Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini adalah mengenai Tinjauan Hukum atas Tata Cara Pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan melakukan studi kasus dari beberapa kasus yang memperlihatkan ketidak konsistenan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat alur tata cara pemeriksaan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dikarenakan hukum acara pemeriksaannya tidak mengatur secara jelas mengenai alat bukti, beban pembuktian dan kekuatan pembuktian sehingga terdapat ketidakseragaman dalam sidang pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terbagi di daerah kabupaten/kota maupun provinsi.

---

This thesis is about the Law Review Procedure Notary Examination conducted by the Supervisory Council of Notary by conducting case studies of several cases that showed inconsistencies Supervisory Council of Notaries in examinations. This study uses normative and descriptive analysis. The analysis shows that there is a flow of ordinances inconsistent examination conducted by the Supervisory Council of Notary in the same manner as Notary Regulation and Ministerial Regulation No. M.02.PR.08.10 year 2004 because of procedural law does not set a clear examination of the evidence, burden of proof and the strength of evidence that there is variability in the hearing by the Board of Supervisors Notary which are divided at the district / city or province.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa tentang pembuktian hubungan nasab antara seorang bapak dengan seorang anak hasil zina yang dilahirkan oleh istrinya dimana bapak menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan merupakan anak biologisnya dengan menggunakan tes DNA ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembuktian tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik di depan pengadilan untuk membuktikan hubungan nasab antara seorang bapak dengan anak hasil zina yang dilahirkan istrinya. Kesimpulan dalam analisa menyarankan pengaturan mengenai pembuktian tes DNA dapat dirumuskan dalam undang-undang sehingga apabila seorang bapak tidak mampu menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan maka tes DNA dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam hakim memutuskan perkara.