Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Barat menunjukan pola semakin ke bagian wilayah utara tingkat pertumbuhannya semakin baik. Demikian pula dengan pola tingkat konektifitas jaringan jalan yang terjadi di tingkat kabupaten/kotamadya yaitu wilayah bagian utara memiliki tingkat konektifitas yang lebih tinggi dibandingkan di bagian selatan bahkan rata-rata mendekati angka (100%). Pola tersebut dapat menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan tingkat konektifitas jaringan jalan."

"Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan analisa grafis dari variabilita jumlah dan waktu hujan pada daerah pantai utara Jawa Barat. Sebagai alternatif dari analisa statistik yang sudah umum digunakan walaupun masih diragukan hasilnya, melalui analisa grafis dengan pendekatan pengamatan jangka panjang dan pendek ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang paling tidak sama baiknya dengan menggunakan analisa statistik. Penelitian ini mencakup wilayah pantai utara Jawa Barat yang telah berkembang secara cepat sehingga perubahan penggunaan juga meningkat tajam dan akhirnya diasumsikan bahwa perubahan penggunaan tanah tersebut dapat pula merubah ekosistem di wilayah tersebut termasuk pola curah hujannya, seperti yang dijelaskan dalam konsep siklus hidrologi. Data yang digunakan adalah dari data curah hujan bulanan dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1988 di empat belas stasiun pencatat cuaca yang menyebar dari bagian barat sampai timur wilayah pantai utara dengan ketinggian 50 meter atau kurang di atas permukaan laut. Dari hasil analisa grafis tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :a. Adanya variabilta curah hujan akan lebih jelas terlihat secara grafis dengan menggunakan pendekatan pengamatan jangka waktu yang lebih pendekb. Ada kecenderungan jumlah curah hujan rata-rata tahunan dan juga bulanan menurunc. Tidak nampak adanya kecenderungan pergeseran awal mulainya musim kemarau maupun hujan, tetapi ada indikasi perubahan lamanya curah hujan maksimum dan minimum yaitu menjadi semakin lama."

"Perkembangan ilmu geografi masih terus berlangsung sejalan dengan perubahan paradigma kehidupan. Perdebatan mengenai eksistensi ilmu Geografi masih terjadi, khususnya antara penganut aliran pemikiran positivisme yang konvensional dan relativisme yang post modern. Pad aera menguatnya komunitas cyber saat ini, maka paham relativisme tampaknya akan semakin menguat. Dalam perkembangan ilmu geografi perkembangan ini ditandai dengan munculnya virtual geography. Di Indonesia sendiri kelihatannya belum terlalu terusik oleh adanya perdebatan ini. Secara umum di Indonesia masih dalam aliran pemikiran positivisme."

"Air sebagai kebutuhan utama manusia tentunya harus dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Secara alamiah sumber daya air ini merupakan komponen utama dari satuan ekosistem yang disebut DAS (Daerah Aliran Sungai). Ketidak seimbangan, serasiari dan selarasan dalam pengelolaan DAS dapat menyebabkan ekosistem daerah tersebut terganggu dan bahkan dapat menimbulkan sumber malapetaka bagi penduduk setempat. Salah satu malapetaka tersebut adalah banjir. Demikian pula banjir yang terjadi di Bandung Selatan yang terletak pada Daerah Aliran Ci Tarum Wilayah Hulu. Atas dasar pemikiran di atas penelitian ini bertujuan membahas terjadinya perubahan luas areal banjir yang disebabkari oleh perubahan penggunaan tanab sebagai faktor dinamis Daerah Aliran Ci Tarum Hulu (DA Ci Tarum RH).Adapun masalah yang akan dibahas yaitu : - Bagaimana perubahan penggunaan tanah di DA Ci Tarum WH ?- Bagaimana perubahan luas banjir di DA Ci Tarum WH ? - Bagaimana pengaruh perubahan tanah terhadap perubahan luas banjir ?Sebagal hipotesa untuk mengarah jawaban masalah di atas yaitu dengan menurunnya fungsi vegetatif-hidrologisnya yang tercermin dari pengguriaari tanah maka daerah yang relatif rendah dan datar dengan curah hujan rata-rata yang intensitasnya sama akan mudah terjadi banjir dan banjir bertambah luas.Untuk dapat memecahkan masalah tersebut maka digunakan analisa geografi dan hidrologi serta. ditunjang analisa statistik sederhana melalui teknik scatter diagram untuk tahun pengamatan 1980 dan 1986."

"Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangment) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitan kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolis Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruksivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terrancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolis Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolis yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangkukepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolis Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipiil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolis memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolis ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolis (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

---

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial planning have not successful implemented effectively yet, either at, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it use institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have better understanding of decision making on how the spatial planning policy being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamic of regional development then this research apply a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolis area as its case study. As a post positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing , deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the decontruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP jabodetabekjur (Development Collborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerfull institution and capacity such Metropolis (Metropolitan) Council. The Metropolis Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia?s institutional government system, the Metropolis Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and lead by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolis Council. First, unit for regulating which is consist of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which is consist of a combinations of professionals and government employees. The Metropolis Council scope of works mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolis Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts."