Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan besar dalam telekomunikasi di Indonesia terjadi karena adanya perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung secara dinamis serta adanya peningkatan kebutuhan Iayanan telekomunikasi, keterbatasan dana pemerintah dan keterbatasan kemampuan teknis dalam: pembangunan dan operasional. Perubahan yang dimaksud adalah berubahnya penyelenggaraan telekomunikasi dari sistem monopoli ke sstem kompetisi yang pro konsumen. Melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah berupaya membentuk kerangka bagi sektor industri telekomunikasi yang lebih terbuka serta kompetitif. PT. indosat selaku BUMN penyelenggara telekomunikasi tidak lepas dari upaya pemerintah untuk terus menirigkatkan keunggulan daya saingnya melalui berbagai upaya yang diperankan oleh pemerintah, yaitu percepatan pengakhiran kepemilikan silang saham di perusahaan yang sejenis dan pemberian izin-izin baru. Pemerintah dalam mendukung peningkatan daya saing PT. Indosat serta menganalisis manfaat dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penggabungan usaha dengan anak perusahaan dalam meningkatkan daya saing PT. Indosat. Metode penelitian ini bersffat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa peta persaingan industri telekomunikasi secara nasional telah berubah dari iklim penyelenggaraan telekomunikasi dari monopoli ke iklim persaingan atau kompetisi dan adanya perubahan peran pemerintah dalam penyelenggaraan telekomunikasi nasional dari penyelenggara telekomunikasi menjadi regulator dan fasilitator serta Pemerintah telah memberikan peran yang cukup signifikan dalam mendukung peningkatan daya saing PT. Indosat, berupa pemberian kesempatan kepada PT. Indosat untuk menyelenggarakan jenis layanan telekomunikasi lainnya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan keunggulan daya saing PT. Indosat telah melakukan berbagai strategi, kebijakan dan kegiatan yang kesemuanya didalam rangka mengantisipasi timbulnya pesaing baru, ancaman dari produk pengganti, kekuaan tawar menawar pemberi, kekuatan tawar menawar pemasok dan persaingan diantara pesaing-pesaing yang ada.

---

Big changes in Indonesia telecommunication field occurs due to global economic changes and dynamic improvement of telecommunication and informatics technology. It is also triggered by the increasing needs of telecommunication services, government fund scarcity and technical capability in: the development and operation. The big changes mentioned above means the changes in telecommunication regime from monopolistic system to competitive system which is pro-consumers. Through the enactment of Telecommunication Law No. 36 Year 1999, government tries to make effort to form the framework of more open and competitive telecommunication industry. PT. Indosat, one of the state-owned government telecommunication entities, has become the government intention to improve its competitive advantage by way of all necessary means necessary, among other things, speed share cross-ownership termination and the issuance of new licenses. This study tries to analyze the map of nation-wide telecommunication industry competition, analyze government policy in supporting the improvement of PT. Indosat competitive advantage, analyze the benefits from telecommunication services operation and business integration between PT. Indosat and its affiliate companies to improve PT. Indosat competitive advantage. The method of this research is descriptive-analysis with the approach of qualitative study. This research concludes that the map of nation-wide telecommunication industry competition has moved from monopolistic telecommunication operation to competition. This study also concludes that the government role has changed from telecommunication operator to regulator and facilitator. Government has also played a significant rote in supporting the improvement of PT. Indosat competitive advantage to provide the telecommunication services. Through this research, it is known that to improve its competitive advantages, PT. Indosat has implemented strategies, policies and other activities which are intended to anticipate new entrants, the threats of substitution product, bargaining power of the consumers and suppliers and competition with existing competitors.

