Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah tentang partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di dalam sebuah komuniti perkotaan. Partisipasi warga dipengaruhi oleh norma dan institusi kebersihan yang berlaku di dalam komuniti. Norma kebersihan merupakan acuan perilaku warga dalam melakukan kegiatan atau tindakan yang berkaitan dengan penanganan sampah di dalam komuniti. Sedangkan institusi kebersihan berperan dalam mengatur kegiatan penanganan sampah di dalam komuniti. Strategi pengumpulan data dilakukan dengan cara : pengamatan langsung di lokasi, dan melakukan wawancara dengan informan berdasarkan isu dan satuan data yang dibutuhkan. Data dianalisa dengan cara pengeditan dan penyortiran terhadap berbagai informasi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditentukan; Menginterpretasikan perilaku komuniti berdasarkan norma kebersihan yang berlaku di dalam komuniti; serta menginterpretasikan peranan institusi kebersihan dalam mengatur kegiatan penanganan sampah di dalam komuniti. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa: Norma kebersihan yang berlaku di tingkat komuniti belum menjadi acuan perilaku warga dalam penanganan sampah di dalam komuniti. Sementara institusi kebersihan di tingkat komuniti belum berperan secara efektif dalam mengatur kegiatan penanganan sampah di dalam komuniti. Partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di dalam komuniti dipengaruhi oleh norma dan institusi kebersihan yang berlaku di tingkat komuniti. Meskipun ada norma kebersihan yang berlaku di tingkat komuniti akan tetapi tidak didukung oleh peranan institusi kebersihan yang secara efektif mengatur kegiatan penanganan sampah di tingkat komuniti maka pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan baik dalam rangka mengatasi masalah sampah dan kebersihan di dalam komuniti. Norma dan institusi kebersihan merupakan satu kesatuan yang fungsional dan secara signifikan mempengaruhi perilaku warga dalam penanganan sampah di dalam komuniti.

---

Norms And Social Institution Influence to Residents Participation in Waste Management: Case Study at Bonto Rannu Subdistrict Makassar This research was about residents' participation in waste management in the urbanized community. The residents' participation is influenced by the applicable of norms and cleanliness institution in the community. The cleanliness norm becomes a reference for residents' behavior in conducting the action or activities for waste efforts in the community. At the time that cleanliness institution take a role to be in waste efforts management activities in the community.

The data collection strategy was carried out by the manners: The direct observation at the location, and interviewing the informants based on the issue and data unit required. Data was analyzed by the ways: Editing and sorting toward the variety of information to become the parts that may be categorized based on the specified categories; Interpreting the community behaviors or point of view in connection with applicable cleanliness norms in the community; and interpreting take a role the cleanliness institution in waste efforts management activities.

The observational results show that the applicable cleanliness norms at the community level are not reference resident?s behavior in waste efforts in the community. While the cleanliness institution at the community level are not affectivity take a role in waste efforts management activities in the community.

The residents' participation in waste management in the community by applicable norms and cleanliness institution influence to be is at the community level. Although to be are the applicable cleanliness norms in the community but will not affectivity take a role cleanliness institution support for waste efforts at the community level then waste management will not good of road for problem solving of waste and clean in the community. The norms and cleanliness institution are significantly and unity of functional in residents' behavior influence for waste efforts in the community."

"Tesis ini membahas kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam usaha mengembangkan Kawasan industri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh, pentingnya mengembangkan kawasan industri guna membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta untuk meningkatkan ekonomi daerah. penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang telah dilakaukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 terhadap pengembangan kawasan industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu Komunikasi, sikap, sumber-sumber, dan struktur birokrasi. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah kebijakan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mengembangkan kawasan industri dan permasalahan apa yang menghambat kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep George C. Edwards III, disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi adalah kurang efektifnya komunikasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya sarana dan prasarana kerja. Untuk pengembangan kawasan industri melalui penciptaan iklim investasi yang baik, pemerintah daerah segera melakukan deregulasi berbagai peraturan yang menghambat investasi dan debirokratisasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan memuaskan dunia usaha dan masyarakat.

