Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Menjelang Abad 21 dan milenium ke-3 mendatang, Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta melakukan reformasi dibidang administrasi publik. Penetapan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud dari pada upaya penataan kembali peran pemerintah. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang transportasi dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diperkirakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dibidang transportasi akan menghadapi berbagai kendala yang cukup substansial, utamanya setelah dilakukan penataan kewenangan yang akan menimbulkan berbagai dampak di berbagai aspek seperti aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan aspek ketatalaksanaan. Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Bagaimana penataan otonomi di seluruh sektor transportasi agar sejalan dengan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung data primer serta data sekunder. Lokus penelitian di lingkungan kantor pusat Departemen Perhubungan dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkompeten dengan obyek penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukenali adanya faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi di sektor transportasi antara lain, Pertama : aspek penataan kewenangan, belum lengkapnya inventarisasi kewenangan dan kurang memadainya pedoman untuk penataan kewenangan, kedua : aspek penataan kelembagaan, belum dilakukannya analisa beban kerja terhadap hasil penataan kewenangan dan belum adanya pedoman penataan kelembagaan yang memadai. Ketiga : aspek penataan sumber daya manusia, belum jelasnya arah kebijakan penataan sumber daya manusia, belum dilakukan kajian mengenai penataan sumber daya manusia termasuk dampak dari mutasi pegawai ke daerah. Keempat : aspek ketatalaksanaan, belum lengkapnya standar pelayananlteknis untuk seluruh jenis pelayanan disektor transportasi, serta belum disusunnya pola hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas direkomendasikan untuk ditempuh langkah-langkah antara lain, Pertama : menyusun perencanaan dan skenario penataan kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan, dengan kejelasan target waktu, sasaran dan penanggung jawab, dan kedua : merumuskan mekanisme hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, menyusun berbagai standar yang diperlukan dan menyempurnakan sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah.

---

ABSTRACT
Factors Affecting Autonomy In Transportation SectorPrior to the 21st century and the next 3rd millenium, Indonesians are challenged by a very dynamic change of strategic environment, both from regional and world - wide sphere. This includes transferring the challenge into demand or needs to rearrange the role of government, in order to create a democratic, transparent and accountable government as well as to carry-on public administration reform. The establishment of the Law number 22 year 1999 on Local Government, known as The Law of autonomy is one effort to restructuring the role of government.

It could be predicted that the implementation of autonomy, in general and in transportation sector, in particular, the central government will face various substantial handicaps. They will emerge especially after the restructuring of government role has been done, and this will in turn, cause some effects on various aspects such as institution aspect, human resources aspect, and management management aspect. Based on aforementioned phenomena, this research focuses on: " How to manage autonomy in transportation sector which get into a line with the whole autonomy, down to earth, and fully liable, as required by the Law number 22 Year 1999 on Local Government ".

This research relies on a descriptive observation using qualitative methodology and supported by primary and secondary data. The locus of this observation is the office of the Ministry of Communications, with the relevant officers as respondents.

According to the observation, there are some factors affecting autonomy in transportation sector, among others are: First, authority management aspect; incomplete authority stock - taking, lack of guidelines to manage the authority. Second, institutional arrangement aspect; the absence of work load analysis and lack of appropriate guidance for authority. Third, human resource management aspect; vague direction of human resource management policy, and absence of human resource management study, including impacts of employee's mutation to regional offices, and Fourth, management aspects; lack of technical service standard for all kind of services in transport sector, and obscure pattern of work relationship between central and local government.

Based on the above reasons, it is recommended to take the following measure: First, to set up a plan and scenario for the arrangement of authority, institution, human resources, management with clear target of time, objectives and responsible persons; and second, to formulate work relationship mechanism between central and local government, to set up various standards needed and to improve national and regional transportation system.

