Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesisi ini adalah untuk melihat hubungan relatif dari pembiayaan akad murabahah terhadap pendapatan murabahah dan memprediksi potential loss atas pengenaan PPN pada pembiayaan akad murabahah bank syariah. Metode analisis data penelitian ini secara deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan analisis peramalan metodologi ekonometri regresi model log-log yang terkointegrasi. Perumusan persamaan regresi model log-log tersebut menggunakan data empirik dari Laporan Keuangan Bulanan BSM selama periode Januari 2001-April 2005. Berdasarkan uji unit root-test, data dari variabel yang digunakan tersebut stationer pada dJerencing ordo 1 atau Al). Berdasarkan verifikasi regresi model log-log, dapat disimpulkan bahwa terdapat kointegrasi antara variabel pembiayaan akad murabahah dan pendapatan murabahah BSM. Dan koefisien regresi sesuai uji-t memberikan hasil statistically significant. Bagi BSM, kebijakan DJP rnengenakan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) pada pembiayaan akad murabahah, berdasarkan perhitungan yang merujuk pada model regresi log-log yang terkointegrasi dan data RKAP Tahun 2005, maka mengakibatkan potential loss (penurunan) atas pendapatan murabahah BSM antara 45,84% (bila pembiayaan akad murabahah sama sekali tidak lake) sampai dengan 4,17% (bila dengan strategi penurunan pricing (margin/mark-up).

---

The purposes that want to be assessed in this thesis are to indicate relative relation of murabahah agreement financing with murabahah revenue and to predict potential loss as impact subject to VAT of Murabahah agreement financing. Data analysis method in this research based on regression model log-log approach. The data for assessing this thesis are acquired from the monthly financial reports published by Bank Syariah Mandiri (BSM) from January 2001 to April 2005. Based on unit root-test, data of variable used is stationer at differencing class I atau 1(1). Based on verification process of regression model log-log, the regression is cointegrating regression, that meant indicated cointegration between murabahah agreement financing variable and murabahah revenue variable in BSM.. The cointegrating regression is statistically significant. For BSM, Tax Authority policy to subject murabahah agreement financing with VAT 10%, prediction potential loss in murabahah revenue of BSM based on cointegrating regression model log-log and BSM Budget for year 2005, is between 45,84% to 4,17%."

"ABSTRAKSektor Industri Kecil merupakan sektor yang penting di dalam pembangunan dibidang Perekonomian dan Sosial Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Program Program Pelita. Ditinjau secara ekonomi dan sosial maka para pengusaha dibidang Industri Kecil adalah para pengusaha yang dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil atau Pengusaha Ekonomi Lemah. Untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan pengusaha Industri Kecil di wilayah DKI. Jakarta, Pemerintah Daerah DKI. Jakarta memberikan bantuan antara lain Pemberian Tempat Penampungan yang sekaligus merupakan Sarana Kerja dan Hunian bagi para pengusaha yang berlokasi di Kawasan Perluasan Industri PPL. Industri Kecil Pulogadung Jakarta Timur. Penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan melalui pandangan sudut Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keperdataan. penentuan syarat - syarat dan siapa - siapa yang dapat menggunakan bangunan Saraka Kerja dan Hunian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DKI. Jakarta. Untuk penggunaan dan pemilikan bangunan Sarana Kerja dan Hunian, tidak hanya mempertimbangkan aspek Hukum Perdata ( privaat ) tetapi juga mempertimbangkan aspok hukum Publikk dengan turut campurnya Pemerintah Daerah DKI. Jakarta dalam menentukan pengguriaan dan pemilikan bangunan Sarana kerja dan Hunian pada Perkampungan Industri Kecil DKI. Jakarta."

"Keadaan lingkungan dunia saat ini menuntut partisipasi semua pihak untuk membuat perbaikan. Krisis energi dengan sumber bahan bakar fosil yang tak dapat diperbaharui, polusi udara dunia yang menyebabkan efek rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon di udara menuntut pemikiran dan teknologi yang mendukung pada tujuan dunia yang lebih baik. 'Green Architecture' sebagai suatu pemikiran arsitektural terhadap masalah lingkungan, energi dan ekologi tersebut menawarkan beberapa prinsip yang bersifat tidak mengikat secara letak dan potensi geografis maupun jenis bangunan. Kota Jakarta mempunyai faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi, faktor regulasi pemerintah, dan faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dan dimanfaatkan daiam perancangan bangunan tinggi 'Green Architecture' di Jakarta. Sehingga dapat dibuat usulan prinsip-prinsip bangunan tinggi 'Green Architecture' dengan spesifik lingkungan sosial ekonomi Jakarta dengan dasardasar pemikiran yang sama, yaitu wawasan lingkungan dan efisiensi energi. Pada saat ini prinsip-prinsip 'Green Architecture' belum banyak digunakan dalam perancangan bangunan tinggi di Jakarta. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kota Jakarta ditambah desakan regulasi pemerintah yang mendukung kearah wawasan lingkungan dan efisiensi energi, perancangan bangunan tinggi 'Green Architecture' masih sangat dimungkinkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta."

