Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai determinan fertilitas antara provinsi dengan tren TFR meningkat dan menurun tahun 2002-2012 dengan membedakan determinan menjadi dua level, yaitu level individu dan level provinsi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Data SDKI 2002/2003, 2007, 2012, serta Data Laporan Umpan Balik dan Pengendalian Lapangan BKKBN Tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus melakukan upaya peningkatkan sosial ekonomi WUS dan peningkatan partisipasi WUS dalam pendidikan. Bagi BKKBN pada provinsi dengan TFR meningkat perlu melaksanakan intervensi khusus kepada WUS dengan suami tidak bekerja dan pendidikan rendah agar pilihan WUS berubah terkait jumlah anak ideal yang dimiliki menjadi £ 2 anak dengan selang kelahiran < 36 bulan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan paparan informasi KB, persediaan alat kontrasepsi jangka panjang, dan pemberdayaan perempuan khususnya untuk aspek pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Fokus penurunan tingkat fertilitas harus fokus pada WUS di daerah pedesaan.

---

This research explains about determinant of fertility between two groups, provinces with trend up and trend down of TFR in 2002-2012, use two levels of analysis. The levels of analysis are individual and province level. This research is quantitative research, use Data?s SDKI 2002/2003, 2007,2 012 and Data Report of Umpan Balik and Pengendalian Lapangan BKKBN 2012. This research suggests that Central and Local Government have to increase social economic of WUS and participation of WUS in education. BKKBN as a organization that handle fertility problem have to do intervention, especially for WUS with unemployment husband and has low education. This intervention be expected can change the ideal number of children of WUS to be 2 or lower with birth interval 36 month or lower. Furthermore, BKKBN have to increase access information of contraceptive, supply of longterm contraceptive method, and increase empowerment women especially about decision in household. The intervention be focused for WUS in rural area.

Abstrak :
Partisipasi pria dalam KB masih sangat rendah yaitu 4,7% tahun 2012. Wanita masih sangat dominan dalam pemakaian alat kontrasepsi. Efek samping dari penggunaan beberapa metode kontrasepsi dapat menyebabkan beberapa gangguna, seperti disfungsi seksual dan hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pria kawin usia 15-54 tahun dalam KB di Indonesia tahun 2012, menggunakan design studi cross sectional pada 9260 pria kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pria yang berpartisipasi dalam KB adalah pria yang pendidikan tinggi, pengetahuan yang baik mengenai KB, terpapar informasi KB melalui media masa, didukung oleh pasangannya, dan terjadi komunikasi antara pria dengan pasangannya (suami-istri). ......Male participation in KB is still low in 2012, taht is 4,7%. Women are still very dominant in the use of contraceptives. The use of multiple methods of contraception may cause some side effects, such as sexual dysfunction and hypertension. This study aims to investigate the characteristics of merried men aged 15-54 years for family planning propram participating in Indonesia at 2012, using cross-sectional study desugn to 9260 married men. The result showed that men who participated in family planning program is a man with heigh education, have a good knowledge about family planning, accessing family planning program from mass media, supported by her partner, and communicating their partner as husband and wife.

Abstrak :
Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga tahun 2010 mencapai 76,4 juta jiwa mencakup masyarakat miskin dan tidak mampu, sedangkan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 31,6 juta jiwa. Secara prinsip, program Jamkesda dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat miskin dan kurang mampu di luar kuota Jamkesmas yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketepatan sasaran peserta program Jamkesmas berdasarkan kriteria miskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia tahun 2012. Sampel penelitian adalah rumah tangga terpilih dari masingmasing blok sensus. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat, bivariat hingga multivariat dengan regresi logistik. Masih terdapat 12,4% penduduk yang mendapatkan Jamkesmas, tetapi tidak miskin atau hampir miskin. Selain itu, masih terdapat 56,4% penduduk yang hampir miskin dan 41,1% penduduk miskin yang belum terjangkau pesertaan Jamkesmas. Layanan gratis merupakan faktor yang paling menentukan apakah penduduk dapat menjadi peserta Jamkesmas atau tidak. Mereka yang memiliki layanan kesehatan gratis berpeluang 5,462 kali mendapatkan layanan Jamkesmas dibandingkan mereka yang tidak memiliki layanan gratis. Perbaikan basis data, pengawasan, evaluasi serta sistem alokasi yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran. Penyesuaian data antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah berguna dalam penanganan peserta yang belum terdata.

Participants of Public Health Insurance (Jamkesmas) up to 2010 reached 76.4 million including poor and disadvantaged people, meanwhile participants of Regional Health Insurance (Jamkesda) reached 31.6 million people. In principle, Jamkesda program is made to facilitate the poor and disadvantaged people outside Jamkesmas quota funded by local government. This study aimed to review the accuracy of Jamkesmas participant target according to the poor criteria of Data Collection for Social Protection Program. Data source used was National Socio-Economic Survey 2012. Population of this study was all households in Indonesia within 2012. Sample of this study was households selected from each census block. Analysis conducted was univariate, bivariate, and multivariate with logictic regression. There were 12.4% people receiving Jamkesmas, but they were not poor or almost poor. Moreover, there were 56.4% the almost poor and 41.1% the poor not yet having access to Jamkesmas. Free service is the most determining factor whether people can be Jamkesmas participants or not. People having free health services had 5.462 times opportunity to get Jamkesmas service compared to people who did not. Database improvement, surveillance, evaluation as well as good allocation system are needed to reduce the inaccuracy of target. Adjustment of data between Health Ministry and local health agency is useful in handling uncovered participants.