Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah memberikan ketentuan yang memungkinkan daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah melalui usaha mengeloa kekayaan khas daerah yang dimilikinya. LPG merupakan salah satu produk olahan dari gas alam yang merupakan salah satu bentuk kekayaan alam yang khas. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memberi kesempatan pada daerah untuk dapat melakukan usaha pengolahan gas dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD tersebut dalam mengatasi keterbatasan dan memenuhi kebutuhannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga / swasta. Kerjasama tersebut diatur dalam sebuah perjanjian kerja sama tertentu. Untuk itu perlu diketahui bagaimana aspek hukum yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut. Skripsi ini meneliti tentang perjanjian kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan kilang LPG di lapangan Tambun Kabupaten Bekasi yang berlangsung dari tahun 2004. Kerjasama tersebut adalah kerjasama antara PT. Bina Bangun Wibawa Mukti, BUMD milik Pemda Kabupaten Bekasi dan PT. Maruta Bumi Prima. Kerjasama tersebut mengalami persengketaan dari tahun 2004 hingga saat ini 2010. Skripsi ini meneliti hubungan di antara pihak tersebut dan penyelesaian sengketa yang dilaluinya.

---

The law and rules regarding desentralization gives Local Government certain authority to conduct a bussiness related to it?s own natural resources in order to increase its local revenue. LPG is a derived product of natural gas, which is a kind of natural resources. Gas and Oil Law gives Local Government a chance to conduct a bussiness regarding oil and gas processing through Local Government-Owned Enterprise vehicle. In order to overcome the limitations an to fullfill it?s need of fundings, technology and infrastructre, Local Government-Owned Enterprise can conduct partnership with any third party. This partnership is arranged based on certain partnership agreement. For that purpose it is necessary to identify what is the legal aspect between the parties in that agreement.

This mini-thesis is researching the partnership agreement of the built and operation og LPG Plant in Tambun Field, The Regency of Bekasi that valid from year 2004. The parties in agreement are PT. Bina Bangun Wibawa Mukti, Bekasi?s Local-Government-Owned Enterprise and PT. Maruta Bumi Prima as the third party. The agreement is being in dispute from 2004 until now. This writings will explain about the relation between the parties and the dispute-settlement process that have been used within."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."