Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Ruang adalah salah satu sumber daya yang terbatas. Ruang harus dikelola pemanfaatannya dengan baik. Pemanfaatan ruang terus dilakukan dengan banyak mengabaikan keberlanjutan kota padahal seharusnya mempertimbangkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Selain itu pemerintah dan masyarakat seringkali berpikir jangka pendek dalam mengambil keputusan pemanfaatan ruang, padahal peran serta masyarakat dan kebijakan pemerintah adalah salah satu faktor yang berperan dalam menentukan masa depan keberlanjutan sebuah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu strategi untuk mewujudkan kota sehat berkelanjutan. Penelitian dilakukan di Kota Bekasi karena kota Bekasi adalah salah satu daerah penyangga ibukota Jakarta yang pemanfaatan ruangnya berlangsung besar-besaran. Metode yang digunakan adalah analisis komparasi, korelasi, dan menyusun scenario planning. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa saat ini kualitas udara di Kota Bekasi masih layak menurut PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara karena masih berada di bawah baku mutu, akan tetapi harus diwaspadai karena kecenderungan yang meningkat. Meskipun kualitas udara mengalami kecenderungan polutan meningkat dan kuantitas RTH semakin menurun tetapi tidak ada pengaruh yang sinifikan antara dua variable tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Bekasi menurun jika dilihat dari tingkat prevalensi ISPA. Peran serta masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan juga sangat penting, pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik pada pemanfaatan lahan menjadi potensi yang harus dikelola dengan baik. Skenario yang tersusun menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diminimalisasi dengan berbagai strategi bidang energi dan pemanfaatan ruang untuk memenuhi ruang hijau perkotaan.;

---

ABSTRACT
Space is one of the limited resources. Space utilization must be managed properly. Utilization of space continue to be made with many ignoring the sustainability of cities when it should consider the quality of the environment and the health of people living in it. In addition, governments and communities are often short-term thinking in decision making utilization of space, whereas the role of the community and the government's policy is one of the factors that play a role in determining the sustainability of an urban future. This study aimed to obtain a strategy to achieve sustainable healthy city. The study was conducted in Bekasi as the city of Bekasi is one area that the use of buffer capital Jakarta ongoing massive space. The method used is a comparative analysis, correlation, and prepare scenario planning. Results from this study is that the current air quality in the city of Bekasi still worth the PP 41 of 1999 on air pollution control standards, but will have to watch out because the upward trend. Although the quality of the air is increased and the quantity of pollutant trends RTH decreases but no effect sinifikan between the two variables. The quality of the Bekasi City public health declined when viewed from the prevalence of ARI. Community participation as one of the subject of development is also very important, knowledge, attitudes and behavior both on land use potential that must be managed properly. Arranged scenario illustrates the possibilities that can be minimized with a variety of strategies in energy and space utilization to being the urban green space., Space is one of the limited resources. Space utilization must be managed properly. Utilization of space continue to be made with many ignoring the sustainability of cities when it should consider the quality of the environment and the health of people living in it. In addition, governments and communities are often short-term thinking in decision making utilization of space, whereas the role of the community and the government's policy is one of the factors that play a role in determining the sustainability of an urban future. This study aimed to obtain a strategy to achieve sustainable healthy city. The study was conducted in Bekasi as the city of Bekasi is one area that the use of buffer capital Jakarta ongoing massive space. The method used is a comparative analysis, correlation, and prepare scenario planning. Results from this study is that the current air quality in the city of Bekasi still worth the PP 41 of 1999 on air pollution control standards, but will have to watch out because the upward trend. Although the quality of the air is increased and the quantity of pollutant trends RTH decreases but no effect sinifikan between the two variables. The quality of the Bekasi City public health declined when viewed from the prevalence of ARI. Community participation as one of the subject of development is also very important, knowledge, attitudes and behavior both on land use potential that must be managed properly. Arranged scenario illustrates the possibilities that can be minimized with a variety of strategies in energy and space utilization to being the urban green space.]

