Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peranan Yayasan dalam Kegiatan Bisnis dan Aspek Pengawasannya (Pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan), Tesis, Juli 2002. Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan dari Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana peran yayasan yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia dan pengawasan yang dapat dilakukan, pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan. Untuk meneliti hal tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Yayasan adalah badan non-profit, hal itu juga secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan yang sudah berjalan sebagian sudah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan. Sebagian masih mencari bentuk badan yang sesuai, karena belum dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Yayasan diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk penyertaan dengan batasan maksimal 25% dari nilai kekayaan yayasan. Hasil penyertaan tersebut untuk menambah kekayaan yayasan dan demi mencapai tujuan yayasan di bidang sosial kemanusiaan, bukan untuk keuntungan para pendiri maupun pengurusnya. Diatur pula tentang mekanisme pengawasan serta kemungkinan dilakukan pemeriksaan terhadap yayasan oleh pihak ketiga yang menilai telah terjadi salah pengelolaan yayasan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum yayasan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Hanya saja tetap diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif dan lebih ketat terutama bagi yayasan yang terjun dalam bisnis, serta sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Yang demikian agar usaha-usaha pengawasan yang ada dapat membuat yayasan tersebut benar-benar menjalankan ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 dimana yayasan berfungsi sebagai badan yang menjalankan kegiatan sosial kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya. (Santi Hendrarti)

Abstrak :
Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu juga untuk lebih mengetahui lebih mendalam mengenai yayasan sebagai subyek hukum. Metoda penelitian yang dipergunakan adalah metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian lapangan. Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia belum terdapat ketentuan-ketentuan hukum mengenai yayasan. sedangkan yayasan telah banyak didirikan dengan berbagai macam tujuan dan memasuki pelbagai segi lapangan hidup. Maka tidak mengherankan bila dalam masyarakat timbul keragu-raguan tentang pengertian yayasan. kedudukan serta batasan kegiatan yang boleh dilakukan oleh yayasan. karena yayasan yang pada umumnya bergerak dalam bidang sosial dan mempunyai tujuan yang idiil saat ini juga banyak yang telah melakukan usaha-usaha. Dewasa ini sebagai subyek hukum perdata adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). dengan pengakuan sebagai subyek hukum dapatlah kemudian melakukan tindakantindakan hukum dalam lapangan hukum perdata. Untuk mengetahui kriteria apa yang disebut yayasan serta bagaimana syarat-syarat pendiriannya. kita dapat mencari dari pendapat para sarjana dan praktek hukum kebiasaan yang ada. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan telah banyak tumbuh dan melakukan tindakan-tindakan hukum serta memperoleh hak-hak di dalam lalu lintas hukum perdata, seperti pada badan-badan hukum lainnya. Hukum di Indonesia juga telah mengikutsertakan yayasan untuk mengambil bagian dalam lalu lintas hukum perdata. Supaya ada aturan yang jelas mengenai bagaimana kedudukan yayasan dan kegiatan apa saja yang dibenarkan bagi suatu yayasan. maka perlu dibuat suatu peraturan perundangan mengenai yayasan di Indonesia.