---

Abstrak :
Dalam seleksi jasa konsultansi atau dikenal juga sebagai tender konsultan, penilaian tertinggi adalah tenaga ahli yang diusulkan. Untuk seleksi jasa konsultansi di Departemen Pekerjaan Umum diatur dengan peraturan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTSIM/2004 meliputi: Standar Dokumen Seleksi, Pedoman Penilaian Kualifikasi, dan Pedoman Evaluasi Penawaran. Dimana peraturan tersebut merupakan implementasi peraturan yang lebih tinggi antara lain UU No: 18/1999, PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, dan Keppres No: 61/2004. Ternyata dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut tidak seiring dengan kesiapan tenaga ahli yang sesuai dengan persyaratan. Sehingga dari pelaksanaan peraturan tersebut timbul kendala baik pada perusahaan konsultan peserta seleksi jasa konsultansi (peserta tender) maupun panitia pengadaan. Kendala pada perusahaan konsultan ini adalah keterbatasan tenaga ahli dalam mengikuti seleksi jasa konsultansi di Departemen Pekerjaan Umum yang diatur dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 257/KPTS/M/2004. Keterbatasan tenaga ahli ini dipengaruhi oleh 21 faktor secara garis besar adalah perusahaan konsultan, tenaga ahli, peraturan, pajak, sertifikasi keahlian, asosiasi profesi, INKINDO, LPJK, dan pengguna jasa dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Dari 21 faktor tersebut terdapat 5 faktor yang definitif terhadap keterbatasan tenaga ahli yaitu kurangnya kesiapan INKINDO, kurangnya kesadaran pembayaran pajak tenaga ahli, kurangnya sosialisasi dan diseminasi sertifikasi keahlian, keterbatasan dana (biaya tinggi), dan ketidaktahuan tenaga ahli tentang kewajibannya yang berkaitan dengan persyaratan administrasi. Tesis ini membahas tentang faktor-faktor tersebut dalam seleksi jasa konsultansi pada Departemen Pekerjaan Umum yang berpengaruh terhadap keterbatasan tenaga ahli.

---

In selection of consulting services as known as consultant tender, the highest scoring from the process is in proposed experts. For consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by regulation Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 2571KPTS/M12004 includes: Standard of Selection Document, Guidance of Qualification Assessment, and Guidance of Proposal Evaluation. Wherein the regulation as implementation from higher regulations such as UU No: 18/1999, PP No: 28/2000, PP No: 29/2000, Keppres No: 80/2003, and Keppres No: 61/2004. In fact, the implementation of those regulations is not along with consultant readiness in providing experts that appropriate with rule and regulation. From the implementation of the regulations emerge obstacles whether in consulting company as participant of consulting services selection (tender participant) or procurement committee. Obstacles in consulting company are the expert limitedness in following consulting services selection in Ministry of Public Works arranged by Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No: 2571KPTS/M12004. The expert limitedness affected by 21 factors in major i.e. consultant company, expert, regulation, tax, expertise certification, profession association, INKINDO, LPJK, and owner in this case Ministry of Public Works. From 21 factors there are the 5 definitive factors affect the expert limitedness are lack of readiness of INKINDO, lack of awareness in expert tax payment, lack of socialization and dissemination in expertise certification, budget limitation (high cost), and ignorance of expert about the obligation related with administration clauses. This paper discuss about those factors in the consulting services selection in Ministry of Public Works that affect on the expert limitedness.

Abstrak :

Penelitian ini menguji tingkat likuiditas saham perusahaan dan kesempatan investasi yang ada terhadap besarnya jumlah pembelian kembali saham perusahaan di pasar. Periode observasi dibagi ke dalam periode krisis dan periode non krisis, dengan jumlah perusahaan sebanyak 1836 perusahaan yang terdaftar di seluruh pasar saham dunia. Hasil yang didapat menunjukan bahwa selama masa krisis (2008-2010) perusahaan memperhitungkan likuiditas saham dan kesempatan investasi perusahaan dalam mengambil keputusan repurchase. Sementara di masa setelah krisis (2015-2017) perusahaan hanya melihat pada tingkat likuiditas saat melakukan pembelian kembali saham. Penelitian sebelumnya, banyak terpusat pada efek dari pembelian kembali saham terhadap perubahan likuiditas dan nilai saham perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, kami ingin menguji dampak dari likuiditas saham terhadap jumlah pembelian kembali saham perusahaan, yang sekaligus menjadi motivasi penelitian kami.

 

 

---

This research examined the level of company’s stock liquidity and the investment opportunities that exist on the amount of the company’s stock repurchase in the market. The observation period was divided into crisis and non-crisis periods with 1836 companies registered in all world stock markets. The results show that during the crisis period (2008-2010), companies considered the company’s stock liquidity and the investment opportunity in making repurchase decisions. Meanwhile, in the post-crisis period (2015-2017), companies only considered the level of liquidity when buying stocks. Previous research studies had focused mostly on the effects of stock repurchase on changes in liquidity and the value of company shares. However, in this study, we wanted to examine the impact of stock liquidity on the amount of the company’s stock repurchase, which was also a motivation for our research.

Abstrak :
[ABSTRAK
Pendahuluan Hipertensi merupakan masalah kesehatan dunia karena jumlah penderita yang banyak serta komplikasi yang diakibatkannya. Pengendalian tekanan darah pada pada pasien hipertensi masih belum adekuat. Penyebab utama kegagalan pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi adalah ketidak-patuhan berobat, adanya therapeutic inertia dan penyakit yang resisten. Tujuan Mengetahui proporsi therapeutic inertia pada pasien dengan tekanan darah tidak terkontrol, tingkat medication adherence dan proporsi pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi yang telah berobat lebih dari enam bulan dengan melakukan pengisian kuesioner mengenai kepatuhan berobat dan evaluasi dari rekam medis mengenai tatalaksana hipertensi. Metode Telah dilakukan penelitian potong lintang pada bulan April 2015 sampai Mei 2015 terhadap 126 pasien dengan hipertensi dan telah berobat lebih dari enam bulan di poliklinik Ginjal-Hipertensi RSCM Jakarta-Indonesia. Subjek dilakukan wawancara terstruktur dan pengukuran tekanan darah dan diminta untuk mengisi kuesioner 8-item Morisky Medication Adherence Score (MMAS-8) untuk menilai kepatuhan berobat serta evaluasi rekam medis pasien untuk menilai tatalaksana hipertensi yang diterima, serta tekanan darah selama berobat. Hasil Didapatkan 113 subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian. Dari hasil penelitian didapatkan pengendalian tekanan darah adalah sebesar 69,3% dari seluruh kunjungan pada pasien dengan tekanan darah tinggi, dari 30,7% pasien dengan tekanan darah tidak terkontrol, tingkat therapeutic inertia mencapai 84,1%. Kepatuhan berobat yang baik didapatkan pada 85,8% pasien dengan hipertensi Simpulan Tingkat pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi sudah cukup baik. Kepatuhan berobat pasien dengan hipertensi sudah baik. Tingkat therapeutic inertia pada pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol masih tinggi.

---

ABSTRACT
Background Hypertension is a worldwide medical problem because of huge amount of hypertensive patient and complication tha follows. The blood pressure control of hypertensive patients is inadequate. The main reason failure in controlling blood pressure of hypertensive patient are medication inadherent, therapeutic inertia and resistant disease. Objectives To determine the proportion of therapeutic inertia in hypertensive patient with uncontrolled blood pressure, medication adherence level and blood pressure control rate in hypertensive patient who has been on medication for over than six month by filling questionnaire on medication adherence and evaluation of medical record on hypertension therapy. Method A cross-sectional study was conducted in April 2015 through May 2015 on 126 hypertensive patient and has been on hypertension medication for over than six month at Nephrology-Hypertension clinic Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta- Indonesia. We conducted structured interview and blood pressure measurement to the subject, and requested to fill 8-item Morisky Medication Adherence Score (MMAS-8) to evaluate medication adherence and reveiw of medical record to evaluate hypertension therapy and blood pressure during ambulatory visit. Results There were 113 subject that meet the study criteria. The blood pressure control rate were 69.3% from all visit of hypertensive patient. From 30.7% visit with uncontrolled blood pressure, therapeutic inertia were 84,1%. Good medication adherence were found in 85.8% hypertensive patient. Conclusion Blood pressure control rate in hypertensive patient is good. Medication adherence in hypertensive patient were also found good. We found that the theraputic inertia level among hypertensive patient with uncontrolled blood pressure is high., Background Hypertension is a worldwide medical problem because of huge amount of hypertensive patient and complication tha follows. The blood pressure control of hypertensive patients is inadequate. The main reason failure in controlling blood pressure of hypertensive patient are medication inadherent, therapeutic inertia and resistant disease. Objectives To determine the proportion of therapeutic inertia in hypertensive patient with uncontrolled blood pressure, medication adherence level and blood pressure control rate in hypertensive patient who has been on medication for over than six month by filling questionnaire on medication adherence and evaluation of medical record on hypertension therapy. Method A cross-sectional study was conducted in April 2015 through May 2015 on 126 hypertensive patient and has been on hypertension medication for over than six month at Nephrology-Hypertension clinic Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta- Indonesia. We conducted structured interview and blood pressure measurement to the subject, and requested to fill 8-item Morisky Medication Adherence Score (MMAS-8) to evaluate medication adherence and reveiw of medical record to evaluate hypertension therapy and blood pressure during ambulatory visit. Results There were 113 subject that meet the study criteria. The blood pressure control rate were 69.3% from all visit of hypertensive patient. From 30.7% visit with uncontrolled blood pressure, therapeutic inertia were 84,1%. Good medication adherence were found in 85.8% hypertensive patient. Conclusion Blood pressure control rate in hypertensive patient is good. Medication adherence in hypertensive patient were also found good. We found that the theraputic inertia level among hypertensive patient with uncontrolled blood pressure is high.]

