Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sikap terhadap hubungan seksual, masturbasi, pornografi dan homoseksual dengan religiusitas pada kaum dewasa muda yang beragama Islam. Di Indonesia fenomena perilaku hubungan seksual, masturbasi, pornografi, dan homoseksual sudah sedemikian maraknya, khususnya di kota Jakarta.Peneliti ingin melihat bagaimana sikap masyarakat, khususnya kaum dewasa muda, dalam menyikapi perilaku-perilaku tersebut. Kemudian peneliti mencoba mengaitkannya dengan dimensi-dimensi religiusitas yang pernah dikemukakan oleh Glock dan Stark (dalam Robertson, 1988). Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner sikap terhadap hubungan seksual, masturbasi, pornografi dan homoseksual; dan kuesioner religiusitas. Dalam penelitian ini subjek terdiri dari 100 orang dengan rentang usia antara 20 - 40 tahun, dan beragama Islam.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara perilaku hubungan seksual, masturbasi, dan homoseksual dengan dimensi ritual, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi. Hasil penghitungan independent sampel t-test menunjukkan bahwa laki-laki memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap perilaku masturbasi dan pornografi dari pada perempuan. Sedangkan hasil penghitungan one way ANOVA menunjukkan bahwa subjek yang telah menikah memiliki religiusitas yang lebih tinggi pada dimensi ritual, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi bila dibandingkan subjek yang belum menikah.

---

The research is purposed to understand correlation between sexual intercourse, masturbation, pornography, and homosexual with religiosity among moslem young adulthood. In Indonesia, the phenomenon of sexual intercourse, masturbation, pornography, and homosexual has been common, especially in Jakarta.Author wanted to know the attitude of the community, especially that of young adulthood to these behaviors. Furthermore, author tried to correlate these behaviors with religious dimensions that Glock and Stark have pointed out (in Robertsons, 1998). The research uses a questionnaire method to gather data. One questionnaire of the research is concerned with attitude toward sexual intercourse, masturbation, pornography, and homosexual, and the other to religiosity. In the research, subject consisted of 100 persons ranging from 20 - 40 years of age who were Moslems.The research findings, show a significant negative correlation between attitude toward sexual intercourse, masturbation, pornography, and homosexual with ritual, experiential, knowledge, and consequential dimensions. A calculation of independent t-test sample indicated that men had a positive attitude toward masturbation and pornography than women. Whereas, one way ANOVA measurement showed that those subjects getting married had a higher religiosity at ritual, experiential, knowledge, and consequential dimensions that those of being singled."

"Penetapan Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai kota jasa dan pusat kegiatan ekonomi nasional mendorong lahirnya perkembangan wilayah secara masif dalam berbagai aspek yang mampu berdampak terhadap peningkatan intensitas kepadatan penduduk hingga arus lalu lintas. Sebagai langkah mengantisipasi permasalahan masifnya peningkatan penduduk serta arus lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Kawasan TOD dalam bentuk kolaborasi. MRT Jakarta merupakan wujud kolaborasi dalam merealisasikan Kawasan TOD. Kawasan TOD mengedepankan konsep aksesibilitas mobilisasi masyarakat menuju stasiun terdekat dengan berjalan kaki ataupun dengan moda transportasi non-bermotor. Untuk mengetahui perkembangan nilai tanah pada Kawasan TOD, dilakukan peninjauan melalui perbandingan antara aspek nilai tanah kawasan sebelum proses pembangunan MRT Jakarta dilakukan, dengan kondisi eksisting dimana MRT Jakarta telah dioperasikan. Parameter dalam menentukan perkembangan nilai tanah pada Kawasan TOD MRT Jakarta mengacu pada teori Kapitalisasi Nilai Tanah Pada Kawasan Transit yang meninjau perbandingan nilai tanah berdasarkan persentase kawasan komersial, tingkat potensi banjir serta kenaikan harga tanah diatas 5% per-tahun. Penelitian ini dilakukan di sepanjang Stasiun MRT Jakarta yang dimulai dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Lebak Bulus Grab. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data secara spasial, empat Kawasan TOD MRT Jakarta yang berada di dekat kawasan pusat bisnis merupakan Kawasan TOD MRT Jakarta dengan nilai tanah yang berkembang dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Kawasan TOD MRT Jakarta lainnya tidak mengalami peningkatan nilai tanah. Karakteristik utama Kawasan TOD ini adalah berada dekat dengan kawasan pusat bisnis serta memiliki intensitas jaringan jalan utama dan keberadaan Objek POI dalam jumlah yang besar.

---

DKI Jakarta Province determined as a city of central service and economic activity, was one of the driving factors that created massive development of DKI Jakarta’s region in many aspects impacting the enhancement of residency density and the traffic flow intensity. As an anticipated action from the massive enhancement of the residency problem and intensity traffic flow. DKI Jakarta’s Government action to develop Transit Oriented Development realization that involves many collaborations. MRT Jakarta was one of the representative's collaborations in creating Transit Oriented Development realization. Transit Oriented Development put forward the concept of provisioning public accessibility to nearby stations that can be accessed by walking or using transportation non-motorcycle modes. Knowing the land value development in Transit Oriented Development, by using comparison analysis of land value aspects between before the MRT Jakarta Project was being held and the existing conditions of MRT Jakarta, was the method that was used to find how the development concept of Transit Oriented Development land value was being released in MRT Jakarta. Parameters that were used in determining the development of Transit Oriented Development land value in MRT Jakarta, refers to Land Value Capitalization of Transit Region theory that considers the land value comparison based on commercial percentage, flood potential level, and land prices enhancement above 5% in a year. This research was conducted in MRT Jakarta Stations starting from Bundaran HI Station until Lebak Bulus Grab Station. Refers to the results from processing and analyzing data process, four out of eight stations of MRT Jakarta that are located near the central business district area are the Transit Oriented Development area which was the land value being developed through the increasing land value index from 2012 until 2023. The main characteristic of Transit Oriented Development that the land value has been developed, are located near the central business district area and having much higher intensity of the main network road and the distribution of Point of Interest objects."

"ABSTRAKPitcher plants (Nepenthes spp.) included in carnivorous plants which are often visited by nectar-seeking insects, such as bees, beetles, butterflies and ants. In order to be visited by insects, pitcher plants provide a lure prize in the form of nectar produced by flowers (floral nectar) and nectar in other parts outside the flower (extrafloral nectar). In an effort to get the nectar, visitor insects can fall into the hole of the pitcher which will eventually become the food of the pitcher plants."

"Green Coke, diproduksi di kilang UP Dumai PT. Pertamina (Persero). Green Coke merupakan residu dari hasil pengolahan minyak mentah berupa produk samping yang berbentuk padat dan berwarna hitam. Green Coke mempunyai nilai kalor sebesar 7500-8500 kcal/kg, jika dibandingkan dengan batu bara (5000-6000 kcal/kg), nilai kalor Green Coke cukup tinggi.Sintesis Green Coke Water Mix ini dapat dilakukan dengan memformulasikan komposisi antara Green Coke, air, dispersan (PSS) dan stabilizer (amilum&CMC). Dari penelitian ini diperoleh komposisi optimum sampel GCWM yang stabil telah memenuhi nilai spesifikasi standar GCWM yaitu : Green Coke (200 mesh) : air : PSS : Amilum 50 : 50 : 0.04 : 0.4 Dengan hasil uji kestabilan mencapai 4 minggu dan nilai viskositas secara percobaan pada suhu 25.9 oC sebesar 1032 Cp, nilai kalor sebesar 6827.82224 Kkal/l. dan kadar abu untuk sampel Green Coke (140 gram) 50 gram, air 50 gram dan PSS 0.04 sebesar 0.06%. Green Coke (200 gram) 50 gram, air 50 gram dan PSS 0.04 gram dan amilum 0.4 gram sebesar 0.2%. Sedangkan hasil uji FTIR Sampel GCWM tersebut dengan penambahan PSS dan amilum dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Posisi absorbsi (cm-1) Gugus fungsional 3449.06 Gugus-OH 2845.93-2919.15 Gugus alkana/ gugus alkil (-CH3, -CH2- ) 1375.97 Gugus alkena geminal 1032.16 Gugus benzene mono substitusi"

