Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji mengenai (i) kesejajaran kedudukan Pemerintah dengan kedudukan pihak swasta, baik individu maupun badan hukum, dalam suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, (ii) akibat hukum dari perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik; dan (iii) akibat hukum dari kerjasama usaha dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang terdiri dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Pengembangan (Development Agreement), sebagai Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, terhadap para pihak yang mengikatkan diri.Dan penelitian dan kajian yang penulis lakukan, secara teoritis-yuridis terdapat kedudukan yang sejajar (koordinatif) antara pemerintah dengan pihak swasta dalam suatu kontrak bisnis. Dalam Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, baik yang bersifat murni privat maupun yang bercampur dengan hukum publik, Pemerintah menundukkan dirinya kepada hukum umum yang mengatur kontrak bisnis, yaitu hukum perdata. Pengaruh hukum publik lebih tercermin pada terdapatnya sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi Pemerintah sebagai otoritas publik, yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, dalam mengadakan suatu kontrak bisnis, antara lain mengenai kewenangan, proses penentuan mitra, dan syarat-syarat kontrak.Perubahan hukum yang terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif sahnya perjanjian, memang mempunyai akibat hukum terhadap suatu Kontrak Bisnis yang Berdimensi Publik, bergantung pada jenis perubahan hukum tersebut dan bagaimana klausula dalam kontrak bisnis mengaturnya. Sedang mengenai kerjasama usaha reklamasi Pantura Jakarta, kesejajaran para pihak dalam kontrak tampak, misalnya, pada kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kontrak bisnis ini juga perubahan hukum yang terjadi, misalnya terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi setelah pemberlakuan otonomi daerah (1999), atau bahkan jika Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dicabut, tidak mengkibatkan ilegalitas kontrak yang dapat menyebabkan kontrak menjadi batal. Perubahan hukum tersebut hanya mengakibatkan perlunya penyesuaian sejumlah klausula kontrak disepakati kembali oleh subyek hukum yang mengikatkan diri."

"Quadrotor merupakan pesawat yang dilengkapi empat buah motor yang dilengkapi baling-baling. Untuk dapat terbang dengan baik, quadrotor harus dilengkapi dengan sistem kendali yang mampu mengatur kecepatan putaran tiap motor agar sudut rotasi dan posisinya sesuai dengan setpoint yang diberikan. Pada skripsi ini dibahas mengenai pemodelan dan perancangan sistem kendali quadrotor dengan Integral Backstepping. Sistem kendali yang dirancang meliputi pengendali sudut rotasi dan pengendali posisi. Pemodelan dan identifikasi sistem dilakukan dengan beberapa langkah percobaan untuk menentukan parameter-parameter dari model. Model yang diperoleh kemudian menjadi dasar dalam perancangan sistem kendali. Alasan penggunaan Integral Backstepping ini karena kehandalannya dalam kemampuan mengikuti setpoint dan ketahanan terhadap gangguan. Untuk itu akan diuji kemampuan pengendali ini dengan model yang sudah diperoleh dalam simulasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan performa pengendali Integral Backstepping cukup memuaskan dimana respons keluaran cukup cepat, overshoot yang kecil, nilai error tunak mendekati nol, dan tahan terhadap gangguan.

---

Quadrotor is an aircraft equipped with four motors equipped with a propeller. It must be equipped with a control system capable of controlling the speed of each motor for attitude and position in accordance with the given setpoint in order to flying stable.

In this report discussed the modeling and control system design of quadrotor with Integral Backstepping. Control system designed includes attitude and position controllers. Modeling and system identification is done with a few experimental steps to determine the parameters of the model. Then, The model becomes the basis for the design of control systems.

The main reason using Integral Backstepping controller because in the ability to follow the setpoint and resistance against disturbance. It will be tested the ability of this controller with a quadrotor model in the simulation.

The results obtained showed Integral Backstepping controller performance is quite satisfactory where the output response fast enough, small overshoot, steady-state error value near zero, and robustness against disturbances."