---

This thesis is about public policy by the Regional Government of Karawang in order to develop the industrial region. The research was conducted because of the importance of developing industrial region in order to provide new job opportunities and business opportunities and also to increase the economic development in the region. This thesis was trying to evaluate the previous policy which has been implemented by the Regional Government of Karawang by the Local Regulation Number 19/2004 on Industrial Region Development. The research used qualitative research method by the model which was developed by George C. Edwards III mentioned that policy implementation is influenced by four variables, communication, attitude, resources, and structure of bureaucracy. The main problem which was analyzed in the research is about the policy which has been implemented by the Regional Government of Karawang in order to develop the industrial region and also the problems which have impeded the policy. According to the analysis result and study related to the concept of George C. Edwards III, the conclusion could be taken that the obstacles happened because lack of effective communication, lack of qualified human resources, and lack of working facility and infrastructure. In order to develop the industrial region by creating a good investment situation, the local government immediately made deregulation in some regulations which impeded the investment and also simplified the bureaucracy in order to create a good public service which could satisfy business and society need."

"The research aims to evaluate the implementation of industrial area development policy in Karawang Regency, West Java. The research uses qualitative approach with in-depth interview with the related officials. The result of research shows that there has not been an effective communication among institutions, and there is a low availability of resources, i.e. human resources and infrastructures to arrange and implement the industrial area development policy. In addition, the industrial area development has not been the special focus of local government since industrial area developer is merely considered as an area development company instead of an investment partner, necessary to develop the industrial sector. The local government of Karawang Regency needs to improve its bureaucracy structure and bureaucracy culture in order to provide excellent public service and to use information technology advancement to attract investors."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pajak Pertambahan Nilaiatas penyerahan listrik melalui mekanisme reimbursement pada usaha jasapersewaan ruangan. Kebijakan yang dibuat oleh fiskus menyatakan bahwareimbursement biaya listrik merupakan bagian dari Jasa PersewaanRuangan/Service Charge sehingga dikenakan PPN. Penelitian dilakukan denganpendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan danwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuanPPN terhadap reimbursement biaya listrik karena adanya perbedaan dalammenilai penyerahan tersebut sebagai penyerahan tunggal atau penyerahan terpisah.Reimbursement bukan merupakan objek PPN, pengenaan PPN terhadapreimbursement biaya listrik tidak sesuai dengan asas ease of administration danneutrality. Penerbitan peraturan yang mengikat semua pihak diperlukan dalammenilai suatu penyerahan gabungan sebagai penyerahan tunggal atau penyerahanterpisah, hal ini untuk menghilangkan perbedaan persepsi bagi pihak terkait.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the policy of Value Added Tax on the supply ofelectricity through reimbursement mechanism on room rental services. The policymade by the tax authorities that the reimbursement of electricity costs is part ofthe Rent Service / Service Charge so that it is subject to VAT. The research wasconducted by qualitative approach using literature study method and in-depthinterview. The results showed that the difference in VAT treatment toreimbursement of electricity costs due to differences in assessing the supply as asingle composite supply or separate supplies. Reimbursement is not an object ofVAT, the imposition of VAT on reimbursement of electricity costs is inconsistentwith the principle of ease of administration and neutrality. Issuance of bindinglegislation is necessary in assessing a composite supplies as a single supplies orseparate supplies, this is to eliminate the difference perception for the all parties."

