Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejalan dengan perubahan lingkungan yang mengakibatkan perubahan pada strategi bisnis perusahaan dalam upayanya memperoleh keunggulan kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat belajar lebih cepat lagi. Salah satu kunci daya saing perusahaan adalah sumberdaya manusia, yang tetap dapat bertahan karena mereka memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengerahkan sumberdayasumberdaya lain. Dalam membangun, memelihara dan melanjutkan daya saing, perusahaan perlu menyadari pentingnya mengembangkan din ke dalam bentuk kapabilitas belajar yang lebih tinggi. Pengalaman dan riset Marquardt (1996:xviii) menunjukkan bahwa perusahaan yang dapat mengintegrasikan kelima subsistem pembelajaran yaitu belajar, organisasi, manusia, pengetahuan dan teknologi akan lebih gesit dan lebih sukses dalam membangun organisasi pembelajaran. Walaupun pengembangan kemampuan belajar merupakan tanggung jawab bersama, akan tetapi hal tersebut tidak lepas dari peran HRD sebagai fasilitator organisasi pembelajaran, Oleh karena itu dalam penelitian ini masaiah pokok yang akan dibahas adalah bagaimana tingkat penerapan pembelajaran, bagaimana peran HRD yang stratejik dan bagaimana hubungan antara tingkat penerapan pembelajaran dan peran HRD stratejik pada PT. Bank Bukopin. Seiring dengan perubahan Iingkungan, terjadi pula pergeseran peran HRD dalam perusahaan. Peran tradisional HRD yang lebih banyak dalam pekerjaan administrasi mulai berkembang kearah yang lebih strategis yaitu sebagai mitra stratejik (strategic partner), ahli administrasi (administrative expert), pendukung dan pendorong kemajuan karyawan (employee champion) serta agen perubahan (change agent). Dalam organisasi pembelajaran, peran stratejik HRD yang utama adalah sebagai pendukung dan pendorong kemajuan karyawan (employee champion) dan pada tahapan yang lebih lanjut, peran tersebut akan mengarah lebih kuat menjadi agen perubahan (change agent) (Gilley & Maycunich, 2000). Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup yang terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan karakteristik responden. Bagian kedua berkaitan dengan kelima subsistem yang mewakili karakteristik organisasi pembelajaran, diadaptasi dari Profil Organisasi Pembelajaran Michael J. Marquadrt. Kemudian bagian ketiga adalah pertanyaan yang berkaitan dengan model peran ganda HRD, yang diadaptasi dari kuesioner yang digunakan oleh Dave Ulrich dan Jill Conner yang mewakili fungsi HRD sebagai mitra stratejik, ahli administrasi, pendorong dan pendukung kemajuan karyawan serta agen perubahan. Kuesioner disebarkan pada karyawan HRD (termasuk diktat) dan karyawan dari non HRD dengan tehnik pengambilan sampel berdasarkan monogram Harry King.Untuk mengetahui sejauh mana hubungan setiap variabel organisasi pembelajaran dan variabel peran HRD dilakukan analisis deskriptif dan analisis korelasional metode Pearson. Uji validitas butir instrumen dilakukan melalui tehnik analisis item dengan menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan teknik belah dua (split hair) dan dianalisis dengan rumus Spearman Brown. Pengolahan dan analisa data menggunakan program SPSS 11 yang menunjukkan bahwa keseluruhan pernyataan dalam kuesioner valid dan reliabel. Dari hasil perhitungan tabulasi data, ditemukan bahwa menurut 40.88% responden, pembelajaran di PT Bank Bukopin "cukup" diterapkan yang artinya baru diterapkan sebagian tertentu. Sebanyak 33.54% responden menyatakan "sering" yang artinya sudah diterapkan sebagian besar dengan hasil baik. Untuk peran HRD, menurut 46.63% responden, peran stratejik HRD sudah sering dilakukan. Hasil perhitungan komputer menunjukkan bahwa dalam variabel Organisasi Pembelajaran, indikator yang mempunyai pengaruh paling kuat adalah Pengelolaan Pengetahuan dengan koefisien korelasi 0,938. Untuk variabel Peran HRD, indikator yang paling berpengaruh adalah Agen Perubahan dengan koefisien korelasi 0,922. Sedangkan hubungan antara tingkat pembelajaran dan peran HRD bersifat positif dan cukup kuat (sedang) dengan koefisien korelasi 0,566. Indikator-indikator peran HRD yang paling berpengaruh terhadap tingkat pembelajaran di PT. Bank Bukopin adalah Agen Perubahan dan Mitra Stratejik dengan masing-masing koefisien korelasi sebesar 0,597 dan 0,575. Akhimya dapat ditarik kesimpulan bahwa diterapkannya pembelajaran dalam perusahaan tidak terlepas dari sebagian peran HRD yang stratejik, terutama peran sebagai agen perubahan, walaupun dari hasil tabulasi data responden menunjukkan bahwa peran sebagai agen perubahan masih kurang ditunjukkan dalam Iingkungan PT. Bank Bukopin.