"Penggabungan organisasi antara PT. PJ dan PT. Rel telah melahirkan strukturorganisasi baru. Dalarn stmktur bam ini terdapat 3 bagian: Perusahaan Induk,Anak Perusahaan dan Unit Bisnis Strategis (Pengembangan Properti, ManajemenProperti dan Manajemen Portofolio). Fungsi dari ketiga bagian tersebut berbeda-beda. Perusahaan Induk berfungsi sebagai Pusat Biaya (Cost Center) sedangkanAnak Perusahaan dan UBS berfungsi sebagai Penghasil Laba (Profit Cemer).Walaupun sama-sama berfungsi sebagai Penghasil Laba antara Anak Perusahaandan UBS memiliki karakteristik yang berbeda. Anak Perusahaan merupakanperusahaan hasil akuisisi setelah penggabungan dan tentu saja sudah mandiridilihat dari masa pendiriannya dan status finansialnya sehingga laba yangdiperoleh pun sudah bisa dipastikan cukup besar. Sedangkan UBS merupakanjabatan baru, tidak ada jabatan ini dalam perusahaan yang ikut penggabunganUBS sebagai penghasil laba bagi PT. X akan menentukan laba-rugi yangdiperoleh perusahaan. Karenabegitu penting posisi ini maka posisi ini tidak bisadipegang oleh sembarang orang. Posisi ini harus dipegang oleh orang yangmemiliki kualifikasi jabatan (nama jabatannya adalah General Manajer). Orangyang dapat memegang jabatan General Manager UBS ini harus rnemilikikualilikasi: entrepreneur, profesional dalam bidang properti, memilikiketerampilan lobbi tinggi dan memiliki jaringan luas.Untuk menduduki jabatan ini ternyata tidak ada calon dari dalam organisasi yangmemenuhi kualifikasi tersebut. Untuk itu, perlu dicari calon dari luar organisasi.Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan calon GM UBS yang benar-benar memenuhi kualifikasi jabatan.Agar dapat memperoleh calon yang memenuhi kualiflkasi jabatan penulismengusulkan dengan melakukan seleksi berdasarkan kompetensi. Langkah-langkahnya adalah: (1). Membuat model kompetensi: Mengumpulkan data,Menerjemahlkan Uraian Jabatan ke dalam kompetensi, Melakukan konfirmasikompetensi; dan (2). Penerapan model kompetensi dalam seleksi: Memilihmetode seleksi, Menentukan penilai yang terlibat dalam metode assessmentcenter, Menilai kompetensi yang dimiliki calon dan Membuat keputusanmengnai kesesuaian antara calon dengan jabatan GM UBS."

"Timbulan sampah yang dihasilkan di Indonesia, terutama DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Kelurahan Tengah yang berlokasi di Jakarta Timur merupakan salah satu daerah dengan timbulan sampah yang cukup besar tetapi memiliki keterbatasan lahan untuk pengolahan sampah di TPS. Akibat keterbatasan tersebut, TPS RW 5 melayani tiga RW yakni RW 5, RW 8, dan RW 9. Pengolahan yang sudah dilakukan di TPS RW 5 berupa daur ulang dengan Bank Sampah dan pengomposan dengan BSF masih belum dapat mereduksi sampah dengan maksimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada penanganan limbah padat yang sudah dilakukan di TPS RW 5, mengukur timbulan dan komposisi sampah, serta menghitung potensi reduksi jika sampah dikelola dengan lebih baik di TPS RW 5. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara untuk mengetahui penanganan yang sudah diterapkan di TPS RW 5, load-count analysis untuk mengukur timbulan sampah, metode quartering dalam mengidentifikasi dan menghitung besar komposisi, dan perhitungan teoritis untuk memperoleh besar potensi reduksi timbulan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulan sampah yang masuk ke TPS RW 5 sebesar 1.355,62 kg/hari dengan sampah paling banyak berupa sisa makanan (65,43%) sampah yang paling sedikit adalah logam (0,22%). Penanganan limbah padat yang sudah dilakukan di TPS RW 5 saat ini masih belum dapat mengolah seluruh sampah dengan baik. Jika sampah dikelola dengan baik, potensi reduksi yang bisa diperoleh mencapai 74,676% atau hanya 25,324% sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang......The high amount of waste generated in Indonesia, particularly in DKI Jakarta increases yearly. Kelurahan Tengah located in East Jakarta is one of region that has high waste generated but lacks of area for material recovery facilities to perform solid waste treatment. As a result, TPS RW 5 is necessary to provide solid waste treatment for waste generated from three regions of RW in Kelurahan Tengah, consisting of RW 5, RW 8, and RW 9. TPS RW 5 has implemented solid waste treatment by recycling through Bank Sampah and composting through BSF methods. However, these treatments still do not reduce solid waste at maximum rate. Therefore, this research aims to observe existing solid waste treatment, measure solid waste generation and composition, and measure recycling, composting, and recovery rate if the treatment has been maximized. This research uses load-count analysis methods to measure solid waste generation, quartering methods to measure the composition of solid waste, observation and interview to obtain information about existing treatment, and calculation to measure potential recycling, composting, and recovery rate of solid waste generated in TPS RW 5. The result of this research showed solid waste generated in TPS RW 5 is 1.355,62 kg/day which food waste dominated the composition (65,43%) and the lowest type of waste generated is metal (0,22%). Existing solid waste treatment still underperformed. Hence, if solid waste generated in TPS RW 5 is treated and managed well, there will be a potential reduction to 74,676% of waste recovered or only 25,324% of solid waste transported to TPA Bantar Gebang every day"