Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Umat Islam di Indonesia termasuk ke dalam kelompok Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah atau Sunni. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah (untuk selanjutnya disebut Sunni) ini merupakan kelompok umat Islam yang terbesar dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Lebih kurang 90% dari jumlah umat Islam di seluruh dunia dapat dimasukkan ke dalam kelompok Sunni. Sedangkan sekitar 10% lainnya termasuk kelompok Syi'ah yang terbagi pula ke dalam beberapa aliran. Dalam bidang akidah, kelompok Sunni di Indonesia kebanyakan mengikuti ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan di bidang hukum mengikuti madzhab yang ada di kalangan Sunni, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun demikian di kalangan para kyai di Indonesia pengaruh madzhab Syafi'i jauh lebih dominan dibandingkan dengan madzhab lainnya. Demikian pula hukum Islam yang dipergunakan di Pengadilan Agama (dengan berbagai names) untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya, pada mass yang lalu, terdapat dalam berbagai kitab fikih madzhab Syafi'i yang ditulis cleh para fukaha beberapa abad yang lalu. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Biro Peradilan Agama (sekarang berganti nama dengan Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama) Nomor B/I/735 Tahun 1959, dalam rangka memberi pegangan kepada para hakim agama di Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 serta hakim-hakim agama di Pengadilan Tinggi Agama dan Kerapatan Qadi yang dibentuk sebelum tahun 1957, Biro Peradilan Agama telah menentukan 13 (tigabelas) kitab fikih madzhab Syafi'i. Namun, dalam perkembangannya kesadaran hokum masyarakat muslim di Indonesia mengalami perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada bagian kedua abad ke duapuluh ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih tersebut tidak lagi seluruhnya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia. Sebabnya ialah kitabkitab fikih madzhab Syafi'i itu ditulis oleh para fukaha beberapa abad yang lalu. Sebagai basil penalaran manusia yang selalu terikat pada ruang dan waktu, situasi dan kondisi di tempat is melakukan penalaran serta unsure subyektifitas, sudah barang tentu dalam kitab-kitab tersebut terdapat perbedaan-perbedaan, bait( besar maupun kecil. Terlebih lagi jika diterapkan di Indonesia yang situasi dan kondisi Berita problem masyarakatnya berbeda dengan tempat para fukaha itu. Lebih lanjut Prof. H. Mohammad Daud Ali juga menyatakan bahwa wawasan hukum Masyarakat muslim Indonesia pun sejak pertengahan abad ini, terlebih lagi pada penghujung abad ke duapuluh ini nampaknya telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya, karena telah mengandung "wawasan Indonesia". Jangkauannya telah melewati Batas madzhab Syafi'i yang berabad-abad menguasai pemikiran hukum Islam di tanah air kita. Hal tersebut di atas disebabkan karena perkembangan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, baik di lingkungan Departemen Agama maupun di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menimbulkan kesadaran baru di kalangan kaum muslimin, melahirkan peradaban baru, yaitu peradaban Islam yang terbuka, yang mau belajar dart manapun dan tidak fanatik madzhab, baik di bidang akidah maupun di bidang hukum. Sebagaimana tersebut di atas, dalam bidang hukum, termasuk hukum kewarisan Islam, masyarakat muslim Indonesia, demikian juga para hakim Pengadilan Agama menggunakan kitab fikih madzhab Syafi'i.

