Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan otonomi daerah maka diharapkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di daerah tersebut semakin tinggi karena salah satu hakekat sekaligus tujuan diadakannya otonomi adalah terjadinya peningkatan partisipasi politik masyarakat. Berbagai hasil studi mengidentifikasi bahwa faktor yang paling mempengaruhi atau berhubungan positip dengan partisipasi politik adalah faktor Status Sosial Ekonomi (SSE) yang terdiri dari variabel tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan. Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu verifikasi terhadap sebuah teori yang melihat adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat Status Sosial Ekonomi dengan tingkat Partisipasi Politik yang mengambil setting pada masyarakat di Kabupaten Banyumas selama menjadi Daerah Percontohan Otonomi. Dari berbagai teori mengenai partisipasi politik dan hasil-hasil penelitian terdahulu di dapati bahwa untuk meneliti partisipasi politik harus diteliti pada setiap bentuk menurut intensitasnya. Karena partisipasi politik merupakan konsep payung di mana setiap bentuk partisipasi politik yang ada di dalamnya merupakan variabel yang berdiri sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripftiv/survey, pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling dengan jumlah responden sebanyak 198 orang. Sedangkan analisa data menggunakan analisis regresi logistik dan pengujian hipotesis memakai taraf signifikansi 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan penghasilan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai bentuk partisipasi politik yang diteliti. Namun secara parsial baik variabel pendidikan maupun penghasilan tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan tehadap berbagai bentuk partisipasi politik. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah daerah berhati-hati dan cermat dalam mengelola partisipasi politik ini dan secara mandiri mengadakan mobilisasi politik yang positip yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi politik masyarakat."

"Tesis ini tentang Penanganan Kesemrawutan Lalu Lintas oleh Polsek Metropolitan Ciputat. Perhatian utama tesis ini adalah pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas dengan fokus tindakan - tindakan Unit Polisi Lalu Lintas terhadap para pelanggar lalu lintas. Dalam kajian tesis ini, penanganan kesemrawutan lalu lintas dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan unit-unit operasional kepolisian tingkat sektor dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode klinis, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau para anggota Unit Lalu Lintas Polsek Metropolitan Ciputat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kesemrawutan lalu lintas dilakukan oleh unit unit di Polsek Metropolitan Ciputat. Berbagai kegiatan kepolisian ditujukan untuk menangani masalah kesemrawutan lalu lintas yang terjadi di kawasan pasar Ciputat. Kesemrawutan lalu lintas disebabkan; (1) pedagang kaki lima menggelar dagangan di badan jalan; (2) sopir angkutan ngetem di sembarang tempat, (3) tukang ojek mangkal di pinggir jalan, dan (4) jalan rusak serta tumpukan sampah di jalan. Penanganan kesemrawutan lalu lintas meliputi (a) penegakan hukum lalu lintas berupa tindakan preventif dan represif, (b) koordinasi dengan instansi pemerintah, yaitu DLLAJ dan Kecamatan dalam rangka penertiban lalu lintas. Dalam penegakan hukum ditemukan adanya tindakan-tindakan anggota yang menyimpang sebagai akibat Iemahnya sistem kontrol dan kendali, yang ditunjukkan berupa; pemerasan terhadap pelanggar lalu lintas serta kurang disiplinnya anggota dalam melaksanakan tugas pengaturan dan penjagaan lalu lintas.Hubungan kerja eksternal antara Polsek, DLLAJ dan Kecamatan tidak dilaksanakan melalui koordinasi yang baik. Kurangnya komunikasi antar pimpinan instansi pemerintah tersebut menyebabkan kebijakan-kebijakan dalam menangani kesemrawutan lalu lintas bukan merupakan hasil perencanaan yang matang dan berdampak pada keresahan masyarakat. Selain itu, penyusunan trayek angkutan umum oleh DLLAJ tidak dibicarakan dengan Polsek, sehingga penambahan angkutan umum memunculkan masalah baru dengan menumpuknya angkutan umum yang ngetem di pinggir-pinggir jalan karena tidak tersedianya terminal.Implikasi dari tesis ini adalah pada upaya mengoptimalkan peran Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pengoptimalan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas - tugas anggota Polsek di lapangan, meningkatkan penyadaran masyarakat melalui pendekatan pemolisian komuniti, membangun koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah.Daftar Pustaka : 35 buku dan 8 dokumen"