Abstrak :
[ABSTRAK
Penanggulangan Krisis Kesehatan meliputi tiga tahapan, yaitu tahap pra, saat dan pascabencana. Kegiatan pada tahap pascabencana/pemulihan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi diakukan untuk menilai tingkat kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagai koordinator dalam penanggulangan krisis kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah menyusun pedoman penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang kesehatan pascabencana. Namun sistem yang ada saat ini belum dapat menyajikan data dan informasi yang komprehensif untuk mendukung suatu keputusan dalam penanggulangan krisis kesehatan pada tahap pemulihan secara efisien, efektif dan akurat. Untuk itu perlu dirancang sistem informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk penentuan prioritas pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS). Prototype sistem telah dibangun dengan menggunakan metodologi pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) dapat menghasilkan ouput yang dapat memudahkan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam menentukan perhitungan biaya kerusakan, kerugian dan kebutuhan, penentuan prioritas pemulihan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemantauan kegiatan pemulihan pascabencana.

---

ABSTRACT
Health Crisis Response consists of three phases, pre, during and post-disaster. The activities in post-disaster / recovery phase are rehabilitation and reconstruction, conducted to assess the level of damage, loss and needs of the health sector. Center for Health Crisis as a coordinator in the response to the health crisis in the Ministry of Health, has established guideline for damage, loss and needs assessmentt of the health sector in the post-disaster. However, Center for Health Crisis, not yet have a system that can present comprehensive data and information to support a decision in response to the health crisis in the recovery phase efficiently, effectively and accurately. It is essential to design an information system of rehabilitation and reconstruction in the post-disaster for the prioritization of health facilities recovery with a decision support system (DSS). Prototype system has been designed; applying System Development Life Cycle (SDLC) methodology generating output that can facilitate the authorities to take a decision in determining the cost calculation of damage, loss and needs, prioritization of health care facilities recovery and monitoring of recovery activities in the post-disaster., Health Crisis Response consists of three phases, pre, during and post-disaster. The activities in post-disaster / recovery phase are rehabilitation and reconstruction, conducted to assess the level of damage, loss and needs of the health sector. Center for Health Crisis as a coordinator in the response to the health crisis in the Ministry of Health, has established guideline for damage, loss and needs assessmentt of the health sector in the post-disaster. However, Center for Health Crisis, not yet have a system that can present comprehensive data and information to support a decision in response to the health crisis in the recovery phase efficiently, effectively and accurately. It is essential to design an information system of rehabilitation and reconstruction in the post-disaster for the prioritization of health facilities recovery with a decision support system (DSS). Prototype system has been designed; applying System Development Life Cycle (SDLC) methodology generating output that can facilitate the authorities to take a decision in determining the cost calculation of damage, loss and needs, prioritization of health care facilities recovery and monitoring of recovery activities in the post-disaster.]

Abstrak :
Gaya kepemimpinan kepala ruangan dalam berinteraksi dengan anggota dan saat mengelola ruang rawat akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja perawat yang dipimpinnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan yang dipersepsikan perawat pelaksana dengan kepuasan dan kinerja perawat pelaksana. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional desain deskripsi korelasi melibatkan 146 perawat Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cibinong yang dipilih secara random sampling. Data dianalisis dengan Chi Square, uji Fisher dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan (servant dan transformasional) dengan kepuasan (p<0,05), antara gaya kepemimpinan (servant, transaksional, dan transformasional) dengan kinerja (p < 0,05), serta terdapat hubungan antara kepuasan dan kinerja perawat (p < 0,043). Gaya kepemimpinan kepala ruangan yang paling berhubungan dengan kepuasan perawat pelaksana adalah gaya kepemimpinan transformasional (OR = 6,345), dan kinerja adalah transaksional (OR = 3,846). Hasil ini menyarankan untuk menerapkan gaya kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan kepuasan dan gaya kepemimpinan transaksional untuk meningkatkan kinerja perawat pelaksana. ......Head nurses leadership style, when interacting with nursing staffs and when managing nursing service area, affected to nursing staffs satisfaction and performance. This study aimed to identify the relationship between head nurses leadership style, that perceived by nursing staffs, with their satisfaction and performance. The design research was descriptive correlative with cross sectional approach. The sample were selected randomized involving 146 nursing staffs in Cibinong General Hospital. Data were analyzed by chi-square, Fisher's exact test and logistic regression. The results showed that there was a relationship between head nurses leadership style (servant and transformational) with nursing staffs satisfaction (p <0.05), there was a relationship between head nurses leadership style (servant, transactional, and transformational) with nursing staffs performance (p <0.05), and there was a relationship between nursing staffs satisfaction with their performance (p <0.043). head nurses Leadership style that most related to the nursing staffs satisfaction was a transformational leadership style (OR = 6.345), and the most related to the nursing staffs performance is transactional leadership style (OR = 3.846). It is recommended for head nurses to apply the transformational leadership style to improve nursing staffs satisfaction and the transactional leadership style to improve nursing staffs performance.

