Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis komunikasi internal Inspektorat Utama BPK RI dalam konteks perubahan organisasi berdasarkan model komunikasi perubahan Klein. Klein mengaitkan komunikasi dengan model tiga tahap perubahan Lewin yang meliputi unfreezing, movement dan refreezing. Tujuan penelitian adalah mengkomparasikan komunikasi internal dalam mendukung Sistem Pengendalian Mutu sebelum dan setelah pemisahan fungsi di Inspektorat Utama BPK RI. Pemahaman bahwa komunikasi perubahan organisasi mempunyai implikasi terhadap komunikasi internal organisasi melatarbelakangi studi ini. Penelitian ini merupakan studi komparatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan perubahan keterbukaan komunikasi internal di Itama BPK RI dengan adanya layanan konsultasi di struktur organisasi yang baru.

---

The study analyses the internal communication in Principal Inspectorate in the context of organizational change based on Klein?s change communication model.

Klein associates communication with Lewin's three-step model which includes unfreezing, movement and refreezing. The objective of the research is to compare internal communication to support quality assurance system before and after the separation of function in Principal Inspectorate of BPK RI. The understanding that organizational change communication has implication for internal organizational communication begins this study. This research is a comparative study using qualitative approach and post positivist paradigm. The finding shows the change of openness in internal communication in Principal Inspectorate because the existence of consulting service in the new organizational structure."

"Salah satu strategi pemasaran dalam usaha retail adalah memperluas jaringan layanannya yaitu dengan membuka layanan di beberapa wilayah yang dianggap potensial. Dengan sistem Depot-Outlet, maka retail dapat melakukan penyebaran jaringan layanan dengan lebih luas, efisien dan terintegrasi.Dalam retail, biaya stok dan distribusi adalah komponen utama dalam menentukan harga jual, Dengan kuantiti stok dan jaringan distribusi yang optimal diharapkan dapat menekan biaya stok dan distribusi.Pengiriman secara periodik adalah pengiriman stok dari depot ke outlet dalam waktu dan kuantiti replenishment tertentu dengan frekuensi yang telah ditetapkan. Besarnya kuantiti harus sesuai dengan demand yang ada, baik itu berdasarkan order tertinggi ataupun kapasitas maksimal.Jaringan distribusi yang optimal adalah jaringan distribusi yang mempertimbangkan jumlah biaya, jumlah armada yang diperlukan dan utiliti armada yang dapat menekan biaya distribusi stok depot-outlet. Strategi jaringan distribusi juga bisa dilakukan dengan zonifikasi outlet berdasarkan wilayah jaringan jalan dan pengurutan rute (route sequencing) untuk meminimalkan armada.Dengan kombinasi kuantiti yang ditetapkan dan ROUTER sebagai alat bantu untuk mendapatkan jaringan jalan yang optimal, didapatkan bahwa untuk replenishment ke order tertinggi, skenario optimal adalah skenario dengan frekuensi ABA sequence, yaitu kombinasi frekuensi pengiriman 3x, 4x dan 5x dari total kuantiti 378.8 m3 dengan pengurutan rute dengan waktu replenishment selama 5 hari. Total biaya distribusi sebesar Rp 26.849.103,- dengan biaya per unit adalah Rp 70.898 1 m3. Frekuensi armada yang diperlukan per harinya adalah 4 unit untuk hari 1-3 dan 2 unit untuk hari 4 dan 5.Sedangkan untuk replenishment ke kapasitas maksimal skenario dengan frekuensi BC sequence, yaitu kombinasi frekuensi pengiriman 4x dan 5x dan kuantiti sebesar 416.7 m3 dengan pengurutan rute merupakan skenario paling optimal dengan waktu replenishment selama 5 hari. Total biaya sebesar Rp 30.540.955,- dengan biaya per unit adalah Rp 74.499 m3. Frekuensi armada yang diperlukan per harinya adalah 3 unit untuk hari 1-4 dan 2 unit untuk hari 5."

"Membangun agribisnis di daerah transmigrasi pada hakekatnya adalah membangun sebuah sistem. Karena agribisnis sebagai suatu sistem dibangun oleh beberapa sub sistem yang saling berhubungan, yaitu sub sistem agribisnis hulu, sub sistem usaha tani, sub sistem agribisnis hilir dan sub sistem penunjang dimana keterkaitan yang terjadi antara sub sistem bersifat agregatif. Oleh karena itu sejak awal perlu direncanakan pula pengembangan industri hulu sampai hilir dalam pengembangan pengelolaan tanaman pangan sebagai kegiatan usaha agnbisnis di kawasan transmigrasi. Mengingat berbagai keterbatasan yang akan dihadapi di masa depan, perlu strategi penanganan yang menyeluruh dan perlu pembenahan pada semua sub sistemnya sehingga ke depan nanti mampu menciptakan peluang usaha yang dikembangkan dan mekanisme sistem tersebut dan agar produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasanr.Penelitian yang dilaksanakan di kawasan transmigrasi Mesuji Atas II G ini berujuan untuk menyusun formulasi altematif strategi bagi pengembangan usaha agobisnis tanaman pangan dan pengembangan peluang usaha di masa depan, yang dilakukan dengan pendekatan analisis Dynamic Scenario. "

"Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak selama ini diatur Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang pada pokoknya menegaskan pengawasan Hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. Hal ini tentu tidak sesuai dengan reformasi kekuasaan kehakiman di mana seharusnya pengawasan Hakim menjadi kewenangan Lembaga yang ditunjuk secara atributif oleh UUD NRI 1945. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 16 Juli 2010, pengawasan Hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, hal ini dikarenakan model pengawasan Hakim Pengadilan Pajak dipengaruhi oleh model pembinaan pada Pengadilan Pajak, yang masih melibatkan Kementerian Keuangan. Namun secara ideal, pengawasan Hakim Pengadilan Pajak dilakukan secara internal yang terpusat kepada Mahkamah Agung (baik pengawasan teknis peradilan, organisasi, administrasi, keuangan dan pengawasan tingkah laku Hakim secara internal) dan secara eksternal terkait tingkah laku Hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, yang berlandaskan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

The supervision of Tax Court Judges is currently regulated in Article 11 paragraphs 1 and 2 of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court, which basically emphasizes that the supervision of Judges is carried out by the Head of the Tax Court and the Supreme Court. This is certainly not in accordance with the reform of judicial power so that the supervision of Judges should be the authority of an attributively appointed institution by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With the form of a juridical-normative research method, this research looks for data by studying literature in the form of legislation and related literature. The results show that since the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) on July 16, 2010, the supervision of Tax Court Judges has been carried out by the Ministry of Finance, the Supreme Court and the Judicial Commission, this is because the Tax Court Judge's supervision model is influenced by the coaching model at the Tax Court, which still involves Ministry of Finance. However, ideally, the supervision of Tax Court Judges is carried out internally which is centered on the Supreme Court (both technical supervision of the judiciary, organization, administration, finance and supervision of Judge behaviour internally) and externally related to the behaviour of Judges is carried out by the Judicial Commission, which is based on the Judicial Commission. Code of Ethics and Code of Conduct for Judges"

"Latar Belakang: Perubahan demografi penduduk dengan meningkatnya penduduk lanjut usia dapat berdampak pada dokter gigi dalam memberikan perawatan gigi dan mulut. Dokter gigi akan lebih banyak merawat lansia yang memiliki kebutuhan dan permasalahan gigi dan mulut yang beragam dan kompleks yang memerlukan perawatan khusus karena perawatan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan gigi dan mulut yang sehat dan fungsional tetapi juga bertujuan untuk kualitas hidup lansia. Oleh karena itu, dokter gigi dan timnya perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan khusus serta memiliki sikap positif terhadap lansia dalam mengembangkan perilaku dan praktik profesional dokter gigi. Hambatan dokter gigi juga perlu menjadi perhatian karena dapat membatasi dokter gigi untuk memberikan perawatan kepada lansia. Metode: Studi cross-sectional pada bulan Maret-Juni 2022. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari enam bagian, yaitu karakteristik dokter gigi, pengetahuan, sikap, praktik, kesediaan, dan hambatan. Statistik deskriptif dan analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis tematik dilakukan dengan menggunakan aplikasi Atlast.ti terhadap jawaban responden yang diperoleh melalui pertanyaan terbuka. Responden dalam penelitian ini adalah 461 dokter gigi umum. Hasil: 98,4% menyatakan bersedia hingga sangat bersedia memberikan perawatan gigi dan mulut pada lansia. Terdapat korelasi signifikan antara pengetahuan, sikap dan praktik dokter gigi terkait perawtaan gigi dan mulut pada lansia. Kesediaan dokter gigi berkorelasi signifikan dengan sikap dan praktik. Tiga hambatan utama dalam memberikan perawatan gigi dan mulut pada lansia adalah komunikasi dengan pasien, kompleksitas penyakit dan mobilitas pasien. Kesimpulan: Dokter gigi memiliki pengetahuan, sikap, praktik, kesediaan yang baik terkait perawatan gigi dan mulut pada lansia. Terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap dan praktik dokter gigi terkait perawatan gigi dan mulut pada lansia. Sebagian besar dokter gigi sangat bersedia memberikan perawatan gigi dan mulut pada lansia dan memiliki keinginan untuk mengikuti pelatihan kedokteran gigi geriatri.

---

Background: Demographic population changes towards the ageing population can impact dentists to provide oral health care. The dentist will treat more older people with diverse and complex oral health needs and problems requiring special treatment because the treatment aims to improve and maintain healthy and functional dental and oral health and aims at the quality of life of the elderly. Therefore, dentists and their teams need to be equipped with special knowledge and skills and also have a positive attitude towards the elderly in developing dentists’ professional behavior and practice. Dentists' barriers also need to be a concern because they can prevent dentists from providing care for the elderly. Methods: A cross-sectional study based on an online questionnaire was conducted in April-June 2022. The questionnaire consists of six parts which were the characteristics of dentists, knowledge (27 questions), attitudes (17 questions), practice (7 questions), willingness (1 question), and barriers (1 open question). Descriptive statistics were calculated, bivariate analysis was performed using SPSS, and thematic analysis was carried out using Atlas.ti software on respondents' answers obtained through open-ended questions. Respondents in this study were 461 general dentists. Results: 98,4% stated that they were willing and very willing to provide oral health care to the elderly. There is a significant correlation between dentists' knowledge, attitude, and practice in terms of oral health care in the elderly. A dentist's willingness was significantly correlated with the dentist’s attitude and practice. The three main barriers to providing dental and oral care to the elderly are communication with the patient, the complexity of the disease, and the patient's mobility. Conclusion: Dentists have good knowledge, attitudes, practices, and willingness to provide oral health care for the elderly. There is a relationship between dentists' knowledge, attitude, and practice in terms of oral health care for the elderly. Most dentists are willing to provide oral health care to the elderly and participate in geriatric dentistry training."