Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi diberbagai negara menunjukkan, sejaland engan membaiknya kondisi perekonomian negara, peerrtumbuhan permintaan jasa layanana telepon dan informasi lainnya terus meningkat. Enutuhan akan jasa laanan telepon bergerak juga meningkat. Berbagai jenis sistim komunikasi radio telah diimplementasikan guna memenuhi kebutuhan jasa layanan telepon bergerak, seperti misalnya radio 2-alur, jasa radio panggil, sistim trunking, sistim telepon cellulair, microcell dan lain-lain. Keterbatasan sumber daya pita frekwensi yang tersedia merupakan faktor kendala utama yang membatasi kemampuan sistim dalam melayani kebuthan kapasistas pelanggan yang besar dengan kwalitas hubungan yang baik, serta penegakan ragaman berbagai jasa layanan. Teknologi sistim ccellulair CDMA merupakan sistim kandidat yang memiliki keunggulan terhadap sistim AMPS dan GSM dalam menyediakan kapasitas pemakai yang lebih besar, lebih aman dan tahan interferensi, serta harga yang relative lebih murah. CDMA celulair uga bisa menjadi andalan bagi kebutuhan komunikasi multimedia, karena menggunakan pita pancaran yang lebar, atau kecepatan pulsa (bit-rate) yang tinggi. Studi dan perhitungan peramalan permintaan telepon dan telepon bergerak yang dilakukan PT. Telkom menunjukkan di Kawasan Jabotabek, kebutuhan telepon cellulair pada tahun 2003, mencapai hampir 200.000 pelannggan. Dengan keterbatasan pita frekwesi yang ada, kebutuhan ini tidak akan dapat dipenuhi dengan pengembangan penerapan sistem AMPS atau GSM yang ada saat ini, dan dengan menerapkan teknologi CDMA dapat diperoleh solusi yang lebih baik. Hasil analisis teknis menunjukkan, racnangan isntalasi CDMA cellulair dikawasan Jabotabek dengan memakai pita frekwensi 5 sampai dengan 10 MHz, dan dengan konfiigurasi pemakaian ulang 20 buah cell, system dapat menampung 80% dari kebutuhan atau seabnayak 159.000 pelanggan standard kwalitas hubungan ITU.RS-522. Analisis ekonomiik atas investasinya menunjukkan, dengan hanya memperoleh pangsa pasar pemakai sebesar 30% dari seluruh pemakai sistim cellulair, atau jumlah pelanggan kurang lebih 60.000, nilai investasi yang dikeluarkan sudah akan dapat diperoleh kembali pada tahun ke tiga. Pada tahun pemakaian ketujuh, keuntungan sebelum pajak yang diperoleh mencapai lebih dari 200% dari nilai investasi. Implementasi rancangan instalasi ini juga memberikan dampak multiplikatif bagi pertumbuhan ekonomis, membantu upaya keamanan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

---

Studies in some developing countries showed that inline with the nation s economic progress, the demand of telephone and other information services are increasing, as well as the demand for the the mobile telephone and data services. To satisfy the increasing demand, several mobile radio communication systems have been developed, called as 2-wa radio, radio pager, truking system, cellulair, microcell and so on. Radio transmission media used by the systems spans from VHF to several GHz. The limited of existing frequency bandwidth is the main factor that limits the capacity of the system to handle large amount of users with standard quality of communication links and diversified type of services. CDMA cellulair proved to be a candidate technology that is superior to the existing AMPS and GSM in provifing much more user capacity on a certain frequency bandwidth, better in security an dinterference rejection, and relatively less expensive. CDMA ttefhnology can also support the need for multimedia communication on cellylair networks,, because it transmits and receives wideband or high bit rate signals. Studies and prediction for the demand of telephone and mobile telephone that have been conducted by PT. Telkom show that in Jabotabek area, the demand of cellulair telephone in year 2003 will increase up to 200.000 users. Due to the limited frequency bandwidth, the existing AMPS and GSM technology for Jabotabek found to be a good solution. Engineering analysis shows that, implementation plan of CDMA cellulair system serving Jabotabek area will consume the frequency bandwidth of 5 up to 10 MHz, with the configuration of 20 frequency reuse cells. The system can accommodate 80% of the demand or equals to 159.000 customers, with the communication quality conformed to the ITU recommendation RS-522. Economic investment analysis shows that, with just having market share of 30% if the demand, or about 60.000 customers, payback period will be 3 years. Within 7 years of operation, profit before tax will be about 200% of the investment. Implementation of the installation plan will also produce a multiplicative effect on economic growth, support security efforts and enhance social welfare.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistim komunikasi satelit domestik Palapa, saat ini dirancang untuk pelayanan pemakai tetap di darat. ABRI belum dapat memanfaatkan kemampuan pelayanan satelit Palapa untuk pembentukan jaring komunikasi bagi satuan-satuan bergerak didarat, clilaut dan diudara yang dimilikinya. Konsep MSAT multibeam dengan CDMA yang dirancang dengan menambahkan Transponder L-Band pada generasi satelit Palapa yang akan datang, merupakan konsep sistim satelit domestik yang dapat dimanfaatkan untuk ABRI. Rancangan Irnplementasinya disusun dengan:

