Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemangkiran dan keterlambatan adalah perilaku kerja yang dapat menyebabkan inefisiensi, merusak moral staf, dan menurunkan pencapaian kerja. Upaya menurunkan perilaku ini telah dilakukan, tetapi perilaku ini masih banyak ditemukan. Faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya perilaku kerja ini penting diidentifikasi. Diantaranya adalah karakteristik individu dan kepuasan kerja. Penelitian dilakukan di RSUD. DM. Sampit pada bulan April 2003. Desain penelitian adalah cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling, sebanyak 72 perawat pelaksana. Pengumpulan data menggunakan tiga jenis instrumen yang telah diuji coba, terdiri dari isian data karakteristik responden (DKR), kuesioner kepuasan kerja (KKK), dan kuesioner penilaian perilaku kerja (KPPK). Penelitian ini menemukan bahwa kepuasan kerja berbeda secara bermakna diantara perawat yang berpendidikan SPK/Bidan dan DIII/DIV. (p<0,05). Perawat berpendidikan SPKIBidan merasa lebih puas terhadap Gaji/lnsentif, Kebijakan organisasi, tuntutan tugas, dan status profesional dibanding DIII/DIV (p<0,05). Usia berkorelasi positif dengan perilaku kerja (r5 0,244,p<0,05). Kepuasan kerja berkorelasi negatif dengan perilaku kerja (rs -0,295,p<0,05). Penelitian ini menghasilkan model perilaku kerja yang merupakan fungsi dari variabel kebijakan organisasi (Beta=-0,11), Otonomi (Beta=-0,112), dan Usia (Beta=4,176) + konstanta (32,237). Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya meningkatkan otonomi perawat dengan melakukan restrukturisasi metode penugasan, memperjelas accozmtabilily untuk setiap strata pendidikan, memperbaiki kebijakan pengembangan karier, dan pengendalian kemangkiran dan keterlambatan.

Daftar pustaka 72 (1984 -- 2003)

---

Analysis of Relationship between Characteristic and Job Satisfaction with Job Behavior (Absenteeism and Lateness) Nurses in General District Hospital Dr. Murjani Sampit 2003Absenteeism and lateness are job behaviors that could cause inefficiency, demoralization of staff and decrease job achievement. Many efforts have been done to decrease these behaviors, but in reality it is still found. The contributing factors to these job behaviors are individual characteristics and job satisfaction important to identify. Research has been done in General District Hospital Dr. Murjani Sampit on April 2003. Research design used cross sectional. Simple random sampling has been used as a sampling method to 72 staff nurses. Data collection used three instruments which have been testified, includes questionnaire of respondents' characteristic, job satisfaction and evaluation of job behavior. This research revealed that job satisfaction is significant different among nurses with educational background of SPK/Midwifery, D III/DIV (p'<0,05). Satisfaction to the salary/incentive, organizational policy and professional status are felt more satisfied by nurses who have educational background of SPKIMidwifery compare to D III/D IV (p<0.05). The age of respondent have a positive correlation with job behavior Vs =0,244; p<0,05). The Job satisfaction have a negative correlation with job behavior (rs 0,295; p<0,05). This research produces a job behavior model as a function of organizational policy variable (Beta= -0,11), autonomy (Beta= -0,112), and age (Beta= 0,176). + constant (32,237). The implication of this model is the important of increasing the nurses' autonomy by restructure of nursing care delivery method; clarify the accountability of every nursing educational level; revise career development policy; and control absenteeism and lateness. References 72 (1984 - 2003)

Abstrak :
Kebijakan luar negeri (foreign policy) suatu negara mencerminkan kepentingan nasionalnya (national interest). Sedangkan diplomasi merupakan instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional (national interest) tersebut. Diplomasi ekonomi Indonesia pada periode 1992-1995 menunjukkan adanya efektivitas, ditandai dengan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, seperti adanya peningkatan nilai persetujuan investasi asing di Indonesia. Sementara pada periode 1996-1999 nilai persetujuan investasi asing di Indonesia mengalami penurunan yang cukup dramatis. Pada tahun 1998 nilai persetujuan investasi hanya tercatat sebesar 13.563,1 juta dolar Amerika, yang berarti terjadi penurunan sebesar 60% dibanding dengan tahun 1997 sebesar 33.832,5 juta dolar Amerika. Permasalahan yang muncul adalah mengapa diplomasi ekonomi dalam upaya menarik foreign direct investment periode 1996-1999 tidak efektif dan sejauh mana keterkaitan antara efektivitas diplomasi ekonomi tersebut dengan domestic instability serta dampak dari domestic instability terhadap kepercayaan investor asing di Indonesia. Penelitian berupaya menjelaskan seberapa besar pengaruh domestic instability terhadap kepercayaan dan sikap investor asing serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan efektivitas diplomasi dalam upaya menarik investasi asing dimaksud. Pembahasan permasalahan ini didasarkan pada teori keterkaitan (linkage theory) antara domestik dan ekternal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh James N Rosenau, Sprout, K.J. Holsti, dan Richard Snyder. Secara garis besar para ilmuwan tersebut mengatakan bahwa perubahan kondisi domestik suatu negara akan mempengaruhi persepsi lingkungan eksternal, sebagaimana domestic instability yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1999 sangat mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Penelitian ini bersifat explanatory reseach yang didukung oleh berbagai sumber data sekunder, primer, dan penelitian kepustakaan (library research). Pembahasan mengindikasikan bahwa tidak efektifnya diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya menarik foreign direct investment terkait dengan domestic instability, baik di bidang ekonomi maupun dalam bidang politik yang terjadi di Indonesia selama periode 1992-1999. Persepsi investor asing terhadap domestic instability demikian telah mempengaruhi minat investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk mengembalikan citra (image) yang baik di mata investor asing, Indonesia perlu terus melaksanakan agenda reformasi di segala bidang. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia perlu diselesaikan secara bersama-sama melalui kompromi dari berbagai elit politik dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis merupakan starting point untuk menghasilkan wakil rakyat yang diharapkan mampu menampung aspirasi rakyat dan memulihkan kepercayaan investor asing.

