Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindakan Mahkamah Agung untuk memenuhi keadilan di masyarakatterhadap perkara tindak ringan membuat Mahkamah Agung mengeluarkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari2012. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini dikarenakan batasannilai untuk tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP selama inimasih senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh) sudah tidak sesuai dengankondisi masyarakat saat ini. Hal ini menyebabkan pasal-pasal yangmengatur tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP saat ini sepertimati suri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yangmerubah batasan nilai dan jumlah denda perkara tindak pidana ringan didalam KUHP tersebut menimbulkan beberapa permasalahan jika dilihatdari hierarki peraturan perundang-undangan, PERMA memang diakuisebagai peraturan perundang-undangan lainnya tetapi kedudukannyamasih di bawah Undang-Undang. Permasalahan yang lainnya adalahkeberadaan PERMA tersebut menyebabkan berubahnya proses acarapemeriksaan yang semula dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjadi AcaraPemeriksaan Cepat sehingga mempengaruhi Sistem Peradilan Pidanadalam menyelesaikan permasalahan perkara tindak pidana ringan tersebut.Dianutnya asas legalitas dalam KUHP mengakibatkan Hakim terikatterhadap isi dari ketentuan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkarapidana termasuk perkara Tindak Pidana Ringan. Dalam penelitian ini,penulis menyajikan putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara TindakPidana Ringan yang terkait dengan PERMA No.02 Tahun 2012, dimanaterdapat ketidak seragaman dikalangan para Hakim sendiri dalammenyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan yaitu dengan mendasarkankepada PERMA No.02 Tahun 2012 atau tetap berpegang kepada KUHP.

---

ABSTRACTSupreme court action to fulfill justice in the society for the misdemeanorcases makes Supreme Court issued Supreme Court Regulation No.2 Year2012 on 27 February 2012. Supreme Court issued this regulation isbecause the misdemeanor in the criminal code is still worth two hundredand fifty rupiahs. It unsuitable with the condition society today. Thiscauses the articles of regulating the criminal acts in the misdemeanor ofthe current criminal code as a dead faint. Supreme Court Regulation No.02Year 2012 changing limits the value and amount of fines misdemeanorcases in the criminal code, raises a number of problems if viewed from thehierarchy of legislation. This regulation was recognized as the otherlegislation but it’s still under the legislation. The other problem is theexistence of the Supreme Court Regulation No.2 Year 2012 led to changeexamination procedures, which was originally with the OrdinaryExamination Procedures to be the Express Examination Procedures. Thusaffects The Criminal Justice System in resolve problems of themisdemeanor cases. The principle of legality in the Criminal Code arebound to lead to judge the content of the provisions of the Act in resolvingcriminal cases including misdemeanor cases. In this study, the authorspresent the Judge's decision to settle the misdemeanor cases associatedwith Supreme Court Regulation No.2 Year 2012, where there is a lack ofuniformity among the Justices themselves to resolve the mattermisdemeanor by basing the Supreme Court Regulation No.2 Year 2012 orremain adhering to the Criminal Code."

"ABSTRAKPeran aktif Indonesia dalam persaingan global, khususnya pada sektor konstruksi tidak dapat dihindari lagi. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tersebut adalah inovasi. Sayangnya, performa inovasi di Indonesia, termasuk di dalamnya sektor konstruksi, masih dinilai rendah. Dipercaya, dua penyebab utama dari rendahnya inovasi adalah ketidaktersediaan ilmu dan manajemen mutu perusahaan yang buruk. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menguji pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Knowledge Management (KM), serta pengaruh Knowledge Management (KM) terhadap inovasi. Diawali dengan analisa hubungan antar variabel dengan pendekatan PLS-SEM, penelitian dilanjutkan dengan analisa hubungan antar tingkat kepentingan dan performa dari KM dan TQM pada perusahaan pengembang konstruksi, sebagai pihak yang dipercaya memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan inovasi pada sektor konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik TQM memberikan pengaruh yang signifikan bagi proses KM, yaitu melalui praktik fokus pelanggan, manajemen karyawan, dan manajemen proses dan proses KM berpengaruh terhadap inovasi melalui proses pembagian ilmu dan aplikasi ilmu. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan juga bahwa penerapan KM pada perusahaan pengembang konstruksi di Indonesia memiliki tingkat kesesuaian sangat baik, dan untuk penerapan TQM memiliki tingkat kesesuaian baik, dengan catatan ada indikator-indikator yang memerlukan perbaikan dan perlu untuk dipertahankan performanya. Berangkat dari dua hasil analisa tersebut, disusunlah sebuah strategi pengembangan KM dan TQM yang dapat meningkatkan inovasi pada sektor konstruksi di Indonesia.

---

ABSTRACT

Indonesias active role in global competitiveness, especially in construction field cant be denied. One of the main factor that promote national economic growth is innovation. Unfortunately, innovation performance in Indonesia, including construction sector, is regarded as low. It is believed that the two main causes of low innovation are lack of knowledge and poor company quality management. In light of that issue, this study examined the influence of Total Quality Management (TQM) on Knowledge Management (KM), and the influence of Knowledge Management (KM) on innovation. Begin with an analysis of the relationship between variables with the PLS-SEM approach, the relationship between importance and performance level of KM and TQM in developers companies, who are believed to be the most influential in increasing innovation in the construction sector, then will be evaluated. The obtained results showed that TQM practices give significant influence on KM processes, through customer focus, people management and process management. KM processes also give significant influence on innovation through the process of knowledge sharing and knowledge application. Based on the results of the study, it was also concluded that the performance of KM in developers companies is at a very good state, while the performance of TQM is at a good state, with a note that there are some indicators that need to be improved and mantained. Depart from the results of the study, a development strategy of KM and TQM which can increase innovation in the construction sector in Indonesia has been developed.