---

Along with the changes in environment that affect to the company business strategy in getting competitive advantages, companies are pushed to implement quantum learning. One of competitive key is the human resources that could be survived because of their managerial competency. The managerial competencies are the ability to formulate vision and company strategy and ability to obtain and mobilize other resources. In building, maintaining and sustaining the competitive advantages, company must realize the importance of self development into the form of higher learning capability. Experience and research by Marquardt (1996:xviii) showed that company with the ability to integrate the fifth subsystems that is learn, organization, people, knowledge and technology will be more successful in developing the learning organization. Even though the development of the learning ability is a shared responsibility; however it is also the role of HRD as facilitator of learning organization. In this research, there are three subjects which would be examined. They are how the application of learning is, how the strategic role of HR is and how is the relation between the application of learning and the strategic rote of HR at PT Bank Bukopin. As the environment change, the role of HR in the company is also shifted. The traditional roles of HRD that more involves in administrative works is shifted to the more strategic role as a strategic partner, administrative expert, employee champion and also the change agent. In the learning organization, the main strategic role of HR is being an employee champion; and in the next level, the role will become a change agent. (Gilley & Maycunich, 2000). The data of this research is collected through closed questionnaire which is consist of three parts. The first part is the questions related to the characteristic of respondent. The second part is related to the five subsystems that represent the characteristics of the learning organization which is adopted from Learning Organization Profile by Michael J. Marquardt. The last part is the questions which are related to multiple role model HR which is adopted from the questionnaire that was used by Dave Ulrich and Jill Conner, it represent the HRD function as strategic partner, administrative expert, employee champion and change agent. The questionnaire is distributed to employees of HRD and non HRD based on Harry King's monogram.

To know the relation between learning organization's variable and the role of HR variable, a descriptive analysis and Pearson's correlation analysis has been conducted. The validity test is done by using item analysis techniques through correlation formula of Pearson Product Moment. The reliability test is done by using split half techniques through the Spearman's Brown formula. The data processing and analyzing that used SPSS II program shows that all statements in the questionnaire are valid and reliable.

Based on data tabulation, 40.88% respondent said that learning application at PT Bank Bukopin is applied sufficiently, meaning that the learning application is applied in certain part. 33.54% respondent said learning is often applied with good result. For HRD role, 46.63 % respondent comments that the HRD strategic role has been often applied."

"Kontak bahasa memungkinkan terjadinya pembelajaran bahasa kedua. Perbedaan sistem bahasa pertama dengan bahasa kedua menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kaidah_kaidah bahasa kedua, yang disebut interferensi. Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas permasalahan interferensi dalam pembelajaran bahasa kedua, khususnya Bahasa Jawa sebagai bahasa kedua. Data_data diperoleh dari kelas Penguasaan Bahasa Jawa IV sesi diskusi. Kerangka pikir dalam penelitian ini dilandasi oleh pendapat Weinreich (1979: 4 dan 64_65) yang menjelaskan pengertian interferensi dan jenis_jenis interferensi dalam pembelajaran bahasa kedua; Corder dalam Pateda (1989: 32) yang memberikan pengertian mengenai kesalahan kompetensi; Dulay, et al. (1982: 96) yang mengklasifikasikan kesalahan dalam pembelajaran bahasa kedua ke dalam taksonomi kesalahan berbahasa; serta Selinker (1985: 67) dan Richards (1974: 174) yang menjelaskan penyebab terjadinya interferensi pada pembelajaran bahasa kedua. Dengan kerangka pikir yang dilandasi kerangka teori di atas, tujuan penelitian ini, yakni mendeskripsikan jenis_jenis interferensi dan menemukan penyebab terjadinya interferensi dalam pembelajaran Bahasa Jawa sebagai bahasa kedua, serta memberikan sedikit kontribusi bagi pengajaran Bahasa Jawa di lingkungan Program Studi Jawa, dapat terpenuhi. Penelitian ini menunjukkan bahwa jenis interferensi yang paling dominan dalam pembelajaran Bahasa Jawa sebagai bahasa kedua adalah interferensi leksikal. Interferensi ini diwujudkan dalam modifikasi kata yang dilakukan pembelajar, sebagai strategi karena keterbatasan kompetensi mereka."

