Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Tesis ini menganalisis tentang kapasitas pemerintahan desa dan strategi peningkatannya dalam menghadapi implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian dilakukan di tiga pemerintahan desa yaitu Desa Tutul, Balung Kulon Dan Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan supaya kewenangan desa agar lebih dipertegas untuk mengakhiri permasalahan yang terkait dengan tata organisasi, perlu juga dilakukan peninjauan ulang terkait program pembinaan yang selama ini skemanya cenderung dari atas dan bersifat elitis, sehingga tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan aparat pemerintahan desa; perlu juga adanya pelibatan pemangku kepentingan pemerintahan desa seperti pemerintahan supradesa untuk membantu penguatan kapasitas pemerintahan desa baik dari segi kebijakan, sumberdaya ataupun pendampingan. Selain itu, perlu adanya pelibatan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat supaya dapat membuka dan memperluas wacana baru tentang pembaharuan desa.;This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 about village. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (local governments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village., This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 about village. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (local governments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village.]

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang: Mendapatkan satu embrio dengan potensi implantasi yang tertinggi merupakan hal penting dari teknologi fertilisasi invitro. Metode yang banyak digunakan selama ini untuk seleksi embrio adalah melalui penilaian morfologi. Namun morfologi embrio belum dapat menggambarkan potensi embrio dengan baik. Teknologi metabolomik merupakan metode yang memiliki potensi yang cukup baik karena memiliki beberapa kelebihan yaitu pengukuran yang cepat dan tidak bersifat invasif. Viabilitas hasil konsepsi dipengaruhi oleh proses biologis intrasel yang menghasilkan metabolom. Embrio dengan morfologi yang baik ternyata memiliki gambaran metabolomik yang berbeda. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model prediksi dari pola metabolomik medium kultur embrio untuk memprediksi kemampuan pembentukan blastokista. Jika kita dapat memprediksi potensi keberhasilan pembentukan blastokista dengan cara yang nir invasif dan cepat, diharapkan dapat meningkatkan proses pemilihan embrio dengan potensi implantasi yang tinggi, tanpa memperpanjang masa kultur embrio hingga hari kelima.

Tujuan: Mengembangkan metode nir invasive dalam memprediksi kemampuan embrio berkembang menjadi blastokista.

Metode: Penelitian kohort terhadap data spektrum FTIR medium kultur embrio hari pertama dan hari ketiga dalam memprediksi keberhasilan pembentukan blastokista, dengan membuat model prediksi dari spektrum tersebut.

Hasil: Didapatkan blastokista dengan kualitas baik sebanyak 16 dari 44 embrio yang diteliti. Didapatkan nilai AUC 0,752 pada model prediksi analisis FTIR medium kultur embrio hari pertama. dengan sensitifitas 0,727 dan akurasi 72,7%. Pada analisis spektrum hari ke 3 didapatkan model prediksi dengan AUC 0,674, dengan sensitifitas 0,614 dan akurasi 0,614.

Kesimpulan: Pola metabolomik medium kultur embrio dapat membedakan antara embrio yang berhasil menjadi blastokista kualitas baik dan tidak menjadi blastokista kualitas baik. Perbedaan ini dapat dideteksi dengan menggunakan analisis dengan FTIR yang kemudian dibuat model prediksinya.

---

ABSTRACT
Background: To get an embryo with the highest implantation potential is an important aspect of in vitro fertilization. The most widely used method for embryo selection is morphological assessment. However, embryo morphology has not been able to describe the potential of an embryo properly. Metabolomic technology is a method that has good potential because it has several advantages, namely rapid measurement and not invasive. Viability of the results of conception is influenced by intracellular biological processes that produce the metabolome. Embryos with good morphology have a different metabolomic profilling. From this research it is expected to produce a predictive model of the metabolomic profilling of embryo culture medium to predict the successful of good quality blastocyst formation. If we can predict the potential success of blastocyst formation in a non-invasive and fast way, it is hoped that it can improve the process of selecting embryos with high implantation potential, without extending embryo culture to the fifth day.