"Salah satu pendorong terjadinya konvergensi pendapatan per kapita adalah ketersediaan dalam kualitas modal manusia yang sama antar wilayah. Untuk melihat pola konvergensi pendidikan dalam kaitannya dengan konvergensi pendapatan per kapita, dilakukan proses dekomposisi dari pendapatan per kapita yang dibagi dalam tiga komponen, yaitu : kuantitas pendidikan, harga pendidikan dan residu. Dengan pembagian komponen tersebut maka dapat dilihat kontribusi dari masing-masing komponen terhadap perubahan distribusi pendapatan per kapita. Pada konvergensi pendidikan yang dianalisis dalam tesis ini menggunakan dua tinjauan yaitu untuk tingkat pendidikan SMP dan SMA. Dari analisis didapatkan hasil kalau di wilayah Indonesia terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan. Pada tingkat regional di Kawasan Barat Indonesia (KBI) terjadinya konvergensi pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan konvergensi kuantitas pendidikan sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMP serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA. Jika ditinjau dari sebelum pelaksanaan otonomi daerah (1993 - 1999) dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah (2000 - 2004) dapat dilihat bahwa di Indonesia sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi pola konvergensi pendapatan per kapita dan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA namun setelah pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita maupun konvergensi pendidikan. Di Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti dengan konvergensi harga pendidikan pada tingkat pendidikan SMA dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita yang diikuti konvergensi pada harga pendidikan untuk tingkat pendidikan SMP. Sedangkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebelum pelaksanaan otonomi daerah tidak terjadi konvergensi pendapatan per kapita namun terjadi konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMP dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terjadi konvergensi pendapatan per kapita serta konvergensi kuantitas pendidikan pada tingkat pendidikan SMA."

"ABSTRAKLimbah lumpur di lapangan minyak bumi dikategorikan sebagai limbah B3 dan berbahaya bagi lingkungan hidup. Air terproduksi yang merupakan aliran limbah dalam produksi minyak bumi mengandung polutan non-biodegradable seperti senyawa fenolik yang memiliki toksisitas tinggi pada perairan. Lumpur memiliki potensi besar untuk diubah menjadi karbon aktif berpori yang dapat disuspensikan dengan fotokatalis TiO2 untuk digunakan dalam degradasi senyawa fenolik melalui reaksi fotokatalisis. Dengan memodifikasi ukuran pori karbon aktif dan ukuran partikel TiO2 aktifitas fotokatalisis dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dikaji suatu metode untuk sintesis karbon aktif berpori dan suspensinya dengan fotokatalis TiO2 dalam usaha mendegradasi senyawa fenolik yang terkandung dalam air terproduksi di lapangan minyak bumi. Pada penelitian ini, lumpur dikonversi menjadi karbon aktif berpori menggunakan metode hard template dengan MCM-41 sebagai template silika mesopori, karbonasi dilakukan dalam atmosfert inert. MCM-41 disintesis dengan metode hidrotermal menggunakan TEOS dan CTAB. TiO2 Nanowire disintesis dengan metode hidrotermal dalam larutan KOH dan dikalsinasi pada suhu berbeda untuk mengetahui bentuk partikel terbaik. Aplikasi reaksi degradasi senyawa fenolik dilakukan dengan fotokatalis TiO2 Degussa P25, TiO2 Nanowirei dan Suspensi TiO2-PAC, untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel TiO2 dan keberadaan karbon aktif dalam reaksi degradasi senyawa fenolik. Limbah lumpur, karbon aktif berpori, TiO2 nanowire, MCM-41 dan suspense katalis TiO2-PAC hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan CS Analyzer, FTIR, EDX, SEM, BET, XRD, PSA dan TEM. Hasil karakterisasi menunjukkan karbon aktif berpori dan MCM-41 yang dihasilkan memiliki diameter pori 3.0 dan 2.2 nm (mesopori), sesuai dengan yang diharapkan. TiO2 nanowire yang dipilih adalah hasil kalsinasi pada suhu 600 oC karena memiliki kristalinitas terbaik dibanding lainnya. Aplikasi degradasi Fenol dilakukan pada rentang waktu reaksi tertentu dan dianalisis kadar Fenol, TOC dan COD menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil reaksi degradasi senyawa fenolik menunjukkan suspensi katalis TiO2-PAC menghasilkan degradasi Fenol, TOC dan COD terbesar dengan keberhasilan degradasi (% Degradasi) sebesar 64.06 %, 49.81 % dan 24.65%. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa limbah lumpur dapat dikonversi menjadi karbon aktif berpori yang dapat berperan dalam degradasi senyawa fenolik setelah disuspensikan dengan TiO2 Nanowire.

