Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perdarahan pasca persalinan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di RSU Kabupaten Tangerang, dengan proporsi penyebab kematian dibanding dengan seluruh kematian ibu yang terjadi yaitu 37,77% pada tahun 1997, 38,09% tahun 1998, 48,71% tahun 1999 dan 48 % tahun 2000. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan di RSU Kabupaten Tangerang tahun 1997 - 2000. Studi ini menggunakan desain kasus kontrol. Jumlah sampel diambil secara keseluruhan berjumlah 256 yang terdiri dari 64 kasus kematian ibu dengan perdarahan pasca persalinan sejak tahun 1997 -- 2000, dan 192 kontrol adalah ibu dengan perdarahan pasca persalinan yang tidak meninggal dari tahun yang sama. Hasil bivariat dan multivariat dari variabel yang diteliti menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan bermakna antara kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan dengan lama waktu memutuskan merujuk sampai mendapat pertolongan dengan mempertimbangkan sosial ekonomi, pendidikan, jarak kelahiran dan transfusi darah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama waktu memutuskan merujuk sampai mendapat pertolongan dan tranfusi darah merupakan tindakan yang penting pada ibu yang mengalami perdarahan, sebelum kondisi ibu menjadi gawat. Dalam usaha mencegah dan mengurangi angka kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan, disarankan kepada tenaga yang terkait baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan mampu mengidentifikasi tanda-tanda perdarahan pasca persalinan lebih dini serta memahami kriteria rujukan sedini mungkin, penyebaran program komunikasi informasi dan edukasi di tiap desa tentang penyebab kematian ibu akibat perdarahan pasca persalinan kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat. ...... Factor Influencing Maternal Death Caused by Post Delivery Bleeding at Public Hospital of Tangerang Regency Year 1997 to 2000Post delivery bleeding is one of the primary causes of maternal death at Public Hospital of Tangerang Regency. The proportions of the death?s causes compared to the occurrence of maternal deaths were 37, 77% in 1997, 38, 09% in 1998, 48, 71% in 1999 and 48% in 2000. The purpose of this research was to find out factor influencing maternal death caused by post delivery bleeding at Public Hospital of Tangerang Regency the period of 1997 to 2000. This research used case control design. Samples were 256 which consist of 64 cases with maternal death caused by post delivery bleeding since 1997 to 2000 while controls were those who had post delivery bleeding but did not die of the same year. Based on bivariate and multivariate analysis, it was known that there was significant and strong relationship between maternal death caused by post delivery bleeding with the interval to decide to refer until getting help, social economic, education, birth space and blood transfusion. Through this research, it could be concluded that, the interval to decide to refer until getting help and blood transfusion was the important action that should be taken especially for mothers who had bleeding, before her condition getting worse. In order prevent and decrease maternal death caused by post delivery bleeding, I suggest both health providers and non health providers to identify the signals of post delivery bleeding earlier, understanding the criterion of reference, socializing education, information and commutation program in every village about the causes of post delivery bleeding to the policy maker as well as the community.

Abstrak :

Konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur menyebabkan menurunnya kadar unsur hara. Terbatasnya pengetahuan, akses unsur hara, dan dukungan kelembagaan bagi pekebun kelapa sawit swadaya menimbulkan kompleksitas pada upaya mempertahankan keberlanjutan unsur hara pada perkebunan kelapa sawit di tanah mineral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan sosioekologis, akses informasi unsur hara, akses unsur hara, praktik pengelolaan unsur hara dan neraca unsur hara di perkebunan kelapa sawit swadaya. Peneliti menggunakan 5 metode yaitu Social Network Analysis untuk menganalisis struktur jaringan sosioekologis PKSS, Triad Census untuk mengukur stabilitas jaringan dan partisipasi PKSS pada jaringan, perhitungan neraca unsur hara dan Nutrient Use Efficiency untuk menganalisis keseimbangan unsur hara dan keberlanjutan ekologis, dan analisis Benefit Cost Ratio untuk menentukan kelayakan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pengelolaan unsur hara di lokasi penelitian sangat rendah (IPH =0,63) akibat akses informasi unsur hara yang tergolong sedang (IAI=0,65) dan akses unsur hara yang rendah (IAH=0,37). Structural hole pada jaringan sosioekologis menyebabkan partisipasi PKSS pada proses interaksi pada jaringan sangat rendah (Indeks Partisipasi PKSS 0,13; Standar=0,59) dan stabilitas struktur jaringan sedang (Indeks Stabilitas Struktur Jaringan 0,39; Standar=0,76). Kendala tersebut menyebabkan tingkat pengetahuan PKSS pada sumber unsur hara anorganik lebih tinggi daripada sumber unsur hara organik, 52,29% PKSS tidak melakukan pemupukan; hanya 31,37% PKSS yang memperoleh akses pupuk bersubsidi, dan terjadi ekstrasi berlebihan pada unsur hara tanah. Unsur hara di perkebunan kelapa sawit swadaya tidak berkelanjutan karena tidak seimbangnya neraca unsur hara, tidak stabilnya jaringan sistem sosioekologis, dan sangat rendahnya partisipasi PKSS pada jaringan walaupun secara ekonomi perkebunan kelapa sawit tersebut layak (BCR=1,26).  Membentuk kelompok tani, mengembangkan kemitraan antara kelompok tani dengan jaringan ahli, membentuk kemitraan antara kelompok tani dengan perusahaan kelapa sawit, membentuk kemitraan dengan lembaga keuangan, dan meningkatkan aplikasi biomassa dan sumber unsur hara organik lain adalah intervensi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan unsur hara.

