Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis identitas pada makanan tradisional Korea yang disebut gimbab. Berdasarkan pencarian sumber didapati adanya klaim antar negara Jepang dan Korea terkait gimbab. Terdapat beberapa data yang menjelaskan bahwa gimbab merupakan makanan hasil adaptasi dari sushi khas Jepang. Hal ini dikarenakan gimbab dan sushi memiliki tampilan yang sama, yaitu nasi yang digulung dengan menggunakan rumput laut walaupun keduanya memiliki isian yang berbeda. Berdasarkan latar-belakang tersebut penelitian bertujuan untuk menganalisis asal-usul gimbab dan sushi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi-literatur dengan analisis bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak adanya kesinambungan antara sejarah gimbab dan sushi. Penelitian ini juga berargumen bahwa setiap negara memiliki sejarah budayanya masing-masing sehingga gimbab bukan merupakan hasil adaptasi dari sushi.

---

This study analyzes the origin of Korean traditional food called gimbab. Based of related sources, it was found that there are differing claims on the origins of gimbab from Japan and Korea. There are data which explains that gimbab is a food adapted from Japanese sushi. This is because gimbab and sushi have the similar appearance, namely rice rolled using seaweed though the two have different fillings. Therefore, based on this background this research aims to analyze the origins of gimbab and sushi. The research method used is a literature-study method with descriptive-qualitative analysis. The results of the analysis show that there is no continuity between the history of gimbab and sushi. This study also argues that each country has its own cultural history, so gimbab are not an adaptation of sushi."

"Lembaga Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pasti, dimana Lembaga Dana Pensiun ini pelaksanaanya didasarkan pada Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan meneliti ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui penelusuran kepustakaan. Keberadaan Dana Pensiun dewasa ini tidak hanya dibutuhkan oleh para pekerja atau karyawan dari suatu perusahaan tetapi juga oleh para profesional ,yang salah satunya adalah notaris, namun permasalahan timbul karena Notaris selaku pekerja mandiri tidak mempunyai suatu wadah yang memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka pada saat mereka memasuki usia pensiun, Dalam Undang-undang Jabatan Notaris no.30 Tahun 2004, tidak ada pengaturan mengenai jaminan kesejahteraan bagi para notaris ketika pensiun begitu juga dengan Undang-undang Dana Pensiun No.11 Tahun 1992, Akan tetapi mereka dapat dan dimungkinkan untuk mengikuti program Dana Pensiun dengan menjadi peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yaitu jenis dana pensiun yang dikhususkan untuk para pekerja mandiri/karyawan yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dana Pensiun Lembaga keuangan tersebut oleh Undangundang Dana pensiun dapat dibentuk Oleh Bank atau perusahaan Asuransi Jiwa. Alternatif lainnya adalah para notaris dapat menjadi peserta Lembaga Dana Pensiun dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Oleh karena hal itu maka sudah sepantasnya UUDP dan UUJN diamandemen sehingga jaminan kesejahteraan bagi para notaris tersebut dapat lebih diperhatikan."

"Tesis ini membahas permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh para Advokad/Pengacara kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Terhadap Pasal 28 Huruf I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para Advokad/Pengacara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN yang menyebutkan bahwa pengurusan piutang negara dilarang diserahkan kepada pengacara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PUPN melakukan pengurusan penyelesaian piutang negara terhadap penanggung hutang (debitor) yang tidak kooperatif atau nakal, agar dapat dilakukan secara cepat, efektif dan efisien. Karena itu PUPN diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat paksa, penyitaan bahkan dapat melakukan paksa badan (gijzeling) kepada penanggung hutang (debitor) jika tidak melunasi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Bersama yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata dan pelaksanaannya dijalankan dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengacara tidak dapat mengurus, menagih Piutang Negara seperti yang dilakukan oleh PUPN karena pengurusan Piutang Negara oleh PUPN dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Pemohon berpendapat negara atau pemerintah dianggap telah membuat suatu peraturan yang bersifat diskriminatif, merendahkan dan meremehkan harkat atau martabat profesi pengacara yang berakibat pengurangan atau penghapusan pengakuan hak asasi manusia. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat menjadi pemohon atau yang memiliki legal standing adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon menganggap memenuhi kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini karena para Pemohon adalah Advokat. Terhadap permohonan pengujian tersebut Pemerintah berpendapat apa yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, mulai tanggal 6 Oktober 2006 Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan.Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, apakah BUMN hendak melakukan kerja sama dengan pengacara atau bukan dalam menyelesaikan kredit macet sepenuhnya merupakan wewenang dari BUMN. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dalam hal ini adalah permohonan para Advokad/Pengacara. "

"Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indoneisa. Pemerintah mengambil kebijakan deregulasi yang kemudian diikuti dengan kebijakan debirokratisasi disektor perbankan. Mereka menawarkan berbagai fasilitas kredit dan bunga yang cukup menarik, akibatnya kredit yang disalurkan kepada masyarakat meningkat dengan pesat. Kemudahan mendapatkan kredit mendapatkan mengakibatkan kredit macet kian meningkat. Pemberian fasilitas kredit tersebut memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit khususnya dan kepastian hukuman jaminan termasuk dalam kategori jaminan khusus, dimana jaminan tersebut timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan hak tanggungan yang saat ini digunakan oleh perbankan dalam pemberian kredit dimana dananya sebagian atau seluruhnya merupakan dana negara dan banyak debitor yang meminjamnya wanprestasi, maka salah satu upaya pengembaliannya secara cepat, antara lain dapat dilakukan oleh kreditor dengan menyerahkan piutangnya kepada yang berwenang atau dapat dilakukan penjualan barang jaminan debitor yang dilakukan secara lelang melalui kantor lelang."