Abstrak :
Berawal dari pendapat beberapa orang ahli psikologi dan amatan penulis terhadap perilaku sosial di kota-kota besar terutama di Jakarta, nampak bahwa perilaku sosial negatif kian berkembang, hal itu ditunjukkan oleh kesadaran seseorang akan haknya untuk mempertahankan diri semakin kuat, sementara kesadaran mereka akan kewajiban melemah akibat beban kehidupan di kota besar yang terus meningkat. Juga nampak kompetisi semakin kuat, kesibukan urusan pribadi, egoistis, acuh terhadap kejadian disekeliling, yang kesemuanya dianggap sebagai gambaran melunturnya rasa setiakawan. Fenomena tersebut mengantar penulis pada pertanyaan, sampai seberapa jauh rasa tanggung jawab sosial warga kota besar dapat diwujudkan, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di lokasi pemukiman tertentu, yang dalam penelitian ini pengkajiannya ditetapkan di lingkungan pemukiman rumah susun dan rumah konvensional Perum Perumnas, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mengarah pada kepedulian seseorang untuk mensejahterakan dan membantu orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan eksternal. Dari telaah kepustakaan dan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa individu-individu yang berorientasi pada nilai-nilai religius cenderung bertindak prososial. Kesadaran religius yang tinggi mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Demikian pula halnya dengan mereka yang memiliki harga diri yang tinggi akan mudah menerima orang lain dan punya rasa empati. Harga diri merupakan salah satu penentu bagi terwujudnya perilaku sosial positif dalam bentuk tanggung jawab sosial. Atas dasar acuan tersebut, dalam penelitian ini diajukan dua buah hipotesis mayor untuk menguji keterkaitan variabel tanggung jawab sosial dengan variabel kesadaran religius dan variabel harga diri, serta menguji perbedaan tingkat tanggung jawab sosial warga yang berdomisili di lingkungan pemukiman tertentu dengan karakteristik yang berbeda. Dua buah hipotesis yang hendak diuji tesebut meliputi (1) ada hubungan positif antara Kesadaran Religius dan Harga Diri dengan Tanggung Jawab Sosial penghuni komplek pemukiman Perum Perumnas di Jakarta, (2) ada perbedaan tingkat Tanggung Jawab Sosial antara penghuni komplek pemukiman Rumah Susun dengan tingkat Tanggung Jawab Sosial penghuni komplek pemukiman Rumah Konvensional Perum Perumnas di Jakarta. Hipotesis mayor tersebut masing-masing kemudian dijabarkan dalam dua hipotesis minor sesuai dengan sub-variabelnya yang ditujukan pada tetangga dan orang lain yang tidak dikenal. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi pemukiman yang dibangun oleh Perum Perumnas, masing-masing di komplek rumah susun Kebon Kacang Jakarta Pusat dengan 120 orang responden, dan 150 orang responden di komplek rumah konvensional Klender Jakarta Timur. Pengumpulan data untuk mengungkap variabel tanggung jawab sosial, kesadaran religius dan harga diri menggunakan angket. Sementara untuk pengolahan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan uji statistik melalui program SPSS. Analisis data untuk menguji hipotesis mayor satu serta hipotesis minornya menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kesadaran religius dan harga diri dengan tanggung jawab sosial para penghuni komplek pemukiman Perum Perumnas di Jakarta, baik pada lokasi rumah susun maupun rumah konvensional. Nampak pula adanya pengaruh yang berarti antara kesadaran religius dan harga diri terhadap tanggung jawab sosial terhadap tetangga maupun terhadap orang lain yang tidak dikenal pada penghuni kedua komplek pemukiman yang di bangun oleh Perum Perumnas di Jakarta tersebut. Sementara hasil pengujian hipotesis mayor dua beserta hipotesis minomya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara tanggung jawab sosial penghuni yang bermukim di komplek rumah susun dan mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah konvensional. Nampaknya mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah konvensional mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah susun. Bila dikaji lebih jauh, ternyata tidak nampak adanya perbedaan tanggung jawab sosial terhadap tetangga antara penghuni yang berdomisili di komplek rumah susun maupun di rumah konvensional. Dengan kata lain tidak cukup alasan untuk membedakan penghuni yang menempati rumah susun dari mereka yang menempati rumah konvensional sehubungan dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap tetangga. Sementara tanggung jawab sosial terhadap orang lain yang tidak dikenal secara meyakinkan lebih tinggi dijumpai pada mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah konvensional dibandingkan dengan mereka yang menempati rumah susun.

Abstrak :
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu didasari oleh ideologi yang dianutnya, karena ideologi mampu menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi suatu bangsa dan mendirikan negara. Pada dasarnya ideologi berintikan serangkaian nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dijadikan dasar oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Berdasar serangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu yang secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku serta dijadikan dasar untuk memelihara, mempertahankan dan membangun kehidupan bangsa dan negaranya. Secara umum, dalam perjalanan sejarah dikenal adanya beberapa ideologi yang dianut oleh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini, yakni antara lain ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi fasisme, dan agama sebagai ideologi. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, ideologi-ideologi tersebut tidak dapat diterima keberadaannya sebagai ideologinya, karena bertentangan dengan budaya dan pengalaman sejarah bangsanya. Didasari pada budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang cocok bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam rumusan pembukaan UUD 1945 yang secara mufakat bulat diterima bersama diterimanya keseluruhan rancangan UUD 1945 oleh rapat besar BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945, maupun dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara, seperti yang terumus dalam alenia IV, ..., yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 di atas, membuktikan bahwa para pendiri negara ini telah menghendaki suatu tujuan agar Pancasila yang di dalamnya terkandung cita-cita intrinsik, secara moral mengikat sekaligus membimbing segenap pelaku dari kehidupan negara yang di dalamnya secara berjenjang tercakup segenap pelaku kehidupan masyarakat dan perorangan, warganegara maupun penduduk. Diamanahkannya Pancasila sebagai cita hukum, dimaksudkan oleh para pendiri negara "bahwa Pancasila secara hukum mengikat segenap subyek kehidupan negara dan kehidupan masyarakat". Maksud tersebut tertuang di dalam Penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis". Yang dimaksud dengan "pokok-pokok pikiran ini tidak lain adalah Pancasila itu sendiri".

Abstrak :
Hubungan antara negara dan agama di dalam kehidupan bangsa Indonesia mempunyai sejarah perjalanan yang panjang. Persoalan ini mulai menjadi penting terutama pada saat bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannnya di tahun 1945, sebagaimana terlihat pada perdebatan resmi dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Masalah kenegaraan yang menyangkut kedudukan agama ini berpangkal pada masalah "dasar negara" yang pada saat itu menimbulkan pertentangan pendapat dalam bentuk pertentangan ideologi yang sangat rumit. Dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika membahas pokok-pokok masalah politik dan kenegaraan, terjadilah perdebatan serius antara dua kelompok besar yang berbeda pandangan ideologinya. Perdebatan ini berlangsung antara wakil-wakil dari kalangan Islam dan kalangan kebangsaan (nasionalis). Pembahasan masalah-masalah pokok dalam penyusunan konstitusi, seperti bentuk negara dan batas negara, dapat berjalan secara lancar. Ketika menyangkut soal hak-hak asasi, pembahasannya tidak begitu lancar. Lebih--lebih ketika pembahasan menyentuh masalah dasar negara, suasana sidang menjadi semakin panas dan sulit dicapai persetujuan. Kelompok pertama menghendaki dasar negara Islam, sedangkan kelompok kedua menghendaki dasar kebangsaan serta netral agama. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dalam kerajaan-kerajaan dahulu hubungan antara agama dan negara bukan merupakan masalah. Kesatuan agama dan negara diakui dan diterima sebagai hal yang sudah semestinya. Raja bagi para kawula atau rakyat adalah pemimpin kerajaan sekaligus pemimpin agama. Hal ini telah terjadi baik pada masa kerajaan Hindu, kerajaan Budha, maupun masa kerajaan Islam. Sedangkan hubungan antara negara dan agama nampak menjadi masalah yang menimbulkan pertentangan (konflik) dalam diri bangsa Indonesia tepatnya mulai awal abad ke-20. Usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan pendapat bahkan pertentangan antar partai atau golongan tentang kedudukan agama dalam negara Indonesia yang akan dibentuk setelah merdeka.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah moralitas penting bagi pengembangan ilmu dan bagi masyarakat luas karena terkait dengan fungsi dan esensi kehidupan manusia Penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang perkembangan moral, khususnya untuk melihat pengaruh komponen interpersonal (pola asuh orangtua) dan komponen lntrapsikis (nurani dan kesadaran religius) terhadap pertimbangan moral dan tingkahlaku moral.