"

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"

"Penelitian ini menjelaskan hubungan antara masing-masing elemen dalam komunikasi pemasaran terpadu sebuah merek produk terhadap pembentukan dimensi-dimensi ekuitas mereknya, serta menjelaskan hubungan antar dimensi dalam ekuitas merek produk tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan survei kepada 772 responden target pemasaran produk tersebut. Analisis data menggunakan metode SEM-PLS pada aplikasi SMART PLS 3.0 dan menggunakan analisis uji univariat serta multivariat. Hasil penelitian mengungkapkan advertising, sales promotions, dan word of mouth marketing memiliki pengaruh paling besar secara positif terhadap pembentukan dimensi-dimensi ekuitas merek. Tidak ada variabel komunikasi pemasaran terpadu yang berpengaruh langsung ke brand loyalty, melainkan harus melewati brand awareness, perceived quality, dan brand association. Brand awareness akan mempengaruhi perceived quality, yang kemudian mempengaruhi brand association, dan baru kemudian mempengaruhi brand loyalty.

---

This study explains the relationship between each element in the integrated marketing communication of a product brand towards the formation of dimensions of its brand equity, also explains the relationship among the dimensions in the brand equity of the product. This research use quantitative method by conduct a survey to 772 respondents of the brands' target consumer. SEM-PLS method on SMART PLS 3.0 application was used to data analysis and tested using univariate and multivariate analysis. The results of the study reveal that advertising, sales promotions, and word of mouth marketing have the greatest influence for positevly form brand equity dimensions. But there is no integrated marketing communication elements that has direct effect on forming brand loyalty, but has to pass through brand awareness, perceived quality, and brand association. Brand awareness will affects perceived quality, which then affects brand association, and at last affects brand loyalty."

"Pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap UMKM Sofisticake dimana UMKM Sofisticake bergerak di industri roti dan kue. Sofisticake merupakan usaha mikro yang beroperasional di Depok. Target Sofisticake adalah meningkatkan pertumbuhan penjualan dan keuntungan. Penilaian dilakukan berdasarkan analisa marketing  yaitu analisa internal dan eksternal, analisa marketing mix dan analisa ansoff. Solusi yang ditawarkan adalah membentuk strategi ekspansi melalui strategi agen. Proses business coaching dilakukan selama 1.5 bulan dan diharapkan dapat memberi ruang UKM untuk memperbesar kapasitas. Metode pengumpulan data  dengan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan bisnis coaching dilakukan sebagai aktivitas harian UMKM bersama

---

The guidance that is providing guidance to SMEs Sofisticake where Sofisticake SMEs engaged in bread and cakes industry . Sofisticake is a micro-enterprises operating in Depok . Target Sofisticake is to expand its sales volume and  margin. Assessment is based on the analysis of marketing , Through internal and external analysis , marketing mix analysis and Ansoff Analysis . The solution offered is to establish an expansion strategy through strategies agent . Business coaching process is carried out for 1.5 months and is expected to enlarge the capacity of SMEs . Data collection methods through a qualitative approach . Business coaching is done through daily activities of SMEs together with coach ."

"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

---

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.

The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met."

"Chlorella vulgaris selain sebagai sumber nutrisi makanan dan anti oksidan, berpotensi juga untuk pengolahan limbah domestik karena memiliki kandungan nutrisi seperti fosfat dan amonia yang dibutuhkan sebagai substrat untuk fase pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa Chlorella vulgaris lebih menyukai kultur dengan medium limbah pada perbandingan volume 2:1 terhadap alga dibandingkan 1:1 dan 3:1. Hal ini ditinjau dari penurunan kualitas limbah yang menunjukkan bahwa Chlorella vulgaris memiliki kemampuan mendegradasi amonia nitrogen sebesar 95.5%. Sedangkan pada rasio 1:1, penurunan amonia nitrogen sebesar 92.17% dan pada rasio 3:1 sebesar 78.77%. Selain kemampuannya dalam mengolah limbah, Chlorella vulgaris menghasilkan kandungan lipid yang berpotensi sebagai bahan baku biofuel. Kandungan lipid paling tinggi ditemukan pada rasio volume 2:1, yaitu sebesar 44.3%, sedangkan kandungan lipid pada rasio 1:1 dan 3:1 adalah 39.56% dan 37.96% selama 204 jam lama kultivasi.

---

Besides as a source of food nutrient and anti-oxidant, Chlorella vulgaris potentially also for domestic waste treatment because of its nutrient contain such as phosphate and ammonia nitrogen which needed as a substrate for the growth phase. Research shows that Chlorella vulgaris prefers to waste medium with the volume ratio of 2:1 compared to algae than ratio 1:1 and 3:1. It is observed from waste degradation which shows that Chlorella vulgaris has the ability to degrade 95.5% of ammonia nitrogen. Whereas the ratio of 1:1 and 3:1 degrade 92.17% and 78.77% of ammonia nitrogen. In addition for its ability to treat waste, Chlorella vulgaris also produce lipid content that has potential as biofuel feedstock. The highest lipid content was found in the volume ratio of 2:1, that is equal to 44.3%, whereas the lipid content in 1:1 and 3:1 ratio are 39.56% and 37.96% for 204 hours long cultivation."