"Fruktansukrase merupakan salah satu enzim sukrase yang dapat menghasilkan eksopolisakarida (EPS) fruktan. Bakteri Asam Laktat (BAL) mampu menghasilkan EPS karena adannya aktivitas enzim sukrase, yaitu glukansukrase/ glukosiltransferase (gtf) dan fruktansukrase/fruktosiltransferase (ftf). EPS yang diproduksi oleh mikroorganisme berpotensi untuk diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti industri pangan, kesehatan, dan farmasi.Penelitian ini bertujuan untuk menentukan BAL yang dapat menghasilkan EPS fruktan pada media raffinosa dengan menggunakan sukrosa sebagai substrat. Raffinosa digunakan sebagai sumber karbon pada media agar MRS dalam penelitian ini. Raffinosa adalah suatu trisakarida yang akan dipecah oleh enzim fruktansukrase menjadi molekul glukosa-galaktosa dan fruktosa bebas. Pengamatan BAL pembawa fruktansukrase akan menghasilkan EPS fruktan berupa lendir pada media agar MRS. Dari 22 BAL penghasil fruktan yang diamati lebih lanjut dan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya secara molekuler, diduga bahwa 5 diantaranya hanya menunjukkan aktivitas enzim glukansukrase, dan 17 BAL lainnya memiliki aktivitas fruktansukrase selain glukansukrase.

---

Fructansucrase is one of sucrase’s enzyme that enable to produce exopolisaccharides (EPS) fructan. Lactic Acid Bacteria (LAB) are able to produce EPS because of the activity of sucrose genes, i,e. glucansucrase/glucosyltransferase (gtf) and fructansucrase/fructosyltransferase (ftf). EPS which have been produced by microorganism has chance to be used in many potential applications, such as in food, health, and pharmaceutical industries.This study aimed to determine LAB which can produce EPS fructan on raffinose. Raffinose was used as carbon source in the modified MRS media used in this study. Raffinose is a trisaccharides which will be cleaved by fructansucrase enzyme generating glucose-galactose and free fructose molecules. LAB carries fructansucrase enzyme produced EPS fructan as observed on MRS-Raffinose agar medium as mucous colonies. Twenty-two fructan-producing LAB were further analyze by comparing to previous report obtained by moleculary study; five LAB reveal as glucansucrase only, while seventeen LAB possessed both fructansucrase and glucansucrase activities."

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."

"The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation after the economic crisis, therefore it has to perform the best banking practices and should implement excellent corporate governance so that it could increase the stakeholder's value. The government as a share holder and regulator (through the central bank) should create guidances and regulations to ensure the implementation of good corporate governance not only in Bank Mandiri but also in any other state-owned company. The role of the government in providing Good Corporate Governance regulations is very important; therefore the government's employees (civil servant) should implement good governance in any governmental activities. Two regulations, namely the State-Owned Enterprise Law No. 19/2003 and Central Bank Regulation No. 8/4/PB1/2006 regarding good corporate governance for commercial bank, had been issued by the government. Those regulations are relevant to the implementation of good corporate governance not only for government bodies and state-owned banks, but also for private banks. Hence the good corporate governance becomes a very important issue in Constitutional Law. While other theses of the similar topic come from economic's view, this thesis analyse the role of the government and the bureaucratic's apparatus in the implementattion and implication of GCG at Bank Mandiri as a state-owned banking company from constitutional law's view."