Abstrak :
Pada tahun 2012 penyakit gigi dan mulut menempati urutan empat besar penyakit utama di Kota Bogor , dalam proses pencatatan dan pelaporan program kesehatan gigi dan mulut Puskesmas Kota Bogor terdapat beberapa permasalahan yaitu keterlambatan saat melaporkan ke Dinas Kesehatan dikarenakan banyaknya penyalinan data, isi laporan masih ada tidak sesuai format laporan dan tidak memiliki basis data. Aplikasi SIKDA Generik menyediakan basis data dan pencatatan terintegrasi antar unit sehingga memudahkan pencatatan dan pelaporan di Puskesmas, namun masih belum tersedia indikator pelaporan program kesehatan gigi dan mulut, sehingga diperlukan pengembangan modul sistem informasi kesehatan gigi dan mulut pada aplikasi SIKDA Generik . Telah dihasilkan modul sistem informasi kesehatan gigi dan mulut pada aplikasi SIKDA Generik berbasis komputer yang dapat mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan program kesehatan gigi dan terintegrasi antar pelayanan tanpa terjadi data yang duplikasi, tidak valid, dan keterlambatan pelaporan . Sistem informasi kesehatan gigi dan mulut pada Aplikasi SIKDA Generik masih diperlukan perbaikan dalam penerapannya sehingga membutuhkan kerjasama antar pihak yaitu Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan dan Puskemas dalam penerapan aplikasi tersebut. ...... In the year 2012 oral disease ranks four major diseases in Bogor City, the process of recording and reporting oral health programs Bogor City health centers, there are several problems that may delay the time to report to the Health Department because many of duplicate the data, the contents of the report there is still no appropriate report format and do not have a database. application SIKDA Generic provides an integrated database and recording between the units so as to facilitate the recording and reporting at health centers, but is still not available indicator reporting program of oral health, so it requires the development of information systems module of oral health on the application SIKDA Generic. Has produced a module system of oral health information on the the application of computer-based SIKDA Generic to facilitate the recording and reporting of dental health programs and integrated inter-service without any data duplication, invalid, and reporting delays. System of oral health information on the application SIKDA Generic still needed improvement in its application that requires cooperation between the parties, namely the Ministry of Health, Department of Health and health centers in this application.