a. Menambahkan Transponder L-Band, pancaran 4-berkas, polarisasi linier ortogonal serta mengintegrasikannya pada rancangan Palapa yang akan datang.

b. Untuk meningkatkan potensi dan kwalitas jaringannya digunakan metode akses DA-CDMA, modulasi spektrum tersebar, TCM encoding dan voice activation.

Pada penulisan Tugas Akhir ini dapat diperlihatkan bahwa dalam rancangan implementasinya, dengan menggunakan peranglcat Mobile Station L-Band 2 Watt dan diameter antenna 0,5 meter, serta perangkat Hub/ Base Station C- Band dengan antenna berdiameter ll meter, dapat menghasilkan kualitas sinyal yang memenuhi rekomendasi ITU R.S-5225. Jumlah kanal telepon akses serempak yang dihasilkan sebanyak S61 buah, dalam hal ini melampaui jumlah perhitungan kebutuhan ABRI. Sistim yang dihasilkan juga memiliki kemampuan mencegah penyadapan, mampu mengurangi dampak interferensi sebesar 27 dB dan antijamming margin sebesar 11,2 dB.

---

Abstrak :
An unpolarized light beam will change to a linear polarized beam by using a polarizing filter. In turn the linear polarized beam can be rotated in an active medium such as glass if a magnetic field exists. This phenomenon, which is known as Faraday effect, is there for can used as a current sensor. In this experiment, the current to be measured was flowed in Helmohltz coils where a homogeneous magnetic field was generated. Bismuth and Flumbo alloys were used as glass medium. An analyzer detected the linear polarized beam came from the glass. The analyzer was adjustable and has a capability to detect a light signal up to 1 mill radian per degree. The values of the rotation of the polarized light beams in the active medium were determined by Verdet's constant. The characteristics of the glasses were represented by plotted curves of rotation angle versus the wavelengths of the light beam, which shows parabolic form. The sensing current by Faraday effect shows a linear feature of rotation angle with respects to the current value, as predicted by the theory. The result also shows that the glass of Bismuth alloy is more sensitive than the Plumbo alloy.

