Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UUK-PKPU merupakan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang lama yaitu Faillissementsverordening dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan UUK. Penyempurnaan tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang timbul berkaitan dengan kepailitan. Namun walaupun telah terjadi perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut masih dijumpai masalah-masalah yang timbul terutama menganai percepatan waktu penagihan utang akselerasi. Dalam UKK dan Faillissementsverordening percepatan waktu penagihan utang akselerasi tidak diatur secara normatif. Sehingga hakim mempunyai diskresi untuk melakukan penemuan hukum secara berbeda-beda dalam setiap kasus. Dalam UUK-PKPU ditemukan ketentuan mengenai percepatan waktu penagihan utang akselerasi yatu pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU namun ketentuan tersebut dirasakan masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pada masa berlakunya UUK-PKPU yang melakukan interpretasi secara berbeda-beda dalam hal mengakui adanya percepatan waktu penagihan utang akselerasi. Sehingga tidak tercipta kepastian hukum bagi para kreditor maupun para debitor.

---

Law Number 37 of 2004 UUK PKPU is a refinement of the old bankruptcy regulation of Faillissementsverordening Fv and Law Number 4 of 1998 UUK . Completion is done in order to meet the needs and solve problems that arise in connection with bankruptcy. However, despite the changes and improvements to the regulation, there are still problems that arise, especially in accelerating the timing of debt collection acceleration . In the UKK and Fv acceleration is not regulated normatively. So the judge has the discretion to make the discovery of the law differently in each case. In UUK PKPU acceleration found in the explanation of Article 2 paragraph 1 of UUK PKPU, but the provision is felt still inadequate. This can be seen from the judges consideration during the validity period of UUK PKPU which interpret differently about acceleration. Therefore that does not create legal certainty for the creditors and the debtors."

"Disharmonisasi ketentuan sita pidana dalam KUHAP dan sita umum dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah menimbulkan masalah dalam implementasinya di lapangan. Untuk itu penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan ketentuan sita yakni: (1) Disharmonisasi ketentuan KUHAP dan UUK-PKPU mengenai sita pidana dan sita umum; (2) Dampak ketidaklengkapan pengaturan pelaksanaan sita pidana dan sita umum kepailitan terhadap inkonsistensi putusan-putusan hakim. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta menerapkan metode analisis kualitatif, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) Kepastian hukum tidak tercapai sebab ketentuan sita yang diatur KUHAP dan UUK-PKPU disharmonis; (2) Inkonsistensi putusan-putusan hakim dalam tiga kasus yang penulis bahas terjadi akibat ketidaklengkapan peraturan terkait prosedur pelaksanaan sita pidana dalam KUHAP dan sita umum dalam UUK-PKPU sehingga masing-masing Majelis Hakim berhak untuk memutus berdasarkan keyakinan dan kewenangan yang dimiliki atas penemuan hukum (rechtvinding). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan ketentuan kedua perundang-undangan ini dengan melakukan revisi ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU dan melengkapi mekanisme koordinasi antara kurator dan hakim pengawas dengan kepolisian dan kejaksaan agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat secara umum dan para kreditor secara khusus.

---

The disharmony of criminal confiscation provisions in the Criminal Procedure Code and general confiscation in Bankcruptcy Code has caused problems in its implementation in the field. For this reason, this paper analyzes 2 (two) issues related to confiscation provisions, namely: (1) Disharmony of the provisions of the Criminal Procedure Code and Bankcruptcy Code regarding criminal confiscation and general confiscation; (2) The impact of incomplete regulation on the implementation of criminal confiscation and general confiscation of bankruptcy on the inconsistency of judges' decisions. Through a normative juridical research method with a case approach, a statutory approach, and applying qualitative analysis methods, this study concludes that: (1) Legal certainty is not achieved because the confiscation provisions regulated by the Criminal Procedure Code and Bankcruptcy Code are disharmony; (2) The inconsistency of the judges' decisions in the three cases that the authors discuss occurs due to incomplete regulations regarding the procedure for implementing criminal confiscations in the Criminal Procedure Code and general confiscations in Bankcruptcy Code so that each Panel of Judges has the right to make decisions based on their belief and authority over legal findings (Rechtvinding). Therefore, the government needs to harmonize the provisions of these two laws by revising the provisions of Article 31 paragraph (2) of Bankcruptcy Code and completing the coordination mechanism between curators and supervisory judges with the police and prosecutors in order to be able to provide legal certainty, justice, and benefit for society in general and creditors in particular."