Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada dasarnya tidak memerlukan jaminan. Namun karena dana yang dikelola bank syariah adalah dana para nasabah yang harus dijaga dengan penuh amanah, untuk memperkecil risiko dan mengawasi debitur adalah diperbolehkan untuk mensyaratkan jaminan pada setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Tanah merupakan jaminan dianggap paling aman untuk dijadikan jaminan hutang oleh kreditor. Dalam praktik pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak mudah untuk diterapkan sebagaimana diatur dalam UUHT, yaitu seperti beberapa tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan dapat menimbulkan permasalahan di Bank Syariah Muamalat Indonesia, bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Muamalat dan bagaimana pelaksanaan eksekusi di Bank Syariah Muamalat Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan bantuan alat pengumpulan data yang mencakup studi dokumen dan wawancara (interview). Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah-tanah obyek Hak Tanggungan yang menimbulkan permasalahan di Bank Syariah Muamalat adalah tanah yang belum bersertifikat, tanah milik pihak ketiga dan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik. Penyelesaian permasalahan yang diselesaikan dalam Bank Syariah Muamalat dilakukan dengan jalan arbitrase. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Bank Syariah Muamalat adalah dengan cara Off-set. Jika cara tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka cara kedua dilakukan penyelesaian melalul "Rill Eksekusi Jaminan".

Abstrak :
ABSTRAK
Pemberantasan korupsi di Indonesia belum berdampak secara signifikan untuk mengurangi angka korupsi di Indonesia, sementara korupsi semakin disadari menjadi faktor penghambat perkembangan di Negara ini, baik ekonomi maupun sosial. Karena korupsi dipandang sebagai masalah utama menghadapi transisi ekonomi dan Negara berkembang, banyak organisas internasional seperti United Nation (UN), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), dan juga organasasi non-pemerintah seperti Transparency International (TI) meluncurkan program-program anti-korupsi.

Jika sebelumnya pemerintah, sektor privat, akuntan, dan media dijadikan sebagai aktor penting dalam ranah anti-korupsi, maka sekarang pemuda ditegaskan sebagai aktor anti-korupsi. Perkembangan fokus pemuda dalam antikorupsi ini juga Nampak pada program kerja Transparency International Indonesia (TII), cabang dari TI di Indonesia.

Dengan menggunakan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana pemuda dikonstruksi dalam tarikan dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan global yang diwakili oleh TII dan kepentingan nasional.

Kesimpulan dari dokumen yang telah dianalisa adalah, pemuda dikonstruksikan dengan sudut pandang yang sangat positif, seperti grup kolektif yang penuh dengan energy dan idealisme, sebagai agen perubahan, dan agen reformasi. Namun di sisi lain pemuda dianggap sebagai sosok anarkis. Dalam konteks sosiokultural, pemuda dalam aksi pemberantasan korupsi terbelenggu dalam dualism pemahaman dan pemaknaan.

---

ABSTRACT
The corruption eradication in Indonesia has yet to create a significant impact in lowering the corruption in Indonesia, and it’s increasingly recognized that corruption hinders development in this country, both economic and social. Since the issue of corruption is viewed as one the main problems facing transition economies and developing countries, there are many international organizations such as United Nation (UN), World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), and also non-governmental organizations (NGO) like Transparency International (TI) launched anti-corruption programmes.

If in the past years, government, the private sector, accountants, and media are emphasized as important participants in the anti-corruption field, but now, youth is emphasized as an actor of anti-corruption. This developing focus on youth in anti-corruption also represents in the work of Transparency International Indonesia (TII), a chapter of TI in Indonesia.

By using critical discourse analysis method, we seek to uncover how youth are constructed by two different interests; global interest (which is represented by TII) and national interest.

Based on the document analyzed, we conclude that youth are constructed in a very positive point of view, such as a collective group with full of energy and idealism, as an agent of change, and an agent of reformation. But in the other hand, youth are viewed as the anarchists . In a sociocultural context, youth in anticorruption are fettered in a dualism of meaning.

Abstrak :
Pada era reformasi saat ini, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tuntutan masyarakatdimana masyarakat sudah mulai mengerti haknya sebagai warga negara . Pelayanan IUJK merupakan salah satu tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam hal ini para pengusaha yang terdaftar di Kota Padangsidimpuan, tentang pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan. Metode yang digunakan adalah Metode Service Quality ( ServQual ) yang mengukur kualitas pelayanan IUJK berdasarkan lima dimensi yaitu : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan, kesenjangan antara pesepsi dan ekspektasi dari masing - masing dimensi bernilai negatif yang berarti bahwa masyarakat belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Skor kualitas pelayanan aktual masing - masing dimensi bernilai dibawah 80 % yang berarti bahwa Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan belum dapat memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat.Dimensi yang paling mendesak untuk diperbaiki berdasarkan skor pelayanan aktual adalah dimensi tangible, kemudian emphary, reliability, assurance dan responsiveness. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian , disarankan agar segera membangun gedung baru yang lebih representatif dan juga menambahkan personil baru yang kompeten.

---

In the reform era, society insist of increasing public services by their local goverment. They have understand their rights as citizens already. One of the function of The Development Administration is to facilitate IUJK service for businessmen in Padangsidimpuan region. The aim of this study is to find out the perception of society in Padangsidimpuan about the service of IUJK that have been given by The Development Administration Division. ServQual method is used to examine it above five dimentions , they are : tangible, reliablity, responsiveness, assurance and emphaty. From the examination we find out that the result of the SerQual Scores for the whole dimention are negatif which means that society haven't got their rigthts yet. Based on the Actual sevice scores that below 80 %, means that The Development Administration Divison hasn't given the service that required by the society.The worse to the best score of the whole dimention are tangible, emphaty, reliability,assurance and responsiveness. Based on the aims of this study and the result of it, it's very urgent to build a new representatif buliding and also hire more qualified staffs.