Abstrak :
Sebagai negara yang memiliki sejarah menolak dirinya sebagai negara imigran, Jerman pada akhirnya harus mengakui adanya jarak antara warga asli dan warga dengan keturunan imigran. Kemunculan buku kontroversal karya Thilo Sarrazin hingga debat mengenai Leitkultur membuat posisi imigran di Jerman, khususnya imigran muslim terdesak. Krisis ekonomi yang melanda zona-euro juga turut menimbulkan sentimen terhadap para imigran, terlebih ketika banyak kepala negara di Eropa juga banyak yang menyerang ide mengenai multikulturalisme termasuk di Jerman, ketika Kanselir Angela Merkel menyatakan multikulti Jerman telah gagal. ...... As a country which has a history to deny themselves as an immigration country, Germany has to concede that there?s an enormous gap between Germans and the people with migration background. The publishing of a controversial book from Thilo Sarrazin to Leitkultur's debate puts the immigrants under pressure, especially to those Muslim's immigrants. The Economic crisis in euro-zone also increases the sentiment among the immigrants, especially when many European leaders condemn the idea of multiculturalism, including in Germany, when Chancellor Angela Merkel enunciated that Germany?s multikulti has failed.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dinamika politik yang terjadi saat kebijakan Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia diimplementasikan di DKI Jakarta. Kebijakan Devolusi PBB-P2 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan finansial pemerintah daerah dan juga untuk meningkatkan proses demokrasi di tingkat daerah. Selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pelaksanaan Devolusi PBB-P2 juga diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi politik antara rakyat dengan pemerintah daerahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Devolusi PBB-P2 merupakan langkah tepat dalam kerangka desentralisasi fiskal untuk mendukung otonomi daerah, karena terbukti memberikan tambahan pendapatan bagi APBD Pemerintah DKI Jakarta dari sektor penerimaan pajak. Melalui Peraturan Daerah Gubernur DKI Jakarta diberikan wewenang untuk melakukan penyesuaian NJOP setiap tahunnya melalui Peraturan Gubernur. Dalam perjalanannya, masyarakat DKI Jakarta mengeluhkan penyesuaian NJOP yang dilakukan oleh Gubernur karena berdampak pada tingginya jumlah kenaikan PBB-P2 yang harus dibayarkan masyarakat. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya gejolak politik di masyarakat yang memunculkan isu penggusuran masyarakat kelas menengah ke bawah ke luar Jakarta sehingga Jakarta hanya akan dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang mayoritas berasal dari etnis tertentu. Gejolak politik ini kemudian membuat Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan yang memberikan pembebasan pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat dengan NJOP di bawah Rp 1 Miliar. Kebijakan ini dinilai sangat meringankan masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di sisi lain kebijakan ini dianggap sebagai langkah Gubernur untuk mencari dukungan politik dalam menyambut Pilgub tahun 2017 mendatang. Pandangan ini didasari akan fakta bahwa Pergub hanya bersifat sementara dan dapat berubah setiap tahunnya. Implikasi teori menunjukkan bahwa belum adanya pemahaman akan pajak sebagai instrumen politik yang berdimensi sosio-politik dan sosio ekonomi seperti yang disebutkan oleh Edi Slamet Irianto. ......This study discusses the political dynamics that occur when the policy of Devolution of Land and Building Tax (PBB-P2) in Indonesia is implemented in Jakarta. PBB-P2 Devolution policies aimed to improve the financial capability of local governments and also to improve the democratic process at the local. In addition aimed to increase the income of local government, the implementation of the devolution of land and property tax is also expected to increase the intensity of political communication between the people and local authorities. This thesis used qualitative method with descriptive approach. The results of this thesis indicate that the devolution of land and building tax is a right chioce to support regional autonomy in the fiscal decentralization framework. It is shown that the devolution of land and property tax provide additional revenue for the budget of the local government from tax revenue. Trough Local Regulations, Jakarta Governor is authorized to make adjustments of Appraisal of Taxable Value annually through Governor Regulation. In practice, the people of Jakarta complained the adjusment Appraisal of Taxable Value that set by the governor because it resulted in higher taxes to be paid. This condition then led to political turmoil in the society. Some people said that Governor wants to evict lower middle class society to move outside Jakarta so Jakarta would only occupied by upper middle class society which is mostly dominated by a particular ethnic. This political turmoil led the Governor to issue the regulation which gives Land and Building tax exemption for people who have Land and Building whose value below one million rupiah. This policy is considered to be very alleviate to lower-middle class, but on the other side of this policy is considered as a strategy from Governor to seeking political support in welcoming the governor's election in the year 2017. This view is based on the fact that Guvernor Regulation is only temporary and are subject to change annually. Implications of the theory suggests that there is still little understanding of the taxes as a political instrument, which has dimension of socio-political and socio-economic as mentioned by Edi Slamet Irianto.