Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Program pensiun manfaat pasti merupakan salah satu program yang digunakan Dana Pensiun dalam pengelolaan program pensiun. Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang besar manfaatnya dapat diketahui sesuai rumusan tertentu. Dengan telah ditentukannya rumusan manfaat pensiun maka setiap pensiunan dapat mengetahui besar manfaat pensiun yang akan diterima pada saat pensiun serta manfaat yang akan diberikan kepada Pihak Yang Berhak.

Dalam penetapan rumusan manfaat pensiun, baik pemberi kerja, pengelola Dana Pensiun maupun para pensiunan pada dasarnya mengharapkan manfaat pensiun yang diberikan dapat menjadi penghasilan yang layak untuk biaya hidup para pensiunan selama menjalani masa pensiun serta berlaku sama untuk seluruh pesetia atau tidak diskriminatif. Hal ini penting karena pemberian manfaat pensiun merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan motivasi bagi karyawan dalam bekerja.

Dalam perkembangannya, dengan adanya kenaikan'-biaya hidup serta perangkat peraturan dari Pemerintah mengenai minimum besar manfaat pensiun, maka manfaat pensiun yang telah dirumuskan sebenarnya masih dapat ditinjau untuk dinaikkan atau disesuaikan dengan menggtmakan pola kenaikan tertentu sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan pensiunan serta tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat banyak cara untuk menetapkan pola kenaikan manfaat pensiun dan penetapan suatu pola kenaikan sebaiknya dilatarbelakangi kesesuaian rumusan manfaat pensiun yang ditetapkan dengan situasi dan kenyataan yang ada. Pada penulisan karya akhir ini, penulis ingin melakukan pengkajian pada tiga alternatif pola kenaikan manfaat pensiun yaitu peningkatan asumsi kenaikan PhDP per tahun, peningkatan asumsi kenaikan manfaat pensiun per tahun, serta kenaikan manfaat pensiun kepada Pihak Yang Berhak.

Ketiga altematif pola kenaikan memberikan dampak yang berbeda terhadap posisi pendanaan dari Dana Pensiun. Hal ini karena setiap pola kenaikan memberikan dampak kenaikan pada kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas serta iuran normal yang berbeda pula. Yang menjadi permasalahan pada karya akhir ini adalah menentukan pola kenaikan manfaat pensiun yang sesuai dengan kemampuan keuangan pemberi kerja dengan memperhatikan posisi pendanaan Dana Pensiun.

Sebagai contoh penerapan dan analisis dari pola kenaikan yang dibahas pada karya akhir ini, penulis menggunakan data dari Dana Pensiun ABC. Metode analisis yang digunakan adalah membandingkan setiap kenaikan kewajiban aktuaria, dan kewajiban solvabilitas sebagai akibat adanya kenaikan manfaat pensiun dari ketiga pola kenaikan. Selanjutnya membandingkan dampak dari setiap pola kenaikan terhadap posisi pendanaan Dana Pensiun ABC serta kenaikan kewajiban dari Pemberi Keija ABC dari sisi pendanaan. Hasil analisis juga akan digunakan untuk menentukan pola kenaikan yang sesuai kemampuan keuangan pemberi keija berdasarkan pada anggaran yang disediakan PT. ABC untuk pendanaan Dana Pensiun ABC. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa memberikan kenaikan manfaat pensiun kepada Pihak Yang Berhak memberikan dampak kenaikan kewajiban aktuaria dan iuran normal yang relatif paling kecil.

Saran-saran bagi Dana Pensiun ABC untuk melakukan kenaikan manfaat pensiun, dengan memilih pola kenaikan yang sesuai dengan kemarnpuan keuangan Pemberi Kerja ABC disajikan dalarn karya akhir ini.

Abstrak :
Berdasarkan Peraturan Daerah Kahupaten Lebak Nomor : 07 dan Nomor : 04 tahun 2000 Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Kahupaten Lebak Propinsi Banten dibentuk dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lebak di bidang pengawasan. Dengan demikian Bawasda menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan togas semua instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, melalui kegiatan pemeriksaan, baik reguler maunun monitoring, Efektivitas (keberhasilan) pengawasan yang dicapai, optimalnya sangat ditentukan oleh prestasi kerja para pengawasnya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para pemeriksa sangat mempengaruhi pula pada efektivitas pengawasan.