"Tesis ini difokuskan pada pembahasan mengenai determinan keberadaan rumah tangga dengan pekerja anak di Kawasan Timur Indonesia dan mengetahui karakteristik rumah tangganya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Susenas KOR tahun 2002. Adapun usia anak yang digunakan dalam penggolangan pekerja anak setelah mempertimbangkan keterbatasan data adalah antara 10 sampai 17 tahun. Sedangkan model yang digunakan adalah regresi logistik biner atau model logit, dengan penjelasan seeara deskriptif dan inferensial. Adapun variabel bebas yang dipakai adalah daerah tempat tinggal, jenis kelamin kepala rumah tangga, lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, pendapatanlpengeluaran rumah tangga perkapita perbulan, umur kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, status kesehatan kepala rumah tangga, dan perbandingan jumlah anak berdasarkan jenis kelamin dalam rumah tangga.Analisis deskriptif untuk melihat karakteristik rumah tangga dengan pekerja anak, memberikan gambaran karakteristik rumah tangga dengan pekerja anak di Kawasan Timur Indonesia sebagai berikut: bertempat tinggal di daerah pedesaan, kepala rumah tangganya laki-laki, pendapatan/pengeluaran perbulan rumah tangganya rendah, kepala rumah tangganya hanya tamatan SD kebawah, memiliki anggota rumah tangga kurang dari 5 orang, pekerjaan utama kepala rumah tangganya di sektor pertanian, berusaha di bidang informal, memiliki anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, umur kepala rumah tangganya lebih tua, dan kepala rumah tangganya berada dalam kondisi sehat dan ada keluhan namun tidak mengganggu kegiatan.Berdasarkan analisis inferensial, terlihat bahwa semakin besar pendapatan/pengeluaran rumah tangga perbulan, maka semakin rendah risikonya menjadi rumah tangga dengan pekerja anak. Sedangkan untuk variabel jumlah anggota rumah tangga, semakin besar jumlah anggota rumah tangga, maka semakin besar pula risikonya menjadi rumah tangga dengan pekerja anak. Hal serupa juga terlihat pada analisis inferensial terhadap umur kepala rumah tangga, dimana semakin tua umur kepala rumah tangga, maka semakin besar risikonya untuk menjadikan rumah tangganya sebagai rumah tangga dengan pekerja anak. Adapun karakteristik kepala rumah tangga, seperti pendidikan, status kesehatan, lapangan pekerjaan utama, lapangan usaha, jenis kelamin, dan karakteristik rumah tangga seperti daerah tempat tinggal dan perbandingan jumlah anak berdasarkan jenis kelamin, juga memiliki pengaruh terhadap keberadaan rumah tangga dengan pekerja anak di Kawasan Timur Indonesia."

"Pesatnya peningkatan jumlah penduduk membuat DKI Jakarta sebagai ibukota dari Indonesia kehilangan daya dukung lingkungannya. Hutan mangrove sebagai salah satu jenis hutan yang berperan sebagai komponen penopang daya dukung lingkungan ikut mengalami kerusakan. Peranan penting di antaranya untuk mengatur lalu lintas air, mencegah banjir, pengendalian terhadap erosi dan abrasi akibat intrusi air laut ikut terganggu. Kerusakan ekosistem mangrove tentu akan berdampak terhadap keberlangsungan hidup organisme di dalamnya karena hutan mangrove juga berperan serta dalam rantai makanan, menyediakan tempat tinggal bagi biota-biota tidak terkecuali burung. Perubahan kondisi lingkungan dapat diketahui melalui indeks biotik yang menerapkan organisme sebagai indikatornya. Salah satu contohnya yaitu Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) yang menggunakan burung sebagai indikator lingkungannya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan skor Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) di Hutan Lindung Angke Kapuk, Kawasan Arboretum dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk serta mengetahui korelasi skor IMBCI dengan struktur habitatnya. Penelitian ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Hutan Lindung Angke Kapuk, Kawasan Arboretum PIK Jakarta dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk (TWA Kapuk) pada September hingga Desember awal di tahun 2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode titik hitung (point count). Total jenis burung yang berhasil teridentifikasi di ketiga lokasi mencapai 35 jenis. Hasil menunjukkan bahwa TWA Kapuk memiliki nilai IMBCI yang paling tinggi yaitu 4,22 sedangkan Arboretum dan Hutan Lindung mendapat nilai masing-masing sebesar 3,19 dan 3,47. Ketiga nilai menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di kawasan tersebut tergolong buruk berdasarkan kriteria skor IMBCI. Data korelasi struktur habitat yang signifikan terhadap skor IMBCI adalah desibel suara dan keberadaan sampah. 

