Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ryan Maulana
Analisis operasi pengiriman uang remitansi di Indonesia untuk kegiatan pengiriman uang yang aman dan maksimalkan pelaksanaannya demi perlindungan nasabah = Analysis on remittance transfer operation in indonesia for a safe of money remittance activity and maximize its implementation for the customer protection / Ryan Maulana
"ABSTRAK
Remitansi sudah menjadi sebuah isu penting dari kegiatan pengiriman uang untuk waktu yang lama. Sejak berlakunya Undang Undang Transfer Dana No. 3 tahun 2011 di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pengiriman uang telah berkembang dengan dukungan dari Bank Indonesia dalam membentuk peraturan pelaksananya. Pelaksanaan layanan dalam hal kegiatan pengiriman uang dari dan ke luar negeri harus memperhatikan masalah perlindungan nasabah. Dalam prakteknya, banyak nasabah layanan pengiriman uang yang mempertimbangkan pengiriman uang melalui jalur formal karena terlalu mahal, lambat, tidak yakin dan layanan tidak dapat diandalkan sehingga nasabah memilih untuk mengirimkan uang melalui pengiriman uang jalur informal yang dianggap jauh lebih murah dan lebih mudah.Remitansi sudah menjadi sebuah isu penting dari kegiatan pengiriman uang untuk waktu yang lama. Sejak berlakunya Undang Undang Transfer Dana No. 3 tahun 2011 di Indonesia, pelaksanaan kegiatan pengiriman uang telah berkembang dengan dukungan dari Bank Indonesia dalam membentuk peraturan pelaksananya. Pelaksanaan layanan dalam hal kegiatan pengiriman uang dari dan ke luar negeri harus memperhatikan masalah perlindungan nasabah. Dalam prakteknya, banyak nasabah layanan pengiriman uang yang mempertimbangkan pengiriman uang melalui jalur formal karena terlalu mahal, lambat, tidak yakin dan layanan tidak dapat diandalkan sehingga nasabah memilih untuk mengirimkan uang melalui pengiriman uang jalur informal yang dianggap jauh lebih murah dan lebih mudah.
ABSTRACT
Remittance has been an important issue of money transfer activity for a long time. Since the enactment of Funds Transfer Law No. 3 of 2011 in Indonesia, the implementation of funds transfer activity has advanced forwards by the support of Bank Indonesia by issuing its implementing regulation. The implementation of money transfer services in terms of remittance activities to and from overseas should take into account the problem of customer protection. In practice, many customers of money remittance services considers that the cost of formal remittance is too expensive, the process is slow, unconvincing, and the service is unreliable so that customers choose to send money through informal money remittance that is considered much cheaper and easier."
2014
S53191
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Maulana
Transparansi Beneficial Owner dalam Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia = Beneficial Owner Transparency in Foreign Investment Practices in Indonesia.
"ABSTRAK
Implementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor penanaman modal asing yang sampai saat ini masih melakukan praktik nominee. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskiptif analisis yaitu menggambar, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.  Analisis implementasi proses transparansi beneficial owner dalam praktik penanaman modal asing perlu dilakukan agar dapat diterapkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disisi lain, hal tersebut dapat membuat pelaku nominee tidak nyaman karena hubungan nominee yang dibuat secara privacy akan diminta untuk diungkapkan sehingga terdapat akibat hukum yang terjadi. Implementasi kewajiban pelaporan informasi beneficial owner pada badan usaha diperlukan adanya standar prosedur yang berlaku umum agar mempermudah setiap korporasi mengetahui pada tahap apa saja mereka perlu menyampaikan informasi beneficial owner.
ABSTRACT
Implementation of the transparency of beneficial owner required by Presidential Regulation No. 13 of 2013 concerning Application of Principle of Recognizing Corporations Beneficial Owner in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Funding of Terrorism is not only useful for the purposes of preventing money laundering, but can also be applied to stabilize economic activities, particularly in the sector of foreign direct investment who are still practicing nominee. The research conducted is a normative study focused on studying the application of the rules or norms in positive law. This research is a descriptive analysis that is drawing, analyzing, explaining precisely or analyzing a statutory regulation. An analysis on implementation of the beneficial owner transparency process in foreign direct investment activities needs to be carried out so that it can be applied with due regard to relevant regulations, such as Investment Law, Company Law and Head of Investment Coordinating Board Regulation. On the other hand, it can make the nominee actors uncomfortable due to the nominee relationships made in privacy will be asked to be disclosed so that there are legal consequences occured. Implementation of the obligation for reporting a beneficial owner's information at a business entity requires a generally accepted standard procedure to make it easier for every corporation to know at what stage they need to submit a beneficial owner's information."
2020
T55409
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library