---

ABSTRACT

Petroleum sludge waste categorized as toxic waste and harmful to the environment. Produced water which is the flow of waste in petroleum production, containing non-biodegradable pollutant such as phenolic compound which have high aquatic toxicity. Sludge has great potential to be converted into a porous activated carbon (PAC) which can be suspended with TiO2 photocatalyst to degrade phenolic compound through photocatalytic reaction. By modifying pore size of the activated carbon and particle size of TiO2, photocatalytic activity can be improved. Therefore, it is necessary to study for the synthesis of activated carbon and the suspension with TiO2 photocatalyst in attempt to degrade phenolic compound contained in produced water of petroleum field. In this research, sludge is converted into PAC using hard template method with MCM-41 as template of silica mesopore, carbonization is conducted in stream of inert atmosphere. MCM- 41 synthesized by hydrothermal method using TEOS and CTAB. Nanowire TiO2 synthesized by hydrothermal method in solution of KOH and calcined at different temperatures to determine the best form of particles. Applications of phenolic compound degradation reactions performed with photocatalysts of TiO2 Degussa P25, Nanowire TiO2, and suspension of TiO2-PAC, to determine the effect of particle size of TiO2 and the presence of PAC in the reaction of phenolic compound degradation. Sludge waste, PAC, Nanowire TiO2, MCM-41, and suspension of TiO2-PAC synthesized were characterized using CS Analyzer, FTIR, EDX, SEM, BET, XRD and PSA. The results shows PAC and MCM-41 produced has a pore diameter of 3,0 and 2,2 nm (mesopore) as expected. Nanowire TiO2 chosen is the result of calcinations at temperature of 600 oC, because it has the best cristallinity than others. Phenolic compound degradation performed at certain time intervals and analyzed the content of total phenol, TOC, and COD using spectrometer UV-Vis. The results shows suspension of TiO2-PAC has largest degradation of phenolic, TOC and COD with the phenolic, TOC, and COD degradation of 64,06%, 49,81%, and 24,65%, respectively. It can be concluded that petroleum sludge waste can be converted into PAC which can play a role in the degradation of phenolic compound after suspended with Nanowire TiO2."

"ABSTRAKNama : Hageng GurinoProgram Studi : Hukum TransnationalJudul : Penyelengaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Di Sektor A, B, dan C Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum International. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas yang teridiri dari 17.508 pulau dan 81.000 km2 garis pantai, dengan luas perairan laut mencapai /- 5.900.000km2. Dengan luasnya wilayah Indonesia, maka akan mengundang ancaman pelanggaran baik di wilayah laut dan wilayah udara Indonesia. Ruang udara Indonesia di atas kepulauan Riau dan Natuna dikenal sebagai Sektor A, B, dan C yang dikelola oleh Singapura dan Malaysia. Beberapa usaha pengambil alihan pun pernah dilakukan namun belum berhasil. Dengan Pelayanan Navigasi penerbangan di Indonesia di Sektor A, B, dan C sampai saat ini yang masih dikuasai oleh Singapura dan Malaysia akan berdampak pada bidang politik, bidang ekonomi, pertahanan keamanan negara. Ini sudah saatnya pemerintah mengkaji ulang tentang Flight Information Regional yang dikelola oleh Singapura dan Malaysia dan sebagai negara yang berdaulat Indonesia harus dapat mengambil alih kembali Pelayanan Navigasi di Sektor A, B, dan C dari Singapura dan Malaysia. Dalam penerapan Flight Information Region Sektor A, B, dan C, Indonesia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Annex 11 Konvensi Chicago 1944 dan Indonesia sudah mampu mengelola wilayah udara negaranya. Kata kunci :Pelayanan navigasi penerbangan, Flight Information Region, Sektor A, B, dan C,

