Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar selama dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik yang identik dengan basis warga NU, PKB menjadi partai politik yang memiliki ciri khas dalam rekrutmen dan kaderisasinya sehingga menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan partai politik Randall dan Svasand dengan empat indikator yaitu kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi selama 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari porses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Dengan mengacu kepada teori Vicky Randal dan Lars Svasand tentang Party Institutionalization in New Democracies, desain rekrutmen dan kaderisasi bekelindan dengan dimensi struktur maupun kultur partai politik. Di sisi struktur partai, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari derajat kesisteman dan otonomi keputusan. Sedangkan, di sisi kultur, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian yang melekat pada nilai dan citra publik terhadap partai politik.......This study discusses the institutionalization of PKB in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership during the two periods 2014-2019 and 2019-2024. As a political party that is synonymous with the base of NU members, PKB is a political party that has characteristics in its recruitment and regeneration making it interesting to study. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of political party institutionalization Randall and Svasand with four indicators, namely organizational system, value identity, policy autonomy, and reification during 2014-2019 and 2019-2024. This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that PKB does not yet have a measurable level of institutionalization and continues to adapt to the national political situation. PKB's political cadre and recruitment has a mature design because it is the result of an adaptation process since its inception until now. By referring to the theory of Vicky Randal and Lars Svasand about Party Institutionalization in New Democracies, the design of recruitment and regeneration is intertwined with the dimensions of the structure and culture of political parties. On the party structure side, the design of political regeneration and recruitment is an integral part of the degree of systemicity and decision autonomy. Meanwhile, on the cultural side, the design of political regeneration and recruitment is an inherent part of the values ​​and public image of political parties."

"Jumlah pertolongan persalinan normal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang Bari pada tahun 2000 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1999, dengan pertolongan persalinan terbanyak ditolong oleh bidan (92%). Meningkatnya jumlah persalinan normal tersebut kemungkinan disebabkan oleh mutu pelayanan yang baik sehingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa puas bagi pasien. Namun sampai saat ini gambaran mutu pelayanan dan kepuasan pasien belum pernah diteliti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran rata-rata tingkat kepuasan pasien, gambaran mutu input (karakteristik bidan dan karakteristik ibu bersalin), mutu proses persalinan (kepatuhan bidan terhadap standar prosedur persalinan dan sikap bidan terhadap pelayanan) dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien. Unit analisis adalah ibu dengan persalinan normal yang ditolong oleh bidan sebanyak 70 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional dan dilakukan dari tanggal 1 April - 15 Juni 2001. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat (distribusi frekuensi) dan analisis bivariat (uji t dan regresi linear sederhana). Hasil yang didapatkan pada penelitian ini rata-rata tingkat kepuasan pasien sebesar 78,01%. Rata-rata tingkat kepuasan pasien yang tertinggi didapatkan pada pelayanan bidan di ruang bersalin dan nifas (82,01%). Rata-rata tingkat kepuasan terendah didapatkan pada lingkungan ruang rawat (70,18%). Kepatuhan bidan terhadap SOP persalinan sebesar 60%. Kepatuhan yang tertinggi didapatkan pada persiapan pasien (97,1%) dan pemeriksaan dalam (95,7%). Kepatuhan terendah didapatkan pada pemeriksaan penunjang (28,6%) dan observasi selama persalinan (18,6%). Dari hasil bivariat didapatkan variabel-variabel yang berhubungan dengan kepuasan pasien adalah mutu input (umur bidan), mutu proses (kepatuhan bidan terhadap SOP persalinan, mendirikan diagnosa, observasi 2 jam post partum, observasi di ruang nifas), pelayanan bidan dan karakteristik responden (pekerjaan responden). Dari hasil penelitian ini disarankan bagi manager rumah sakit untuk melakukan pengukuran kepuasan pasien dan mengevaluasi terus sesuai dengan periode waktu yang diinginkan, sehingga diketahui trend (kecenderungan) persentase pasien yang puas dan dimensi mutu pelayanan yang menjadi prioritas dan penting bagi pasien untuk menjadi puas. Sedangkan SOP persalinan agar divisualisasikan dan ditempel pada tempat yang terlihat oleh bidan setiap waktu dan sebaiknya diberikan pelatihan, bimbingan, pengawasan dan koreksi dalam kepatuhan bidan terhadap SOP persalinan.