Abstrak :
Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi usia 0-6 bulan, tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sejak lahir sampai usia 6 bulan. Capaian ASI eksklusif di Propinsi DKI Jakarta tahun 2009 mencapai 58,7%. Sedangkan capaian cakupan perilaku pemberian ASI eksklusif pada bayi di Kepulauan Seribu pada tahun 2009 sebesar 46%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemberian ASI eksklusif dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif di Kelurahan Pulau Untung Jawa tahun 2011. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan respondennya seluruh populasi ibu-ibu yang memiliki bayi umur 6-18 bulan sebanyak 35 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, kemudian dianalisa menggunakan chi-square dan multivariat (regresi logistik ganda). Hasil penelitian menunjukkan tidak ada variabel yang dominan dan berhubungan dengan perilaku pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan. Adanya faktor lain yang mempengaruhi ibu khususnya peran aktif dari kader-kader PKK dan seluruh jajaran Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Seribu serta tingginya kepedulian masyarakatnya. Dengan penelitian ini maka disarankan bagi Kementerian Kesehatan untuk membuat kebijakan serta pelatihan pemberdayaan masyarakat terus menerus khususnya bagi kader-kader kesehatan dan petugas kesehatan agar perilaku pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan semakin meningkat. ...... The exclusive breastfeeding is the one of the clean living and healthy behaviors (PHBS). It is defined as to give breastfeeding only to the babies, without giving any additional foods or beverages from birth until age 6 months. The achievement of the exclusive breastfeeding in the DKI Jakarta and Kepulauan Seribu had reached 58.7% and 46% in 2009. The objective of this study is to determine the behavior of exclusive breastfeeding and factors associated with exclusive breastfeeding behavior in the Kepulauan Untung Jawa Village in 2011. The methods of this study is used a quantitative data research by using questionnaires. It collects 35 respondents which are the entire population of mothers who had babies aged 6-18 months. Then the data will be analysed by chi-square and multivariate analysis (multiple logistic regression). The findings showed that there is no significant variable related with exclusive breastfeeding behaviors of 0-6 month's babies. But there are other factors that related to breastfeeding in particular such as the active role of PKK cadres, the community, and all levels of government in The Kepulauan Seribu Districts. The suggestion from this study is that the Ministry of Health should develop policies and training for community empowerment, especially to strengthen the health cadres and health workers to improve the number of exclusive breastfeeding.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan membuat suatu Bibliografi cerita rakyat Indonesia yang cukup lengkap, sejak tahun 1945-1995. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan di beberapa perpustakaan, terutama di Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan HB. Jassin, Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, serta Perpustakaan Dinas P.T. Balai Pustaka. Data yang dikumpulkan adalah deskripsi bibliografi dari buku-buku cerita rakyat Indonesia dari berbagai golongan, yang terbit sejak 1945 sampai 1995, dan sudah dialih bahasa. Selanjutnya dilakukan penyusunan bibliografi ceita rakyat secara kronologis, yang kemudian dilengkapi dengan pemilahan/klasifikasi berdasarkan subjek (dalam hal ini berdasarkan daerah asal cerita tersebut). Bibliografi tersebut juga dilengkapi dengan indeks judul dan indeks pengarang. Sumber utama yang dipergunakan adalah Bibliografi Nasional Indonesia. Pada bibliografi ini terdapat 900 entri judul. Diperoleh kesimpulan bahwa masih kurangnya minat masyarakat atau peneliti dalam melakukan pengumpulan dan menerbitkan cerita-cerita rakyat yang khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Sedangkan dari judul yang sudah pernah diterbitkan dapat diperoleh kesimpulan, masih kurangnya pemerataan jumlah terbitan dari setiap daerah. Karena ditemukan beberapa daerah/etnis/suku yang memiliki jumlah terbitan jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Perpustakaan Nasional selaku penyusun Bibliografi Nasional Indonesia kurang pro-aktif dalam melakukan pengumpulan bahan pustaka dan penyusunan Bibliografi Nasional.