"Terdapat tiga permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana konsep sistem konsesi dalam pertambangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Kedua, bagaimana konsep Kontrak Bagi Hasil (KBH) dalam pertambangan migas di Indonesia. Terakhir, bagaimana bentuk kontrak yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan antara sitem konsesi dengan KBH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep sistem konsesi dan KBH yang pernah diterapkan di Indonesia. Kemudian, untuk mengetahui sistem yang lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia dengan membandingkan sistem konsesi dengan KBH. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem KBH lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan sistem konsesi yang pernah diterapkan sebelumnya. Hal tersebut berkaitan juga dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas kekayaan alam. Kesimpulannya, sistem KBH lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut karena dengan menerapkan sistem KBH, negara memiliki posisi yang kuat terhadap kontraktor.

---

AbstractThis research is mainly discussed about three problems. First, how the concept of concession system in Indonesian?s oil and gas upstream business works'. Second, how the concept of Production Sharing Contract in Indonesian's oil and gas upstream business works'. And last, how to form the appropriate contract to be implemented in Indonesia by comparing the concession system with Production Sharing Contract. The first objective of this study is not only to describe the concept of concession system and production sharing contract that have been applied in Indonesia, but also to find which one that is more profitable to be implemented in Indonesia by comparing the concession system with the Production Sharing Contract. In this study, the author is using normative legal research method by conducting field research and literature studies. The results showed that production sharing contract more profitable to be applied in Indonesia as compared with the concession system that had applied previously. This is also related with Article 33 Constitutional Law 1945 which requires state control over natural wealth. In conclusion, the Production Sharing Contract is more profitable to be applied in Indonesia than the concession system because by applying production sharing contract, the state has a strong position against the contractor. "

"Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang terdapat pada UUKPKPU. Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan obyek jaminan Hak Tanggungan dalam hal Debitor dinyatakan pailit dan Bagaimana Akibat Hukum Ketentuan Pasal 59 UUKPKPU Mengenai Jangka Waktu Eksekusi Jaminan Kebendaan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu berdasarkan pasal 21 UUKPKPU, seluruh harta kekayaan Debitor yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan menjadi harta pailit, kecuali harta debitor yang secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 22 tidak termasuk sebagai harta pailit. Dengan demikian kedudukan obyek jaminan Hak Tanggungan dalam hal Debitor dinyatakan pailit akan ikut serta menjadi harta (boedel) pailit. Selain itu, akibat hukum dari ketentuan pasal 59 UUKPKPU adalah 1) terjadi perampasan hak eksekusi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana yang telah dijamin dalam pasal 21 UUHT dan pasal 55 UUKPKPU, 2) tidak sejalan dengan amanah Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, 3) bertentangan dengan pasal 5 huruf d UU No. 12 tahun 2011, 4) Tidak sesuai dengan asas hak jaminan yang memberikan hak separatis bagi Kreditor pemegang hak jaminan untuk melaksanakan eksekusi secara terpisah tanpa adanya batasan waktu dalam rangka pelunasan utang Debitor, 5) Menimbulkan inefesiensi karena obyek jaminan Hak Tanggungan tersebut akan dieksekusi oleh Kurator dengan cara yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) UUKPKPU yaitu melalui pelelangan di KPKNL, dan 6) turut dikenakan imbalan jasa Kurator yang mengakibatkan nilai obyek Hak Tanggungan ikut berkurang.

---

The purpose of this study is to examine more deeply the issues contained in UUKPKPU. As the main problem in this research is how the position of the object in terms of collateral Mortgage debtor is declared bankrupt and How Due to Legal Provisions of Article 59 UUKPKPU Regarding Execution Guarantee Period Against Creditors material Encumbrance Holder. The method used is normative research.

The results obtained are based on article 21 UUKPKPU, the entire assets of the debtor that has existed at the time of the bankruptcy are set and everything that was obtained during the bankruptcy into the bankruptcy estate, unless the debtor assets which have limited manner prescribed in Article 22 is not included as a bankruptcy estate. Thus the position of the object of collateral Mortgage in case the debtor is declared bankrupt will participate and become treasure (boedel) bankruptcy.