Objective: To develop a non-invasive method for predicting the ability of an embryo to develop into a good quality blastocyst.

Method: A cohort study of FTIR spectrum data of first and third day embryo culture medium in predicting the success of good quality blastocyst formation, by making a prediction model of the spectrum.

Results: There were good quality blastocysts from 16 of the 44 embryos studied. AUC value of 0.752 was obtained from the FTIR analysis model prediction for the first day of embryo culture medium. with a sensitivity of 0.727 and an accuracy of 72.7%. In the spectrum analysis of day 3was obtained predictive models with AUC of 0.674, with a sensitivity of 0.614 and an accuracy of 0.614.

Conclusion: The metabolomic profilling of embryo culture medium can distinguish between an embryo that succeeds in becoming a good quality blastocyst and not a good quality blastocyst. This difference can be detected by using analysis with FTIR.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh tempo sudah dapat dikatakan sebagai debitur yang wanprestasi. Selain itu, hasil dari tesis ini juga menjabarkan bahwa notaris bertanggung jawab apabila terdapat minuta akta yang isinya berbeda dengan salinan akta dengan memberikan pernyataan terdapat perbedaan substansi diantara minuta dan salinan akta. ......This research is based by a case related to the determination of event of default in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments or in stages. This study discusses the determination of defaults for debtors who are late in carrying out their responsibility in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments and notary responsibility related to differences in content in the minutes and copies of the deed and analysis of judges' considerations in the Decision of Supreme Court Number 884 PK/PDT/ 2018. The research method used in this research is normative juridical research with descriptive and analytical research types. The results of the research in this thesis are that debtors who have been negligent in paying instalments in the Purchase Agreement for Land and Building that have not matured can already be said to be debtors who default. In addition, the results of this thesis also describe that the notary is responsible if there are minutes deeds which contents are different from the copy of the deed by stating that there is difference between the deed and the copy of the deed.

Abstrak :
Pada tahun 2016 sektor kesehatan menyumbang setidaknya 2 gigaton CO2 ke permukaan atmosfer atau setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 514 industri batu bara setiap tahun. Volume limbah dan emisi karbon ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan namun juga memicu terjadinya fenomena perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia. Sebesar 57-71% emisi karbon yang berasal dari sektor kesehatan disebabkan oleh aktivitas rantai persediaan logistik, terutama pada pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Fungsi rumah sakit sebagai fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi pasien justru menjadi kontradiktif akibat produk sampingan dari kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan green procurement pihak rumah sakit dapat memastikan bahwa kegiatan perencanaan pengadaan hingga penentuan supplier mampu meminimalisir segala potensi kerusakan lingkungan yang berasal dari kegiatan produksi dan konsumsi sediaan farmasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement terutama pada sediaan farmasi sekaligus mengetahui potensi pengimplementasian praktik serupa pada rumah sakit di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review untuk mengidentifikasi faktor-faktor terhadap green procurement di rumah sakit melalui pencarian jurnal pada database ScienceDirect, ProQuest, Wiley, dan PubMed. Hasil penelitian dari 10 studi terinklusi menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement sediaan farmasi, yakni komitmen internal, hubungan kerja sama dengan supplier, total quality management (TQM), tekanan institusional, peresepan dan dispensing obat, serta manajemen sediaan farmasi yang tidak terpakai. Sementara itu di Indonesia sendiri pengadaan sediaan farmasi kini dilakukan secara daring melalui portal e-procurement yang difasilitasi oleh LKPP. Kebijakan pengadaan ini ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan era JKN dengan melaksanakan pengadaan obat secara lebih efektif dan efisien. Walaupun belum mencapai tahap green, adanya e-procurement pada sediaan farmasi merupakan langkah awal implementasi green procurement untuk mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang aman untuk populasi manusia maupun lingkungan hidup. ...... The health sector contributed at least 2 giga tons of CO2 alone in 2016. This number is equivalent to emissions committed by 514 coal industries every year. The huge amount of waste as well as carbon emission and other greenhouse gasses (GHG) not only causes environmental pollution but also triggers climate change which threaten the sustainability of our ecosystem. The crisis brought WHO and other organization to build a new paradigm called low carbon healthcare or green hospitals as mitigation strategy to climate change. Unfortunately the efforts to implement each green hospital principles have not been carried out as holistic measure, which mostly happen in developing countries. Most hospitals only focused on certain practices, such as waste management, energy efficiency, water conservation, and green building. Meanwhile 57-71% of health sector carbon emissions are caused by supply chain activities, especially pharmaceuticals and medical devices. The healthcare facility can no longer provide a safe environment for patients due to its by-products from each operational activity. Through the implementation of green procurement, hospital can ensure that the planning up to supplier selection are able to minimize all potential environmental risk that comes from production and consumption activity of pharmaceutical products. This research was conducted to obtain information about factors that influence the implementation of pharmaceutical green procurement in hospital. Also this study aim to identify the chances for hospitals in Indonesia in order to adopt the said practice. Through literature review and data extraction from 10 included studies from Science Direct, ProQuest, Wiley, and PubMed the results showed that internal commitment, supplier collaboration, total quality management (TQM), institutional pressure, prescribing and dispensing of drugs, also management of unused pharmaceuticals as factors influences green procurement in hospital. Meanwhile the secondary data analysis shows that most of pharmaceuticals procurement Indonesian is now carried out online through a system called e-procurement. This platform is facilitated by LKPP in order to provide more sustainable healthcare service delivery in the era of JKN. Although there is still a long way to go until we finally reach the ‗green‘ stage, the implementation of e-procurement marked the first step of green procurement adoption in Indonesia therefore making hospitals as safe healthcare facility not only for human, but also environment and the planet.