---

The rapid increase in population makes DKI Jakarta as the capital of Indonesia losing its carrying capacity of the environment. Mangrove forest as one of the types of forest that acts as a supporting component for environmental carrying capacity is also recently damaged. Causing its important roles such as regulating the water traffic, preventing flooding, controlling erosion and abrasion due to intrusion of seawater to be impacted. The damage of the mangrove ecosystem will certainly have an impact on the survival of the organisms in it because mangrove forests also participate in the food chain, providing shelter for biota, including birds. Changes in environmental conditions can be known through biotic indices that apply organisms as indicators. One of these indices is the Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) that uses birds as an indicator of its environment. The index is a combination of guild approaches and indicator species so it can display more specific results in the event of environmental disturbances. Therefore, this study aims to determine the differences in the scores of the Index of Marsh Bird Community Integrity (IMBCI) in Hutan Lindung Angke Kapuk, Arboretum Mangrove and Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk and find out the correlation of the IMBCI score with its habitat structure. This research was carried out in three locations namely Hutan Lindung Angke Kapuk, Arboretum Mangrove Jakarta and Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk in September until the early of December 2018. The study was conducted using the point count method. The total number of birds identified in the three locations reached 35 species. The results showed that TWA Angke Kapuk got the highest score which was 4,22 while Arboretum and Hutan Lindung got 3,19 and 3,47. The components of habitat structure that siginificant to the correlation of IMBCI scores were sound parameter decibel and waste cover."

"Daerah penelitian terletak di Formasi Tomori Blok “X” Cekungan Banggai yang berada di wilayah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Formasi Tomori terendapkan pada masa Miosen Awal hingga Miosen Tengah dan diinterpretasikan dapat menjadi reservoir hidrokarbon di Cekungan Banggai. Formasi ini disusun oleh dominan batugamping bioklastik, terbentuk saat terjadinya proses syn-rift ketika aktivitas tektonik relatif tenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik reservoir dengan mengevaluasi sifat-sifat petrofisika batuan yang terdapat di Formasi Tomori, Cekungan Banggai berdasarkan data log sumur R3 dan R2ST. Sifat-sifat petrofisika yang dihasilkan dari perhitungan ketiga log sumur, seperti nilai volume shale, porositas, dan saturasi air digunakan untuk rekomendasi reservoir yang didukung oleh data petrografi, serta data mudlog guna mengetahui jenis litologi di zona reservoir. Berdasarkan hasil yang diperoleh, Formasi Tomori tersusun atas batugamping mudstone, batugamping wackestone, dan batugamping packstone yang di beberapa interval ditemukan sisipan batubara dan batulempung. Hasil perhitungan petrofisika pada zona reservoir Formasi Tomori didapatkan nilai volume shale berkisar 38%-40%, porositas efektif 7%-0%, dan saturasi air 23%-34%.

---

The research area is located in the Tomori Formation Block "X" of the Banggai Basin in the Banggai Regency, Central Sulawesi Province. The Tomori Formation was deposited during the Early Miocene to Middle Miocene and is interpreted to be a hydrocarbon reservoir in the Banggai Basin. This formation is composed of predominantly bioclastic limestones, formed during syn-rift processes when tectonic activity is relatively calm. This study aims to determine the characteristics of the reservoir by evaluating the petrophysical properties of the rocks in the Tomori Formation, Banggai Basin based on well log data R3 and R2ST. Petrophysical properties resulting from the calculation of the three well logs, such as shale volume, porosity, and water saturation values are used for reservoir recommendations supported by petrographic data, as well as mudlog data to determine the type of lithology in the reservoir zone. Based on the results obtained, the Tomori Formation is composed of mudstone limestone, wackestone limestone, and packstone limestone which at some intervals was found intercalated with coal and claystone. The results of petrophysics calculations in the reservoir zone of the Tomori Formation obtained shale volume values ranging from 38%-40%, effective porosity 7%-10%, and water saturation 23%-34%."

