Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Untung
"Tesis ini membahas tentang penilaian kualitas perairan dalam upaya pengendalian pencemaran di wilayah pesisir kota pekalongan. Pada umumnya wilayah pesisir Kota Pekalongan digunakan oleh masyarakat sebagai lahan budidaya pertambakan, namun karena kondisi perairan yang keruh dan telah tercemar oleh beberapa bahan pencemar, kegiatan budidaya menjadi tidak maksimal dilakukan. Informasi terkini tentang kondisi karakteristik fisika, kimia dan biologi di perairan Kota Pekalongan dianggap masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan data parameter perairan di Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan pada bulan September 2012 yang ditetapkan secara purposive, berdasarkan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah (KepMen KLH No.51/men-KLH/2004). Berdsarkan nilai TSS, TDS, DO, total fosfat, dan NH3 yang dibandingkan dengan baku mutu lingkungan dalam KepMen KLH No.51/men-KLH/2004, wilayah laut pesisir Kota Pekalongan sudah tercemar. Total beban cemaran tertinggi di muara sungai adalah TSS sebesar 8,317,79 mg/L. Adapun alternatif upaya yang perlu dilakukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk, penerapan teknologi melaui penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta mengupayakan keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

The focus of this study is water quality assessment on control pollution effort in coastal areas of Pekalongan District. Generally, coastal areas of Pekalongan District was used as ponds culture, but as its waters condition and has been pollution by certain contaminant materials, its land culture activity has decreased and not maximally utilized. Recent information on physical, chemical and biological characteristic condition around Pekalongan District waters is limited. Therefore, parameter data availability was needed. Research was conducted in September 2012, which was determined as purposive, based on environmental quality standard enacted by government (Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004). Based on TSS, TDS, DO, phosphate total, and NH3 compared with environment quality standard in Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004, it realized that coastal areas of Pekalongan District were in polluted condition. Highest contaminant load total in outfall was TSS as amount 8,317,79 mg/L. Another alternative effort worth to be conducted is population growth control, applied technology based on 3R concept (reduce, reuse, recycle), Waste Water Plant, and conducting integrated communal solid waste management sustainability."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32136
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Untung
Yogyakarta: Andi, 2005
346.066 8 BUD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rahman Untung
"Market value-weighted is currently the most widely adopted method in calculating stock exchange index. Besides its value bias weakness, the method fails to count in the trading liquidity factor i.e. quantity supply of stocks. Since most of publicly listed companies in Jakarta Stock Exchange (JSX) are controlled by founders/majority shareholders, the liquidity factor should be included in stock index calculation Inordertoenhance the representation of Index asa stock exchange performance measurement. The free-float shares Index is introduced as an alternative to calculate index. This paper explores the advantages and limitations of the implementation and also compares the two methods of index calculation of 50 JSX biggest market capitalizaion shares."
2006
MUIN-XXXV-2-Feb2006-12
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Errol Untung
"Periosteal osteosarkoma merupakan tumor ganas tulang yang jarang didapat, dibentuk dari sarkoma tulang dengan didominasi komponen tulang rawan yang berdiferensiasi dan tumbuh pada permukaan tulang. Penelusuran kepustakaan tidak banyak menyebutkan mengenai kasus ini. Laporan kasus ini terakhir dilaporkan oleh Klinik Mayo tahun 1999. Kami laporkan satu kasus periosteal osteosarkoma pada penderita laki-laki berusia 17 tahun. Penderita menjalani tindakan pembedahan berupa prosedur ?limb salvage?, dengan pra dan pasca bedah penderita mendapat kemoterapi (neo-ajuvan dan ajuvan). Tidak ditemukan rekurensi lokal dan metastasis di paru, pada follow up sampai dengan 14 bulan pasca bedah. (Med J Indones 2003; 12: 166-70)