Abstrak :
Kegiatan industri yang semakin meningkat di Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas, menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan. Salah satu dampak negatif akibat adanya kegiatan industri tersebut adalah menumpuk dan tidak terolahnya limbah, baik padat maupun cair sehingga meningkatkan peluang pencemaran lingkungan. Penggunaan perekat kayu lapis dalam industri kayu semakin lama semakin tinggi sesuai kebutuhan akan kayu olahan baik bagi industri maupun rumah tangga. PT. Lakosta Indah mempunyai kapasitas produksi sebesar 40.000 MT/Tahun. Seiring dengan itu pula limbah sludge perekat kayu lapis hasil sisa industri perekat kayu lapis semakin tinggi (735 ton/Tahun), sehingga dikawatirkan menimbulkan dampak negatif karena menumpuknya limbah tersebut. Limbah ini digolongkan sebagai limbah B3 sehingga perlu penanganan khusus supaya tidak mencemari lingkungan. Beberapa akibat merugikan yang disebabkan oleh adanya limbah sludge perekat kayu lapis ini adalah : 1.Gangguan terhadap kesehatan; 2. Gangguan terhadap kehidupan biotik ; dan 3. Gangguan terhadap keindahan dan kenyamanan. Limbah tersebut biasanya dibakar dalam insenerator dan dapat menimbulkan masalah baru karena selain biayanya cukup mahal juga menghasilkan gas buang dan debu yang dapat mengganggu kenyamanan. Sisa pembakarannya pun masih harus disimpan karena tetap digolongkan sebagai bahan B3. Untuk mengantisipasi semakin menumpuknya limbah tersebut, saat ini sedang dikembangkan bermacam- macam penelitian untuk menanggulangi limbah tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Pedoman Minimisasi Limbah (Bapedal,1992). Di antaranya yang penulis lakukan yaitu studi pendaur ulangan limbah sludge perekat kayu lapis menjadi bahan pengisi dalam campuran perekat kayu lapis.Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang dilakukan di laboratorium Research and Development PT. Lakosta Indah - Samarinda. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data tentang pengaruh ukuran dan komposisi campuran tepung limbah sebagai bahan pengisi perekat kayu lapis terhadap keteguhan dan daya rekat kayu lapis dalam pendaur ulang limbah guna mengurangi pencemaran lingkungan. Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai bahan informasi kepada industri kayu lapis sehingga dapat membantu menekan biaya maupun menanggulangi dampaknya terhadap lingkungan. Sampel limbah sludge diambil dari bak penampung limbah yang sudah dikeringkan. Prinsip dasar dari penelitian ini adalah mengubah sludge menjadi tepung dengan cara fisis yang sederhana yaitu dikeringkan, ditumbuk dan disaring dengan ukuran butiran sebesar 100 mesh, 140 mesh,dan 200 mesh. Dengan komposisi limbah di dalam campuran perekat kayu lapis sebagai bahan pengisi sebesar 5 gram, 10 gram,dan 20 gram. Data hasil eksperimen dianalisis secara deskriptif dan terhadap parameter utama dilakukan analisis statistik berupa uji ANOVA untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antara parameter-parameter tersebut. Hasil eksperimen dapat disimpulkan sebagai berikut. Dengan diperolehnya limbah sludge yang dapat didaur ulang, akan memberikan banyak keuntungan di antaranya mengurangi limbah B3 yang selama ini pengolahannya hanya dibakar. Selain itu akan mengurangi penggunaan sumberdaya alam dan memberikan sumbangan informasi kepada industri kayu lapis sehingga dapat membantu menekan biaya pengelolaan limbah dan mendapat keuntungan yang lebih banyak dari hasil pendaur ulangan limbah tersebut.

---

Sludge Glue Plywood Recycle as a Filler (A Case Study in PT. Lakosta lndah - Samarinda)The increasing Industrial activities in Indonesia, in quantity as well as quality, caused a negative impact on the environment. One of the negative impacts is the increasing industrial residue/waste in solid or liquid form which increased the environment pollution. The increasing utilization of plywood glue is in accordance with the demand for processed wood for the industry as well as for the household. Pt. Lakosta Indah has the capacity of 40.000 MT/year. As a consequence the sludge of the plywood glue as waste of the industry increases (735 ton/year). This caused a grave concern because the waste keeps on increasing. The waste is regarded as a B3 waste so that it needs special handling to prevent it from polluting the environment. Some detrimental effects caused by the plywood sludge are : 1. Health hazard ; 2. Disturbance of the biotic life ; 3. Disturbance about the landscape and comfort. The waste is usually burned in an incinerator that can cause new problems because apart from the high expenses incurred it emits gas and dust that makes living uncomfortable. The residue after incineration must be kept saves because it is still regarded as B3 material. In anticipation of the increase of waste, at this moment several kinds of research is being conducted to handle the waste in accordance with the government policy contained in Pedoman Minimisasi limbah (Bapedal, 1992). Among others what the writer is doing the recycling of glue sludge form plywood to make it as an ingredient in the plywood glue mixture. This is an experimental research conducted in the Research and Development Laboratory of PT. Lakosta Indah-Samarinda. The purpose of the research is to get data about the effect of measurements and composition of the mixture of waste powder as an ingredient for filling the plywood glue in connection with the powder and glue capacity for plywood, in order to reduce the environment pollution. The benefit of the research is in providing information for the plywood industry so that they can reduce cost as well as to overcome the problem of environment pollution. The sludge waste is collected from the waste basin which, is already dried. The basic principle is to alter the sludge into powder by ordinary. physical process of drying, grinding and seeping into granules of 100, 140 and 200 mesh. The composition of waste material in the mixture of plywood glue is 5, 10 and 20 grams. The experiment data is analyzed by description and to the main parameters a statistical analysis is made by applying the ANOVA test to know the strength of influences among the parameters. The availability of recycled waste sludge brings advantages among others the reduction of B3 waste that up to now was only burned. Besides that it will reduce the use of natural resources and will reduce the use of natural resources and will provide information to the plywood industry so that it can reduce the cost of waste processing and get more profit from the recycling of waste.