Abstrak :
Sejak diundangkannya UU No. 22/1999 terjadi perubahan sistem pengelolaan mineral di Indonesia dari Sentralistik menjadi Desentralistik. Keadaan ini menyebabkan penurunan jumlah cukup signifikan atas pengusahaan pertambangan Kontrak Karya di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan studi dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) untuk mendapatkan strategi yang tepat sehingga desentralisasi pengelolaan mineral dapat berjalan dengan baik. Dalam studi ini dikemukakan 3 alternatif sistem pengelolaan mineral yang masih dimungkinkan sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 25/1999, yaitu desentralisasi, semi desentralisasi dan sentralisasi. Telah ditetapkan adanya 7 aspek yang berperan dalam pengelolaan mineral, masing-masing sosial, ekonomi. kelembagaan, sumber daya manusia, keamanan, manajemen strategi dan hukum. Berdasarkan pengolahan data menggunakan perangkat lunak Expert Choice 9.0 dan evaluasi hasil jawaban kuesioner oleh 16 responden yang berasal dari kalangan akademisi, Pemerintah dan Daerah serta praktisi, telah ditetapkan bahwa 'desentralisasi', yaitu pengelolaan mineral oleh daerah otonom, merupakan alternatif strategi terbaik dalam sistem pengelolaan mineral di Indonesia. Dalam pelaksanaannya beberapa aspek perlu mendapar perhatian Pemerintah maupun Daerah. Dalam aspek hukum peraturan perundangan dan prosedur perizinan perlu mendapat perhatian/prioritas, sedangkan dalam aspek keamanan maka harus tercipta dan terjaga stabilitas sosial maupun stabilitas politik. Dalam aspek sumber daya manusia perlu mendapat perhatian bidang pendidikan maupun pengalaman bagi aparat daerah otonom.

---

Since UU NO. 22/1999 was effective on 1st January 2001, Indonesian mineral development system has been change from centralistic to be decentralistic. These condition made significant slow down of the Contract of Work in Indonesia, so its need studying with Analytical Hierarchy Process to get the best strategy in mineral development. In these case, we purpose three alternatives system in mineral development base on Article 4 Peraturan Pemerintah No. 29/1999. The alternatives are Decentralization, Semi Decentralization and Centralization. Seven criterias controlling mineral development, there are Social, Economic, Organization, Man Power, Security, Management Strategy and Law. Base on processing with software Expert Choice 9,0 and evaluation of the 16 respondens (academic, Government and Local Govemment and practicients), the best strategy in mineral development is Decentralization doing by Local Govemment. By the way, implementation of this choice need more stressing aspect of the Local Govemment. In Law aspect, regulation and procedure permit need most priority as same as social and politic stability in security aspect and education and experience in Man Powes aspect.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada zaman Negara-negara berperang di wilayah Cina terdapat tujuh negara yang saling berperang satu sama lain. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan negara Qin--salah satu dari ke tujuh negara tersebut--atas negara-negara lainnya pada tahun 221 S.M. Kemenangan ini dicapai pada masa pemerintahan Qin Shi Huangdi yang kemudian dikenal sebagai kaisar Cina pertama karena keberhasilannya mempersatukan seluruh wilayah Cina ke dalam pemerintahan negaranya-Qin

---

Abstrak :

Indonesia melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung yang kedua pada tahun 2009. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai presiden dalam 1 (satu) putaran dengan perolehan suara signifikan sebesar 60.80%. Presiden yang bisa mengikuti pilpres kembali, memiliki keunggulan dapat meningkatkan probabilita keterpilihan pada pilpres selanjutnya melalui alokasi belanja pemerintah saat menjabat. Tujuan incumbent mengalokasikan belanja pemerintah adalah untuk meyakinkan voters agar berpihak kepadanya pada pilpres selanjutnya. Penelitian ini menggunakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Keuangan untuk melihat efektivitas belanja pemerintah pada perilaku voters saat  pilpres di level Kab/Kota.  Penelitian ini mengkonfirmasi belanja pemerintah dan capaian kinerja incumbent saat menjabat merupakan pendukung kemenangan SBY pada pilpres periode selanjutnya.

---

The 2009 presidential election was the second direct presidential election of Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) was inaugurated as President for second term by significant vote of 60.80%. President who can run on the next presidential election, has the advantage to use government spending to increase his vote. This study uses data from General Election Commission (KPU) and Ministry of Finance to investigate the effectiveness of government spending on voter behaviour at disctrict level. Our study confirmed that previous period government spending and performance outcome of incumbent were factors that played important role on SBY’s victory.