Periosteal osteosarcoma is a rare type of malignant bone neoplasm, with predominantly cartilaginous component and arising on the bone surface. Reports of the case in the literature were rare. Last case was reported by Mayo Clinic in 1999. We report a case of periosteal osteosarcoma in a 17-year-old male, who was treated surgically with a limb salvage procedure, neoadjuvant and adjuvant chemotherapy were also given to the patient. There was no local recurrence and lung metastases up to 14 months after surgery. (Med J Indones 2003; 12: 166-70)"
2003
MJIN-12-3-JulSep2003-166
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rachman Untung
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1990
S17996
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Untung
Yogyakarta: Andi, 2005
343.06 BUD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Errol Untung
Jakarta: UI-Press, 2005
PGB 0153
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Bejo Untung
"Tesis ini bertujuan untuk menginvesitagasi secara mikroskopis struktur sosial masyarakat di desa dalam agenda negara tentang demokratisasi desa. Sebagaimana dipahami bahwa semenjak Indonesia memasuki era reformasi, desentralisasi dan demokrasi dikedepankan sebagai upaya untuk mengevaluasi pemerintahan Orde Baru yang sentralistik. Pada dasarnya desentralisasi dan demokratisasi adalah suatu agenda yang mengedepankan proses pembangunan berbasis komunitas atau community-driven development. Akan tetapi dalam perkembangannya analisis terhadap agenda demokratisasi desa sebagai lanjutan dari proses desentralisasi dan demokratisasi tersebut sering dilakukan dengan pendekatan legal-driven, suatu pendekatan yang menganggap bahwa urusan mendemokrasikan desa hanya berhenti pada sebatas penerapan UU. UU Desa yang diterbitkan belakangan sebagai evaluasi terhadap UU sebelumnya, dianggap sebagai UU yang cukup kuat sebagai dasar bagi pelaksanaan demokrasi desa, terutama karena secara normatif telah menjamin keberfungsian BPD dan berjalannya musyawarah desa. Sementara dalam praktiknya, UU Desa tidak selalu implementatif sehingga tidak ada jaminan bagi berfungsinya BPD dan berjalannya musyawarah desa. Dengan demikian arena demokrasi desa yang dibayangkan oleh UU Desa tidak selalu terwujud. Melalui penelitian etnografi selama empat bulan di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tesis ini menunjukkan situasi politik di tingkat mikro bahwa warga desa dapat menciptakan arenanya sendiri selain arena demokrasi desa sebagaimana yang dibayangkan oleh UU Desa. Melalui proses pembentukan arena inilah kemudian dapat diperlihatkan gambaran praktik aktual demokrasi desa, suatu gambaran yang tidak dapat diungkap oleh pendekatan legal-driven. Untuk mengungkap sejauhmana praktik aktual demokrasi desa tersebut, tesis ini berangkat dari beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Mengapa BPD dan musyawarah desa yang telah dijamin secara normatif oleh UU Desa tidak berjalan dan berfungsi dengan baik?; Bagaimana warga menyikapi ketidakberfungsian BPD dan musyawarah desa? Ketika arena demokrasi desa tidak terbentuk seiring dengan tidak berfungsinya BPD dan musyawarah desa, arena apa yang diciptakan oleh warga desa?; Bagaimana warga menciptakan arena tersebut?; Bagaimana arena tersebut dapat menampilkan warga desa biasa menjadi para tokoh yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa?; dan Bagaimana para tokoh yang muncul tersebut kemudian memainkan peran publiknya sebagai pihak yang menjalankan peran kontrol di satu sisi dan mementingkan interes pribadinya di sisi lain?

This thesis aims to investigate the social structure microscopically in the village level on the state agenda of village democratization. As already known that since Indonesia entering the reformasi era, decentralization and democratization have been put forward as evaluations on centralistic of New Order government. Basically, decentralization and democratization both are the agenda that emphasize the community driven development processes. However, time by time, analysis of the village democratization agenda as a continuation of the decentralization and democratization process is conducted by a legal driven approach, an approach that consider that all the matters of village democratization just stop in the implementing of the Law. Village Law that enacted later as an evaluation of the previous laws, is considered as a strong legal basis for the implementation of village democracy, especially when normatively it gives a guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. However, practically Village Law is not always implemented so there is no guarantee for the functioning of BPD and the progress of the village deliberation. Therefore the arena of village democracy has been imagined by Village Law does not necesseraly establish. Through four months of ethnographic research in Pabuaran Village, Sukamakmur Sub District, Bogor Regency, West Java, this thesis shows the political situation at the micro level where villagers can create their own arena instead of arena of village democracy as envisaged by Village Law. Through such this arena creation the actual practice of village democracy can be depicted, a picture that can not be explained comprehensively by a legal driven approach. To reveal the extent of the actual practice of village democracy, this thesis departs from several research questions as follows Why is the BPD and village deliberation that have been normatively guaranteed by the Village Law not implement and functioning properly How do villagers respond to the non functioning of BPD and village deliberation When the arena of village democracy is not establised along with the non functioning of BPD and village deliberation, what arena is created by the villagers How do villagers create the arena How can the arena make ordinary villagers become leaders who can influence the administration of village government How do the leaders then play their public role as social control on the one hand and attach their personal interest on the other hand "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T50537
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Untung
Yogyakarta: Andi, 2020
346.566 26 BUD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Untung
Yogyakarta: Andi, 2011
332.6 BUD h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>