Abstrak :
Seperti negara berkembang lainnya, industri garmen merupakan salah satu industri andalan bagi perekonomian Indonesia. Namun, disamping menjadi industri andalan, industri garmen masih mengantongi banyak masalah terutama terkait kondisi kerja. Kondisi kerja yang buruk ini kemudian mempengaruhi kehidupan pribadi para pekerjanya, hingga menimbulkan konflik dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana work-family conflict yang dialami oleh pekerja di industri garmen di Indonesia diakibatkan oleh kondisi kerja yang buruk, dan bagaimana dukungan sosial berperan dalam hubungan antara keduanya. Data dikumpulkan dari 10 kelompok FGD yang melibatkan 93 responden yang berasal dari lima kota pusat industri garmen di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui proses coding manual dibantu dengan Qualitative Data Analysis Software (QDAS) berupa Nvivo 12. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pekerja pada industri garmen masih merasakan kondisi kerja yang buruk berupa target harian yang berlebih dan jam kerja yang panjang. Akibat dari kondisi tersebut, banyak pekerja mengalami work-family conflict terutama yang berkaitan dengan anak-anak. Dukungan sosial dari pasangan dan rekan kerja ditemukan dapat mengurangi work-family conflict yang dirasakan pekerja. Perusahaan dapat membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja dan jam kerja menjadi lebih masuk akal. Dengan jam kerja dan target kerja harian yang lebih sedikit, work-family conflict dan efek negatif dari work-family conflict yang dirasakan pekerja akan berkurang

---

Garment industry is one of the mainstay industries for the Indonesia economy. However, despites being a mainstay industry, garment industry still holds many problems, especially related to its working conditions. These poor working conditions then affect the personal lives of workers, causing conflicts and other negative effect. This research was conducted to understand how work-family conflict which was experienced by workers in the garment industry in Indonesia derived from poor working condition and how social support plays a role in the relationship between the two. Data from 10 focus group discussion, wich involved 93 participants from five major garment industry cities in Indonesia, were gathered. The analysis was carried out using qualitative methods trough manual coding process assisted with Qualitative Data Analysis Software (QDAS) in the form of Nvivo 12. The analysis found that workers in the garment industry still experience poor working conditions in the form of excessive daily targets and long working hours. As a result of these conditions, many workers experience work-family conflicts, especially related to children. Social support from spouses and coworkers was found to reduce work-family conflict felt by workers. Companies can create policies that will reduce workload and work hours and make it more sensible. With fewer work hours and daily targets, work-family conflict and negative effects of work-family conflict felt by workers will decrease

