Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
As a country known for its very disaster prone areas, Indonesia has experienced frequent disasters, either large, medium and small scale ones, which even in the last six months have had at least a fairly large scale natural disaster, one of which is an earthquake occurred in Lombok in late July to mid August 2018. Learning from the experiences of post disasters management that have occurred before, especially after the earthquake and tsunami disaster in Aceh and Nias in 2004, the earthquake in Yogyakarta in 2006, the earthquake in West Sumatra in 2009, and eruption of Mount Merapi in 2010, the post disaster recovery process needs to be carried out in an integrated and comprehensive manner, by involving participation of stakeholders at the national and regional levels, not only the central government, local governments and other government partners. In relation to the post earthquake recovery efforts in Lombok in 2018 which affected seven districts/cities in NTB Province which resulted recovery needs of more than Rp. 11 trillion, despite the issuance of the Presidential Instruction policy framework Number 5 of 2018 on the Acceleration of Post Disaster Rehabilitation and Reconstruction in NTB Province, which assigns relevant ministries/agencies and Governor and Regents and Mayors whose areas are affected in NTB Province, to be able to accelerate the process of recovering local conditions and disaster affected communities in the affected NTB region, which for implementation still requires operational policies and strategies in the field. For this reason, some best practices in managing the recovery process from previous disasters can be used as input in establishing appropriate and applicable policies and strategies in order to accelerate the rehabilitation and reconstruction of post disaster areas in Lombok further, to realize a recovery to rebuild a better one, safer and more sustainable.

Abstrak :
Di awal tahun 2020, dunia dihadapkan pada bencana wabah pandemik Corona Virus Disease 2019(Covid 19), dimana hampir seluruh negara di dunia telah melaporkan kasus positif dengan jumlah kasus global lebih dari 3,5 juta, dan korban meninggal hampir 50 ribu jiwa. Di Indonesia angka kasus cukup tinggi, yaitu 11.587 jiwa terpapar positif, dengan jumlah korban meninggal 864 jiwa, walaupun yang sembuh juga terus menunjukkan peningkatan menjadi 1.954 jiwa per tanggal 4 Mei 2020 (Gugus Tugas Covid - 19, 4 Mei 2020). Dampak bencana pandemik ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi, dan tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, dimana telah ditetapkan status bencana nasional bidang kesehatan, namun juga pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Diberlakukannya kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan pelarangan mudik dan pulang kampung terutama di masa Ramadhan menjelang lebaran, berimplikasi pada kondisi perekonomian secara masif, yang dapat dipersanding kan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang lalu, dan bahkan lebih buruk bila dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Melalui pendekatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana, direkomendasikan agar dapat diupayakan perbaikan dalam kerangka kebijakan yang terkait dengan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Hal-hal tersebut perlu diarahkan untuk dapat meningkatkan hasil guna dan dayaguna pencegahan dan pengurangan risiko bencana wabah pandemik Covid-19 secara partisipatif, dengan mengoptimalkan peran serta masyakarat lokal sebagai subyek yang dapat membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana wabah pandemik Covid-19 secara berkelanjutan.