In addition, the legal effect of the provisions of Article 59 UUKPKPU is 1) occurs deprivation execution creditor Holder Mortgage as guaranteed in Article 21 UUHT and article 55 UUKPKPU, 2) is not in line with the mandate of Article 28 D Paragraph 1 1945, 3) contrary to article 5 letter d of Law No. 12 in 2011, 4) Not in accordance with the principle of security interest which entitles separatists for creditor rights holders a guarantee for the execution separately without any time limits in order repayment of debt the debtor, 5) Potential inefficiency because the object of collateral Mortgage will be executed by the Curator in the same manner as provided for in article 185 (1) UUKPKPU namely through the auction at KPKNL, and 6) also incur a service fee Curator resulting object value Mortgage lessened."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas standar prosedur dan operasional (SPO) pemeriksaan transaksi keuangan PPATK serta membandingkannya dengan standar audit investigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi 9 (sembilan) kekuatan dan 6 (enam) kelemahan dari SPO serta pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan di PPATK saat ini. Berdasarkan persepsi responden, diketahui apabila standar audit investigasi dapat diterapkan di PPATK maka diharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the standard operating procedures on examination of financial transactions on PPATK and to analyze its comparison to standard of audit investigation. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis using questionnaires and interviews. Based on the results, it can be identified 9 strengths and 6 weaknesses of standard operating procedures on examination in PPATK at present time. Based on respondents' perceptions, it is known that if the standards of audit investigation can be applied on PPATK then it is expected that the examination of financial transactions will be more effective and efficient"

"

Integrated Marketing Communication atau IMC memiliki peran terhadap kesuksesan sebuah brand. Menurut Belch & Belch, IMC menitik beratkan fokusnya pada tiga hal, yaitu perencanaan, konsistensi pesan dan integrase berbagai program komunikasi pemasaran. Hal ini tentunya juga diperlukan khususnya oleh brand yang melakukan rebranding, salah satunya adalah brand otomotif premium, MINI. Setelah melalui evaluasi, MINI mengubah gaya komunikasi mereka menjadi lebih dewasa. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dilakukan sebelumnya tidak diterima secara baik alias menghasilkan brand image baru yang memandang MINI sebagai sebuah brand yang lucu, imut, dan tidak layak untuk dibeli. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana peran IMC dalam mendiseminasikan brand image baru MINI khususnya kepada generasi milenial, yang merupakan salah satu target pasar mereka.

 

---

Integrated Marketing Communication or IMC has a role in the success of a brand. According to Belch & Belch, IMC focuses on three things, namely planning, message consistency and integration of various marketing communication programs. This is of course also needed especially by rebranding brands, one of which is premium automotive brand, MINI. After going through evaluation, MINI changed their communication style to become more mature. This is because the communication that was previously done is not well received, aka producing a new brand image that sees MINI as a brand that is funny, cute, and not worth buying. This study seeks to explain how the role of the IMC in disseminating MINI`s new brand image especially to the millennial generation, which is one of their target markets.

 

"

"The Second Chance: Memaksimalkan Kontribusi Kekayaan Mineral untuk Pembangunan Berkelanjutan ini semula merupakan disertasi Rezki Syahrir pada program doktoral di University of Exeter, UK. Selain telah dialihbasakan, buku ini juga telah ditransformasikan dari produk akademik yang cenderung berat ke dalam bahasa yang lebih ringan dan mudah dicerna bagi pembaca umum.Penulis menjelajahi medan kajian pertambangan yang demikian luas, dari pertambangan timah (Pulau) Singkep, yang dieksplorasi semenjak pertengahan abad ke-19; lima daerah pertambangan utama nasional kontemporer (Muara Enim, Kutai, Kolaka, Luwu Timur; dan Mimika Papua), hingga contoh “kegagalan” pengelolaan beberapa pertambangan di luar negeri.Dari kajian yang telah dilakukan, semakin kuat anggapan bahwa kekayaan mineral –baik nasional maupun sub nasional, melahirkan dua turunan berupa ancaman dan peluang bagi sebuah negara. Apakah konsep tentang pertambangan berkelanjutan hanya sebatas utopia? Ataukah kekayaan mineral dapat dikelola sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan berkelanjutan dan pada saat yang sama memperbaiki lingkungan dan sosial?Penulis juga memperkenalkan idiom the paradox of the mineral wealth contribution, kontradiksi yang dihadapi ketika negara terus meningkatkan kontribusi kekayaan mineralnya namun berubah menjadi ketergantungan yang berlebihan sehingga mengancam pembangunan berkelanjutan.Karena itulah ia memperkenalkan “sustainability resource governance” atau tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, syarat melepas diri dari jebakan kontribusi kekayaan mineral ini. Caranya? Sila membaca buku ini. Penulis akan mengajak kita untuk mengetahui cara menguatkan tata kelola serta kerangka kebijakan yang baik dan cara membangun kelembagaan yang kuat –termasuk di dalamnya, seberapa mampu lembaga lokal mendukung supremasi hukum, memerangi korupsi, dan membangun akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola sumber daya."