---

ABSTRACTNama Hageng GuritnoProgram of Studi Transnational LawTitle Navigation Aviation Services In Sectors A, B, and C In Indonesia Viewed From International Law. Unitary State of the Republic of Indonesia consists of 17,508 islands and 81,000 km2 of coastline, with sea area reaching 5.900.000km2. With the vastness of Indonesia, it will invite the threat of violations both in the sea and air region of Indonesia. Indonesia 39 s airspace over the islands of Riau and Natuna is known as Sectors A, B, and C managed by Singapore and Malaysia. Several takeover attempts have been made but have not succeeded. With Indonesia 39 s Navigation Services in Sectors A, B, and C to date still dominated by Singapore and Malaysia will have an impact on the political, economic, and defense of the country 39 s security. It is time for the Government to review the Regional Flight Information managed by Singapore and Malaysia and as a sovereign country Indonesia should be able to take over the Navigation Service in Sectors A, B and C from Singapore and Malaysia. In implementing Flight Information Region Sector A, B, and C, Indonesia is in conformity with the standards set by Annex 11 of the 1944 Chicago Convention and Indonesia has been able to manage the airspace of the country. Keywords Navigation Services Aviation, Flight Information Region, Sector A, B, and C "

"Naskah seminar ini membahas usulan potensi pemanfaatan Natural Gas Hydrates (NGH) sebagai media alternatif transportasi gas bumi. Indonesia saat ini mengalami penurunan produksi gas dan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memproduksi gas dari lapangan stranded. NGH merupakan media alternatif transportasi gas alam yang cukup menjanjikan, namun belum banyak dikembangkan. Berbagai skenario rantai suplai NGH, mulai dari proses produksi dan transportasi telah diuji melalui analisis tekno-ekonomi untuk mengkaji kelayakan dari sisi teknis dan ekonomi terkait kemungkinan penerapan di Indonesia. Butana dengan laju alir 30 MMSCFD dipilih sebagai refrigeran pada satu train produksi NGH dengan kapasitas 25 MMSCFD gas alam. Empat skenario rantai suplai NGH telah dianalisis dan didapatkan harga jual NGH untuk skenario pengiriman dari Sorong ke Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Arun berturut-turut US$ 9.56/MMBTU, US$ 8.93/MMBTU, US$ 9.04/MMBTU, dan US$ 9.95/MMBTU pada skenario IRR 15%. Berdasarkan analisis tekno-ekonomi yang dilakukan, NGH layak menjadi media alternatif dalam transportasi gas alam dan memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia. ......The focus of this study is to discusss Natural Gas Hydrates (NGH) utilization potential as alternative medium for natural gas transportation. Indonesia has been facing gas declining problem and one of solution which can be applied is by producing gas from stranded area. NGH is one of promising media for natural gas transportation, but not much developed yet. Various scenarios of NGH supply chain, including production and transportation have been analyzed by applying techno-economic analysis in order to examine its feasibility from technical and economical views concerned with its application in Indonesia. Butane with flow rate of 30 MMSCFD has been chosen as refrigerant at one train of NGH production process with 25 MMSCFD of natural gas capacity. Four NGH supply chain scenarios have been analyzed and NGH sales price has been achieved for delivery scenario from Sorong to Makassar, Surabaya, Jakarta, and Arun respectively with value of US$ 9.56/MMBTU, US$ 8.93/MMBTU, US$ 9.04/MMBTU, dan US$ 9.95/MMBTU at 15% IRR. Based on techno-economical analysis have been performed, NGH may feasible as alternative medium for natural gas transportation and be developed in Indonesia."

"Penulisan tesis ini dilandasi pada evolusi Six Sigma yang senantiasa berkembang. Six Sigma pada awalnya fokus pada perbaikan proses guna menghasilkan produk yang bebas cacat. Perbaikan pada mesin, fasilitas, prosedur proses, material dan lain-lain dilakukan secara sistematis dengan metodologi Define-Measure-Analyze-Improve dan Control. Perkembangan selanjutnya adalah implementasi six sigma bukan hanya untuk proses-proses yang menghasilkan produk, tapi juga untuk proses-proses transaksional khususnya yang berkaitan dengan pelanggan karena salah satu critical to quality dari sisi pelanggan adalah proses pelayanan pada pelanggan. Tesis ini mengangkat rancangan pengukuran keeratan hubungan (engagement) antara organisasi, karyawan dan pelanggan yang bermanfaat untuk menyempurnaan hubungan itu sendiri guna meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran tersebut yang dikenal dengan Human Sigma diperkenalkan oleh John Fleming dan Jim Asplund dari lembaga riset Gallup. Tesis ini menterjemahkan konsep-konsep tersebut ke dalam sebuah implementasi pada sebuah perusahaan dan mendapatkan bukti-bukti keefektivitasan implementasi dari konsep Human Sigma."