Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas tentang peran embedded librarian di Perpustakaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Embedded librarian adalah seseorang yang proaktif dalam memberikan layanan perpustakaan dalam pencarian informasi dan memahami kebutuhan informasi penggunanya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Survei dilakukan terhadap peneliti yang bekerja di BPPT. Survei dilakukan pada bulan Juni dengan 35 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran embedded librarian di Perpustakaan BPPT sangat penting dalam membantu peneliti mencari informasi saat melakukan penelitian. Sebanyak 49% responden menyatakan bahwa pustakawan Perpustakaan BPPT telah melaksanakan kegiatan pustakawan tertanam dengan baik dengan mengedepankan layanan informasi kepada peneliti. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pustakawan tertanam seperti memberikan informasi dengan kualitas informasi yang baik, pustakawan juga telah melaksanakan dengan baik, sebanyak 63% responden setuju dengan hal tersebut. Namun, pustakawan perlu meningkatkan kemampuannya untuk memahami topik terkini terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan terkait topik terkait, atau pustakawan dapat menjadi spesialis mata pelajaran dengan melanjutkan studinya dengan mengambil bidang yang menjadi fokus BPPT.

---

This article discusses the role of embedded librarians in the Library of the Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT). An embedded librarian is someone who is proactive in providing library services in information retrieval and understanding the information needs of their users. This research is a quantitative research with data collection techniques through surveys. The survey was conducted on researchers working at BPPT. The survey was conducted in June with 35 respondents. The results show that the role of embedded libraries in the BPPT Library is very important in helping researchers find information when conducting research. As many as 49% of respondents stated that the librarians of the BPPT Library have carried out embedded librarian activities well by promoting information services to researchers. In carrying out their duties as embedded librarians such as providing information with good quality information, librarians have also carried out well, as many as 63% of respondents agree with this. However, librarians need to improve their ability to understand current topics related to the research being carried out by researchers, this can be done by participating in training related to related topics, or librarians can become subject specialists by continuing their studies by taking the field that is the focus of BPPT."

"Kontestasi adalah bentuk persaingan atau ajang adu kekuatan dan keunggulan untuk mempertahankan kepentingan yang diinginkan. Kontestasi lazim terjadi baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontestasi juga terjadi dalam penerapan sistem tata naskah dinas antara sistem tata naskah dinas lokal lembaga yaitu SIPEDE dan sistem naskah dinas pemerintah pusat yaitu SRIKANDI. Kontestasi ini terjadi karena adanya benturan kepentingan dan perspektif antara dua lembaga yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua orang pegawai di Komisi Kejaksaan dan juga tiga orang pegawai di Kejaksaan RI. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dengan melihat, mengamati praktik korespondensi di Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan tata naskah dinas elektronik dari SIPEDE ke SRIKANDI menunjukkan kontestasi merupakan suatu fenomena umum yang muncul di dalam suatu organisasi besar yang sedang menjalani suatu perubahan. Adanya kontestasi antara SRIKANDI dan SIPEDE mencerminkan dinamika kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan dalam institusi publik. Kejaksaan memilih untuk tetap menggunakan SIPEDE karena merasa lebih percaya pada efektivitas dan keamanannya, meskipun pemerintah telah memperkenalkan SRIKANDI sebagai sistem yang lebih terstandar dan aman. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan dan perselisihan, menghambat efisiensi dan efektivitas koordinasi antara kedua lembaga. Kontestasi ini memperlambat proses komunikasi, pengawasan, dan evaluasi yang seharusnya berjalan lancar dan terintegrasi.

---

Contestation is a form of competition or an event of strength and superiority to defend desired interests. Contestation commonly occurs both in government and in community life in the life of the nation and state. Contestation also occurs in the implementation of the official document system between the local institution's official document system, namely SIPEDE, and the central government's official document system, namely SRIKANDI. This contestation occurred because of a clash of interests and perspectives between two different institutions. This research is qualitative research using the case study method. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Interviews were conducted with two employees at the Prosecutor's Commission and three employees at the Indonesian Prosecutor's Office. Observations were carried out by direct observation by observing, observing correspondence practices at the Prosecutor's Commission and the Attorney General's Office. The results of this research show that the transition from SIPEDE to SRIKANDI shows that contestation is a common phenomenon that appears in a large organization that is undergoing change. The existence of contestation between SRIKANDI and SIPEDE reflects power dynamics and resistance to change in public institutions. The Prosecutor's Office chose to continue using SIPEDE because they felt more confident in its effectiveness and security, even though the government had introduced SRIKANDI as a more standardized and secure system. These differences cause tensions and disputes, hampering the efficiency and effectiveness of coordination between the two institutions. This contestation slows down the communication, monitoring and evaluation processes that should run smoothly and be integrated."