Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan data tahun 2019-2022 tercatat 17 kecelakaan kerja dilaporkan di dalam PT. XYZ, dari 17 kecelakaan, 14 terjadi di bagian produksi. Tujuan umum penelitian adalah menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi di PT. XYZ. Desain penelitian yang digunakan yaitu cross sectional. Populasi dan sampel 152 pekerja menggunakan  teknik sampling jenuh. Data yang digunakan yaitu data primer berasal dari kuesioner dan observasi serta data sekunder perusahaan. Analisis data menggunakan uji chi- square. Hasil penelitian  40,1% pekerja pernah mengalami kecelakaan kerja dengan jenis kecelakaan terbanyak adalah terjepit, sebagian besar pekerja memiliki umur dewasa, laki-laki, pendidikan menengah, masa kerja ≤ 5 Tahun, pola kerja shift, memiliki sikap positif, sering/sangat sering melakukan tindakan tidak aman, kelelahan rendah/menengah, kondisi fisik baik, pengawasan kurang baik, pelatihan baik, sosialisasi baik, sering/sangat sering mendapatkan APD tidak tepat, housekeeping kondusif dan sering/sangat sering bersinggungan dengan kondisi tidak aman. Kemudian ada hubungan antara pengetahuan, tindakan tidak aman, kondisi fisik, pelatihan dan kondisi tidak aman dengan kecelakaan kerja (p value < 0,05). Maka berdasarkan hasil penelitian diharapkan PT. XYZ selalu dapat melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja. ......Based on data for 2019-2022, 17 work accidents were reported at PT. XYZ, out of 17 accidents, 14 occurred in production. The general objective of this research is to analyze the factors associated with work accidents in production workers at PT. XYZ. The research design used is cross sectional. The population and sample of 152 workers used saturated sampling technique. The data used are primary data derived from questionnaires and observations as well as secondary company data. Data analysis used the chi-square test. The results of the study 40.1% of workers had experienced work accidents with the most types of accidents being pinched, most workers were of mature age, male, secondary education, working period ≤ 5 years, shift work pattern, had a positive attitude, often/very often perform unsafe actions, low/medium fatigue, good physical condition, poor supervision, good training, good socialization, often/very often get inappropriate PPE, conducive housekeeping and often/very often intersect with unsafe conditions. Then there is a relationship between knowledge, unsafe actions, physical conditions, training and unsafe conditions with work accidents (p value <0.05). So based on the research results it is expected that PT. XYZ can always make continuous improvements in work accident prevention efforts.

Abstrak :
Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa stunting tidak hanya terjadi semata karena hanya faktor kesehatan, namun lebih dari itu, stunting terjadi karena berbagai penyebab yang saling berkaitan yang berasal dari berbagai sektor multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Jika dapat dibuktikan bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh terhadap banyaknya ibu hamil yang mengkonsumsi TTD, dan banyaknya ibu hamil yang mengkonsumsi TTD berpengaruh menurunkan stunting, maka dapat disimpulkan bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh terhadap penurunan stunting di Indonesia. Model recursive digunakan untuk menguji model tersebut. Estimasi modelnya mengunakan metode Two-Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Dengan demikian, DAK bidang Kesehatan tidak berdampak terhadap penurunan kasus stunting di Indonesia. Lebih lanjut, beberapa variabel kontrol seperti ibu melahirkan di bidan, ibu berpendidikan SD, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, dan rumah tangga yang mengonsumsi air minum yang terlindungi berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan/penurunan stunting. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh. ......Stunting is a condition of stunting that occurs in children when compared to the age group. Children are stunted if their height is minus two (short) or minus three (very short) from the standard deviation determined by WHO. Based on previous research, it is known that stunting does not only occur due to health factors, but more than that, stunting occurs due to various interrelated causes from various multidimensional sectors. This study aims to examine the effect of DAK in the health sector on stunting reduction in Indonesia by building a stunting model based on the literature approach taken. If it can be proven that DAK in the health sector affects the number of pregnant women who consume iron tablets, and the number of pregnant women who consume iron tablets has an effect on reducing stunting, it can be concluded that DAK in the health sector has an effect on reducing stunting in Indonesia. The recursive model is used to test the model. Estimation of the model using the Two Stage Least Square (2SLS) method. The results showed that DAK in the health sector had no impact on the increase in the number of pregnant women who consumed iron tablets. Meanwhile, the number of pregnant women who consumed iron tablets had a significant impact on reducing stunting. Thus, DAK in the Health sector has no impact on reducing stunting cases in Indonesia. Furthermore, several control variables, such as mothers birth at midwives, mothers with low educated, mothers who do not exclusively breastfeed, and households consuming protected drinking water have a significant effect on the increase/decrease in stunting. The limitations of this study are as follows: (i) The factors that cause stunting from the immediate causes and underlying causes such as premature birth, low birth weight, infectious diseases, duration of breastfeeding, maternal age, pregnancy interval, infant vaccination and service aspects health was not fully studied because of limited data and the focus of the study was mainly on socioeconomic aspects. (ii) The factors that can intervene in stunting from the other side of the DAK policy in the health sector have not been fully researched, such as the JAMPERSAL aspect, improvements to the infrastructure of puskesmas and posyandu, and (iii) Data representing variables such as income is still very macro and does not estimate individual income overall.