---

Conversion of natural habitat to oil palm plantation reduced soil nutrient contents. Limited smallholders’ knowledge, access to nutrients, and institution supports created complexity in efforts to maintain sustainability of socioecological system in the oil palm plantation in mineral soil. This research aimed to analyse the socioecological networks of the smallholders, access to information, access to nutrients, nutrients management practices and nutrients budget. I applied 5 methods: Social Network Analysis to analyse network structure, Triad Census to analyse network stability and smallholder’s participation, Soil Nutrient Budget Measurement and Nutrient Use Efficiency to measure nutrient balance and ecological sustainability, and Benefit Cost Ratio to estimate economic feasibility. Results of the research were: nutrient management practice was very low (IPH=0,63) as the impact of medium access to information (IAI =0,65) and low access to nutrients (IAH=0,37). Structural hole in the network contributed to the very low level of smallholders’ participation in the network (Smallholders Participation Index 0.13 of the standard 0.59) and medium level of network stability (Structure Stability Index 0.39 of the standard 0.79). As a results, the level of smallholders’ knowledge about inorganic fartilizer is higher (100%) than the organic (<100%), 52.29% (N=153) of the smallholders were not fertilized their plots, 31.37% (N=153) of the smallholders that have access to subsidized fertilizers, and soil nutrient mining occurred in the field. The socioecological system at the independent oil palm plantation was unsustainable due to soil nutrient imbalances, instability of the network structure, and limited the smallholders’ participation in the network although they are economically feasible (BCR=1.26). Imbalances of nutrients in the smallholder managed oil palm plantation can be addressed by forming smallholders’ group, developing partnership between the group and expert network, building the group partnership with oil palm plantation, creating partnership between the groups and the financial institutions; and increasing input of biomasses and other organic nutrient sources.

 

Abstrak :
Konversi hutan dan lahan adalah masalah utama untuk mencapai tujuan pembangunan rendah karbon inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis preferensi, perilaku, efek perilaku pengguna lahan, situasi prisoner’s dilemma, insentif berbasis perilaku, mengembangkan model dan merumuskan kebijakan PRK yang lebih inklusif dan efektif. Data dikumpulkan dari 740 pengguna lahan di Kabupaten Lombok Timur. Tiga metode yaitu partial least square equation modelling, game theory, dan permodelan system dynamics digunakan untuk analisis data.. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan preferensi pengguna lahan dari status quo menjadi ambivalen. Perilaku dominan pengguna lahan adalah Altruis-Mumpung (50,00%, N=740), yang meyebabkan Kapasitas Sekuestrasi hanya mencapai 0,98% dari emisi dan Intensitas Emisi meningkat 8,37% per tahun. PRK juga tidak inklusif karena terjadi prisoner’s dilemma. Insentif berbasis perilaku potensial meningkatkan inklusivitas dan efektivitas PRK. Peneliti menyimpulkan bahwa insentif berbasis perilaku berdasarkan Kategori Pilihan Hiperekuitas dan prinsip keadilan Rawlsian berhasil meningkatkan efektivitas PRK inklusif. ......Forest conversion is a major problem for achieving inclusive, low-carbon development. This study aims to analyze land users' preferences, behaviours, behavioral effects, the prisoner's dilemma, behavior-based incentives, develop a model, and formulate more inclusive and effective low-carbon development (LCD) policies. Data for this research was collected from 740 land users in East Lombok Regency and analyzed by using partial least-square equation modelling, game theory, and system dynamics modelling. The research results indicate a shift in land users' preferences from the status quo to ambivalent. Altruist-Mumpung as a dominant behaviour (50.00%, N = 740) causes sequestration capacity 0.98% of the total emissions, and emission intensity increases by 8.37% annually. Prisoner’s dilemma observed made the LCD not inclusive. Behaviour-based interventions have potential for increasing LCD inclusiveness and effectiveness. This study concludes that the behaviour-based incentive design based on the Hiperequity Choice Category and the Rawlsian justice principle has been proven to make inclusive LCD policies effective.