Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sri Widodo, author
Pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan unit swadana : Studi kasus di Puskesmas Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara tahun 2002
Dinas Kesehatan Lampung Utara dalam penjabaran tujuan pembangunan kesehatan telah menerapkan suatu kebijakan unit swadana di Puskesmas Bukit Kemuning dengan tujuan memberikan keleluasan Puskesmas dalam mengelola pendapatan fungsionalnya untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Selanjutnya untuk menentukan kebijakan lebih lanjut Puskesmas unit swadana yang sudah di uji cobakan di Puskesmas Bukit Kemuning...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T 10068
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Jumianto Sri Widodo, author
Pelaksanaan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil bagi widyaiswara di lingkungan Departemen Dalam Negeri (studi kasus para widyaiswara di badan DIKLAT departemen luar negeri)
Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Adityo Sri Widodo, author
Keabsahan Kepemilikan Bidang Tanah Yang Perbuatan Hukumnya Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan PTTUN Makassar No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 766 PK/PDT/2012) = Validity of Land Ownership of Which Legal Act Is Nullified by State Administrative Court (Case Study of Makassar State Administrative Court [PTTUN] Decision No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG in Conjunction with Supreme Court Decision No. 766 PK/PDT/2012)
Pembatalan akta jual beli yang dibuat PPAT haruslah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani obyek sengketa berdasarkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Namun pada kasus kepemilikan obyek bidang tanah terdapat perbedaan penafsiran hukum dalam menangani sengketa tersebut yaitu antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Pengadilan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44366
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library