Abstrak :
Ditinjau dari kondisi wilayah pemungutannya dan karakteristik pajaknya, Pajak Hiburan (PHi) rnerupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial sebagai sumber PAD Propinsi DKI Jakarta, namun perkembangan penerimaannya relatif belum menunjukan hasil yang menggembirakan, karena jika dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak daerah lainnya yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta, seperti PKB, BBN-KB, PHR, dan Pajak Reklame, penerimaan Pajak Hiburan menempati urutan yang terakhir dengan trend penerimaan yang cenderung tidak stabil. Kontribusi yang diberikan PHi terhadap PAD selama enam tahun terakhir tercatat rata-rata hanya sebesar 2,35 % dan terhadap penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 2,76 % dengan trend cenderung menurun, hal ini tentunya cukup memprihatinkan karena jika dilihat dari potensi yang ada, penerimaan dari PHi seharusnya mampu memberikan sumbangan yang lebih berarti terhadap PAD Propinsi DKI Jakarta. Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PITT telah dilakukan Dipenda, mulai dari yang umum seperti merubah bentuk susunan organisasi dan tata kerja, menetapkan kembali wilayah kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah, menambah SDM baru dan meningkatkan kualitas SDM yang ada, memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, memberlakukan aturan formal Pajak Daerah (Perda No. 4 Tahun 2002 tentang KUPD), mengganti Perda No. 7 Tahun 1996 dengan Perda No. 7 Tahun 1998, dan mempersiapkan Perda yang baru sebagai pengganti Perda No. 7. Tahun 1998 untuk merevisi kebijakan-kebijakan perpajakan di dalamnya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman namun semua usaha itu nampaknya belum membuahkan hasil yang optimal. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi penerimaan PHi di Propinsi DK1 Jakarta, dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang mungkin menjadi penghambat penerimaan pajak hiburan, agar dapat diberikan setitik sumbang saran yang mungkin bermanfaat untuk mengoptimalisasikan penerimaan PHi di Propinsi DKI Jakarta. Landasan teori yang digunakan bertumpu pada tiga subsistem perpajakan yaitu (1) Kebijakan perpajakan, (2) Undang-undang perpajakan, (3) Administrasi perpajakan, ditambah dengan teori-teori lainnya yang relevan terutama yang berkaitan dengan upaya pengoptimalisasian Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analilis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan PHi dari tahun ke tahun dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak, hasil guna dan daya guna yang dibantu dengan analisis migresi dan korelasi menggunakan SPSS versi 10.0, dengan hasil sebagai berikut : 1.Masih terdapat kelemahan dalam kebijakan perpajakan yang mengatur tentang pengelompokan objek dan penetapan tarif yang cenderung menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan dan membuka peluang bagi Wajib Pajak tertentu memilih tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya. 2.Pemungutan PHi telah didukung oleh dasar hukum yang kuat yaitu UU No. 34 Tahun 2000 dan Perda No. 7 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya yang proses penetapannya melibatkan peran serta masyarakat dan cukup tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman. 3.Pengadministrasian PHi tidaklah rumit namun pelaksanaan pemungutannya belum dapat sepenuhnya menjaga dan memastikan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya serta belum dapat menjaga dan memastikan tidak adanya objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau tidak dilaporkan kepada fiskus. 4.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur upaya pajak menunjukan bahwa kinerja pemungutan PHi belum cukup baik, karena hanya mampu menyerap 17,8 % dari seluruh kemampuan bayar PDRB subsektor jasa hiburan Propinsi DKI Jakarta, dan PDRB subsektor jasa hiburan sendiri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan PHi. 5.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur hasil guna menjelaskan bahwa ukuran efektifitas administrasi perpajakan adalah relatif tergantung dari apa yang ingin dicapai, jika menggunakan tolok ukur target, maka pemungutan PHi bisa dikatakan efektif, namun jika menggunakan tolok ukur potensi maka pemungutan PHi tidak efektif. Potensi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap realisasi penerimaan, sedangkan penetapan rencana penerimaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan. 6.Hasil analisa dengan menggunakan tolok ukur daya guna dibantu dengan indikator-indikator kualitatif lainnya menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan PHi di Propinsi DKI Jakarta cukup efisien.

