Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap badan asing pada bentuk usaha tetap (BUT) melalui penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia. Undang-undang pajak penghasilan memberlakukan pembedaan tarif antara badan usaha asing berbentuk BUT dan badan usaha asing yang tidak berbentuk BUT. Pada umumnya kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh subjek pajak luar negeri di Indonesia sering memicu terjadinya pengenaan pajak berganda oleh negara sumber maupun negara domisili subjek pajak luar negeri. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai keberadaan BUT dalam peraturan perpajakan di Indonesia serta penerapan P3B di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemajakan terhadap BUT menurut UU PPh bisa didasarkan pada tarif tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan dan tarif umum Pasal 17 dan 23 UU PPh. Namun terhadap kegiatan usaha yang belum memenuhi syarat BUT maka pemajakannya mengacu kepada Pasal 26 UU PPh serta kewajiban perpajakannya menjadi tanggung jawab subjek pajak dalam negeri yang membayarkan penghasilan kepada subjek pajak luar negeri. Selanjutnya melalui keberadaan P3B bertujuan untuk memitigasi pajak berganda dengan menyelaraskan definisi pajak, menetapkan basis pajak, menetapkan hak pemajakan, dan mengatur mekanisme yang akan digunakan untuk menghilangkan pajak berganda dengan melalui metode unilateral dan multilateral. P3B yang disepakati mengacu pada aturan perjanjian yang berkembang didunia saat ini yakni UN Model dan OECD Model.

---

This research discusses issues regarding to the imposition of income tax on foreign entities in the permanent establishment (PE) through the application of the double taxation avoidance agreement (tax treaty). The law of tax income applies a tariff distinction between foreign business entities in the form of PE and foreign business entities that are not in the form of PE. In general, activities or businesses carried out by foreign tax subjects in Indonesia often trigger the occurrence of double taxation by the source country or the domicile country of the foreign tax subject. Therefore, the author wants to analyze the existence of PE in tax regulations in Indonesia and the application of tax treaty in Indonesia. This research uses a juridical-normative research method, named library research conducted on written and unwritten legal rules with descriptive research type. The conclusions obtained from this research are taxation of permanent establishment according to the Income Tax Law in Indonesia can be based on certain tariffs as stipulated in the Decree of the Minister of Finance and general tariffs Article 17 and 23 of the Income Tax Law. However, for business activities that do not meet the PE requirements, the taxation refers to Article 26 of the Income Tax Law and the tax obligations are the responsibility of domestic tax subjects who pay income to foreign tax subjects. Furthermore, the existence of the tax treaty aims to mitigate double taxation by harmonizing the tax definition, establishing a tax base, determining taxation rights, and regulating the mechanism that will be used to eliminate double taxation through unilateral and multilateral methods. The agreement of tax treaty refers to the agreement rules that are developing in the world today, namely the UN Model and OECD Model."

"Pembebanan gadai saham yang dilakukan oleh pemilik saham atas kepemilikan saham pada suatu perseroan saat ini dijadikan objek perjanjian accesoir dalam perjanjian hutang piutang. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dari pembebanan gadai saham ini adalah mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang saham apabila perseroan yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu, hak eksekusi yang dimiliki oleh pemegang objek jaminan selaku kreditur preferen dalam hal ini menjadi ditangguhkan dan tidak dapat dilaksanakan ketika perseroan dinyatakan pailit. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang objek jaminan gadai saham serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan bahan-yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kreditur pemegang jaminan gadai saham merupakan kreditur dengan kedudukan didahulukan (preferen) dalam pembayaran piutang. Ketika perseroan dinyatakan pailit hak kreditur untuk melakukan eksekusinya menjadi ditangguhkan dan kreditur pemegang hak gadai saham tidak dapat melakukan eksekusi. Namun, atas hal ini kreditur dapat melakukan permohonan penangguhan untuk melakukan eksekusi jaminan. Apabila terhadap penjualan saham yang menjadi objek jaminan tersebut telah dieksekusi dan hasil penjualan tersebut belum dapat melunasi besar utang debitur, maka terhadap sisa kekurangan utang tersebut seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utangnya. Dalam hal ini, guna mencegah risiko permasalahan tersebut terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur untuk melindungi hak dan kedudukannya baik melalui upaya secara preventif dan represif.

---

The encumbrance of share pledges made by shareholders for share ownership in a company is currently the object of the accessoir agreement in the debt agreement. One of the problems that can arise from the imposition of guaranteed shares is regarding the position of creditors as shareholders if the company that issued the shares is declared bankrupt by the court. In addition, the right of execution owned by the holder of the collateral object as the preferred creditor in this case becomes suspended and cannot be executed when the company is declared bankrupt. Therefore, it is necessary to analyze the position of the creditor as the holder of the guarantee for the guaranteed shares and the legal remedies that the creditor can take. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. Literature study is used to obtain material which is then analyzed using qualitative data analysis methods with legal and conceptual approaches. The results of this study indicate that the creditor holding the share pawn is preferred creditors with a priority position in the payment of receivables. If the company is declared bankrupt, the creditors right to carry out the execution is suspended so that the creditor cannot enforce his rights. However, in this case the creditor can apply for a suspension to carry out the implementation of the guarantee. If the sale of shares that are the object of collateral has been carried out and the proceeds of the sale have not been able to pay off the debtors debt, then for the remaining debt, all of the debtors assets will be used as collateral for debt repayment. In this case, to prevent the risk of such problems, there are legal remedies that can be taken by creditors to protect their rights and positions both through preventive and repressive measures."