Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pekerjaan yang layak serta melindungi hak setiap warga negaranya, baik yang terdapat dalam wilayahnya maupun yang terdapat di wilayah negara lain, saat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kantor perwakilan baik diplomatik maupun konsuler, berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional berperan dalam melindungi warga negara pengirim di dalam wilayah negara lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap warga negara, termasuk kepada TKW. Perlindungan terhadap hak-hak TKW menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena banyaknya kasus pelanggaran hak mereka serta peranan penting mereka bagi perekonomian negara, mengingat banyaknya devisa yang diperoleh negara dari mereka. Kantor perwakilan Indonesia memberikan perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan hukum serta dalam bentuk pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan hukum kerja negara tempat TKW tersebut bekerja.

---

State has the responsibilities to provide a proper mean of support to their citizen and protect the interest of their nationalities, which lives in their territory or lives in other state territory, while them doing their mean of support. State Representation Office, diplomatic representation or consular representation, based on international law and national law play the important role in protecting the interest of their citizen who live in the receiving state territory. The Representation Office gives such as protection to all citizens including to the women migrant worker. The protection upon the interest of women migrant worker become a very important issue because the massive number of the violation of their rights and they play a very significant role in developing our country economical growth. Indonesian?s representation office gives such protection in form legal assistance and assistance in fulfillment the women migrant worker based on their contract and local labor code."

"Bank Indonesia adalah otoritas moneter tertinggi di Indonesia. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kestabilan kondisi moneter nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut bank Indonesia diberikan beberapa wewenang, salah satunya adalah wewenang BI sebagai Lender of Last Resort. Bank Indonesia dalam hal ini memiliki wewenang untuk memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank yang memiliki kesulitan likuiditas. Bank Indonesia dalam menjalankan wewenangnya tersebut diberikan status independen, lepas dari pengaruh pihak manapun. Akan tetapi independensi Bank Indonesia tidak berarti Bank Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban manakala dalam menjalankan wewenangnya tersebut terdapat indikasi pelanggaran hukum. Bank Indonesia harus mempertanggungjawabkan wewenang mereka kepada DPR, BPK, dan masyarakat.

---

Bank Indonesia is Indonesia's monetary authority. Bank Indonesia has the responsibilities to maintain the stability of national monetary condition. Bank Indonesia to do such responsibilities had given some powers by the law, one of it is the power as Lender of Last Resort. Bank Indonesia, as the Lender of Last Resort, have the right to give banks a short term loan to solve their liquidity problem. Bank Indonesia to exercise their power has given a independent status, a status that ensured that BI can not be affected by other party. On the other hand, Bank Indonesia independent status doesn?t mean that BI can not be requested for their responsibility if there are indication that their policy was against the law. Bank Indoensia must gave such responsibility to the DPR, BPK, and the people."

"Dalam suatu proyek, jasa konsultan adalah salah satu jasa yang sangat dibutuhkan untuk melakukan perencanaan. Karena usaha konsultan adalah suatu bentuk jasa, maka agak sulit untuk untuk mengukur dan menilai kinerjanya terutama dalam masalah kualitasnya, yaitu selama proses produktivitasnya dalam menghasilkan suatu output laporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor faktor resiko yang mempengaruhi kinerja kualitas output konsultan di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Menpera). Penelitian ini sangat penting dilakukan karena pengaruh kualitas output laporan yang tidak sesuai akan dapat menimbulkan perencanaan yang kurang tepat secara keseluruhan terhadap perencanaan studi kebijakan pengembangan kawasan secara nasional. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan metode survey, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di konsultan dan Menpera yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap tingkat pengaruh faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kinerja kualitas output konsultan.Sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Statistic Program for Social Science (SPSS) 13 yang bertujuan untuk mencari faktor faktor resiko dominan yang berpengaruh terhadap kinerja kualitas output konsultan, Dari penelitian yang telah dilakukan maka berhasil ditemukan faktor resiko dominan, dimana secara berurut yaitu (1) Membangun sistem informasi pelayanan yang lemah, (2) Staf merasa berada dalam konflik antara konsumen dengan manajemen, dan (3) Tidak konsisten terhadap kebijakan dan prosedur di antara unit-unit/service outlets. Untuk mencari tingkat probabilitas dari faktor-faktor resiko yang ditemukan tersebut, maka dilakukan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, yang menghasilkan kombinasi dengan nilai mean terbesar yaitu Dynamic Minimum Dynamic, dimana secara berurut yaitu (1) Membangun sistem informasi pelayanan yang lemah, (2) Staf merasa berada dalam konflik antara konsumen dengan manajemen, dan (3) Tidak konsisten terhadap kebijakan dan prosedur di antara unit-unit/service outlets. Nilai ini diambil berdasarkan model penelitian yang ada, yaitu semakin besar tingkat pengaruh faktor resiko maka akan semakin rendah tingkat kinerja kualitas output konsultan. Kombinasi ini merupakan kombinasi faktor resiko yang paling kritis dan harus paling diwaspadai"