as referred to in Article 48 of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, Decision No. 37/PUU-X/2012, and Government Regulation number 94 of 2012 on the Rights of the Finance and Facilities Judges Being under the Supreme Court. As a theoretical foundation, this study uses the theory of law by Mochtar Kusumaatmaja, judicial authorities according to Paul E Lotulung, and justice according to John Rawls. Judges as state officials is the personification of the judiciary became a central actor in law enforcement in Indonesia with a decision that has a sense of justice, expediency and legal certainty. This study uses normative legal research. Theoretical implications indicate that the efforts to preserve the independence and the independence of judges to examine, hear and decide cases closely related to these guarantees. So mandatory harmonization of the status of judges as state officials and the security criteria of a comprehensive and well-being of an ideal judge.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal 2020 membuat pemerintah di seluruh dunia menutup sementara lembaga pendidikan dan sekolah dalam upaya menahan penyebaran penyakit pernafasan ini. Sebagai respon dari penutupan sekolah, UNESCO memberikan rekomendasi solusi berupa program pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi serta platform pendidikan terbuka yang dapat digunakan sekolah dan guru agar dapat menjangkau peserta didik walau tidak bertemu fisik agar disrupsi pendidikan dapat diminimalisir. Indonesia sendiri turut menerapkan hal ini melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 yang wajib diikuti seluruh institusi pendidikan di Indonesia, termasuk SMAN 8 Tangerang. Penelitian ini mengangkat kasus adopsi inovasi PJJ daring yang dilakukan SMAN 8 Tangerang. Menariknya, karena keadaan pandemi yang ada di Indonesia, para guru di SMAN 8 Tangerang yang mayoritas adalah imigran digital harus menguasai inovasi yang sebelumnya tidak pernah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dalam waktu yang singkat dan supervisi yang minimal tanpa standarisasi yang diterapkan oleh pengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivistik, dan metode studi kasus. Dalam kasus ini, peneliti dapat melihat bahwa keputusan adopsi inovasi berbeda-beda pada setiap individu tergantung proses dalam diri setiap guru karena karakteristik para guru yang berbeda walaupun sama-sama berasal dari generasi imigran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya tahapan adopsi inovasi yang terjadi dalam diri informan. Masing-masing guru memutuskan untuk menggunakan suatu inovasi dengan perilaku dan alasan yang berbeda berdasarkan pengalaman diri dan pengetahuan yang telah dicari sebelumnya. Peneliti juga menemukan beberapa unsur inovasi yang mempengaruhi satu guru, belum tentu diterima sama oleh guru lainnya. ......The COVID-19 pandemic that occurred in early 2020 prompted governments around the world to temporarily close educational institutions and schools in an effort to contain the spread of this respiratory disease. In response to school closings, UNESCO recommended solutions in the form of distance education programs using online applications and education platforms which is the education of students who may not always be physically present at a school to minimize education disruption. Indonesia is one of the countries that also implement distance education through the Minister of Education and Culture Instructions Number 4 of 2020 for all educational institutions in Indonesia, including SMAN 8 Tangerang. This research studied the case of the adoption of online distance education innovations by SMAN 8 Tangerang. Interestingly, because of the pandemic situation that in Indonesia, teachers at SMAN 8 Tangerang, the majority of whom are digital immigrants, must master innovations that have never been used for teaching and learning activities in a short time and minimal supervision without standardization applied by policy makers. This research uses a qualitative approach with a post-positivistic paradigm and case study method. The findings from this research showed the decision to adopt innovation varies from person to person depending on the process within each teacher's inner self because the teachers have different characteristics despite the fact that they belong to digital immigrant generation. The results revealed that there were stages of adoption of innovation that occurred in their inner selves. Each teacher decided to use innovation with different behaviors and reasons based on self-experience and knowledge that had been previously sought. Researchers also found that several elements of innovation that affect one teacher are not necessarily accepted equally by other teachers.