Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Cash On Delivery (COD) menimbulkan kecemasan di masyarakat karena pemerintah belum mengeluarkan bentuk kontrol tentang peraturan maupun evaluasi terhadap metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka muncul permasalahan penelitian yaitu, apakah Cash On Delivery (COD) adalah sistem pembayaran, bagaimana Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Cash On Delivery (COD), dan bagaimana prospek evaluasi metode pembayaran Cash On Delivery (COD). Menurut Bank Indonesia sistem pembayaran hanya terdapat tunai dan non tunai. Dalam hal ini Cash On Delivery (COD) tidak memfokuskan diri terhadap pembayaran tunai dan non tunai tetapi memfokuskan pada transaksi jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana marketplace dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari Cash On Delivery (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunanya, hal ini dapat dikatakan Cash On Delivery (COD) hanyalah sebatas strategi dari marketing agar pembeli tertarik untuk berbelanja online. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang Cash On Delivery (COD), namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang kontrak elektronik, Pasal 60 s.d. 62 tentang sistem pembayaran, Pasal 63 s.d. 68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang penukaran dan pembatalan pembelian barang atau jasa. Cash On Delivery (COD) perlu di evaluasi sistem penggunaannya karena kekurangan dan penyalahgunaan sistem dalam transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik. ......Cash on Delivery (COD) raises concerns among people as government not yet establish ordinance or to regulate or evaluating Cash on Delivery (COD) payment method. Considering that issue, a research problem arises, is Cash On Delivery (COD) can be defined as a payment method, how is government regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems regulates Cash On Delivery (COD), and what is the prospect of evaluating the Cash On Delivery (COD) payment method. According to Bank Indonesia, there are only cash and non-cash payment method. In this case, Cash on Delivery (COD) does not focus on cash and non-cash payments but focuses on trading systems that involve third parties wherein the marketplace and courier are the third parties. The purpose of Cash on Delivery (COD) is to provide convenience for its users, it can be said that Cash On Delivery (COD) is only limited to a marketing strategy so that buyers are interested in shopping online. There are no regulations that regulate Cash On Delivery (COD) with clarity, however, by exploring Government Regulations regarding Trading Through the Electronic System there are several articles that can be used as the basis for transactions using Cash On Delivery (COD), specifically in Articles 40 and 41 concerning offers electronically, Article 52 concerning electronic contracts, Articles 60 to 62 concerning the payment system, Article 63 to 68 concerning the delivery of goods and services, moreover, Articles 69 to Article 71 regarding the exchange and cancellation of purchases of goods or services. Cash On Delivery (COD) needs to be banned due to system deficiencies and misuse in buying and selling transactions using an electronic system.

Abstrak :

Telemedicine merupakan salah satu komponen penting dalam transformasi digital kesehatan di Indonesia. Penggunaan telemedicine dapat meningkatkan pemerataan akses kesehatan masyarakat Indonesia. Namun, 58,2% masyarakat Indonesia masih belum mengetahui mengenai telemedicine. Faktor yang memengaruhi minat penggunaan telemedicine setelah pandemi COVID-19 berakhir juga masih belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh faktor-faktor yang memengaruhi adopsi telemedicine di Indonesia serta merancang rekomendasi strategi untuk meningkatkan adopsi teknologi telemedicine masyarakat Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian adalah model adopsi teknologi UTAUT2. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modeling) untuk menganalisis 350 data responden. Kemudian, pemilihan rekomendasi didasarkan pada hasil penelitian menggunakan metode Complex Proportional Assessment (COPRAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Price Value (PV), Social Influence (SI), Facilitating Conditions (FC), Geographical Location (GL), dan Performance Expectancy (PE) berpengaruh terhadap adopsi telemedicine di Indonesia, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat merupakan prioritas strategi untuk meningkatkan adopsi telemedicine masyarakat Indonesia. ......Telemedicine is an important component in the digital transformation of health in Indonesia. The use of telemedicine can increase equity in access to public health in Indonesia. However, 58.2% of Indonesian people are not aware of the existence of telemedicine. Factors that influence telemedicine acceptance after the COVID-19 pandemic ends are also unclear. This study aims to obtain the factors that influence the adoption of telemedicine in Indonesia and to recommend the best strategy to increase the adoption of telemedicine technology in Indonesia. The model used in this research is the UTAUT2 technology adoption model. This study uses PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modeling) to analyze the data from 350 respondents. The selection of recommendations is based on research results using the Complex Proportional Assessment (COPRAS) method. The findings of the study indicate that Price Value (PV), Social Influence (SI), Facilitating Conditions (FC), Geographical Location (GL), and Performance Expectancy (PE) have significant effects on telemedicine adoption in Indonesia, while telemedicine socialization program is a strategic priority to increase adoption of telemedicine in Indonesia.