"Nilai aset pemerintah pusat mencapai 2,188 triliun Rupiah pada tahun 2017, namun pemanfaatan yang dapat dilakukan hanya sebesar 430 miliyar Rupiah. Hal ini mendorong pemerintah untuk merancang portofolio aset untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan kinerja aset tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan indikator dan sub-indikator pada portofolio pemerintah pusat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa indikator dan sub-indikator portofolio aset pemerintah pusat memiliki tingkat prioritas yang berbeda berdasarkan jenis aset pemerintah pusat.

---

Central government assets rsquo value hes reached 2.188 trillion Rupiah in 2017, but only 430 milliyar Rupiah is being exploited. This urges the government to design an asset portfolio to optimize the utilization and performance of the assets. This study aims to identify the relationship between indicators and sub indicators on the central government portfolio using the Analytical Hierarchy Process AHP method. The results show that central government asset portfolio indicators and sub indicators have different priority levels based on the type of its assets."

"Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui pipa dalam kegiatan usaha hilir migas, dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: apakah pembagian jaringan distribusi gas bumi melanggar hukum persaingan usaha, dan bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha dalam kegiatan hilir migas. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa pembagian jaringan distribusi gas bumi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, tidak melanggar hukum persaingan usaha berdasarkan pengecualian yang diberikan dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian ini dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi manajemen dalam jaringan distribusi, meskipun tetap diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang adaptif dan regulasi yang responsif terhadap dinamika pasar untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan keberlanjutan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kerangka regulasi guna mendorong iklim bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan dalam industri gas bumi.

---

Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembagian jaringan distribusi gas bumi melalui This research explores the impact of the distribution network segmentation of natural gas through pipelines in downstream oil and gas business activities, viewed from the perspective of competition law in Indonesia. The study aims to answer two main questions: does the segmentation of the natural gas distribution network violate competition law, and what are its effects on competition in downstream oil and gas activities. Using a normative juridical method and secondary data analysis from legislation and legal literature, this research finds that the segmentation of the natural gas distribution network, as regulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation on Natural Gas Enterprises in Downstream Oil and Gas Business Activities, does not violate competition law based on the exceptions provided in Article 50 of Law No. 5 of 1999. The results show that this segmentation can enhance efficiency and management coordination within the distribution network, although strict oversight is still required to prevent harmful monopoly practices. The study also highlights the need for adaptive policies and responsive regulations to market dynamics to support healthy competition and economic sustainability. The conclusion of this research offers recommendations for regulators and stakeholders to improve the regulatory framework to foster a competitive and sustainable business climate in the natural gas industry."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tingkat keseriusan kejahatan antar penghuniCluster Gracia Residence Bintaro dan warga Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat,dengan membandingkan tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat keterpaparan media, usia, dan jenis kelamin. Skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengeluarkan angket ke 50 responden dari warga Klaster Gracia Residence Bintaro, Selatan Tangerang (mewakili Zona IV) dan 50 responden dari warga JoharDesa Baru, Jakarta Pusat (mewakili Zona II). Hasil penelitian ini menunjukkanperbedaan persepsi antara penduduk Zona II dan penduduk Zona IV. Sebagai tambahan, tingkat ekonomi, tingkat religiusitas, tingkat publikasi media, dan juga usia mempengaruhi tingkat keseriusan kejahatan. Berdasarkan uji chi square, tabulasi silang Uji, uji korelasi, uji jalur, dan uji perbandingan, ditemukan bahwa semakin tinggi ekonominya Level religiusitas, eksposur media, atau level usia, juga level yang lebih tinggi keseriusan kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the level of seriousness of crime among residentsCluster Gracia Residence Bintaro and residents of Johar Baru Village, Central Jakarta,by comparing the level of economy, level of religiosity, level of media exposure, age, and gender. This thesis uses a quantitative method by issuing a 50th questionnairerespondents from residents of Klaster Gracia Residence Bintaro, SouthTangerang (representing Zone IV) and 50 respondents from Johar residentsDesa Baru, Central Jakarta (representing Zone II). The results of this study indicatedifferences in perceptions between residents of Zone II and residents of Zone IV. In addition to, economic level, level of religiosity, level of media publication, and also age affect the seriousness of the crime. Based on the chi square test, cross tabulation Test, correlation test, path test, and comparison test, it was found that the higher the economy The level of religiosity, media exposure, or age level, is also a higher level the seriousness of the crime."