Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Di dalam proses peralihan hak atas tanah melalui Jual Beli, Akta Jual Beli merupakan salah satu bagian yang penting. PP No 24 Tahun 1997 menentukan, jual beli tanah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat Akta Jual Belinya. Pasal 38 ayat (1) PP n0 24 tahun 1997 jo. PMNA no 3 tahun 1998 tentang pelaksana PP no 24 tahun 1997 mengatakan bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis. Di dalam Perkara NO 84/PDT.G/2006/PN Jakarta Timur, terdapat suatu jual beli yang dilakukan antar anggota keluarga, dan penandatanganan Akta Jual Beli yang berdasarkan Surat Kuasa untuk menadatangani Akta Jual Beli yang telah berakhir. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini membahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai keabsahan jual beli tanah menurut Hukum di Indonesia. Kedua, mengenai ketentuan jual beli tanah antar anggota keluarga di Indonesia. Dan ketiga, mengenai akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat dengan surat kuasa untuk melakukan Akta Jual Beli yang telah berakhir.Hasil penelitian ini melihat bahwa keabsahan Jual Beli Tanah menurut hukum di Indonesia adalah berdasarkan dipenuhinya syarat materiil dari perbuatan Jual Beli tersebut. Karena itu, Jual Beli Hak atas Tanah di dalam Perkara NO 84/PDT.G/2006/PN Jakarta Timur adalah sah menurut hukum di Indonesia. Di dalam hukum Indonesia, Jual Beli di dalam keluarga tidak dilarang, kecuali dalam hal jual beli antara suami istri. Selain itu, jual beli antara anak dan orang tua harus memerhatikan apakah anak telah melewati usia 21 tahun dan tidak berada dalam pengampuan. Akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat dengan surat kuasa untuk melakukan Akta Jual Beli yang telah berakhir seperti di dalam kasus adalah Akta Jual Beli tersebut mengandung cacat hukum dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.In the procedure of land rights transition through sale and purchase, the deeds of sale and purchase have one of the most important apects. According to Government Regulation Number 24 /1997, the sale and purchase of a land, must be done by each party in front of PPAT who have the duty to make the deeds of sale and purchase. According to Article 38 Government Regulation Number 24/1997 juncto Ministry of Agrarian Regulation number 3 /1998, each party who are subject to the Sale and Purchase of a Land or their delegates with power of attorney, must be present in the making of the PPAT deeds. In the verdict number 84/pdt.g/2006/Pn Jakarta Timur, there is a sale and purchase which are done between family members and the deeds of sale and purchase are signed with a terminated Power of Attorney to sign the deeds of sale and purchase. Based on these problems, this thesis will mainly focus on three subjects. First, it is about the land sale and purchase validity according to Indonesian Law. Secondly, it is about the validity and regulation of Sale and Purchase between family members in Indonesia. Third, it is about the emerging result from the signing of Deeds of Sale and Purchase with a terminated Power of Attorney to sign the Deeds of Sale and Purchase.

The result of this research shows that the validity of sale and purchase of land, depends on whether or not, the material conditions of sale and purchase itself are fulfilled. Therefore, the sale and purchase of land in the verdict number 84/PDT.G/2006/PN Jakarta Timur is valid. According to Indonesian Law, Sale and Purchase which done between family members are not prohibited, as long as it is not done between a husband and wife. Sale and purchase between parents and their children are not prohibited as long as the children are over the mature age of 21 years old. Deeds of sale and purchase which are signed with a terminated Power of Attorney to sign the deed, have its results in the legal defects of the deeds of sale and purchase. Another result is the deeds of sale and purchase will only have a corroboration power as an underhand deed."

"Pada tahun 2009, negara-negara anggota ASEAN menyepakati ASEAN Comprehensive Investment Agreement untuk mengakomodasi arus investasi yang daat mendukung dan memastikan perkembangan dari ekonomi negara-negara di ASEAN sehubungan dengan integrasi ASEAN. Berdasarkan Pasal 26 ACIA, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN, salah satunya adalah dengan melakukan harmonisasi terhadap kebijakan investasi. UNCTAD, melalui Investment Policy Framework for Sustainable Development, memberikan panduan kepada negara-negara dalam menyusun kebijakan investasi. Salah satu rekomendasi UNCTAD dalam Investment Policy Framework for Sustainable Development adalah agar negara-negara mengadopsi prinsip corporate governance yang telah diakui secara internasional ke dalam hukum perseroan atau hukum dagangnya. Dalam hal ini, UNCTAD menyatakan bahwa OECD Principle of Corporate Governance dapat menjadi rujukan. Salah satu prinsip dalam OECD Principle of Corporate Governance adalah perlindungan pemegang saham minoritas yang dilakukan melalui mekanisme gugatan derivatif dan gugatan derivatif multiple. Oleh karena itu gugatan derivatif sebagai salah satu aspek dari corporate governance merupakan salah satu kebijakan investasi, dan karenanya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan harmonisasi dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN. Tesis ini akan membandingkan pengaturan gugatan derivatif di empat negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia, dan menguraikan bagaimana seharusnya harmonisasi pengaturan gugatan derivatif di ASEAN. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan gugatan derivatif di Singapura, Malaysia, Vietnam dan Indonesia memiliki persamaan namun juga perbedaan. Harmonisasi pengaturan gugatan derivatif dapat dilakukan dengan metode unifikasi prinsip-prinsip hukum, menggunakan instrumen soft law dan diinisiasi oleh Council of ASEAN Chief Justice.

---

In 2009, ASEAN member states agreed on the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (“ACIA”) to accommodate investment flows that can support and ensure the economic development of ASEAN member states in relation to ASEAN integration. Based on Article 26 of the ACIA, ASEAN member states have agreed to increase ASEAN economic integration, by way of harmonisation of investment policies. In this regard, UNCTAD, through the Investment Policy Framework for Sustainable Development, provides guidance to countries in formulating investment policies. One of UNCTAD's recommendations in the Investment Policy Framework for Sustainable Development is for countries to adopt internationally recognized corporate governance principles into their corporate law or commercial law. In this case, UNCTAD stated that the OECD Principles of Corporate Governance can be used as a reference. One of the principles in the OECD Principles of Corporate Governance is the protection of minority shareholders by way of derivative action and multiple derivative action. Therefore, derivative action as an aspect of corporate governance which is an aspect of investment policies, and therefore can be considered for harmonization in the context of ASEAN economic integration. This Thesis will compare the derivative action arrangements in four ASEAN countries, namely Singapore, Malaysia, Vietnam and Indonesia, and describe how the harmonization of derivative lawsuit arrangements in ASEAN should be. The conclusion of this research is that derivative action arrangements in Singapore, Malaysia, Vietnam and Indonesia have similarities but also differences. The harmonization of derivative action arrangements can be done by using the method of unification of legal principles, using soft law instruments and initiated by the Council of ASEAN Chief Justice."