Abstrak :
Ada yang terlewatkan dan penelitian terdahulu tentang wacana jual-beli, yaitu bahwa para ahli sebelumnya berfokus pada interaksi yang berakhir dengan pembelian barang; padahal, dalam interaksi jual-beli yang sesungguhnya interaksi tidak selalu berakhir dengan pembelian barang. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang rinci dan jelas mengenai struktur wacana jual-beli. Penelitian ini mengambil lokasi di empat pasar grosir terkemuka di Jakarta. Di keempat lokasi itu, pengambilan data dilakukan dengan pengamatan nonpartisipan dan rekaman langsung sehingga diperoleh 76 percakapan. Dari analisis data ditemukan bahwa wacana jual-beli mempunyai struktur Tahap Awal-Tahap Inti-Tahap Akhir. Tahap awal direalisasikan dengan tindakan nonverbal dan tindakan verbal (yang berupa penawaran barang oleh penjual atau permintaan barang oleh pembeli). Tahap inti direalisasikan dengan pertanyaan harga oleh pembeli atau pemberitahuan harga oleh penjual dan negosiasi harga. Tahap akhir direalisasikan dengan tindakan nonverbal berupa serah-terima barang-uang. Setiap tahap mempunyai tindak wacana (discourse acts) yang khas; namun, ditemukan ada tindak wacana yang dapat muncul dalam ketiga tahap, yaitu permintaan barang, penawaran barang, dan pernyataan terima kasih. Berdasarkan analisis terhadap 30 percakapan, masing-masing 15 percakapan diadik dan multiparti, diperoleh 129 tuturan interupsi. Terungkap bahwa interupsi lebih banyak dilakukan oleh pembeli daripada penjual. interupsi terjadi baik di dalam percakapan simultan maupun nonsimultan. interupsi di dalam percakapan simultan terjadi di dalam giliran penutur/penyela, sedangkan interupsi di dalam percakapan nonsimultan terjadi di dalam dan di luar giliran penyelalpenutur. Di dalam percakapan simultan, interupsi terjadi (1) di tengah tuturan penutur pertama (sebelum tempat transisi), (2) sebelum penutur pertama melanjutkan tuturannya (delayed completion), dan (3) di dekat TRP. Di dalam percakapan nonsimultan, interupsi terjadi (I) setelah tempat transisi dari tipe unit pertama yang dihasilkan penutur, (2) sebelum penutur pertama melanjutkan tuturannya, dan (3) setelah penutur pertama mencapai tempat transisi. Selain itu, dari penelitian ini juga terungkap bahwa interupsi yang dituturkan oleh penyela berbentuk tindak elisitasi, requestif (requestives), direktif, dan informatif. Interupsi terjadi karena faktor dari dalam diri penutur dan dari luar diri penutur. Dari dalam diri penutur, interupsi disebabkan oleh ketidaksabaran penutur, penutur teringat akan sesuatu, penutur tidak tertarik dengan topik penutur pertama, dan ada sesuatu yang mendesak. Adapun interupsi di luar giliran penutur disebabkan oleh keisengan penutur, adanya kesenyapan antargiliran, tanggapan atas tindakan nonverbal, adanya sesuatu yang mendesak penutur, dan adanya stimulus dari benda dan dari nonpartisipan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada tiga tipe interupsi dalam percakapan antara penjual dan pembeli, yaitu tipe eurian, tipe desakan, dan tipe ciptaan. ......A matter was overlooked in the previous research regarding the discourse of buying-selling, in that in the past the experts focused mainly on the end result of interaction: sold goods; whereas actually, in the real interaction of buying-selling contact does not necessarily end in a buying transaction. This research emphasizes to illustrate in detail and evidently the structure of buying-selling dealings. This research was conducted in areas covering four major wholesaler distributor business areas in Jakarta. At the four locations, data collection was done through non-participating and direct recording that result in 76 conversations. From the data analysis, the findings concluded that the discourse of buying-selling transaction has three phases: The Initial Phase ± The Core Phase t The Closing Phase. The initial phase is realised through non-verbal and verbal actions. The core phase is prepared through the inquiry of price by the buyer or through the information of value by the seller and negotiation of worth. The closing phase is accomplished through non-verbal action i.e. receiving goods-currency. Each phase has a specific discourse act; however within each phase three behaviours can surface which are demand of goods, negotiation of goods, and a thank you account. Based on 30 conversation, with 15 dyadic and multiparty conversations respectively resulted in 129 tokens of interruption. It's revealed that interruption occurs more frequently by the buyer than the seller. Interruption transpires in both simultaneous talk and non-simultaneous talk. Interruption in a simultaneous talk occurs within the speaker turn. In a simultaneous talk interruption occurs in the middle of TCU, before delayed completion, and near the TRP. In a non-simultaneous talk, interruption happens before delayed completion, after the first of TCU, and after the TRP. Aside from that, this research substantiation that interruption reflects on the elicitation, the requestives, the direction, and the information acts. Interruption happens due to internal and external factors of the speaker. Internally can be caused by impatience, remainder, that the individual is uninterested to the topics presented by the first speaker, or there is another urgent matter. For external causes, factors, such as amusement, the silence between turns, and other material and non-participating stimulants. This research also express three types of interruption i.e. stealing type, forceful type, and inventor type.

