Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak dibebani pajak yang lebih tinggi karena leasing.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang peraturan pelaksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karena tidak efisien dan tidak efektif karena terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan hak opsi apabila jangka waktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang perpajakan yang terbaru."

"Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah merupakan masalah kesehatan di Indonesia sejak tahun 1968 sampai sekarang. Ada beberapa daerah yang sudah ada penurunan tetapi sebagian wilayah Indonesia malah dari tahun ke tahun terus meningkat angka kesakitan penyakit ini. Di Kabupaten Bandung selama 3 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai 2013 angka kesakitan DBD terus meningkat yaitu sebesar 1078 tahun 2011, 1127 tahun 2012 dan tahun 2013 1240 penderita. Permasalahan peningkatan penderita disebabkan banyak kendala atau permasalahan salah satunya adalah lemahnya sistem kewaspadaan dini terhadap KLB DBD. Deteksi Dini KLB DBD adalah suatu sistem pemantauan wilayah setempat yang bisa mendeteksi peningkatan kasus disuatu wilayah berdasarkan katagori KLB yang tertuang di dalam Permenkes No. 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Penelitian dilakukan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan model prototyping dalam membangun model sistem informas kesehatan. Penelitian ini menghasilkan rancangan basis data dan desain prototype dari sistem informasi kesehatan penyakit demam berdarah dengue dengan deteksi dini KLB DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sehingga deteksi awal kejadian luar biasa penyakit demam berdarah dengue bisa diketahui pada saat melakukan input data sebelum pengolahan data untuk pembuatan laporan Kabupaten Bandung.

---

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a health problem in Indonesia since 1968 until now. There are several existing areas decreased but parts of Indonesia, even from year to year increase in morbidity of this disease. In Bandung District during the last 3 years from 2011 to 2013 number of DHF cases continue to rise in the amount of 1078 in 2011, 1127 in 2012 and 1240 of 2013 patients. Problems caused an increase in patients with many obstacles or problems one of which is the lack of an early warning system against dengue outbreak. Early detection of outbreaks of dengue fever is a local area monitoring system that can detect an increase in cases of outbreaks in a region based on the categories set out in the Minister Regulation No. 1501 Year 2010 Concerning Certain Communicable Disease Type Potential Outbreak and Response Efforts.

The study was conducted using qualitative research design with prototyping models approach in building models health information system. This research resulted in the design of the database and prototype design of health information systems dengue fever with early detection of dengue outbreak in Bandung District Health Office, so that early detection of outbreaks of dengue fever can be known at the time of the input data before data processing for the manufacture of report Bandung district."