Abstrak :
Baterai merupakan alat penyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Baterai kini menjadi perhatian karena memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan teknologi energi terbarukan. Pada skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada baterai, terutama baterai lead acid dengan cara mengatur ambient temperature dari 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C yang dihubungkan ke beban resistif murni berupa lampu pijar 120 watt dan 240 watt. Jenis baterai yang digunakan memiliki rating 12 V, 45 Ah dengan merk Global. Tegangan baterai akan dirubah terlebih dahulu dengan menggunakan inverter agar dapat mensuplai lampu pijar. Besarnya tegangan dan arus akan dicatat dengan menggunakan alat ukur berupa voltmeter dan amperemeter yang akan dicatat pada setiap menitnya. Selanjutnya, data yang diperoleh akan direpresentasikan dalam bentuk grafik untuk melihat perubahan yang terjadi akibat perubahan ambient temperature. Dari hasil penelitian, ambient temperature mempengaruhi penurunan level tegangan, waktu baterai dalam mensuplai beban, dan energi yang disuplai baterai selama pembebanan berlangsung. Semakin tinggi ambient temperature, maka laju penurunan tegangannya akan semakin cepat. Pada beban 120 watt, baterai dapat mensuplai beban selama 193 menit dan energi yang dapat dikirim oleh baterai mencapai 476,3 Wh. Sedangkan pada beban 240 watt, baterai hanya mampu mensuplai beban selama 76 menit dan energi yang dapat dikirim oleh baterai mencapai 353,77 Wh.

---

Battery is energy storage device in the form of electric charge. Nowadays, battery has an important role for the development of renewable energy technologies. In this thesis, writer conducted research on battery, especially to lead acid battery by regulating the ambient temperature of 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C which is connected to purely resistive load such as incandescent bulbs of 120 watt and 240 watt. The type of battery that used has rating 12 V, 45 Ah by Global. Battery will be converted into AC voltage by using inverter in order to supply the load. The magnitude of voltage and current will be recorded by using a measuring instrument such as voltmeter and amperemeter every minute. Furthermore, the data obtained will be represented in the form of graph to see the changes that occur due to change of ambient temperature. From the research, the ambient temperature affect the drop voltage level, battery time to supply the load, and the energy supplied during the load. The higher temperature, the rate decrease in the voltage will be faster. At 120 watt, the battery can supply the load for 193 minutes and the energy that can be delivered reaches 476,3 Wh. While the load of 240 watt, the battery is only able to supply the load for 76 minutes and the energy that can be delivered reaches 353,77 Wh.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipe kepemilikan pada bank persero, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, bank swasta campuran, dan bank swasta asing yang terdaftar di Bank Indonesia dari tahun 2005-2014. Sampel dalam penelitian ini ada 106 bank umum yang terbagi dalam 5 bank persero, 53 bank swasta nasional, 26 bank pembangunan daerah, 12 bank swasta campuran, dan 10 bank asing. Penelitian menggunakan model fixed effect untuk bank persero, swasta nasional, pembangunan daerah, dan swasta campuran sedangkan model random effect digunakan untuk bank swasta asing, yang hasilnya diolah dengan program Eviews 9. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan pengaruh faktor determinan pada masing-masing tipe kepemilikan bank. Pada bank persero variabel yang berpengaruh terhadap rasio pinjaman kredit adalah profit, liquidity, dan deposit. Pada bank swasta nasional variabel yang berpengaruh adalah profit, liquidity, equity, deposit, dan GDP. Pada BPD variabel yang berpengaruh adalah liquidity, equity, deposit. Pada bank swasta campuran variabel yang berpengaruh adalah liquidity, equity, size, dan GDP. Pada bank swasta asing variabel yang berpengaruh adalah profit, liquidity, equity, deposit, dan size.