Menurut Rest (Kurtines & Gerwitz, 1984) ada empat komponen utama moralitas yang mendasari munculnya tingkahlaku moral yaitu (1) sensitivitas seseorang dalam menafsirkan situasi tertentu (moral sensitivity), (2) penalaran seseorang dalam memperkirakan suatu tindakan moral (moral reasoning), (3) motivasi seseorang dalam menyeleksi penilaian tentang citra moral (moral motivation), (4) karakter seseorang berkenaan dengan kekuatan batin dan pengaturan diri untuk memutuskan suatu tindakan moral (moral character). Sensitivitas moral dan penalaran moral banyak terkait dengan komponen interpersonal, sedangkan motivasi moral dan karalrter moral erat kaitannya dengan komponen intrapsikis. Wilks (1995) menyatakan masing-masing komponen utama moral tersebut merupakan variabel yang bebas (independent), tidak harus keempat komponen itu menjalin kerjasama untuk menghasilkan suatu tindakan moral. Tingkahlaku moral boleh jadi muncul disebabkan karena berfungsinya salah satu kornponen moral tersebut.

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menguji model yang menyatakan bahwa terbentuknya pertimbangan moral dan tingkahlaku moral dipengaruhi oleh komponen interpersonal (pola asuh orangtua) dan komponen intrapsikis (nurani dan kesadaran religius).

Subjek penelitian adalah mahasiswa UPI YAI berjumlah 400 orang diambil dari Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, serta Fakultas Teknologi Industri. Data dijaring dengan mengggunakan instmmen pengumpul data, terdiri dari: (1) skala pola asuh orangtua, (2) skala nurani, (3) skala kesadaran religius, (4) The Defining Issues Test, dan (5) skala tingkahlaku moral.

Teknik analisis pengolahan data untuk menguji hipotesis (model penelitian) digunakan model persamaan struktural (structural equation models) biasa dikenal dengan sebutan LISREL (Linier Structural Relationshws) suatu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Ioreskog dan Sorbom (1996).

Hasil pengujian yang dilakukan terhadap Model I sebagai initial model belum diperoleh model yang memuaskan, kemudian dilanjutkan dengan respesilikasi model, diperoleh Model II yang ternyata cooolc (fit) dengan data. Beberapa kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Model II seeara teoretis terbukti dapat dipandang sebagai model yang tergolong lcuat karena semua hubungan antar variabel dalam model tersebut bermakna. Hubungan struktural yang terbentuk pada Model II merupakan hubungan struktural yang mantap dan andal. 2. Variabel pola asuh orangtua terbukti secara langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan nurani. 3. Variabel pola asuh orangtua terbulcti secara langsung mempunyai pengaruh yang signiflkan terhadap pembentukan kesadaran religius. 4. Variabel nurani terbukti secara signiflkan memberikan pengaruh langsung terhadap terbentulcnya tingkahlalcu moral. 5. Variabel kesadaran religius secara signifikan memberikan pengaruh langsung terhadap terbentuknya tingkahlaku moral. 6. Variabel pola asuh orangtua melalui variabel nurani dan kesadaran religius terbukti secara signifikan memberikan pengaruh pada terbentuknya tingkahlaku moral.

Beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut: (1) Aspek-aspek nurani yang terdiri dari: kewaspadaan (vigilance) dan perasaan tidak nyaman karena telah melakukan tindakan yang tidak baik (affective discomfort) memberikan pengaruh yang sangat menonjol bagi munculnya tingkahlaku moral. Temuan ini dapat dijadikan dasar bagi penyusunan program pelatihan bidang pengembangan tingkahlaku moral. (2) Dimensi pengetahuan dan keyakinan agama terbukti memberikan dukungan yang rendah pada variabel laten kesadaran religius. Dalam pendidikan agama, sebaiknya dihindari pendekatan yang bersifat indolctrinasi, dan dikembangkan cara-cara yang dapat memberikan orientasi pengetahuan dan keyakinan agama secara kritis dan lugas, (3) Para orangtua dan pendidik perlu merujuk pada strategi pengasuhan yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan aspek-aspek induksi (induction), authoritarian, dan democratic famiy: decisions making, (4) Instrumen penelitian pertimbangan moral The Dejfning Issues Test (DIT) belum cukup memadai digunakan untuk mengukur pertimbangan moral. Bagi peneliti yang tertarik dengan permasalahan pertimbangan moral ini perlu mempertimbangkan dan lebih berhati-hati dalam penggunaan DIT, perlu menyederhanakan proses administrasi, skoring, maupun interpretasi tes, (5) Penelitian ini berhasil membuktikan peran variabel nurani dan kesadaran religius bagi terbentuknya tingkahlaku moral. Peneliti lain diharap dapat memperluas Lingkup kajiannya dengan melibatkan variabel intrapsikis lainnya dan juga variabel budaya.

Abstrak :
Penyakit demam berdarah merupakan ancaman serius bagi permasalahan kesehatan dunia. Sekitar 100 negara merupakan wilayah endemik bagi demam berdarah dengue dan sekitar 2,5 milyar penduduk dunia memiliki resiko terjangkit penyakit ini. Hingga saat ini masih belum ada pengobatan yang efektif untuk penyakit ini. Pada penelitian ini dilakukan perancangan ligan peptida siklis sebagai inhibitor enzim NS5 metiltransferase virus dengue secara in silico. Dilakukan penyejajaran terhadap sekuen NS5 metiltransferase yang terdapat pada NCBI dan diperoleh struktur tiga dimensi enzim dari Protein Data Bank dengan kode 2P41. Perancangan ligan menghasilkan sebanyak 1635 ligan peptida siklis untuk target sisi ikatan SAM dan 736 ligan peptida siklis untuk target sisi ikatan RNA-cap. Docking oleh ligan dan standar untuk masing-masing sisi ikatan dilakukan terhadap enzim NS5 metiltransferase. Didapatkan sebanyak delapan ligan terbaik dengan empat ligan untuk masing-masing target sisi ikatan SAM dan RNA-cap. Delapan ligan ini memiliki afinitas ikatan dan potensi inhibisi yang lebih baik dibandingkan ligan standar. Berdasarkan prediksi toksisitas dan drug scan, kedelapan ligan peptida siklis memiliki sifat farmakologi yang lebih baik daripada ligan standar.

---

Dengue is a dangerous disease facing the world. About 100 countries are endemic for dengue fever anad about 2.5 billion people at risk of contracting this disease. To date, there is currently no effective treatment for this disease. This study conducted designing of cyclic peptide ligands as enzyme inhibitors of dengue virus NS5 methyltransferase by in silico. Multiple sequence alignment is performed on the NS5 methyltransferase collected from NCBI and three dimensional structure of the enzyme obtained from the Protein Data Bank with the code 2P41. The design produce 1635 cyclic peptide ligand of SAM binding site and 736 ligand of RNA-cap binding site. Docking by the ligand and standards for each binding site performed to the NS5 methyltransferase enzyme. It is obtained eight best ligand, four ligand for each binding site of SAM and RNA-cap. All of eight ligand have a better binding affinity and inhibitory potency. Based on prediction of toxicity and drug scans, eight cyclic peptide ligands have better pharmacological properties than standard ligands.