---

The number of normal babies delivery in Bari District General Hospital (RSUD) Palembang has increased in 2000 compared with those in 1999, in which the largest part were done by the midwives (92%). The increase of the normal babies? delivery may have a correlation with the service done by the midwives. As the result it increased the satisfaction to the patients. However, until today the figure of patients satisfactions and quality of serving are not known.

The purpose of this research is to identify description regarding the average satisfaction of baby delivery patients, quality of input (characteristics of midwives and characteristics of mothers), quality of the delivery process (compliance of the midwives toward delivery standard procedure and their attitude towards the patients) and factors, which have relation to the patients? satisfaction. Unit of analysis of the mothers who have normal delivery served by the midwives are 70 respondents.

This research is a quantitative one by using cross sectional approach from the. first of April to the 15`h of June 2001 The analysis used is univariate (frequency distribution) and bivariate (t-test and simple Linear Regression).

The result obtained in this research is that average level of the patient's satisfaction is 78.01%. The highest average level of patients at the midwife service is in delivery and "nifas" room is 82.01%. The lowest average patients? satisfaction is obtained in maintenance room 70.18%.

The compliance of the midwives towards delivery standard procedure is 60%. The highest compliance is obtained in patient's preparation of 97.1 % and inner examination of 95.7 %. The lowest compliance is obtained in supporting check (28, 6%) and observation during delivery (18, 6%).

From the result of bivariate analysis the variables related to patients satisfaction is quality of input, age of midwives, quality of process, compliance of midwives towards delivery standard procedure, diagnosis, two hours observation post partum, observation in post-delivery room, service of the midwives an characteristics of respondents.

From the result of the research, it is suggested that the manager of the hospital to evaluate and find out the trend of patient's satisfaction percentage in a certain period of time, as well as the important and priority dimension of servicing quality in order to satisfy the patients. In addition, delivery SOP should be made and put on the place, which can be seen every time by the midwives. Training, guiding, controlling and correcting are also needed in order to make the midwives' compliance to the delivery SOP."

"Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang saat ini kita kenal sebagai salah satu layanan financial teknology peer to peer lending merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dibidang sektor jasa keuangan yang pada saat ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penelitian ini hendak membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan melindungi konsumen yang menggunakan layanan pada sektor jasa keuangan di Indonesia dan bentuk perlindungan konsumen sektor jasa keuangan berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang menggunakan jasa layanan peer to peer lending (pinjaman online) ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Perundang-Undang. Metode penelitian yang digunaan adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan pertama dalam penelitian ini adalah dalam perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pada sektor jasa keuangan di Indonesia, prinsip perlindungan konsumen mengacu pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kedua, terhadap konsumen yang menggunakan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berpedoman pada POJK No.77/POJK.01/2016, namun POJK ini hanya melindungi konsumen yang menggunakan layanan pinjam meminjam yang sudah terdaftar dan berizin resmi di OJK. Sehingga, terhadap konsumen yang menggunakan layanan pinjam meminjam yang tidak terdaftar resmi atau ilegal tidak mendapatkan perlindungan oleh OJK. Namun seharusnya OJK tidak serta merta lepas tangan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang menggunakan peer to peer lending ilegal karena OJK memiliki concern dalam memberikan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.......Peer to Peer Lending is a form development of information technology in financial services sector, which is currently regulated by Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-based Loans and Lending Services. This thesis will analyze the role of the Indonesian Financial Services Authority in regulating and protecting consumers’ rights and their usage of financial services and other consumers protection effort, especially in regards to financial services dispute resolution mechanisms. This research will analytically describe principles of consumers protection who have used financial services under the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in Financial Services Sector. Furthermore, consumers who used Peer to Peer Lending services based on Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 will find that this regulation only protects consumers who used loans and lending services which have been officially registered and authorized by the Indonesian Financial Services Authority. Other legal consequences which include, but not limited to, leakage of personal information, financial default, or any other legal actions beyond the regulations’ limit remains unprotected. But, OJK should not able to say that OJK cannot provide protection to consumers who use illegal peer to peer lending because OJK has concern in providing consumer protection in the financial services sector in Indonesia, as stipulated in article 28 of law No. 21 Year 2011 on OJK."