Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk tanah-tanah yang belum mempunyai hak atau belum bersertipikat serta terdapat cacat prosedur pada proses pendaftaran tanah pertama kali yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tidak ada perlindungan hukum kepada pihak yang sudah terdaftar namanya di dalam sertipikat hak atas tanah sehubungan dengan telah dibatalkan dan dicabutnya sertipikat hak atas tanah secara sepihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the dispute over the issuance of the land certificates that was based on a grant deed resulting in an overlapp of land rights. The study emphasizes the procedures of the first land registration. The research employs normative juridist method with descriptive analysis. The study concluded that the grant deed of the land made before a Notary only covered unregistered or uncertificated land and procedural errors of the first land registration resulted in the revocation of the land certificate. Land certificates is a convincing evidence, but not the absolute evidence as there is always a possibility for the holder to be sued by other parties with interest, as stipulated in Article 32 paragraph 1 of Government Regulation No. 24 of 1997. There is no legal protection to those who have already registered as owner of the land in regard to the unilateral cancellation and revocation of the land certificate by the State Administrative Tribunal.