---

This study aimed to analyze bank ownership type in state-owned banks, private domestic banks, rural banks, foreign-domestic private banks and foreign private banks listed at Bank Indonesia in the era of 2005-2014. Total samples using 106 banks which are 5 for state-owned banks, 53 for private domestic banks, 26 for rural banks, 12 for foreign-domestic private banks and 10 for foreign private banks. This research using a fixed effect model for state-owned banks, domestic private bank, rural banks, and foreign-domestic private banks while random effect model are used for foreign banks whose results are processed by eviews 9 program. In this study found that there are differences in the influence of the determinant factors in each the type of ownership of the bank. In the state-owned banks, variables that affected the ratio of loans are profit, liquidity and deposit. In the national private banks, variables that affected are profit, liquidity, equity, deposits and GDP. In rural banks, variables that affected are liquidity, equity, deposit. In foreign-domestic private banks, variables that affected are liquidity, equity, size, and GDP. And in the foreign private bank, variable that affected are profit, liquidity, equity, deposit, and size.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengembangan gene gun sebagai instrumen administrasi vaksin intradermal memerlukan banyak penelitian di berbagai hal, salah satunya pada pengaplikasian teknologi nosel terhadap dampak yang ditimbulkan. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan desain nosel yang memiliki keluaran gaya impak terendah dengan mengetahui karakteristik nosel melalui pengaruh sudut lubang baffle dan jarak tembak terhadap gaya impak. Variasi nosel yang diuji adalah nosel standar tanpa lubang baffle dan nosel dengan sudut lubang baffle sebesar 30o, 90o, dan 150o. Keempat nosel tersebut diuji pada tiga jarak tembak, yaitu 0 mm, 10 mm, dan 20 mm. Hasil eksperimen dan analisa secara statistik menunjukkan pola yang menyatakan adanya hubungan antara variasi sudut lubang baffle dan jarak tembak terhadap gaya impak dengan adanya indikasi titik jarak tembak optimal untuk tiap variasi nosel dan kecenderungan menurunnya gaya impak seiring dengan meningkatnya besar sudut lubang baffle. Adapun besar gaya impak terkecil dihasilkan oleh nosel dengan sudut lubang baffle 150o pada jarak tembak 0 mm. Metode simulasi komputasi memberikan hasil berupa profil kecepatan dan nilai dari beberapa parameter aliran di dalam dan luar nosel yang menunjukkan bahwa nosel yang digunakan termasuk kategori nosel supersonik.

---

ABSTRACT
There have been many researches in demand to develop gene gun as an intradermal vaccine administration instrument. One of those researches is in the application of nozzle technology with its implication. Tests to investigate nozzle characteristics in terms of baffle holes angle and shooting distance variation to impact force have been carried out. Nozzles under test were standard nozzle without baffle holes and nozzle with baffle holes angle 30o, 90 o, and 150 o. These four nozzles were tested at three shooting distances, which were 0 mm, 10 mm and 20 mm. Patterns that stated relationship between the baffle holes angle and shooting distance that generate the impact force have been found through experiments and statistical analysis. They indicated the existence of optimum shooting distance for each nozzles. In addition, the impact force trend is decreasing when the baffle holes angle is widened. It is also discovered that the lowest impact force was generated by nozzle with baffle holes angle 150o with shooting distance 0 mm. Computational simulations were conducted to investigate the velocity profile and some fluid flow parameter values inside and outside the nozzles. From these, it can be concluded that the nozzles used for the application of gene gun as intradermal vaccine administration instrument should be considered as supersonic nozzle.