Abstrak :
Masalah penelitian. Hasil pembangunan yang meningkatkan pendidikan dan penghasilan, dan adanya peluang sektor swasta didalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta adanya kebijakan rumah sakit pemerintah menjadi rumah sakit swadana, meningkatkan persaingan antar rumah sakit dalam usaha untuk tetap mempertahankan keberadaannya. Di sisi lain terdapat keterbatasan sumber daya, sehingga rumah sakit tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan segala segmen pasar yang ada. Dengan pertimbangan ekonomi maka dipilih beberapa segmen pasar yang ditarik guna menjaga kelangsungan hidupnya Rumah sakit harus mengutamakan kepada segmen pasar yang paling menguntungkan.Rumah Sakit Setia Mitra adalah rumah sakit swasta dengan kekhususan kasus-kasus bedah, tidak lepas dari pengaruh persaingan antar RS untuk merebut pangsa pasar. Rumah sakit ini mengalami penurunan BOR sejak tahun 1992 yaitu sekitar 50-60 %. Ditambah pada tahun 1993 mengalami musibah kebakaran, sehingga terjadi pula penurunan sumber daya. RUANG LINGKUP. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan segmen rawat inap. Lingkup penelitian dibatasi pada faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan segmen rawat inap yang meliputi faktor pendidikan, penghasilan, pelayanan penerimaan, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan obat, pelayanan makanan, dan ruang rawat. METODOLOGI. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain `cross sectional'. Populasi penelitian adalah pasien pasca rawat inap dan sampel adalah total populasi. Instrumen pengumpul data yaitu kuesioner. HASIL. Dari 8 variabel bebas yang diteliti ternyata ada 6 variabel yang terbukti menunjukkan hubungan statistik bermakna dengan segmen rawat inap. Sedangkan 2 variabel lainnya tidak menunjukkan hubungan statistik bermakna. KESIMPULAN. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan, penghasilan, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan makanan dan ruang rawat berhubungan dengan segmen rawat inap. Sedangkan 2 faktor lainnya yaitu pelayanan penerimaan dan pelayanan obat tidak berhubungan dengan segmen rawat inap. SARAN. Perlu adanya kerjasama dengan dokter praktek disekitar rumah sakit dalam memberikan informasi (promosi), Dan untuk meningkatkan `performance' rumah sakit diperlukan upaya perbaikan pelayanan medik dan keperawatan tanpa membedakan segmen dan mengembangkan komite medik dan komite keperawatan untuk memantaunya, untuk pelayanan makanan dan ruang rawat perlu dikembangkan adanya gugus kendali mutu di bidang pelayanan makanan serta kenyamanan dan kebersihan ruang rawat disamping adanya perbaikan fasilitas ruang rawat. Perlu adanya `internal marketing' bagi seluruh karyawan terutama dokter dan perawat. Diperlukan juga adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan target pasar kemudian posisi pasar beserta bauran pemasarannya. ......Research problem. The development results increasing education and incomes, and there has time to spare the private sector in carrying out of health service, and by the policy of public hospital becomes self funds, raising hospital competition in an attempt to keep constantly their existences. Other side there are resources limitation, of course those of hospital. Cannot covered all of the segmentation needs. There is must be chosen about profitability segmentation. Setia mitra hospital is a private hospital with speciality surgery case not influenced from hospital competition to catch market share. This hospital had decreased BOR from 1992 about 50-60%, additional in 1993 had fired and also decreasing human resources. Scope. The research is aimed to find information about factors related to impatient segmentation. It is limited on factors that are believed to have a correlation with inpatient segmentation. They consist of education, income, perception of admission service, medical service, nursing care service, medication service, food service and inpatient room. Methodology. The research is classified as a cross sectional study. The population is inpatient who had recovered, while its sample is total population instrument of data collection is questionary. Result. It turned out only 6 out of 8 variables showed a significant correlation. Where as the other 2 which failed to be proved. Summary. This study included that a significant correlation about variables education, income, medical service, nursing care service, food service and inpatient room. Where as the other about admission service and medication service were failed to be proved. Suggestion. Setia Mitra hospital should consider in promotion to set up a good relation ship between practical doctors whose rounded hospital and to raise hospital performance need increasing medical service and nursing care without difference segment and monitoring them with develop a medical committee and nursing committee for monitoring food service and inpatient room should also develop a quality control in preparing food, convenience and room service. Beside increasing facilities have to internal marketing for employee especially for doctors and nurses. Also have to forward research to make market target decession then the position and there marketing mix.

Abstrak :
LATAR BELAKANG
Sumberdaya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam proses produksi. Dari semua faktor produksi seperti tenaga manusia, bahan baku, bahan penolong, uang, mesin, metode dan sebagainya, manusia merupakan faktor yang paling utama, bukan saja karena manusia dapat mempengaruhi jumlah dan mutu produk yang dihasilkan, akan tetapi karena manusia pulalah yang menentukan penggunaan faktor-faktor lain tersebut.