"Kajian ini membahas batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Terdapat dua prinsip dasar jurnalistik yang harus diperhatikan, yaitu menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik dan memberikan publik informasi yang sebenar-benarnya, sehingga wartawan harus diberikan jaminan atas independensinya. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan, sehingga berdampak pada wartawan yang sebenarnya. Permasalahan lainnya, kepatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik masih rendah, yang berdampak pada rentannya wartawan untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sistem pers yang dianut oleh Indonesia saat ini; batasan kriminalisasi terhadap wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik; dan penegakan hukum pidana dalam penyelesaian kasus pers. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan mengkaji secara sistematis mengenai aturan hukum, putusan kasus, prinsip, konsep, teori, doktrin, institusi hukum, masalah hukum, dan isu mengenai pers. Hasil kajian menemukan bahwa sistem pers yang berlaku di Indonesia saat ini adalah pers bertanggungjawab bebas yang berarti hanya pers yang bertanggungjawab (dalam hal perizinan) yang dapat diberikan kebebasan. Batasan kriminalisasi wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik di Indonesia saat ini, diantaranya apabila terdapat laporan mengenai kegiatan jurnalistik atau produk jurnalistik dari wartawan yang tergabung dalam perusahaan pers berbentuk badan hukum atau terdapat laporan terhadap perusahaan pers berbadan hukum, maka penyelesaiannya menggunakan UU Pers. Laporan yang masuk akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Dewan Pers sesuai Nota Kesepahaman antara Kepolisian dan Dewan Pers; apabila wartawan yang tergabung di perusahaan pers berbentuk badan hukum tanpa sadar lalai dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik kemudian melanggar kepentingan seseorang sehingga menimbulkan kebahayaan, maka diselesaikan dengan UU Pers; semakin suatu produk jurnalistik atau kegiatan jurnalistik mengakibatkan kebahayaan langsung secara fisik dan individual, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi wartawan; semakin jelas niat jahat/buruknya perbuatan wartawan, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi; dan apabila menimbulkan public wrong, maka semakin kuat alasan untuk mengkriminalisasi. Hasil penelitian juga menunjukkan terjadi disparitas dari keempat putusan tersebut dan perbedaan pandangan mengenai penyelesaian kasus pers antara kepolisian, kejaksaan, dan berbagai instansi yang bersangkutan.

---

This paper discusses the limits of criminalization against journalists in journalistic activities. Two fundamental principles of journalism must be considered, namely, providing information required by the public and providing the public with truthful information, so journalists must be guaranteed their independence. However, the current problem is that many people abuse journalism, which affects the journalists. Another issue is that journalists' compliance with the Journalistic Code of Ethics is still low, which impacts journalists' vulnerability to criminalization. Therefore, this study examines the press system adopted by Indonesia today; the limits of criminalization against journalists in journalistic activities; and criminal law enforcement in resolving press cases. The method used in this research is the doctrinal method, which systematically examines legal rules, case decisions, principles, concepts, theories, doctrines, legal institutions, legal problems, and issues regarding the press. The study found that the current press system in Indonesia is a free, responsible press, which means that only an accountable press (in terms of licensing) can be given freedom. The limitations on the criminalization of journalists in carrying out journalistic activities in Indonesia currently include reports on journalistic activities or journalistic products from journalists who are members of press companies in the form of legal entities or reports on press companies in the form of legal entities; then the resolution uses the Press Law. The incoming report will be communicated and coordinated with the Press Council through the Memorandum of Understanding between the Police and the Press Council; If journalists who are members of a press company in the form of a legal entity are unknowingly negligent in carrying out journalistic activities and then violate someone's interests, causing harm, then it is resolved by the Press Law; the more a journalistic product or journalistic activity causes direct physical and individual harm, the stronger the reason to criminalize journalists; the more precise the evil/bad intent of the journalist's actions, the stronger the reason to criminalize; and if it causes public wrong, the stronger the reason to criminalize. The results also show disparities between the four verdicts and different views on the resolution of press cases between the Police, the prosecutor's office, and various agencies concerned."