Abstrak :
Salah satu syarat penanaman modal asing dalam bentuk perseroan terbatas (“perseroan”) pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan menurut Daftar Negatif Investasi (“DNI”) adalah batasan kepemilikan modal (saham). Struktur kepemilikan saham yang terdiri dari klasifikasi saham tanpa hak suara oleh penanam modal dalam negeri dan klasifikasi saham dengan hak suara oleh penanam modal asing memberikan pengaruh terhadap pemegang saham dalam perusahaan penanaman modal asing (“perusahaan PMA”). Penanam modal dalam negeri pemegang saham tanpa hak suara kehilangan hak-hak yang melekat pada saham sehubungan dengan suara, derifative suit dan pengawasan. Sedangkan penanam modal asing pemegang saham tanpa hak suara, sekalipun memenuhi batasan kepemilikan berdasarkan DNI namun menurut alter ego sesungguhnya mengendalikan perusahaan PMA secara tunggal, khususnya di dalam RUPS. Pengendalian untuk mewujudkan kepentingan pribadi penanam modal asing yang mengakibatkan kerugian merupakan piercing the corporate veil sehingga dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan PMA. ......One of conditions to be complied upon foreign capital investment in a form of limited liability company (“company”) on Conditionally Open Business Fields according to Negative Investment List (“DNI”) is limitation of capital (shares) ownership. Shares ownership comprising non-voting right share clasification by domestic investor and voting right clasification by foreign investor affects both investors as shareholders in a foreign capital company (“foreign company”). Domestic investor owning non-voting right share clasification loses its some of its rights embeded in a share in connection with voting, derifative suit and controlling. On the other side, foreign investor owning voting right share clasification, despite remaining complied to DNI, in the basis of alter ego controls the foreign company solely, particulalry in the General Meeting Shareholders. Act of controlling for the sake of foreign investor’s interest implementation which results to loss suffered by foreign company constitues piercing the corporate veil and puts the foreign investor in personal responsibility.