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia, khususnya di bidang obat-obatan menjadi penting, setidak-tidaknya karena tiga alasan. Pertama, keuntungan ekonomi, Kedua, keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan Ketiga, perlunya perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Indonesia yang memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya temyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Dari berbagai data yang ada menunjukkan bahwa yang menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tradisional adalah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Negara-negara maju memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan rezim Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana melindungi teknologi dan kreasi intelektual mereka, termasuk teknologi yang digunakan dalam memanfaatkan pengetahuan tradisional, khususnya di bidang obat-obatan. Sistem World Trade Organization (WTO) merupakan sarana yang sangat ampuh bagi negara-negara maju untuk memaksa negara-negara berkembang melindungi teknologi mereka itu. Dalam hal ini negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat telah menerapkan standard ganda. Di satu sisi mereka sangat kuat memperjuangkan perlindungan HKI bagi teknologi dan industri mereka, pada sisi yang lain, mereka enggan mengakui hak-hak masyarakat lokal atas karya intelektual mereka. HKI tidak untuk melindungi hak-hak masyarakat, melainkan untuk melindungi hak-hak individual atas kepentingan ekonomis dari pemanfaatan kreasi individu pencipta atau penemunya. Pada saat yang sama masyarakat lokal sendiri tidak mengetahui atau bahkan tidak peduli adanya kepentingan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka. Kondisi ini tentu saja menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi negara-negara berkembang. Rasa ketidakadilan ini semakin menguat ketika negara-negara maju menolak untuk mengakui adanya hak kolektif masyarakat tradisional (indigenous and local community) atas pengetahuan tradisional mereka. Selain itu, keberadaan berbagai kesepakatan internasional juga belum banyak membantu upaya melindungi hak dan kepentingan masyarakat lokal. Ini berarti masyarakat lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dapat berharap banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat yang dapat melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, perlu ada inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan dan menyiapkan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional dari masyarakatnya, mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan memiliki nilai ekonomis. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa apabila pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional itu dikelola sebagai komoditi perdagangan, akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah Pertama, meninjau kemungkinan untuk menggunakan rezim HKI bila dimungkinkan untuk melindungi pengetahuan tradisional; Kedua, menciptakan sistem perlindungan sui generis; Ketiga, mempersiapkan dan melaksanakan sistem dokumentasi yang tepat bagi pengetahuan tradisional; Keempat, melakukan upaya-upaya untuk melestarikan, mengembangkan, mempromosikan penggunaan pengetahuan tradisional untuk kepentingan dan keuntungan masyarakatnya, serta menciptakan sistem pembagian manfaat yang tepat atas penggunaan pengetahuan tradisional tersebut. Upaya itu perlu mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pelindungan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional mereka.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia, khususnya di bidang obat-obatan menjadi penting, setidak-tidaknya karena tiga alasan. Pertama, keuntungan ekonomi, Kedua, keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan Ketiga, perlunya perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Indonesia yang memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya temyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Dari berbagai data yang ada menunjukkan bahwa yang menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tradisional adalah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Negara-negara maju memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan rezim Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana melindungi teknologi dan kreasi intelektual mereka, termasuk teknologi yang digunakan dalam memanfaatkan pengetahuan tradisional, khususnya di bidang obat-obatan. Sistem World Trade Organization (WTO) merupakan sarana yang sangat ampuh bagi negara-negara maju untuk memaksa negara-negara berkembang melindungi teknologi mereka itu. Dalam hal ini negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat telah menerapkan standard ganda. Di satu sisi mereka sangat kuat memperjuangkan perlindungan HKI bagi teknologi dan industri mereka, pada sisi yang lain, mereka enggan mengakui hak-hak masyarakat lokal atas karya intelektual mereka. HKI tidak untuk melindungi hak-hak masyarakat, melainkan untuk melindungi hak-hak individual atas kepentingan ekonomis dari pemanfaatan kreasi individu pencipta atau penemunya. Pada saat yang sama masyarakat lokal sendiri tidak mengetahui atau bahkan tidak peduli adanya kepentingan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka. Kondisi ini tentu saja menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi negara-negara berkembang. Rasa ketidakadilan ini semakin menguat ketika negara-negara maju menolak untuk mengakui adanya hak kolektif masyarakat tradisional (indigenous and local community) atas pengetahuan tradisional mereka. Selain itu, keberadaan berbagai kesepakatan internasional juga belum banyak membantu upaya melindungi hak dan kepentingan masyarakat lokal. Ini berarti masyarakat lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dapat berharap banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat yang dapat melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, perlu ada inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan dan menyiapkan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional dari masyarakatnya, mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan memiliki nilai ekonomis. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa apabila pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional itu dikelola sebagai komoditi perdagangan, akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah Pertama, meninjau kemungkinan untuk menggunakan rezim HKI bila dimungkinkan untuk melindungi pengetahuan tradisional; Kedua, menciptakan sistem perlindungan sui generis; Ketiga, mempersiapkan dan melaksanakan sistem dokumentasi yang tepat bagi pengetahuan tradisional; Keempat, melakukan upaya-upaya untuk melestarikan, mengembangkan, mempromosikan penggunaan pengetahuan tradisional untuk kepentingan dan keuntungan masyarakatnya, serta menciptakan sistem pembagian manfaat yang tepat atas penggunaan pengetahuan tradisional tersebut. Upaya itu perlu mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap pelindungan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional mereka.