Abstrak :
Penggunaan pidana perampasan kemerdekaan telah banyak mendapat kritik tajam terutama bila dikaitkan dengan ekses negatif dari pidana tersebut. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara pendek. Berbagai negara mulai mengkaji adanya alternatif lain untuk menghindari pidana penjara pendek. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan sebagai pengganti dijatuhkannya pidana penjara pendek adalah pidana bersyarat.. Di Indonesia sendiri pidana penjara jangka pendek yang dijatuhkan dapat dihindari terhadap pelaku tindak pidana, hal ini dikarenakan di dalam KUHP dikenal adanya pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara jangka pendek yaitu pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a sampai 14f KUHP. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, pelaksanaan pengamatan, pengawasan dan pembimbingan terhadap terpidana bersyarat dan model atau jenis yang diharapkan dari pelaksanaan putusan pidana bersyarat.Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer yang berupa wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam yang dikelompokan dalam beberapa narasumber, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Bogor, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Cibinong dan Kejaksaan Negeri Bogor, Petugas Balai Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Bogor dan guru besar hukum pidana. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terdiri dari terdakwa melakukan tindak pidana ringan, adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, usia dan kondisi fisik terdakwa, adanya pertimbangan bahwa tindak pidana terjadi karena korban, terdakwa tidak tahu telah melakukan tindak pidana, terdakwa memiliki tanggung jawab dan tanggungan dan telah adanya pengembalian kerugian yang timbulkan dari perbuatan terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian, tidak berjalannya putusan pidana bersyarat dengan baik pengamatan dan pengawasan oleh Hakim wasmat, pengawasan oleh Jaksa dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan, model diharapkan dari pidana bersyarat yaitu adanya koordinasi antara Hakim, Jaksa dan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Disarankan kepada hakim dalam hal putusan pidana yang hukumannya di bawah 1 (satu) tahun lebih mengutmakan pidana bersyarat dari pada pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana bersyarat selain menetapkan syarat umum hakim juga diharapkan menetapkan syarat khusus terhadap terpidana bersyarat, kemudian disarankan adanya penyerahan terpidana bersyarat oleh Jaksa ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan pembimbingan. ......The use of criminal liberty deprivation has get many sharp criticisms especially when associated with the negatives excesses of the criminal. Negative influence is more noticeable when the criminal offence charged short imprisonment. Many countries began to examine the existence other alternatives to avoid short imprisonment. One of the alternatives that can be offered as a replacement for the charge of short imprisonment is a probation. In Indonesia short imprisonment which charged can be avoid against the criminal offenders, as in the Criminal Code recognized the existence of alternative criminal from criminal liberty deprivation or short imprisonment which is probation regulated in the section 14 a to 14 f of the Criminal Code (KUHP). As for the purpose of the research is to find out the consideration of judges to charge probation, execution of observation, supervision and guidance to the convicted person and the model or type of execution of probation. Based on the purpose this research, this research will use the method of normative research. As for the approach use qualitative approach by relying on primary data which is interview. Interview conducted by interviewing in depth that are grouped within some sources, the Judge in Bekasi District Court, Cibinong District Court and Bogor District Court, State Attorney in Bekasi, State Prosecutor Cibinong and Bogor, State Correctional Officers In Correctional Hall Bogor and Professor of criminal law. The result of the research found that considerations of judges in charging probation consist of defendant do light crime act, the existence of peace between the defendant and the victim, the age and physical condition of the defendant, there is consideration that the crime occurred because the victim, the defendant did not know had committed a criminal offence, the defendant has a responsibility and a dependent and returning loss which impact from the act of the defendant in whole part or some part, the verdict of probation not going well in observation and supervision by the the judge supervisory and observer, observer by attorney and guidance by the Correctional Hall, the model which expected from probation is coordination between Judges, Attorneys and Correctional Hall in the execution of the verdict of probation. It is suggested to the Judge in that case the verdict of the criminal punishment under one year more prioriting probation than imprisonment, and in addition to charge probation beside apply general terms of Judges also expected to apply special terms to convicted of probation, then suggested submission convicted of probation by Attorney to Correctional Hall to give them guidance.