Abstrak :
Pipa sebagai sistem penyaluran atau distribusi menjadi kebutuhan utama di industri minyak dan gas bumi saat ini. Namun penggunaan jalur pipa ini tersimpan bahaya sehingga menjadi salah satu sumber bahaya utama instalasi minyak dan gas bumi di dunia. Penilaian risiko fasiltas operasi di industri minyak dan gas bumi mutlak diperlukan untuk melihat tingkat kegagalan dan kehandalan sistem operasi fasilitas tersebut. Fasilitas CGP SKW PTJM akan dilakukan perubahan fasilitas, salah satunya adalah pipa penyalur LPG existing 8 inchi sepanjang 110 km yang akan menjadi pipa penyalur pipa kondensat dari CGP SKW ke ORF J. Keadaan tersebut menyebabkan diperlukannya penilaian risiko kembali fasilitas pipa existing 8 inchi sepanjang 110 km. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran risiko relatif keberadaan jalur pipa kondensat ukuran 8 inchi dari CGP SKW ke ORF J sepanjang 110 km. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode semi kuantitatif model W. Kent Muhlbauer tahun 2004. Pembagian seksi pipa dilakukan berdasarkan kepemilikan lahan, tipe penggunaan lahan, kedalaman pipa, buoyancy control, teknik konstruksi, tipe proteksi katodik dan tipe vegetasi sehingga menghasilkan 12 seksi jaringan pipa. Dari hasil penelitian diperoleh indek risiko yang paling rendah adalah indek indek kesalahan pihak ketiga dengan nilai (69,50), setelah itu indek desain dengan nilai (70,50), urutan berikutnya adalah indeks korosi dengan nilai sebesar (71,33), dan indeks yang tertinggi adalah indek kesalahan operasi dengan nilai sebesar 85. Faktor dampak kebocoran tertinggi terdapat pada seksi 1, 9, 11 dan 12 dengan nilai 5,25. Faktor dampak kebocoran terendah terdapat pada seksi 2,4,6,7 dan 10 dengan nilai 1,75. Seksi pipa yang paling berisiko untuk mengalami kegagalan paling tinggi adalah seksi 1, 11 dan 12 dengan nilai 56,95. Sedangkan seksi pipa yang paling tidak berisiko untuk mengalami kegagalan adalah seksi 6 dengan nilai 174,29. PTJM berdasarkan standar AS/ANZ 4360 harus melakukan pengelolaan risiko dengan prioritas puncak pada seksi pipa 1,3,5,8,9, 11 dan 12. Variabel risiko yang dapat dilakukan peningkatan oleh PTJM antara lain indek kerusakan pihak ketiga (line locating, public education, ROW condition dan patrol frequency), indeks korosi (proteksi internal, tes timbal, close interval survey condition dan internal inspection), indeks desain (corrective action) dan indeks kesalahan operasi (safety system, SCADA, training dan mechanical error preventer). ......Pipeline as transmission and distribution system becoming major demands for oil and gas industry today. However these pipeline applying contain hazard that become the one of the major instalation hazard source in world of oil and gas installation. Operating facilitiy risk assessment is essential for oil and gas industry operation to overview facility operation system failure and reliability level. In the other hand, CGP SKW PTJM will change their facility structure, one of the changes is 8 inch LPG existing pipeline along 110 km that will becoming condensate pipeline from CGP SKW to ORF J. These condition to cause the need to reassess of 8 inch existing pipeline risk along 110 km. This study was conducted to have risk relative overview of 8 inch condensate pipeliene from CGP SKW to ORF J along 110 km. The study use 2004 W. Kent Muhlbauer semi quantitative method. Pipe sectioning of this study was conducted based on land ownership, land use, pipe depth, buoyancy control, construction type, cathodic protection type and vegetation tipe that resulted 12 section of pipeline. From these study generate risk relative score, the lowest risk relative score is coming from third party index with score of 69.53, then the second one is design index with score of 70.50, the third one is corrosion index with score of 71.33, and the highest one is incorrect operatios index with score of 85. The highest score for leak impact factors is coming from section 1, 9, 11 and 12 with score of 5.25. The lowest leak impact factors is coming from section 2,4,6,7 and 10 with score of 1.75. Pipe section that have the highest risk for chance of failure is section 1,11 and 12 with score of 56,95. While the lowest one is section 6 with score of 169,71. According to AS/ANZ 4360 standard, PTJM have to conduct pipeline risk management with top priority on section 1,3,5,8,9, 11 and 12. Risk variables that can be improved by PTJM are third party index (line locating, public education, ROW condition and patrol frequency), corrosion index (internal protection, lead test, close interval survey condition and internal inspection), design index (corrective action) and incorrect operations index (safety system, SCADA, training and mechanical error preventer).

Abstrak :

Pinang Jawa (Pinanga javana Blume) merupakan spesies palem endemik Pulau Jawa.  Keberadaan Pinang Jawa diketahui terdistribusi di hutan dataran tinggi.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan autekologi Pinang Jawa secara komprehensif.  Lokasi penelitian dilakukan di lereng selatan dan lereng timur Gunung Slamet. Metode pengambilan data menggunakan metode purposive sampling dengan membuat plot berukuran 10x10 m berjumlah 183 plot.  Analisis data menggunaan analisis kualitatif dan kuantitatif.  Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan perkembangan pertumbuhan Pinang Jawa. Analisis untuk mengetahui pola penyebaran menggunakan perhitungan indeks Morisita.  Asosiasi pertumbuhan Pinang Jawa diketahui dengan perhitungan tabel kontingensi 2x2, uji Chi-square, dan indeks Jaccard. Analisis statistik diterapkan untuk pengujian faktor abiotik yang mempengaruhi kehadiran dan kerapatan Pinang Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stuktur populasi Pinang Jawa didominasi oleh individu dewasa dengan kelas tinggi antara 6,1 – 8,1 m dan kelas diameter 7 – 8,9 cm. Pola penyebaran Pinang Jawa di Gunung Slamet yaitu menyebar berkelompok.  Berdasarkan pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa penyebaran Pinang Jawa secara alami dilakukan oleh musang hutan dengan banyak ditemukannya kotoran musang hutan yang terdiri atas biji Pinang Jawa.  Pertumbuhan Pinang Jawa diketahui tidak mempunyai asosiasi dengan tumbuhan lain.  Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa keberadaan dan kerapatan Pinang Jawa dipengaruhi oleh kelerengan, ketebalan seresah, dan kelembaban udara.  Ancaman terhadap habitat Pinang Jawa diklasifikasikan berdasarkan faktor manusia dan alam.