Proses produksi pada umumnya melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

Pertama, menyediakan dan memasukkan bahan-bahan kemudian, kedua,mengolah bahan-bahan tersebut melalui suatu sistem produksi dengan menggunakan metode dan memakai peralatan/mesin ataupun teknologi.

Betapa pentingnya peranan manusia dalam proses produksi, digambarkan oleh George Terry (1956) sebagai berikut:

"the success of any enterprice depends in large measure upon the effectiveness of its employees in their work".

Lebih lanjut Elton Mayo (1957) mengemukakan bahwa :

" the worker was indeed the most impotant element in business and further that no one knew much about the worker. Their experiment showed that the worker was not a simple tool, but a complex personality, interacting in a group situation that was hard to deal with an thoroughly misunderstood".

---

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa faktor manusia dapat ditinjau dari dua sudut: Tenaga manusia merupakan salah satu faktor produksi diantara faktor-faktor produksi lainnya, diperlukan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Manusia sebagai pekerja tidak lepas dari sifat-sifat kemanusiaannya yang sangat kompleks. Sebagai manusia mereka tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan dan keinginan yang mendorongnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendaya gunaan sumberdaya manusia mencakup aspek pembinaan teknis dan aspek manajemen personalia dalam arti yang luas. Pengelolaan sumberdaya manusia antara lain mencakup pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan yang terakhir adalah pemeliharaan tenaga kerja/karyawan. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan sistem outsourcing menjadi suatu yang dilematis dimana praktek outsourcing merupakan salah satu daya tarik dalam berinvestasi dan juga merupakan salah satu jalan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, namun di lain sisi pelaksanaan outsourcing ini merugikan pekerja/buruh outsourcing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana perkembangan konsep pelaksanaan outsourcing khususnya pada sisi tanggung jawab perusahaan. Dan penting juga untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan outsourcing yang berlaku oleh perusahaan ditinjau dari Undang- Undang Ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu pemerolehan data-data dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutapa Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa peraturan perundang-undangan kita belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing. Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sering kali merugikan pekerja/buruh mulai dari perusahaan outsource yang tidak memiliki status hukum yang jelas hingga pada perusahaan pemberi pekerjaan yang berbuat curang untuk menggunakan tenaga outsource tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, berbagai kerugian yang dialami oleh pekerja/buruh outsourcing, namun pekerja/buruh tidak dapat berbuat banyak mengingat tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia. Outsoucing merupakan salah satu daya tarik dari investasi dan salah satu cara dalam mengurangi angka pengangguran. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan suatu kebijakan terhadap sistem outsourcing dimana sistem ini akan memastikan perlindungan kepada pekerja/buruh namun tidak juga merugikan perusahaan sebagai pembuka lapangan kerja.

---

ABSTRACT Outsourcing system implementation becomes dilematic wherein this activity is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia, in contrast the outsourcing enforcement is unfavourable to the workforce/labour. The purpose of this research is to determine the development of outsourcing implementation concept, especially in company responsibilities. Furthermore, it is also aim to ascertain on application of outsourcing provision which stands within the company be reviewed by Employment Statute Number 13 of 2003. Juridical normative method is being used as the research methodology. Means, data collection of this research is based on Statute Legislation, particularly Employment Statute Number 13 of 2003. As the result of this research, researcher discovers that our Statute Legislation is not giving adequate legal protection for outsourcing labours. There are so many violations which harm the labours, such as unofficial outsourcing provider and outsourcing workforce exertionwhich infringe the regulations. Therefore, numbers of noxiousness are experienced by the outsourcing labours, yet they can do nothing since there are more unemployment than jobs available. Outsourcing is an allure in investation and also a way to decrease unemployment number in Indonesia. It is Government responsibility to create a policy on outsourcing system which favourable to both outsourcing labour and provider.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis penerapan dari Balanced Scorecard pada manajemen kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan pada pembentukan strategi BPK, peta strategi BPK, dan Indikator Kinerja Utama BPK. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah menerapkan Balanced Scorecard sesuai dengan teori Kaplan Norton. Implementasi Balanced Scorecard pada BPK mampu menerjemahkan visi dan misi menjadi strategi dan ukuran ukuran pada 4 perspektif guna pencapaian visi dan misi tersebut.

---

This thesis analyzes the application of the Balanced Scorecard to the management performance of the Audit Board of Indonesia (BPK). This research is a qualitative study with a case study approach. Analysis was carried out on the Audit Board`s strategy formulation, their strategy map, and the Key Performance Indicators. The result of the analysis shows that the Audit Board of Indonesia has implemented the Balanced Scorecard in accordance with Kaplan Nortons theory. The implementation of balanced scorecard is able to translate vision an mission into strategy and measures on 4 perspectives to attain the vision and mission.