"Budaya patriarki memosisikan perempuan sebagai subordinat, dan kapitalisme memasukan perempuan ke dalam kelompok kerja reproduktif sehingga membuat mereka rentan terhadap penindasan. Kesadaran terhadap penindasan perempuan ini digambarkan dalam karya sastra, salah satunya drama. Penelitian ini membahas korelasi antara kapitalisme dan praktik patriarki serta pengaruhnya terhadap penindasan perempuan di Korea Selatan melalui kajian drama Misseu Hammurabi. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori feminis sosialis, dan bertujuan untuk memaparkan hubungan antara kapitalisme dan patriarki yang menjadi sumber dari penindasan terhadap perempuan. Hasil analisis data menjelaskan bahwa penindasan terhadap perempuan yang terjadi di ruang pribadi dan ruang publik dalam drama Misseu Hammurabi disebabkan oleh adanya praktik patriarki yang didukung oleh kapitalisme. Keduanya secara berkesinambungan melatarbelakangi timbulnya penindasan yang dialami oleh perempuan. Selain itu, kapitalisme juga berperan dalam melanggengkan budaya patriarki melalui strategi kapitalisme yang tergambarkan dalam ruang publik-pribadi, kostum, dan konsumsi barang mewah yang ditampilkan dalam drama ini.Patriarchal culture positioning women as subordinate, and capitalism put women in reproductive groups that make them vulnerable to oppression. Awareness of the oppression of women is depicted in literary work such as drama. This research discusses the correlation between capitalism and patriarchy and their effects on the oppression of women in South Korea through the study of the drama Misseu Hammurabi. The research of this paper is qualitative descriptive method by using socialist feminist theory. The purpose of this research is to explain the relationship between capitalism and patriarchy that cause the oppression of women. The results of the data analysis show that the oppression of women that occurred in private and public spaces in the drama Misseu Hammurabi was caused by patriarchal practices supported by capitalism. Both are mutually sustainable and causing the oppression experienced by women. Besides, capitalism also plays a role in perpetuating a patriarchal culture through the strategies of capitalism that are depicted in the public-private places, costumes, and consumption of luxury things which are shown in the drama."

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengganti sistem kontrak karya sistem perizinan. Undang-undang tersebut menentukan bahwa kontrak karya yang telah ada sebelum UU ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku hingga jangka waktunya berakhir sehingga pemegang kontrak karya masih dapat melanjutkan kegiatan pengusahaan pertambangannya dengan landasan kontrak. Namun selanjutnya pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2018 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus bagi pemegang kontrak karya tanpa mengakhiri kontrak karya yang berlaku sehingga pada satu kegiatan pengusahaan pertambangan terdapat dua instrumen yang berlaku sebagai landasannya yakni kontrak karya dan izin pertambangan. Skripsi ini meneliti bagaimana kontrak karya sebagai perjanjian dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai suatu izin berlaku secara bersamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak dapat diberlakukan secara bersamaan pada satu kegiatan tambang yang sama karena menimbulkan beberapa implikasi hukum dan tidak memberikan kepastian hukum. Kata kunci:Kontrak karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Pertambangan Mineral.

---

ABSTRACTLaw Number 4 Year 2009 concerning Mineral dan Coal Mining replaces the contract of work system with a licensing system in mining activities. This Law states that all existing contract of works are still honoured until the stipulated expiry date therefore contract of work holder may continue their business based on the contract. However in 2017, the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation Number 15 Year 2017 concerning Procedures for the Granting of Mining Business License for Production Operation as a Continuation of Contract of Work Operation or Coal Mining Concession Working Agreement and Regulation Number 28 Year 2017 concerning Amendment to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 05 Year 2018 on Increasing Mineral Added Value through In Country Mineral Processing and Refinery. These two rules provide the legal basis for the granting of a special mining license for the holder of the contract of work without terminating the applicable contract of work therefore in one mining operation there are two instruments that serve as the basis of the mining activity. This thesis deals with how the contract of work as an agreement and the Special Mining Business License as a license are both valid at the same time. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study concludes the contract of work and the Special Mining Business License can not be applied simultaneously on the same mining activity as it raises some legal implications and does not provide legal certainty. Key words Contract of work, Special Mining Licence, Mineral Mining "