---

Pinang Jawa (Pinanga javana Blume) is an endemic palm species in Java. The existence of Pinang Jawa is known to be distributed in highland forests. This study aims to explain the autecology of Pinang Jawa in a comprehensive manner. The location of the study was carried out on the southern slope and the eastern slope of Mount Slamet. The data collection method uses a purposive sampling method by making 10x10 m plots totaling 183 plots. Data analysis uses qualitative and quantitative analysis. Descriptive analysis is used to explain the developmental growth of Pinang Jawa. Analysis to find out the distribution pattern using the Morisita index calculation. The Pinang Jawa growth association is known by the calculation of the 2x2 contingency table, the Chi-square test, and the Jaccard index. Statistical analysis was applied for testing abiotic factors that influence the presence and density of Pinang Jawa. The results showed that the structure of Pinang Jawa population was dominated by high-grade adult individuals between 6.1 - 8.1 m and diameter classes 7 - 8.9 cm. The pattern of the spread of Pinang Jawa on Mt. Slamet is spread in groups. Based on observations during the study showed that the spread of Pinang Jawa was naturally carried out by forest civet with many found civet feces of forest consisting of Pinang Jawa seeds. The growth of Pinang Jawa is known to have no association with other plants. The results of the statistical analysis show that the presence and density of Pinang Jawa is influenced by slope, litter thickness, and air humidity. Threats to Pinang Jawa habitat are classified based on human and natural factors.

 

Abstrak :
Kebijakan legislatif tentang kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan bahwa perbuatan pencemaran/perusakan lingkungan hidup bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 dan sebagai alat kebijakan pemerintah yang khususnya bertujuan untuk mengamankan dan mempertahankan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi ini adalah kepentingan pelestarian lingkungan hidup, perlindungan terhadap kesehatan umum dan nyawa manusia. Melalui kriminalisasi di bidang lingkungan hidup ini, semua perbuatan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pencemaran/ lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana. Namun berdasarkan pertimbangan bahwa hukum lingkungan sebagian besar merupakan ketentuan hukum administrasi, hukum pidana/sanksi pidana dijadikan sebagai penunjang hukum administrasi dalam arti hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Kurangnya penjelasan mengenai bagaimana penerapan asas subsidiaritas dalam konteks penegakan hukum lingkungan, menyebabkan timbulnya berbagai silang pendapat tentang sanksi yang mana yang seharusnya diterapkan terlebih dahulu dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. ......The legislative policy about criminalization in Law Statue No 23/1997 about environment conservation, applied based a reason every activity that could pollution and destroy environment is not suitable with religion, Pancasila and UUD 1945 values and as media for government policy, especially for saving and defending development policy based on life environment orientation. Law tendencies that covered in this criminalization is for existence of environmental, protecting public health and human being. Trough criminalization in environmental, every activity that caused or potentially caused pollution of environmental could be punishing by crime law. But according to perspective that almost of environment law is administration law, crime law could give contribution toward administration law, in a meaning that crime law must be enforcement in another legal subject. Such as administration sanction and reconciliation of environment conflict is ineffectively and level of crime activity and it could cause a horror of public. Less explanation about applied sub siderite aspect in legal enforcement context caused many miss understanding about sanction that should be applied firstly, in facing many criminalities as mentioned in Law Statue No 23/1997.

Abstrak :
Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dan karena itu dalam diri seorang notaris melekat profesionalitas yang memadai dan integritas moral yang baik. Notaris adalah jabatan kepercayaan yang terhormat dan dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk saksama atau berhati-hati yang semuanya itu diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan-perundang-undangan di bidang kenotariatan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dalam pembuatannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan Notaris dapat dituntut ganti rugi serta akan mendapat sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ini, mencoba untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya.