Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai 3 hal. Pertama, pembahasan mengenai perluasan lingkup istilah tender yang ditinjau secara umum. Kedua membahas mengenai penjualan sebagai perluasan lingkup istilah tender yang ditinjau dari tata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan ini akan melihat definisi tender yang terdapat dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan definisi tender yang terdapat dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang lalu dikaitkan dengan teori perundangundangan yang berlaku. Ketiga membahas mengenai implementasi penjualan sebagai perluasan lingkup istilah tender yang terdapat dalam putusan-putusan KPPU. Dalam pembahasan ini akan diambil 2 putusan KPPU yang terkait dengan pembahasan yaitu putusan perkara divestasi saham PT. Indomobil Sukses Internasional dan divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini melihat bahwa perluasan lingkup istilah tender terkait dengan penjualan yang terdapat dalam putusan-putusan KPPU tidak sesuai dengan tata peraturan perundangundangan yang berlaku karena dasar dari penggunaan pengertian tender oleh KPPU dalam putusan-putusan yaitu pedoman pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender tidak sesuai dengan pengertian tender yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber dari pedoman tersebut yaitu penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about 3 things. First, the discussion of the expansion of scope for tender term that viewed in general. Second, the discussion of sales as the expansion of scope for tender term that viewed from the applicable regulations system. This discussion will look at the definition of tender which contained in the explanation of Article 22 Law No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Monopoly Law) and definition of tender which contained in the guideline of article 22 regarding Prohibition of Bid Rigging and then associated with the applicable theory of legislations. Third, the discussion regarding the implementation of sales as the expansion of scope for tender term which contained in Comission for the Supervision of Business Competition?s verdicts. This discussion would take 2 verdicts related, the verdict of divesment PT.Indomobil Sukses Internasional and the verdict of divesment VLCC PT. Pertamina. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures. The result of this research shows the expansion of scope for tender term which associated with sales is not accordance with the applicable regulations system because the basic that Comission for the Supervision of Business Competition used for tender term in their verdict which is the guideline of article 22 regarding Prohibition of Bid Rigging is not accordance with the term of tender in the Law No. 5 of 1999 which is the source of the guideline of article 22.