Abstrak :
Hasil kajian berbagai studi menunjukkan bahwa Vitamin A merupakan zat gizi yang esensial bagi manusia. Permasalahan terbesar dengan vitamin A adalah fungsinya yang penting bagi tubuh namun konsumsi rata-rata perorangan cenderung rendah dan belum mencukupi, sehingga harus dipenuhi dari Iuar. Masalah terpenting adalah bagaimana mendorong target populasi untuk ke Puskesmas dan meminta Vitamin A sesuai kebutuhan.

Sosialisasi kepada masyarakat, terutama target populasi terintegrasi dalam social marketing concept menerapkan beberapa marketing communication tools. Marketing communication tools dimaksud adalah pemasangan ikian (televisi, radio, media cetak), publisitas (penyelenggaraan lomba menulis bagi para wartawan yang berkaitan dengan misi HKI) serta penyebaran leaflet, stiker juga pemasangan spanduk di sekitar Puskesmas.

Dari hasil penelitian di Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ditemukan bahwa social marketing campaign kepada target populasi, tingkat exposure-nya relatif rendah. Dari analisis selanjutnya dengan menggunakan analisis diskriminan, terbukti bahwa terdapat perbedaan nyata antara responden yang balitanya mengkonsumsi Vitamin A dan responden yang balitanya tidak mengkonsumsi Vitamin A, dalam hal Advertising Exposure (sekaligus sebagai variabel yang paling membedakan), Word-of-Mouth Exposure dan Personal Selling Exposure. Sementara sikap kedua kelompok tersebut relatif sama atas Publicity and PR Exposure.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka direkomendasikan agar HKI memberikan perhatian khusus pada aspek personal selling dan word-of-mouth promotion, yang terbukti memiliki exposure lebih tinggi pada kelompok yang memiliki balita tidak mengkonsumsi Vitamin A. Hal ini juga perlu ditunjang dengan advertising yang memiliki exposure lebih tinggi pada kelompok yang memiliki balita mengkonsumsi Vitamin A, untuk mempertahankan tingkat konsumsi Vitamin A yang telah dicapai. Dalam hal ini advertising perlu dirancang agar juga dapat mendorong terjadinya word-of-mouth communication.