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaturan beban kerja dokter di rumah sakit serta membandingkannya dengan ketentuan negara Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan beban kerja dokter di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa beban kerja dokter di rumah sakit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat telah memiliki pengaturan waktu kerja bagi dokter yaitu selama 40 jam per minggu. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai implikasi terkait ketiadaannya pengaturan khusus mengenai beban kerja dokter di rumah sakit terhadap waktu kerja dan beban kerja dokter di rumah sakit. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat pengaturan khusus mengenai waktu dan beban kerja bagi dokter di rumah sakit.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the regulation of the workload of doctors at the hospital as well as comparing it with the provisions of the United States of America. The research method used in this research is in the form of normative juridical research with descriptive research type. The discussion in this thesis involves discussion on regulating the workload of doctors in Indonesia and comparing it with the United States. The results of the research in this thesis is that the workload of doctors in hospitals has not been regulated in legislation specifically in both Indonesia and the United States. However, the United States has had better settings related to working time for doctors which is 40 hours per week. In addition, this thesis also discusses the implications related to the absence of specific regulations concerning the workload of doctors in the hospital towards working time and the workload of doctors at the hospital. The results of this study suggest that the government can make specific regulations regarding the time and workload for doctors in the hospital.

Abstrak :
ABSTRAK
Seperti negara berkembang lainnya, industri garmen merupakan salah satu industri andalan bagi perekonomian Indonesia. Namun, disamping menjadi industri andalan, industri garmen masih mengantongi banyak masalah terutama terkait kondisi kerja. Kondisi kerja yang buruk ini kemudian mempengaruhi kehidupan pribadi para pekerjanya, hingga menimbulkan konflik dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana work-family conflict yang dialami oleh pekerja di industri garmen di Indonesia diakibatkan oleh kondisi kerja yang buruk, dan bagaimana dukungan sosial berperan dalam hubungan antara keduanya. Data dikumpulkan dari 10 kelompok FGD yang melibatkan 93 responden yang berasal dari lima kota pusat industri garmen di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui proses coding manual dibantu dengan Qualitative Data Analysis.Software (QDAS) berupa Nvivo 12. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa pekerja pada industri garmen masih merasakan kondisi kerja yang buruk berupa target harian yang berlebih dan jam kerja yang panjang. Akibat dari kondisi tersebut, banyak pekerja mengalami work-family conflict terutama yang berkaitan dengan anak-anak. Dukungan sosial dari pasangan dan rekan kerja ditemukan dapat mengurangi work-family conflict yang dirasakan pekerja. Perusahaan dapat membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja dan jam kerja menjadi lebih masuk akal. Dengan jam kerja dan target kerja harian yang lebih sedikit, work-family conflict dan efek negatif dari work-family conflict yang dirasakan pekerja akan berkurang.

---

ABSTRACT
Garment industry is one of the mainstay industries for the Indonesia economy. However, despites being a mainstay industry, garment industry still holds many problems, especially related to its working conditions. These poor working conditions then affect the personal lives of workers, causing conflicts and other negative effect. This research was conducted to understand how work-family conflict which was experienced by workers in the garment industry in Indonesia derived from poor working condition and how social support plays a role in the relationship between the two. Data from 10 focus group discussion, wich involved 93 participants from five major garment industry cities in Indonesia, were gathered. The analysis was carried out using qualitative methods trough manual coding process assisted with Qualitative Data Analysis Software (QDAS) in the form of Nvivo 12. The analysis found that workers in the garment industry still experience poor working conditions in the form of excessive daily targets and long working hours. As a result of these conditions, many workers experience work-family conflicts, especially related to children. Social support from spouses and coworkers was found to reduce work-family conflict felt by workers. Companies can create policies that will reduce workload and work hours and make it more sensible. With fewer work hours and daily targets, work-family conflict and negative effects of work-family conflict felt by workers will decrease.