Abstrak :
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah suatu transaksi dimana kepentingan-kepentingan ekonomis perusahaan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan seringkali melakukan berbagai transaksi guna mencapai keuntungan yang maksimal. Adakalanya transaksi-transaksi yang dibuatnya tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan, namun di sisi lain pihak tersebut juga memiliki kepentingan pribadi atas berlangsungnya transaksi-transaksi tersebut, misalnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan direktur, atau dengan komisaris, atau dengan pemegang saham utama perusahaan tersebut. Dalam hal demikian, maka transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak: direktur, komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi lainnya, adalah suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Benturan kepentingan disini adalah terdapatnya perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak tersebut. Dalam hukum perusahaan dikenal adanya beberapa transaksi yang karena sifatnya dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang jika dikelompokkan dapat terdiri dari 4 (empat) kelompok transaksi, yaitu: 1. Transaksi self dealing; 2. Transaksi corporate opportunity; 3. Transaksi executive compensation; dan 4. Transaksi dengan controlling stockholder. Transaksi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya direksi dapat mengambil keputusan untuk bertransaksi demi kepentingannya atau kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Hal yang demikian tentu saja melanggar prinsip fiduciary duty yang melekat di pundak pengurus perseroan. Keterbukaan sangat diperlukan atas transaksi-transaksi yang mungkin mengandung suatu conflict of interest. Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikaitkan dengan prinsip fiduciary duty yang melekat pada pundak direksi dan komisaris perseroan go publik, maka Undang-Undang Pasar Modal mengharuskan adanya persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip fiduciary duty namun juga merupakan tindakan di Iuar kewenangannya (ultra vires). Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban menyampaikan secara terbuka kepada publik dan keharusan memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen atas setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan pelaksanaan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak saja menodai prinsip keterbukaan yang dijunjung tinggi di pasar modal, namun juga menjauhkan terciptanya suatu pasar modal yang efisien. Pada prinsipnya hukum tidak melarang dilakukannya transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut. Akan tetapi hukum mengaturnya sedemikian rupa sehingga diharapkan dengan pengaturan tersebut, sungguhpun terjadi transaksi yang berbenturan kepentingan, kemungkinan kerugian terhadap pihak tertentu yang dapat menimbulkan ketidakadilan diharapkan dapat diredam. Bagi perusahaan go publik, BAPEPAM mensyaratkan kewajiban untuk memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen atas setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1. Apabila suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan di luar kewenangannya (ultra vires). Dengan demikian, tindakan direksi dan komisaris bertentangan dengan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Direksi atau komisaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti telah menyebabkan terjadinya suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini BAPEPAM selaku otoritas pasar modal berwenang mengenakan sanksi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu direksi dan komisaris tadi. Tindakan BAPEPAM yang meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Dengan begitu pengurus perseroan tidak dapat mengelak tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawab kepada perseroan. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari pengurus perseroan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan perseroan. Dengan dimungkinkannya direksi dan komisaris terkena sanksi dalam Peraturan BAPEPAM Nomor I .E.1 diharapkan pengelolaan perusahaan go publik menjadi bertambah baik. Dengan begitu pasar modal menjadi tempat yang aman dan menarik bagi masyarakat untuk menanamkan uangnya. Kewenangan BAPEPAM untuk mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut tidak mengurangi hak BAPEPAM untuk menerapkan ketentuan pidana apabila temyata ditemukan unsur-unsur pidana dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, misalnya transaksi itu dilakukan dengan dilatarbelakangi adanya penipuan, penggelapan atau korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terutama yang menyangkut transaksi yang mengandung benturan kepentingan menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan diskriminatif yang dilakukan pengurus perseroan (direktur dan komisaris) berkaitan dengan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas.

Abstrak :
Masagung is one of success Chinese enterpreuner. Beginning from sate brother's books untii have a big company and foundations. People didn't suppose that Masagung only educated until fifth class of elementary school. Nevertheless, Masagung was not hopeless. He always try to get a better life. Masagung has done much work, sold books, be acrobat, said cigarettes on the road, and then had a company that called "Gunung Agung". For the first, Gunung Agung sold cigarettes, books, stationery, and publishing. Masagung expand his business such as having duty free, money changer, hotel and etc. Masagung's successful in his business because of his enterpreunership, consciousness to get better life, courage in speculation to open other business, keep connection with the important person in the government. Masagung also can adapt with a new government and new policy. After Masagung to be a Moslem, he established Masagung Foundation, inside that bookshop Wali Songo, Islamic Centre, and Wali Songo Project or Islamic Fragnant Project.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta. Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah. Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri.